14 Oktober 2020

Herman Deru Minta Kontribusi PT Pustri Dalam Penyediaan Pupuk Ditingkatkan

Liputansumsel.com

* Dalam Mendukung Program Sumsel Lumbung Pangan



PALEMBANG - liputansumsel.com--Gubernur Herman Deru menekankan, citra Sumsel sebagai lumbung pangan harus diangkat dari semua sektor. Termasuk juga peran PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) dibutuhkan dalam upaya tersebut.


Pernyataan itu disampaikaikan HD saat menerima kunjungan kerja Direktur Utama PT Pusri Tri Wahyudi Saleh di ruang tamu Gubernur, Rabu (14/10).


Menurutnya, peran PT Pusri dalam peningkatan pertanian di Sumsel harus lebih ditingkatkan. Utamanya  kontribusi dalam mendukung program Sumsel Lumbung Pangan.


"Saya minta PT Pusri berkontribusi terhadap program kita dalam menjaga  kedaulatan pangan di Indonesia. Karena PT Pusri merupakan bagian dari sinergitas dalam meningkatkan pertanian. Tekad kita ini rasional. Kita menginginkan Sumsel ini kembali berjaya sebagai lumbung pangan," kata HD.


Lebih lanjut dikatakannya, agar upaya itu menuai hasil maksimal, dibutuhkan juga kerja yang koperhensif.


"Meningkatkan produksi pertanian itu tidak cukup dengan didorong infasrtuktur yang baik dan alsintan yang maksimal, tapi juga harus didukung dengan kuota pupuk yang cukup," terangnya.


Herman Deru menegaskan  kuota pupuk bersubsidi sendiri ditentukan oleh Kementerian Pertanian dengan berpatokan pada data Kementerian Agrarian dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Artinya lahan cetak sawah yang tidak atau belum terdata di ATR/BPN tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Dia menyebut untuk Sumsel sedikitnya masih ada 150 ribu hektar lebih lahan cetak sawah yg masih tercecer atau belum dipetakan.


"Artinya lahan cetak sawah tersebut tidak mendapat pupuk besubsidi. Ini harus kita pecahkan melalui diskusi. 150 ribu lahan tersebut harus terbagi kuota itu. Harusnya kuota itu terbagi berdasarkan luas tanam bukan luas tanah," tegasnya.


Selain itu, dia juga meminta PT Pusri untuk berperan meningkatkan pengetahuan para petani.


"Saat ini sedang membuat pansel untuk menjaring 1000 orang PPL yang berkompeten di bidang pertanian. Mungkin PT Pusri bisa masuk untuk memberikan materi terkait pertanian itu khususnya manfaat pupuk bagi pertanian itu," bebernya.


Gubernur juga menyoal  penyaluran CSR yang  harus menyentuh langsung ke petani seperti penyediaan alsintan dan lain sebagainya. Penyaluran CSR ini jangan sampai CSR itu keluar dari bidang PT Pusri.


Sementara itu, Direktur Utama PT Pusri Tri Wahyudi Saleh mengatakan, pihaknya akan berupaya mendorong program pertanian Pemprov Sumsel.


"Ini semaksimal mungkin akan kita dukung agar pertanian di Sumsel semakin meningkat," pungkasnya.

Feby Deru Ajak Warga OI Lestarikan Tradisi Melebung Ikan

Liputansumsel.com


Ogan Ilir - liputansumsel.com--Tradisi melebung merupakan warisan nenek moyang masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir (OI) Sumatera Selatan [Sumsel]. Tradisi ini merupakan aktivitas  masyarakat sekitar menangkap  ikan di rawa biasanya dilakukan  pada  musim kemarau.



Kesempatan memanen ikan kali ini di desa Ulak Segelung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir dihadiri Ketua TP PKK Sumsel Feby Deru bersama Wakil Ketua 1 TP PKK Sumsel Fauziah Mawardi Yahya, pada Selasa (13/10/2020) siang.


Tak hanya itu, saat memanen ikan, Feby Deru bahkan ditemani dua orang cucunya Danis dan Deka yang begitu antusias dan riang menangkap ikan bersama warga setempat.


"Melebung ikan ini diharapkan bisa melestarikan kearifan lokal yang ada di daerah sini. Juga meningkatkan silaturahmi dan kebersamaan tak hanya sesama anggpta TP PKK Sumsel, pun dengan warga di sini," ungkap Feby.


Dikatakan Feby ada berbagai macam ikan yang dipanen seperti ikan betok, tembakang, gabus, lele, dan sepat. Menurutnya membudidayakan ikan yang dilakukan warga merupakan hal yang positif, dan bisa menjadi contoh bagi generasi muda.


"Dalam masa sulit seperti saat ini, membudidayakan ikan bisa sebagai upaya menjaga ketahanan pangan. Bagaimana kita bisa bertahan menghadapi situasi sulit dengan mengolah dan memberdayakan apa yang ada di lingkungan sekitar kita," ujar Feby.


Adapun Wakil Ketua 1 TP PKK Sumsel Fauziah Mawardi Yahya mengatakan kegiatan melebung dilakukan setahun sekali di bulan Agustus. Namun akibat situasi pandemi, melebung baru bisa dilakukan pada bulan Oktober.


"Hasil panen saat ini memang tidak sebanyak waktu lalu. Hal ini disebabkan tingkat keasaman air yang cenderung tinggi," tuturnya.


Suasana penuh keakraban dan kehangatan tampak mewarnai aksi panen ikan yang dilanjutkan dengan makan siang bersama menyajikan menu aneka ikan bakar dan goreng.

Wagub Mawardi Yahya : Sumsel Percepat Penurunan Stunting pada Anak

Liputansumsel.com


Palembang- liputansumsel.com--Wakil Gubernur (Wagub) Sumater Selatan (Sumsel) H. Mawardi Yahya Membuka kegiatan penilaian kinerja stunting kabupaten/kota dalam pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting terintegrasi Prov. Sumsel Tahun 2020 di autorium graha bina praja, Selasa (13/10).



"Sekarang pendidikan usia dini harus diutamakan supaya anak kita di desa tumbuh berkembang dengan baik, karena   itu peran kepala daerah dan pendidikan sangat penting peran tanpa ini tidak akan ada bukti BKKBN harus hadir terlebih lagi dinas kesehatan untuk membantu ibu-ibu di desa setelah melahirkan supaya mereka tau bagaimana mendidik anak sejak usia dini," tegaanya.


Kegiatan ini lanjut dia juga dimaksudkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam percepatan penurunan jumlah anak stunting di Sumsel.


Dia menyebut stunting ini adalah masalah Multidimensi, diantaranya mencakup masalah gizi yang kurang, pelayanan kesehatan yang belum optimal, kemiskinan, ketidaktahuan, ketidak pedulian, lingkungan yang kurang baik dan distribusi bahan pangan yang buruk.


"Karenanya ini merupakan  tanggung jawab kita semua.  Karena itu kita laksanakan evaluasi mulai dari tingkat  pusat hingga daerah," tambah Wagub


Mawardi berharap agar tim penilaian dapat memberikan penilaian kinerja bagi kabupaten / kota agar percepatan pencegahan dan penurunan stunting di provinsi Sumatera Selatan dapat tercapai sesuai dengan harapan.


Untuk diketahui ada 6 kabupaten/kota yang menjadi lokasi fokus intervensi penurunan Stunting terintegrasi di provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Perencanaan pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 42 /M.PPN/HK /04 / 2020 yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Lahat dan kota Palembang.

Tim Hukum Ilyas - Endang Tantang KPU Mengeluarkan Surat Larangan Kampanye

Liputansumsel.com


Indralaya.liputansumsel.com--Rekomendasi bawaslu ogan ilir tentang pembatalan pasangan calon ilyas - endang pada pilkada ogan ilir 2020 di tanggapi santai oleh ketua tim hukum pasangan ilyas - endang Prahara Andrie Kusuma SH, apa yang dilakukan oleh Bawaslu OI adalah salah satu bentuk "pelacuran profesionalitas".


"Penyelenggara pilkada, kalau kita lihat siapa yang  melapor dan siapa ahli yang dimintai keterangan oleh bawaslu ogan ilir dalam mengkaji laporan tersebut, serta siapa yang diuntungkan atas rekomendasi tersebut,  kita sudah dapat menyimpulkan, apa yang sebenarnya terjadi, dan yang pasti tidak ada makan siang yang gratis", ujar Andre.


Keputusan KPU tersebut belum lah final, artinya keputusan itu masih bisa di batalkan, undang - undang memberikan ruang kepada kita untuk menguji keputusan KPU tersebut, saat ini tim advokasi sedang bekerja, dan saya yakin keputusan KPU akan dibatalkan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama tambahnya


Dan ketika ditanyai tanggapan tentang peryataan KPU ogan ilr bahwa pasangan Ilyas - Endang tidak bisa mengikuti tahapan kampanye, andrie mengatakan bahwa peryataan tersebut tidak mempunyai dasar hukum. 


"Saya tantang KPU Ogan Ilir mengeluarkan surat resmi untuk melarang pasangan Ilyas - Endang melakukan kampanye", tegas Andre.(darul)

Mr Yo : Jika Tertangkap Narkoba, Wajar Didiskualifikasi

Liputansumsel.com


Indralaya.liputansumsel.com--Dua orang yang menamakan diri Mr Y dan O mengatasnamakan perwakilan  dari relawan pasangan Ilyas-Endang, Rabu siang (14/10) melakukan aksi didepan pintu gerbang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ogan Ilir.


Dihadapan ratusan petugas yang terdiri dari Kepolisian, TNI dan Sat Pol PP OI,  Mr Y menyampaikan beberapa tuntutan yang mana menurut mereka  keputusan diskualifikasi yang dikeluarkan oleh KPU OI menjadi sebab musabab kegaduhan  politik di Bumi Caram Seguguk, oleh sebab itu kedua penyelenggara Pilkada tersebut harus bertanggung jawab bila terjadi sesuatu yang tak diinginkan.


Adapun tuntuan dari dua orang relawan Ilyas-Endang ini meminta agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan komisioner KPU-Bawaslu dan mengecek seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh Komisioner KPU -Bawaslu OI.


"Berhentikan Komisoner KPU-Bawaslu OI dan cek harta kekayaan  yang dimiliki oleh para komisioner KPU-Bawaslu,"ucapya Mr Y melalui megaphone dihadapan petugas kepolisian dan Angggota KPU serta perwakikan Bawaslu yang berjarak sekitar 20 meter dari lokasi aksi dua warga tersebut, sembari menambahkan, jika Paslon Ilyas-Endang Tertangkap memakai Narkoba wajar di diskualifukasi.


Selain menyampaikan tuntutan, relawan tersebut juga mengancam akan menduduki kantor KPU-Bawaslu dengan menurunkan ribuan massa dari seluruh penjuru desa di Ogan Ilir.


"Kami akan menurunkan ribuan massa yang mana dari setiap desa Se Ogan Ilir  akan diwakili sebanyak 250 orang,"pungkasnya


Setelah menyampaikan tuntutannya kedua relawan Ilyas- Endang memberikan Al-Qur'an kepada Kapolres OI AKBP Imam Tarmudi dan empat tikus berwarna putih yang diberikan 2 ke KPU OI sedangkan  2 ekor lainnya ke Bawaslu OI. Aksi teatrikal ini berjalan dengan damai.


Menanggapi tuntutan dari dua relawan Ilyas-Endang Rusdi Daduk yang didampingi ketua KPU Massuryati mengatakan apa yang disampaikan adalah hal biasa dalam demokrasi setiap masyarakat berhak menyampaikan pendapat didepan khalayak umum.


"Kami mengapresiasi sejumlah tuntutan tersebut terkait tuduhan KPU main mata  itu hak mereka menyampaikan pendapat. Kita bekerja secara profesional dan tidak berpihak kepada pasangan manapun,"jelasnya saat ditemuai sejumlah awak media di depan Kantor KPU OI.(rul)

Wawako Palembang Resmikan Rumah Warga Miskin

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel.Com - Kini Syuhud, warga Jalan Tanjung Rawo, RW 16, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat Satu, bisa menikmati tinggal di tempat hunian baru.


Ini setelah Pemerintah Kota Palembang, bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Palembang, melalui Program Bedah Rumah, rampung merenovasi rumah Syuhud.


Peresmian bedah rumah dan penyerahan kunci secara simbolis dilakukan Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda, Rabu (14/10/2020).


"Alhamdulillah. Rumah Pak Syuhud sudah selesai dibedah. Ini program Pemkot bekerja sama dengan Baznas. Sudah banyak rumah milik warga, terutama yang tidak mampu, yang kita bedah lewat program ini,” kata Fitrianti.


Ia menyebutkan, pemerintah kota dan Baznas akan terus melanjutkan program bedah rumah ini dan menyasar ke warga yang memang benar-benar layak dan memenuhi persyaratan. Antara lain, merupakan warga tidak mampu, dan tanah milik sendiri.


“Kami mengajak masyarakat Palembang untuk menyalurkan zakatnya melalui Baznas. Selain program bedah rumah, dengan zakat dari masyarakat kita juga gunakan untuk program pendidikan, kesehatan dan bantuan kemanusiaan lainnya,” ujar Fitrianti.


Sementara itu, Syuhud mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan bantuan Pemerintah Kota Palembang dan Baznas.


Sebelum dibedah. Kondisi rumah Syuhud memprihatinkan dan tidak layak huni. Kini, setelah dibedah, Syuhud dan keluarga miliki hunian yang layak.  (Rl)

Peringati HUT OKI ke 75, DPRD OKI siap Berkolaborasi Lawan Pandemi Covid-19

Liputansumsel.com


OKI---LiputanSumSel.Com Tak ada kemeriahan dalam acara peringatan Hari Jadi ke-75 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hal ini terjadi karena masih dalam situasi pandemi covid-19. Tahun ini hanya digelar Rapat Paripurna sederhana di Gedung DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada Minggu, 11 Oktober 2020. 


Peringatan dilaksanakan dengan sederhana dan terbatas menyesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19.

Rapat paripurna di buka Ketua DPRD OKI Abdiyanto Fikri, SH,. Turut hadir pada acara ini, antara lain Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumsel serta sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir, Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sekretaris Daerah (Sekda) tokoh masyarakat serta undangan lainnya yang hadir secara virtual.


Saat memberikan sambutan, Bupati Iskandar mengungkapkan, Kabupaten Ogan Komering Ilir terus bergeliat dan bertransformasi menjadi Kabupaten yang maju. Perbaikan pelayan publik secara berkesinambungan merupakan cara menjawab dinamika masyarakat yang berorientasi akan kemajuan. Tidak hanya secara fisik material juga mental spiritual.

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun ini tambah dia dimaknai sebagai momentum perjuangan melawan pandemi, dengan tema besar, yaitu 

“Dengan Semangat Inovasi dan Kolaborasi, Kabupaten Ogan Komering Ilir Bergerak Bersama Melawan Pandemi Covid 19”. Imbuhnya.


Pandemi kata Iskandar mengajarkan untuk bertransformasi.

"Ada yang patut kita syukuri dari Pandemi ini, yaitu kita mampu mengubah cara hidup cara kita berinovasi melayani masyarakat ,” imbuh Iskandar. Iskandar menambahkan nilai-nilai budaya masyarakat OKI di tengah kondisi seperti ini masih terjaga. “Gotong royong, rasa senasib sepenanggungan, serta toleransi menjadi modal bagi seluruh komponen. 


warga dan Pemerintah bersinergi, bersatu padu, dan pantang menyerah sesuai dengan akar budaya masyarakat Ogan Komering Ilir” imbuhnya. 

Melalui kolaborasi setiap komponen ikut terlibat. Mulai Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Forkopimda Kabupaten Ogan Komering Ilir, tenaga medis, akademisi, media hingga warga masyarakat.


Penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten OKI mendapat apresiasi Gubernur Sumsel, Herman Deru. Deru mengatakan Ogan Komering Ilir termasuk daerah yang mampu mengendalikan penyebaran Covid-19.

“Untuk Ogan Komering Ilir dianggap mampu mengendalikan penyebaran Covid-19 berkat kolaborasi semua elemen, Pemerintah dan masyarakatnya” ujar Deru. 


Sebelumnya kinerja pemerintah dan masyarakat OKI dalam menanggulangi Covid 19 diganjar oleh pemerintah pusat melalui Dana Insentif Daerah atau DID senilai total Rp14,90 miliar

Penetapan pemberian insentif ini tertuang dalam peraturan menteri keuangan nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Intensif Daerah Tambahan Tahun 2020.

Dana insentif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut diberikan dalam rangka pemulihan ekonomi berdasarkan indikator tertentu.


Kepala Dinas Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKI, Munim, mengatakan OKI menjadi salah satu daerah yang mendapat tambahan DID di Indonesia.

Munim menjelaskan komponen penilaian pemerintah pusat terhadap daerah dalam melakukan percepatan penanganan Covid 19 antara lain penyampaian laporan penyesuaian APBD Tahun 2020, laporan kinerja bidang kesehatan, untuk pencegahan Covid-19, serta pelaksanaan jaring pengaman sosial/ekonomi bagi warga terdampak Covid-19.


“Pemberian DID tambahan itu bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada 171 pemerintah daerah se-Indonesia,” ujarnya.

Kriteria penilaian pemberian DID lainnya, lanjutnya, juga mencakup nilai epidemiologi, dan inovasi daerah menghadapi tatanan new normal, serta kemampuan daerah menekan kurva penyebaran Covid-19.

Dana insentif tambahan dapat digunakan untuk pemulihan ekonomi daerah seperti penguatan UMKM dan koperasi.(PD)

DPRD OKI dorong ASN Pensiun ataupun yang tidak menjabat lagi Segera Kembalikan Kendaraan Dinas

Liputansumsel.com


OKI- LiputanSumsel.Com-BPKAD (Badan Pengeluaran Keuangan Aset Daerah) merupakan mitra kerja Komisi ll DPRD OKI, dalam hal ini terkait pengembalian Kendaraan aset Daerah Ketua Komisi ll DPRD OKI dari Fraksi partai Golkar Mardzuki saat di bincangi diruang kerjanya Selasa (13/10/20) mengatakan"Mantan Pejabat ataupun ASN yang posisinya tidak berhak lagi memegang kendaraan Dinas, apalagi sudah Pensiun agar dengan kesadarannya dapat segera mengembalikan Kendaraan Dinas tersebut tanpa harus ada himbauan atau peringatan bahkan paksaan sekalipun, karena sebagai warga negara baik sudah seharusnya mentaati aturan Pemerintah karena sejatinya ASN merupakan Abdi Negara"Terangnya.


Lanjut Mardzuki" Kami selaku DPRD OKI terutama Komisi ll yang merupakan Mitra kerja BPKAD sangat mendukung Eksekutif Daerah OKI untuk menindaklanjuti perintah dari KPK, dan langkah Bupati pun sudah benar menjalin MOU dengan menggandeng Kejaksaan Negeri OKI dalam melaksanakan kegiatan ini. 


Mengapa hal demikian dilakukan? karena untuk meghindari hal yang tak diinginkan ketika sudah di berikan surat peringatan namun tidak diindahkan maka aksi dilapangan nanti akan mengeksekusi langsung kendaraan Dinas tersebut"Terangya.


Saat disinggung Apakah masih ada mantan Anggota Dewan yang belum mengembalikan Kendaraan Dinas Mardzuki menjawab dengan tegas"Tidak ada, hanya unsur Pimpinan saja yang memegang kendaraan Dinas, dan bagi Anggota tidak ada fasilitas Kendaraan Dinas"Tutup Mardzuki.(Povi)

3 Orang Perwakilan Buruh di Berangkatkan ke Jakarta Menyampaikan Aspirasinya

Liputansumsel.com


Muara Enim, Liputansumsel.com--Gedung kantor DPRD Kabupaten Muara Enim di padati oleh ratusan buruh yang tergabung di Federasi Serikat Buruh Bersatu Muara Enim (FSBBM) yang melakukan aksi unjuk rasa dalam menyampaikan aspirasinya menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Omnibus Law, Selasa (13/10/2020).


Terpantau aksi ini berjalan damai dan kondusif yang di kawal ketat oleh pihak aparat dari Kepolisian,TNI dan Satuan Pol PP di wilayah hukum Kabupaten Muara Enim.


Rahmansyah, S.H, M.H selaku ketua FSBBM menyampaikan, meminta dukungan sepenuhnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim dan jajarannya agar mendukung penolakkan UU Cipta Kerja Omnibus Law.


Di tambahkan Rahmansyah, aksi dan penyampaian aspirasi ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian kami kepada nasib buruh di masa mendatang, Jika UU ini terus berjalan maka buruhlah yang akan di rugikan," imbuhnya.


Sementara itu, Plt. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Liono Basuki, B.Sc merespon baik aksi ini dengan bijak.


Liono Basuki mengatakan, siap mendukung dan meneruskan tuntutan dari aksi penolakkan UU tersebut.


Lebih lanjut, " Kami akan memfasilitasi 3 orang perwakilan dari teman-teman buruh serta di dampingi juga dari anggota DPRD Komisi IV Kabupaten Muara Enim untuk mengantarkan langsung surat penolakkan dan pernyataan sikap tersebut kepada Komisi IX ke Gedung DPR RI di Jakarta," ujarnya.

TERKAIT PENGANIAYAAN AWAN, INI KATA KAPOLRES MUBA

Liputansumsel.com


Muba-liputansumsel.com--Terkait pemberitaan di beberapa media online tentang adanya penganiayaan atas nama Awan suntosa(17) bin Heri permosa yang di duga di tuduh oknum oknum mencuri yang terjadi pada tanggal 19 September 2020 sekitar  pukul 12:30 Wib yang di lakukan oleh 8 orang pelaku dan TKP .

Penganiayaan tersebut berada di dusun 4 desa jirak jaya kecamatan Jirak jaya yang mengakibatkan Awan(17) mengalami beberapa luka atau memar di beberapa bagian tubuh,kapolres Musi Banyuasin AKBP Erlin Tang Jaya S,H,SiK angkat bicara.


saat di mintai tanggapan kapolres Musi Banyuasian, AKBP Erlin Tang Jaya S,H SiK meyampaikan melalui via WhatsApp bahwasanya, Saya sudah tanya ke PPA juga tentang permasalahan ini.


lanjutnya,Masih mau meriksa dokter disekayu,jelas kapolres muba.(tim)