Kunjungi PDAM Tirta Ogan,Ombudsman Minta Tingkatkan Pelayanan

Inderalaya.--liputansumsel.com--
Sebanyak tiga orang anggota Ombudsman mendatangi Kantor PDAM Tirta Ogan di Jalan Tasik Inderalaya,  Kamis (17/5). Kedatangan mereka untuk bersilahturahmi dan meminta menejemen perusahaan milik Pemkab OI tersebut meningkatkan pelayanan .


Mereka adalah Asisten Ombudsmen RI Perwakilan Sumsel Rahadian Fisnukumoro, Rahma,  Hendriko. Mereka mengatakan adanya laporan pelanggan pdam di Perumahan Taman Gading Inderalaya Utara yang ditagih lantaran sudah 2tahun tidak membayar, namun pelanggan beralasan dirinya tidak mau membayar karena tidak ada meteran air pdam,  sehingga penetapan tarif air diduga sembarangan


 "jadi kita duga ada kesalahan  prosedur penagihan dan tidak memberikan pelayanan pemasangan meteran.  Kita harapkan kinerja dan pelayanan pdam diperbaiki dan terus ditingkatkan guna tercapai pelayanan publik yang baik, "ujarnya


Kabag Keuangan dan Administrasi PDAM Tirta Ogan Husin didampingi Kasubag Pelanggan Yamin mengatakan, 2 tahun lalu stok meteran habis total,  namun pelanggan tetap ingin memasang air pdam,  sehingga ditetapkankanlah jumlah penagihan untuk biaya beban Rp18ribuan-32ribuan per bulan. Kemudian   saat petugas datang menagih, pelanggan tidak merespon akhirnya petugas memutuskan sambungan air bersih tersebut. Karena tidak ada meteran dihitung 15kubik penggunaan air biaya beban dibawah 10kubik. 


Alhamdulillah kedatangan ombudsman ke pdam untuk melaksanakan kroscek tersebut, kami berusaha kedepan meningkatkan pelayanan publik," terangnya.(rul)

Read More

Richard Lantik 68 Pejabat Eselon

PRABUMULIH,liputansumsel.com–
Sebanyak 68 pejabat struktural Eselon II, III dan IV dilingkup Pemerintah Kota Prabumulih Rabu  (16/5/2018) dilantik oleh Penjabat (Pj) Walikota Prabumulih H Richard Cahyadi AP MSi di gedung Kesenenian Rumah Dinas Walikota Prabumulih.

Pj Wako Richard Cahyadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa rotasi yang dilakukan Pemerintah Kota Prabumulih merupakan suatu penyegaran dalam rangka efektivitas kerja dalam melayani masyarakat dengan menempatkan orang -orang yang dianggap mampu sesuai bidangnya masing -masing.

"Namun kedepannya akan terus dievaluasi, apakah kelihatan hasilnya dalam kinerja",adapun ke 68 orang pejabat yg dilantik  terdiri dari pejabat Eselon II sebanyak 14 orang, Eselon III sebanyak 33 orang dan pejabat  Eselon IV sebayak 21 orang. ujar Richard.

Ditambahkannya, poin penting pelantikan ini adalah sebagai wahana perbaikan sistem proses administrasi agar lebih tertata dan terarah lagi.

"Selama ini banyak surat yang masuk tidak tahu arahnya dan bahkan ada yang hilang. Untuk itu OPD terkait yang membawahi harus terus melakukan koordinasi.terlebih dengan Provinsi agar lebih Intens agar program tersambung dengan daerah," katanya.

Selain itu menurut Richard, pemerintah dilapisi bawah harus diisi orang -orang yang berkompeten yang terjun langsung ke masyarakat di wilayah masing -masing karena menjadi tanggung jawab mereka untuk menghadirkan pesta demokrasi yang sebenarnya.

"Jenjang hirarki harus dijalankan. Camat dan Lurah harus berani mengambil keputusan. Datangi langsung kerumah warga untuk memastikan tidak ada pemilih ganda dan yang nyoblos bukan orang Prabumulih", pungkasnya.

Diakhir, Richard berharap agar fungsi pengawasan lebih ditingkatkan agar tercapai pembangunan sesuai harapan masyarakat.

"Jangan ada lagi pembangunan yang asal jadi dan kuatkan pengawasan, kepada yang dilantik selamat bekerja sesuai tupoksi masing -masing. Sementara yang tidak lantik jangan kecewa. Apalagi yang mau pensiun tetap semangat dan tunjukkan loyalitas dan dedikasi dalam bekerja. Semoga terlihat kekompakan ASN dalam melayani masyarakat", harapnya.

Adapun pejabat yang dilantik dari eselon IV adalah Ir M Ardi Supratman yang sebelumnya menjabat Staf ahli walikota bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan di tunjuk sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menggantikan M Sufi yang  memasuki masa pensiun. Drs Aris Priadi di gadang sebagai Kasat Pol PP dan Pemadam kebakaran menggantikan Ibrahim SH yang dimutasi sebagai Kepala Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.sedangkan Direktur RSUD yang semula dipegang dr Hj Rusmini, M.kes,beralih pada dr Yus sementara dr Rusmini sendiri didaulat menggantikan dr Tejo sebagai Kepala Dinas Kesehatan.

Selain itu, Rozali S.Sos yang semula menjabat Kadin Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di percaya menjadi Asisten bidang pemerintahan dan Kesra yang selama ini di jabat Drs H Asymuni yang dirotasi sebagai Koperasi dan UKM. Sedangkan Kadin Koperasi yang lama Junaidah SE menjadi Staf Ahli Walikota bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik yang ditinggalkan Abdullah Abadi, AP, MH ditunjuk sebagai Asisten Walikota bidang Administrasi Umum yang selama ini dijabat Ir.H Apriadi yang di mutasi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Sementara Mukarrom di percaya sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah meninggalkan Kadin Perpustakaan dan Arsip Daerah. Alfian Herdi Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di tunjuk sebagai Asisten Wako bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tinggalkan Yusuf Arni dan dipercaya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan olahraga. Kepala Dinas Pendidikan yang lama H M Rasyid dirotasi menjadi Staf Ahli Walikota bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan di jabat Amrullah yang selama ini menjabat Kadin Dispora. Sanjay Yunus menggantikan Beni sebagai Kabag Hukum dan Perundang-undangan. Yopi ST menjadi Kabag Umum di Rolling dengan A Mudin yang menggantikan posisi Yopi di Sekretaris Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Camat Timur yang selama ini dijabat Fauzan di percayakan pada Hajar Agusmal, S,STP, Sedangkan Fauzan menduduki posisi Kabid Persandian dan Statistik Sektoral dinas Kominfo.(Adv/ls)

Read More

LSM Bakti Prertiwi Pandu Perkasa Desak BULOG DIVRE Undur Diri

Palembang-Liputan Sumsel.Com
Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM)Bakti Pertiwi Pandu Perkasa Provinsi Sumatera Selatan Angkat Bicara kepada Awak Media kamis 17/5/2018 perihal Beras Import dan Penyerapan beras petani di Provinsi Sumatera Selatan.

Beberapa waktu yang lalu tepat nya tanggal 8Mei 2018 kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM)BAKTI PERTIWI PANDU PERKASA Provinsi Sumatera Selatan telah melayangkan Surat kepada  Kepala Divisi Regional Badan Urusan Logistik Sumsel Babel Ungkap Biro Hukum lSM BAKTI PERTIWI PANDU PERKASA Prov Sumatera Selatan RIZALDI ALI GAFAR

 RIZALDI panggilan Lebih Akrab Biro Hukum LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BAKTI PERTIWI PANDU PERKASA Prov Sum-Sel menuturkan,Surat Yang kami Layangkan Kepada Kepala Divisi Regional Badan Urusan Logistik Sumsel Babel bebunyi,

(1)"Bahwa penyelenggaraan pangan sesuai pasal 2,UU no.18 Tahun 2012 tentang pangan,berlandasan azaz-azaz
(a)kedaulatan(b)kemandirian,Yang kedua dua nya mengakomodir potensi sumber daya dan kearifan lokal(c)Ketahanan pangan yang salah satu unsurnya pemerataan yang tidak bertentangan dengan budaya masyarakat(keadilan),aktif dan produktif secara berkelanjutan,(d)keamanan(e)manfaat(f)pemerataan(g)berkelanjutan(h)berkeadilan.
(2)Bahwa Tugas Utama BULOG selain Menjaga dan mengelola stok pangan juga sebagai agen stabilisator harga pangan.
(3)Bahwa Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu januari hingga februari 2018 memproduksi beras sebanyak 767.989 ton dan tingkat konsumsi beras sebesar 140.539 ton,
'"itu berarti Provinsi Sumatera Selatan Mengalami surplus beras 626.000 ton.Sementara Produksi beras Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2017,sebesar 5.074.000 ton dengan surplus sebesar 2,3juta ton.

Masih Menurut Rizaldi(4)"Bahwa oleh karena itu pemerintah Sumatera Selatan yang didukung Oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan serta desakan oleh(Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia)Untuk menolak masuknya beras import terutama pada daerah yang surplus beras".
(5)"Bahwa dengan membanjir nya beras import di Provinsi Sumatera Selatan berpotensi dan secara faktual menurunkan harga beras ditingkat petani secara signifikan,bahkan dibeberapa kabupaten yang secara tradisional sebagai lumbung beras,harga beras ditingkat petani anjlok hingga mencapai harga Rp 8.300/kg".

(6)"Bahwa sejatinya dan secara Klasik,gejolak harga terjadi karena ada persoalan dilini distribusi dan tata niaga.Pada situasi ini(sudah menjadi rahasia umum)kartel dan mafia beras memanfaatkan kelemahan manajemen dan intigritas oknum tertentu pada tingkat pembuat kebijakan".

Rizaldi mempertegas(7)Bahwa ad indikasi pembangkangan terhadap kebijakan pemerintah Provinsi dan juga patut diduga terjadi penghianatan terhadap para petani beras di provinsi Sumatera Selatan,manakala pihak BULOG DIVRE Sumatera Selatan Babel yang tadinya ditolak masuk melalui pelabuhan Boompetani"Palembang,justru memasukkan beras import tersebut melalui salah satu pelabuhan di Provinsi Lampung".
(8)Rizaldi mengeluhkan "Bahwa Import beras khusus tersebut meski tingkat broken dibawah5% tetapi dikategorikan masuk Klarifikasi beras medium yang harga HET-nya Rp9.450,-.Maka dengan anjloknya harga beras dipetani justru akan dimanfaatkan oleh mafia beras melaui prosesing tertentu yang relatif tidak terlalu makan beaya akan diolah menjadi beras premium yang harga HET-nya Rp 12.800,-/Kg.Jadi dengan disparitas harga yang secara faktual Rp 8.300,-Di tambah ongkos prosesing sekitar Rp 300,-Maka mafia beras bisa berpotensi meraup keuntungan sekitar Rp 4200,-Per Kg.sementara akibat membanjirnya beras import,petani terpuruk dengan tingkat jual dan harga hanya Rp8.300,-".
(9)Bahawa sesuai dengan rapat koordinasi dengan Menko Perekonomian RI pada 15 januari 2018 disusul dengan Rakor berikutnya,BULOG diberi Fleksibilitas 10-20% dari HPP yang sebesar Rp7.300,-.Itu Artinya BULOG diperkenankan untuk membeli beras petani dengan rentang harga antara Rp8030 hingga Rp8.760,-sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi BULOG untuk tidak menyerap beras petani sesuai dengan INPRESS no.5 tahun 2015 yang mewajibkan BULOG untuk membeli beras petani.
(10)"Bahwa kenyataannya BULOG pada tahun tahun sebelum ini,selau menyerap beras petani dalam jumlah yang relative banyak tapi   untuk tahun ini beberapa sub DIVRE justru terjadi penurunan penyerapan sebesar kurang lebih 70-75%.Sebagai contoh sub DIVRE BULOG OKU yang biasanya serapan di triwulan pertama tahun 2017 sampai 3000 ton,untuk tahun ini hanya diberi kewenangan untuk menyerap beras petani sebesar 800ton".

Dengan Prolog diatas izinkan kami dari LSM BAKTI PERTIWI PANDU PERKASA Provinsi Sumatera Selatan Menyampaikan sikap.

(1)"menentang masuknya beras import yang diduga dilakukan oleh BULOG untuk daerah provinsi Sumatera Selatan yang selama ini mengalami surplus beras,,
(2)"untuk beras import yang diduga sudah terlanjur masuk melalui daerah Lampung agar supaya ditahan atau tidak dikeluarkan atau di distribusikan kecuali dalam keadaan Force majeur.
(3)Mendesak Pihak BULOG DIVRE Sumsel Babel untuk membuat statement melalui media cetak dan electronik untuk meminta maaf dan berkomitmen untuk kembali berpihak kepada masyarakat petani di Provinsi Sumatera Selatan.
(4)BULOG DIVRE Sumatera Selatan harus secara tegas mendukung upaya dan langkah langkah tegas Direktur perum BULOG bapak Budi Waseso dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung upaya memberantas dan membasmi adanya kartel dan mafia beras,yang diduga selalu memanfaatkan disparitas harga beras,akibat dari kebijakan"import beras khusus"yang diklarifikasikan sebagai beras medium.Padahal sejatinya dengan prosesing   relatif sederhana bisa diolah menjadi beras premium yang menjanjikan keuntungan berlipat..

Rizaldi menyambungkan(5)"Kami pun mendesak  BULOG DIVRE Sumatera Selatan Babel untuk menerbitkan Letter of Credit(LC)Yang baru sehingga tingkat penyerapan harus menjadi lebih optimal".
(6)"Persoalan Elementer ini haruslah dijawab dan dilaksanakan oleh kepala DIVRE BULOG Sumsel Babel sesegera mungkin!!!!!!sebab ini bisa menimbulkan gejolak sosial politik yang tidak kita inginkan bersama".

"Oleh karena itu sekiranya pihak BULOG DIVRE Sumsel Babel tidak mampu menyerap sinyal ini maka dengan etika dan sopan santun serta keluhuran budaya bangsa,mohon kiranya untuk mengundurkan diri.Tegas Biro Hukum LSM BAKTI PERTIWI PANDU PERKASA Prov Sum-Sel RIZALDI ALI GAFAR.

Dengan melayangkan surat Perihal Beras Import dan penyerapan beras petani di Provinsi Sumatera Selatan kepada Kepala Divisi Regional Badan Urusan Logistik Sumsel Babel.
RIZAlDI BERHARAP"Surat yang merupakan refleksi dari jeritan masyarakat petani di daerah provinsi Sumatera Selatan agar segera di cermati.Pungkas nya.

Read More