Tekan Penyebaran Covid-19, Pj. Bupati Segera Berlakukan Jam Malam

Muara Enim, Liputansumsel.com --Pj Bupati Muara Enim Dr H Nasrun Umar SH MM akan memberlakukan pembatasan aktivitas diluar rumah bagi warga Kabupaten Muara Enim maksimal pukul 21.00 WIB yang akan diatur melalui Surat Edaran Bupati Muara Enim. 

Hal ini disampaikan Pj Bupati saat memimpin rapat koordinasi perkembangan terkini 'updating' penanganan pandemi Covid-19 bersama Forkopimda dan seluruh camat secara daring, Senin (24/5/2021) di Ruang Rapat Bupati Muara Enim. 

Menurut Pj. Bupati langkah tersebut perlu dilakukan mengingat masih maraknya aktivitas warga yang dinilai kurang produktif diluar rumah sehingga rentan akan penyebaran Covid-19. 

Pj Bupati yang didampingi Pj Sekretaris Daerah, Drs Emran Tabrani menginstruksikan, satuan tugas (Satgas) maupun dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muara Enim untuk gencar melaksanakan aksi pencegahan, seperti berupaya menekan penularan, menekan angka kematian, mengupayakan tingkat kesembuhan dan menambah ketersediaan tempat tidur pasien di rumah sakit, khususnya di RSUD Lubai Ulu, RSUD Gelumbang dan RSUD Semende Darat Laut, termasuk juga di RSUD dr. H.M. Rabain dan RS. Bukit Asam Medika. 

Kepada masing-masing camat dengan dibantu oleh Kapolsek dan Danramil, Pj Bupati meminta segera aktifkan Pos Komando (Posko) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di desa/kelurahan. Lebih lanjut, Pj Bupati meminta masing-masing Kades/Lurah agar terus gencar menyosialisasikan pentingnya disiplin menerapkan protokol kesehatan dan membatasi kegiatan warga yang kurang produktif diluar rumah. Dirinya berharap Kabupaten Muara Enim dapat menekan penyebaran pandemi Covid-19 ini, terutama untuk 2 kecamatan yaitu Muara Enim dan Lawang Kidul agar diupayakan segera keluar dari zona merah.

Read More

Menteri Agama Sebut di Bawah Kepemimpinan Herman Deru, Sumsel Dikenal Sebagai Daerah Zero Konflik

* Herman Deru Integrasikan Kampus UIN Jakabaring dengan Islamic Center 

PALEMBANG, Liputansumsel.com, - Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Choli Qoumas memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumsetara Selatan (Sumsel) atas sinergi yang telah dilakukan dengan Universitas Islam Negeri (UIN ) Raden Fatah Palembang. 

Yaqut Cholil mengatakan, tidak banyak UIN yang mampu melakukan hubungan baik dan sinergi dengan pemerintah daerah, seperti yang telah dilakukan UIN Raden Fatah Palembang bersama Pemprov Sumsel. 

“Kita berharap dengan peresmian sembilan gedung baru ini, memberikan kesempatan UIN dalam bersaing dalam level internasional. Peluang ini terbuka luas,” ucapnya usai meresmikan gedung baru UIN Raden Fatah Jakabaring, Senin (24/5/21). 

Pihaknya, optimis harapan tersebut bisa terwujud karena didukung dengan sinergi yang baik yang telah dilakukan bersama pemerintah daerah. 

“Di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Sumsel, ditambah keberadaan UIN Raden Fatah, akan menjadikan Sumsel terus menjadi zero konflik,” terangnya. 

Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan, memiliki keinginan menjadikan kampus UIN Raden Fatah Palembang terintegrasi dengan Islamic Center. Menurutnya, upaya tersebut sedang diwijudkan pemerintah Sumsel. 

“Harapan saya ini bisa terwujud. Sehingga masyarakat Sumsel tidak perlu jauh-jauh belajar ke Mesir lagi,” jelasnya. 

Menurut  Herman Deru, pemerintah telah memberikan tanah seluas 15 hektar dengan status hibah untuk pembangunan gedung baru UIN Raden Fatah Jakaring. Sinergi tersebut sebagai bukti jika pemerintah tidak tinggal diam dalam penyediaan layanan pendidikan yang baik bagi masyarakat. 

Dilain pihak  Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Prof Nyayu Khodijah mengatakan, kampus baru tersebut sebagai amanah dari pendahulu yang ingin punya kampus megah, sebagai pusat pengembangan budaya Islam di Sumsel. 

“Kampus di kelilingi sungai, yang memaknai melayu. Kita ingin UIN Raden Fatah menjadi simbol sejarah bagi orang belum ke Palembang kalau belum ke UIN Raden Fatah,” ucap Nyayu. 

Menurutnya, keberadaan kampus baru sangat menunjang proses perkuliahan, penelitian dan pengembangan SDM di Sumsel yang unggul, dan kompetitif hingga di level internasional. 

“Kita ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kampus baru ini, termasuk Gubernur Sumsel yang telah menghibahkan tanah seluas 15 hektar,” ucapnya.***

Read More

Herman Deru : Segera Kita Wujudkan Sumsel 100 Persen Diterangi Listrik

* Akhir Juni 2021   Resmikan Pasokan Listrik di 4 Kabupaten 

PALEMBANG, Liputansumsel.com, - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan sinergi yang baik antara Pemprov Sumsel dengan PT. PLN (Persero) yang tetap komitmen untuk terus memenuhi kebutuhan energi listrik bagi masyarakat di Sumsel.

"Saya ucapakan terima kasih kepada pihak PLN atas sinerginya selama ini, apalagi Sumsel memiliki SDA yang luar biasa yang  dapat terkelola dengan baik minimal untuk masyarakat Sumsel itu sendiri," ungkapnya  saat menerima Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan PT. PLN (Persero) Kantor Pusat , Wiluyo Kusdwiharto beserta jajaran di ruang tamu Gubernur, Senin (24/5) siang.

Menurutnya,  listrik ini benar-benar sangat dibutuhkan masyarakat tak terkecuali di beberapa wilayah di Sumsel. Misalnya di Kabupaten OKI Kecematan Sungai Menang Desa Wahyu Mandira, dimana kebutuhan listrik sangatlah penting bagi para tambak udang. Sebab selama ini untuk memenuhi kebutuhan listrik  petambak terpaksa menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang menelan biaya cukup mahal.

"Para petambak udang disana terbebankan listrik bukan pakan. Kenapa mereka cuma berani panen 70 hari dan tidak berani  panen sampai 110 hari, hal itu karena biaya yang cukup mahal. Nah dengan adanya listrik masuk tambak  tentu panennya udangnya bisa 110 hari dan  udang yang dipanen akan memiliki bobot yang baik," ucapnya.

Disamping itu Herman Deru berharap agar agar ada langkah konkrit yang dilakukan pihak General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu UIW S2JB, Daryono pada saat itu untuk mengaliiri listrik di beberapa desa yang masuk dalam taman nasional. 

"Saya minta sinerginya bagi pihak PLN sehingga ada solusi untuk dapat mewujudkan Desa di Sumsel ini teraliari listrik 100 persen termasuk di dalam kawasan taman nasional," imbuhnya.

Selain itu Herman Deru  juga mengajak PLN untuk memperluas cakupan dalam hal  Sumsel sebagai pengembangan energi terbarukan salah satunya yang sudah terapkan di Kota Pagar Alam.

"Seperti di Pagaralam, artinya satu-satunya Kota menjadi energinya terbarukan. Jika ini terwujud akan menjadi satu-satunya di Indonesia sebagai kota percontohan energi terbarukan. Saya ingin dukungannya ini," tandas HD.

Sementara itu, Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan PT. PLN (Persero) Kantor Pusat , Wiluyo Kusdwiharto menyebutkan dalam waktu dekat akan diresmikannya pasokan listrik di empat kabupaten diantara Kabupaten OKI, Muara Enim, OKU Selatan dan Banyuasin.

"Untuk di OKI akan dialiri listrik di Kecematan Sungai Menang Desa Mandira, Kecamatan OKU Selatan di Kecematan Buay Pemaca Desa Sinar Baru, Kemudian ada  dua di Kabupaten Banyuasin dan tiga Kabupaten Muara Enim. Kami harap akan pada akhir bulan Juni nanti kesediaan pak gubernur untuk menghadiri peresmiannya," katanya. 

Dia berhap  Gubernur Sumsel untuk tetap terus mendukung pihaknya dalam menyuplay listrik bagi masyarakat Sumsel.  Tak hanya di situ, PT PLN juga akan mendukung kebijakan gubernur Sumseo  yang menginginkan Sumsel  100 persen teraliri listrik.

 "Kami siap mendukung keinginan pak gubernur," ucapnya.

Dengan memiliki sumber energi yang berlimpah di Sumsel, lanjut Wiluyo pihaknya akan memasok listriknya ke Provinsi Bangka Belitung mengingat disana membutuhkan listrik untuk tambak udang.

"Kebutulan di Sumsel ini listirknya berlebih maka kita akan pasok ke Provinsi Bangka Belitung mengingat disana memiliki potensi udang yang luar biasa. Dua tahun lalu kami sudah lakukan dengan suplay melalui  kabel dasar  laut dan saat ini sedang kontruksi, kami mohom izin dan dukungannya dari pak gubernur semoga ini berjalan lancar," katanya.

Turut hadir pada kesempatan ini, Plt. Asisten II Pemprov Sumsel Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Dr.

Ekowati Retnaningsih, GM PLN UIW S2JB, Bambang Dwiyanto, Dendi Kusumawardana (GM PLN UIP SBS), Riza Novianto Gustam (Ketua TP PKK Musi Rawas & Mitra PLN), Djoko Mulyono (GM PLN UIK SBS) serta Dispriansyah (GM PLN UIP3BS).*****

Read More

Herman Deru : Pemda Butuh Data dari BPS Sebagai Acuan Dalam Proses Pembangunan

PALEMBANG, Liputansumsel.com, - Gubernur  Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru mengharapkan  Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel  memberikan saran dan masukan ke Pemerintah Daerah (Pemda) berupa data yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan arah mengambil kebijakan dalam proses jalannya pembangunan.

"Kita harapkan BPS dapa menyajikan  data yang mampu memberikab spirit bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota," tegas Herman Deru  saat menerima  Kepala BPS Sumsel yang lama  Ir Endang Tri Wahyuningsih dalam rangka pamit pindah tugas, didampibgi 

Kepala BPS Sumsel yang baru

Zulkifli bertempat di ruang tamu Gubernur, Senin (24/5) siang. 

Secara khusus  Herman Deru mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang sudah berjalan baik antara BPS  Sumsel selama ini semasa di bawah kepemimpinan  Kepala BPS Sumsel yang lama  Ir Endang Tri Wahyuningsih. Dia juga mengharapkan 

Zulkifli sebagai Kepala BPS Sumsel yang baru  dapat meningkatkan prestasi yang sudah dicapai dimasa sebelumnya.

 

“Harapan saya Kepala BPS yang baru bisa berkerjasama dengan baik , memberikan saran dan masukan ke Pemprov Sumsel maupun  Kabupaten/ Kota” tuturnya 

Herman Deru menilai, BPS sebagai paramater yang dibutuhkan pemerintah dalam mengambil kebijakan, karena itu  dia meminta  dukungan penuh dari jajaran BPS dalam  memajukan Provinsi Sumsel. 

“Selamat bertugas di tempat yang baru bu Endang, dan selamat datang kepada pak  Zulkifli, semoga kedatangan bapak di Sumsel dapat membawa angin segar, harapan dan semangat yang baru, dapat membawa perubahan BPS Provinsi Sumsel ke arah yang lebih baik dan lebik,” pungkasnya.****

Read More

Fraksi PDIP Harapkan Bupati Oi Tarik Juga Mobdin Mantan Bupati Yang Sekarang Jabat Wagub

Indralaya.liputansumsel.com--Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir (OI) dari Fraksi PDI Perjuangan yang di komandoi oleh Wakil Ketua DPRD OI Wahyudi ST yang juga Ketua DPC PDIP Oi didampingi penasehat hukum Firli SH, sebagai perwakilan dari mantan Bupati OI HM Ilyas Panji Alam secara resmi menyerahkan Mobil Dinas (Mobnas) jenis Toyota LC, kepada pihak Kejaksaan Negeri OI yang diterima langsung oleh Kajari OI Marthen Tandi, Senin (24/5) di kantor Kejari OI Indralaya.

Menurut Wahyudi ST didampingi Ketua Fraksi PDI Perjuangan Amir Hamzah SH mengungkapkan, bahwa baru-baru ini pihaknya telah diamanatkan oleh HM Ilyas Panji Alam untuk mengembalikan mobdin yang sempat digunakannya selama menjabat sebagai Bupati OI, kepada pihak Kejari OI.

“HM Ilyas Panji Alam merupakan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumsel, dan tentu wajib bagi kami sebagai kader PDI Perjuangan untuk menjaga rasa keadilan dan Marwah partai dan pada hari ini Alhamdulillah kami telah menjalankan amanat dari Beliau untuk mengembalikan mobdin kepada pihak Kejari OI, sekaligus kami dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD OI telah mengirimkan surat secara resmi kepada Bupati OI Panca Wijaya Akbar, agar menindaklanjuti atau menarik Mobil Dinas yang sampai saat ini dikuasai Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya yang merupakan Ayah Kandungnya Bupati, Karen mobil jenis VW Caravelle merupakan Aset milik Kabupaten OI”,ujarnya.

Sementara itu rombongan Fraksi PDI Perjuangan yang hadir di Kejari OI diantaranya Wahyudi ST, Amir Hamzah, Pathul Jaya, Safari, Zaenab, dan Amril Aulia di terima langsung oleh Kajari OI Marthen Tandi di ruang kerjanya.

Dalam pertemuan singkat tersebut, Kajari OI mengatakan bahwa pihaknya merasa tersanjung dan mengapresiasi kunjungan kerja anggota DPRD OI dari Fraksi PDI Perjuangan.

“Kami merasa terimakasih dan tersanjung dengan kehadiran para Anggota DPRD OI dari fraksi PDI Perjuangan yang full team, Apalagi PDI Perjuangan merupakan mitra Kejari OI dalam pembangunan kabupaten OI. Dan Alhamdulillah seperti yang kita ketahui bersama mobdin mantan Bupati OI merupakan aset daerah dan hal tersebut sangatlah penting dalam memperlancar operasional kerja”.ujarnya.(rul)

Read More

Pemkab Muba Gelar Workshop Peningkatan Standar Pelayanan Kepatuhan Publik

SEKAYU,liputansumsel.com - Menindaklanjuti hasil Rapat Standar Pelayanan Publik Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan secara virtual pada 23 April 2021 lalu, Pemkab Musi Banyuasin (Muba) melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) gelar Workshop Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam Jajaran Pemkab Muba, Senin, (24/05/2021) di Auditorium Pemkab Muba.

Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin diwakili Sekda Muba Drs H Apriyadi MSi mengatakan, workshop digelar menindaklanjuti hasil rakor Pemprov Sumsel bekerjasama dengan Ombudsman. Kegiatan ini dilaksanakan seiring adanya penilaian Komisi Ombudsman terhadap kepatuhan standar pelayanan publik dari pemerintahan paling atas, Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan hingga Pemerintah Desa pada tahun ini.

"Kita minta semua Organisasi Perangkat Daerah dilibatkan, karena  ingin ada komitmen dari semua pelaksana untuk memberikan layanan terbaik dengan memenuhi standar layanan publik yang di amanahkan Undang-undang. Baik yang hadir secara langsung maupun virtual hari ini, agar dapat mengikuti kegiatan  secara maksimal,"pungkas Sekda.

Sekda menyebut ada sepuluh OPD yang menjadi objek penilaian.  Namun dirinya ingin semua OPD faham  pentingnya standar pelayanan publik. Upaya ini menurutnya bukan penghargaan yang dikejar namun OPD  dapat memberikan layanan terbaik kepada penerima layanan, yaitu warga Muba.

"Kepatuhan terhadap standar layanan publik ini butuh komitmen. Disini memang tupoksi kita. Pemahaman atas pentingnya standar kepatuhan dapat memberikan standar pelayanan yang baik dan berkualitas, serta dapat dipertanggung jawabkan dan bebas KKN,"ucapnya.

Menurut laporan Kepala DPMPTSP Kabupaten Muba, Erdian Syahri SSos MSi,  workshop digelar untuk memberikan pemahaman kepada aparatur tentang pelayanan publik agar dilakukan terus-menerus dan berkesinambungan. Tujuannya, untuk memperbaiki dan menyempurnakan pelayanan publik serta menghindari maladministrasi.

"Workshop hari ini diikuti masing-masing perwakilan Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan dan RSUD sebanyak 30 orang secara tatap muka dan 47 orang hadir secara virtual. Harapan kami pihak Ombudsman dapat memberikan pemahaman, supaya jangan sampai ada pengaduan dan pelayanan publik juga dapat berjalan dengan baik,"ujarnya.

Sementara itu narasumber workshop dari Ombudsman perwakilan Sumsel, Agung Pratama SSos MSi menyampaikan kegiatan workshop yang diselenggarakan oleh Pemkab Muba kali ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada penyelenggara layanan publik agar dapat melengkapi indikator layanan publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Sehingga pengguna layanan publik yakni masyarakat dapat terlayani dengan baik sehingga pelayanan yang diberikan betul -betul  cerminan  layanan publik yang berkualitas. 

Acara turut dihadiri Ketua DPRD Muba Sugondo SH,  Kapolres Muba AKBP Erlin Tangjaya SIP, Dandim 0401 Muba diwakili Pasi OPS Kapten Arm Marwan, dan Kajari Muba diwakili Kasi Intel Abu Nawas SH.

Read More

Berikan Reward Untuk Anggota Berprestasi

Indralaya.liputansumsel.com--Bertempat di Lapangan Apel Mapolres Ogan ilir, dilaksanakan kegiatan upacara pemberian reward atau penghargaan kepada personel Polres berprestasi, hal ini untuk meningkatkan kinerja aparatur penegak hukum dilingkungan Mapolres Ogan Ilir (OI), Senin (24/5).

Upacara yang dipimpin langsung Wakapolres OI Kompol Hardiman, SH., MH., dengan Komandan Upacara Paur Subbag Humas Bag Ops Polres OI Ipda Zulkarnain Afianta, ST., M.Si.

Berdasarkan amanat Kapolres OI disampaikan Wakapolres pada saat upacara, personel yang mendapatkan penghargaan diantaranya Iptu Suhartono dan 1 anggota SPKT Polres OI dengan kategori Aplikasi Dors (Daily Operation Reorditing System) bulan April tahun 2021 dalam keaktifan laporan mencapai 100% di jajaran Polda Sumsel.

Kemudian Ipda H Hendri Rozin, M.Si., dan 5 anggota Unit Reskrim Polsek Muara Kuang dengan kategori keberhasilan dalam mengungkap kasus 363 KUHP dalam waktu 1 jam dari Laporan Polisi (LP) warga Desa Kalampadu di wilayah Hukum Polsek Muara Kuang, dan Ipda Rachmat Djakatara, S.Tr.K., serta 7 anggota Unit Reskrim Polsek Tanjung Raja dalam keberhasilan Ungkap Kasus pelaku spesial bobol rumah dan curanmor yang terjadi diwilayah hukum Polsek Tanjung Raja, sebagaimana Pasal 363 KUHP.

Dalam amanatnya, Wakapolres juga menyampaikan pemberian reward ini adalah bagian dari komitmen Polri untuk memberikan perhatian bagi personel yang mampu bekerja dengan baik, berdedikasi dan berkinerja baik.

Adapun peserta upacara terdiri dari 1 pleton gabungan perwira, 1 pleton gabungan staf, 1 pleton Dalmas, 1 pleton Sat Lantas, 1 pleton Sat Reskrim dan Sat Intelkam dan 1 pleton gabungan.(rul)

Read More

Pemkab Muara Enim Siap Semaksimal Mungkin Penggunaan Dana yang Ditransfer ke Daerah

Muara Enim, Liputansumsel.com -'Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim mengikuti webinar terkait arah kebijakan DID, DAK, dan APBD terkait penurunan stunting tahun anggaran 2022 di Ruang Rapat Sekda Muara Enim, Senin (24/5/2021) yang digelar Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI) dari Jakarta. 

Hadir pada kesempatan ini Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Muara Enim H. Rinaldo, SSTP, M.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Muara Enim Drs. Rusdi Khairullah, Kepala Dinas Tanaman Holtikultura dan Peternakan Muara Enim Ir. Ulil Amri, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Muara Enim Irawan Supmidi dan Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Muara Enim terkait. 

Sesuai petunjuk Pemerintah Pusat, Pemkab Muara Enim siap semaksimal mungkin penggunaan dana yang ditransfer ke daerah yaitu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) baik berupa Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID) hingga penggunaan APBD tahun 2022 guna mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Muara Enim. 

Dalam arahannya Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati berharap anggaran tersebut betul-betul bisa menghasilkan dampak penurunan stunting bagi anak-anak Indonesia, dengan saling berkoordinasi dan berkolaborasi karena stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu K/L atau satu daerah. 

Ia memaparkan, TKDD pada APBN 2020 telah mengalokasikan DAK Fisik sebesar Rp1,9 triliun dengan realisasi senilai Rp1,8 triliun untuk bidang air minum, kesehatan, dan sanitasi. 

Untuk DAK Non Fisik sebesar Rp2,7 triliun dan memiliki realisasi dengan nilai yang sama untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Stunting dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). 

TKDD tersebut telah disusun dengan desain transfer yang konvergen untuk mengintegrasikan berbagai sumber TKDD dalam penanggulangan stunting melalui penerbitan PMK Nomor 61/PMK.07/2019. 

Aturan tersebut dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi. 

Dengan adanya PMK tersebut, maka proses perencanaan dan penganggaran pengalokasian TKDD dapat dilakukan secara terintegrasi antar berbagai sumber TKDD dengan fokus alokasi penanganan stunting yang terkoordinasi. 

Ia mengungkapkan, pelaksanaan upaya penurunan stunting di daerah masih mengalami beberapa kendala dan tantangan. Salah satu tantangan utama yang perlu mendapatkan perhatian adalah kurangnya koordinasi lintas sektor dan kurangnya pemahaman daerah dan desa atas program-program penanggulangan stunting. 

"Untuk itu, peran pemerintah daerah sangat penting untuk terus mendorong program stunting sebagai prioritas utama, dan kepada gubernur/walikota/bupati agar dapat memberikan arahan kepada seluruh dinas dan organisasi perangkat daerah untuk memahami, mengenali, dan berkomitmen untuk menangani stunting ini," ujar Sri Mulyani.

Read More