Asisten III Hadiri Pembukaan Rumah Pintar

Prabumulih,liputansumsel.com--Seakan tak pernah berhenti berinovasi. Aksi Cepat Tanggap (ACT) Prabumulih kembali menorehkan peran di bidang pemberdayaan segmen pendidikan.

Kali ini ACT berkolaborasi dengan Pemerintahan Sungai Medang dan SDN 69 Prabumulih. ACT membuka Rumah Pintar yang dinamai Lentera Pendidikan. Dengan harapan bahwa pendidikan di Kota Prabumulih akan terus teduh bersinar dan memberi pencerahan

Pembukaan tersebut dihadiri oleh Asisten III Pemerintah Kota Prabumulih dr. Happy Tedjo Tjahyono Sumali mewakili Walikota Ir. H Ridho Yahya MM.

Dalam kesempatannya Asisten III menyampaikan harapannya terhadap Rumah Pintar ini, agar dapat terus menciptakan generasi yang lebih baik dan maju lagi untuk Prabumulih.

“Semoga akan dengan adanya Rumah Pintar ini akan terus dapat menciptakan generasi yang lebih baik lagi kedepannya,” ujar mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota prabumulih ini

Pembukaan Tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Bank Sumsel Babel yang bersiap mendukung segala bentuk kegiatan positif ACT Prabumulih.

Pada Kesempatan ini, ACT Prabumulih juga menyampaikan Donasi dari Sahabat Dermawan Berupa : 12 Paket Pangan untuk Guru Honorer Prabumulih dan 10 Kelengkapan Peralatan Sekolah untuk siswa-siswi yang akan ikut belajar dalam Kegiatan Rumah Pintar ini.

Dian Yudhistira sebagai Kepala Cabang ACT Prabumulih menyampaikan bahwa harapannya adalah, kita dapat membuka lebih banyak lagi rumah pintar seperti ini di kelurahan lain di Kota Prabumulih, agar banyak anak-anak yang senantiasa mendapatkan kebermanfaatan yang lebih luas lagi

Read More

Pacu Inovasi Teknologi Dekarbonisasi, Bukit Asam Gelar Kompetisi Bukit Asam Innovation Awards 2022: Greenovator

Jakarta,liputansumsel.com--Sebagai upaya melahirkan inovasi-inovasi teknologi dekarbonisasi di bidang pertambangan, khususnya batu bara, PT Bukit Asam Tbk (IDX:PTBA) meluncurkan kompetisi Bukit Asam Innovation Awards 2022 (BAIA 2022) Greenovator. Acara digelar secara hybrid pada 22 Maret 2022 di Bali United Studio, Jakarta.

Untuk pertama kalinya, Bukit Asam mengusung tema dekarbonisasi dalam kompetisi yang digelar setiap dua tahun sekali sejak tahun 2014 tersebut. Kompetisi pun dibuka bagi publik, baik dari perguruan tinggi, perusahaan rintisan, lembaga penelitian, ataupun umum.

“Kami mengundang putra-putri terbaik bangsa, inovator, peneliti, dan pencinta lingkungan untuk turut ambil bagian dalam BAIA 2022 Greenovator. Bersama tumbuhkan kreativitas dan inovasi untuk mewujudkan bumi yang lebih hijau,” ujar Direktur Bukit Asam, Arsal Ismail, dalam sambutan peluncuran BAIA 2022.

Melalui kompetisi BAIA 2022, Bukit Asam kembali menegaskan komitmen dekarbonisasi dengan mengundang kontribusi riset dan inovasi teknologi dekarbonisasi anak bangsa di bidang aktivitas pertambangan untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) Indonesia di 2060 atau lebih awal.

Pendaftaran kompetisi BAIA 2022 dapat dilakukan secara daring selama periode April-Agustus 2022 melalui website berikut ini: greenovator.ptba.co.id.

Komitmen Dekarbonisasi

Melihat situasi perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan dan seriusnya komitmen Indonesia dalam Presidensi G20 untuk memimpin negara-negara dalam memitigasi perubahan iklim dan transisi energi yang berkelanjutan, Bukit Asam turut serta mengambil peran dalam mengurangi emisi karbon global dengan menyediakan energi yang lebih ramah lingkungan.

Bukit Asam sedang memantapkan eksistensi dan transformasi untuk menjadi perusahaan energi yang ramah lingkungan melalui penambahan portofolio pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT), pengembangan hilirisasi batu bara, dan pengembangan industri kimia dengan menyiapkan Kawasan Ekonomi Khusus di Tanjung Enim.

Tidak hanya itu, Bukit Asam juga sedang gencar menerapkan carbon management program, sebuah program integrasi yang bertujuan untuk menerapkan dekarbonisasi operasional pertambangan, khususnya pertambangan batu bara.

“Saat ini, Bukit Asam tengah melakukan berbagai usaha manajemen karbon melalui sejumlah upaya seperti reklamasi, dekarbonisasi operasional tambang, dan studi carbon capture, utilization, and storage (CCUS),” tukas Arsal.

Sedangkan dari sisi operasional pertambangan, Bukit Asam telah menjalankan 2 program berkaitan dengan dekarbonisasi, yakni: 1) Eco Mechanized Mining yang mengganti peralatan pertambangan yang menggunakan bahan bakar berbasis fosil menjadi elektrik, dan 2) E-Mining Reporting System yang memungkinkan pelaporan produksi secara real time dan daring, sehingga mampu meminimalkan pemantauan konvensional yang menggunakan bahan bakar.

Tahapan Penyelenggaraan BAIA 2022

BAIA 2022 mengundang sebanyak-banyaknya kelompok inovator dari perguruan tinggi/universitas, perusahaan rintisan (start-up), lembaga penelitian, dan umum untuk menciptakan inovasi di dalam 2 kategori berikut ini: 1) CCUS yang mencakup karya inovasi pada proses post-combustion pada aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan pabrik gasifikasi, serta 2) Carbon Reduction yang mencakup karya inovasi yang berkaitan dengan metode carbon reduction pada aktivitas pertambangan batu bara.

Setelah peserta melakukan pendaftaran dan mengajukan proposal inovasi, tim dan dewan juri akan melakukan penilaian terhadap proposal inovasi yang diajukan. Peserta dengan karya inovasi terbaik yang telah ditetapkan oleh tim dan dewan juri akan diundang melakukan presentasi dan pengujian hasil inovasi di hadapan dewan juri.

Berdasarkan penilaian oleh tim dan dewan juri, pemenang kompetisi BAIA 2022 akan ditetapkan dan diberikan penghargaan, serta hasil karya inovasinya akan didaftarkan menjadi Hak Kekayaan Intelektual Bersama antara peserta dengan Bukit Asam.

"Kami mengapresiasi upaya serius dari Bukit Asam. Kompetisi ini menjadi langkah besar bagi kita semua, khususnya sektor pertambangan batu bara, dalam mengurangi emisi karbon. Semoga melalui event ini, kita mendapatkan inovator -inovator yang akan menjadi pawang karbon dalam mencapai target bersama," ujar Arya Sinulingga selaku Staf Khusus Menteri BUMN yang turut hadir meresmikan peluncuran kompetisi BAIA 2022.

 

Read More

Plt Bupati Beni Terima Audensi Pengurus AWDI Muba

MUBA,liputansumsel.com- Plt Bupati Musi Banyuasin (Muba) menerima pengurus Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) Kabupaten Muba dalam rangka melakukan Audiensi, bertempat Pendopoan Griya Bumi Serasan Sekate, Rabu (23/3/2022).

Pertemuan dengan rombongan pengurus AWDI Muba dikemas dengan silaturahmi bersama dan berlangsung penuh keakraban. Turut dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Muba Jonny Martohonan AP, Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Harryandi Sinulingga AP dan Kepala Bagian Umum Setda Muba Sefrizal SE.

Mengawali pembicaraan, Ketua AWDI Muba Darul Kutni menyampaikan terima kasih atas diterimanya pengurus AWDI Muba untuk melakukan audensi dan bersilaturahmi dengan Plt Bupati Muba, sekaligus memaparkan sejarah singkat dan keberadaan organisasi AWDI di tingkat Kabupaten Muba.

"Organisasi AWDI merupakan salah satu pencetus lahirnya Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999, dalam pergerakannya AWDI sudah mulai terbentuk kembali kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota di Indonesia, termasuk di Kabupaten Muba sudah resmi statusnya sejak Januari 2022, dan memiliki anggota pengurus lebih kurang 40 an orang,"paparnya.

Darul juga menjelaskan beberapa misi organisasi AWDI diantaranya, sebuah moto yaitu, Menuju Insan Pers yang Mandiri, Sejahtera dan Independen, Mengawal Undang Undang Pers, Mewujudkan Pilar Negara yang Kokoh dan Solid dalam bingkai Nasionalisme yang bermartabat dan beragama.

“Hadirnya AWDI Kabupaten Muba akan menghimpun, membina serta mengarahkan seluruh insan pers yang tergabung untuk bekerja keras dalam membangun jati diri bangsa dan masyarakat atas dasar demokrasi,” ujarnya.

Menanggapi apa yang disampaikan, Plt Bupati Beni menyambut baik atas keberadaan organisasi AWDI Kabupaten Muba ini. Sudah seharunya sebuah organisasi itu harus melopor kepada pemerintah setempat agar terdaftar secara resmi dan diakui keberadaanya.

"Prinsipnya para media atau wartawan sudah seharusnya mematuhi Undang-undang pers dan kode etik jurnalistik dalam membuat suatu pemberitaan, sehingga tetap memproduksi informasi pada jalur yang benar dan tepat,"ucapnya.

Beni juga berpesan kepada pengurus dan amggota AWDI agar jangan mudah terpecah belah, organisasi yang baik itu harus bisa mengelola dinamika dalam berorganisasi.

"Semua wartawan yang tergabung dalam AWDI ini tentunya atas dasar kesamaan pandangan, maka saya yakin kalian yang bergabung pada AWDI karena punya ideologi yang sama, namun juga kebalikanya, jika terdapat perbedaan pandangan atau ada yang berkentingan sendiri, nah disitulah terjadi perpecahan dalam sebuah organisasi,"ucapnya.

Lanjutnya, "Kami ucapkan selamat bertugas kepada pengurus AWDI Muba, tentunya Pemkab Muba mengharapkan kolaborasi dan bekerjasama dengan AWDI dalam mewujudkan pencapaian cita-cita bangsa dan negara,"pungkas Beni.

Read More

Musrenbang Kota Lubuklinggau Banyak Usulan Pokok Pikiran.

LUBUK LINGGAU,liputansumsel.com-  Walikota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe yang turut mendampingi Wakil Walikota H Sulaiman Kohar , secara langsung menandatangani kesepakatan bersama 

Dalam acara kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tingkat kota Lubuklinggau di tahun 2022,Rabu (23/3).

H SN Prana Putra Sohe walikota Lubuklinggau mengatakan sebelum dilaksanakan kegiatan Musrembang tingkat kota ini,terlebih dahulu dilakukan Musrembang tingkat Kelurahan hingga Kecamatan.

" Kemudian tujuan dari musrembang ini , guna menselaraskan rancangan RKPD di tahun 2023 dengan usulan masyarakat.selanjutnya baru proses harmonisasi antara pemerintah kota Lubuklinggau dan non pemerintahan untuk menentukan prioritas pembangunannya," kata Nanan.

Dia menyampaikan bahwa proses Musrenbang ini merupakan salah satu peran yang penting dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah kota Lubuklinggau di tahun selanjutnya.

Sehingga menjadi perhatian serius bagi pemangku kepentingan yang ada di kota Lubuklinggau,agar berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pembangunan di kota Lubuklinggau.

Pemerintah kota Lubuklinggau selalu berupaya semaksimal mungkin dalam memecahkan masakalah yang ada,serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

" Dengan memanfaatkan situasi maupun peluang yang ada dalam meningkatkan sumber daya potensi di kota Lubuklinggau , dalam merencanakan pembangunan prioritas di tahun 2023 mendatang,"jelas Nanan.

Sementara kepala Balitbang Bappeda Kota Lubuklinggau Erma Endi K merenangkan bahwa musrembang tingkat kota Lubuklinggau ini, merupakan lanjutan dari rembuk dan musyawarah antara warga.

" Baik dari tingkat Kelurahan,Kecamatan dan forum konsultasi pablik yang sudah di mulai sejak awal Januari hingga pertengahan bulan Maret di tahun 2022 kemarin,"terangnya.

Lanjutnya lagi , berdasarkan usalan yang ada hasil Musrenbang kecamatan sebanyak 394 aitem pembangunan selanjutnya ada juga usulan pokok pikiran dari anggota legislatif DPRD kota Lubuklinggau sebanyak 631 aitem pembangunan.

Na hasil usulan pokok pikiran baik dari masyarakat dan anggota legislatif ini , nantinya akan diikut sertakan dalam musrembang tingkat Provinsi Sumsel.

" Dengan harapan apa yang sudah menjadi program prioritas pembangunan di kota Lubuklinggau , itulah nanti yang akan direalisasikan sebab tidak semua usulan akan terealisasi,"ucapnya.(ADV/Zul)

Read More

Wabup Mura Hadiri Grand Opening Dari Polda Sumsel.

MUSI RAWAS,liputansumsel.com  -   Grand Opening Penyaluran Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima Warung dan Nelayan (BTPKLWN), Tahun 2022, oleh Polri melalui Polres Mura, Polda Sumatera Selatan digelar di Gedung Atdmani Mapolres Mura, sekitar pukul 08.30 WIB, Rabu (23/3). 

Sedikitnya, 6.000 BTPKLWN akan disalurkan dengan beberapa gelombang dimana masing-masing pedagang menerima bantuan tunai senilai Rp 600.000, dengan persyaratan penerima bantuan membawa KTP Elektronik dan belum menerima bantuan dari pihak manapun serta telah di vaksinasi dosis I, dosis II bahkan Booster.

Grand Opening BTPKLWN, ini dipimpim langsung, Kapolres Mura, AKBP Achmad Gusti Hartono didampingi Bupati Mura, Hj Ratna Machmud diwakili Wakil Bupati Mura, Hj Suwarti Burlian dan Dandim 0406 Lubuklinggau, Letkol Arm Anggeng Prasetyo Sulistyono diwakili Danramil 406-06 Tugumulyo, Kapten Inf Rozali.

Hadir juga, Wakapolres Mura, Kompol Willian Harbensyah, Kabag Ops, Kompol Polin E.A Pakpahan, Kasi Keuangan, Bripka Jauhari, para kapolsek diwilayah hukum Polres Mura.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Mura, AKBP Achmad Gusti Hartono mengatakan bahwa bantuan BTPKLWN, merupakan bantuan dan kerjasama melalui Menteri Perekonomian,  Kementerian Keuangan, Mabes Polri dan Poskeu Presisi, selanjutnya disalurkan kepada pedagang kaki lima, warung dan nelayan.

"Dan, untuk diketahui bahwa di Sumatera Selatan ada empat kabupaten/kota yang ditetapkan pemerintah sebagai daerah prioritas pengetasan kemiskinan ekstrim guna mengurangi dampak pandemi covid 19 bagi masyarakat pendapatan yang rendah. Empat daerah Polrestabes, Polres Mura, Polres Muara Enim dan Polres Ogan Ilir," kata Kapolres Mura.

Kapolres menjelaskan, bantuan ini berjumlah 6.000 pedagang serta warung Polres Mura, akan disalurkan diseluruh wilayah Kabupaten Mura. 

Untuk diketahui penerimaan bantuan ini dilakukan beberapa tahapan mulai dari desa, kelurahan, kecamatan pastinya tidak ada diskriminasi artinya murni.

"Untuk hari ini, gelombang pertama berjumlah 500 penerima, gelombang kedua berjumlah 750 penerima disalurkan pada, Sabtu (26/3/2022), dan gelombang ketiga berjumlah 750 penerima disalurkan pada, Senin (28/3/2022), hal tersebut ditargetkan akhir Maret, sebelum Ramadan. Nantinya, selanjutnya akan digelar kembali setelah lebaran hingga mencapai target 6000," jelas suami Ny Irene Gusti Hartono.

Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan, tujuan bantuan ini untuk memulihkan ekonomi masyarakat pedagang kaki lima, warung dari pandemi covid 19, selain itu untuk memutus rantai covid 19 dengan menggelar mengikuti vaksinasi, namun tetap ada pengecualian bagi masyarakat yang menderita penyakit ada pengaruh dari vaksin, maka ada toleransinya.

"Namun, pastinya ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang usahanya gulung tikar untuk memenuhi kehidupan hidup sehari-hari," tutur kapolres.

Senada disampaikan, Wakil Bupati Mura, Hj Suwarti Burlian mengatakan bahwa saya pribadi dan Pemerintah Kabupaten Mura, sangat mengaspresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolres Mura, AKBP Achmad Gusti Hartono dan Polres Mura, atas adanya bantuan BTPKLWN.

"Pastinya bisa meringankan beban pedagang kaki lima, warung dan lain-lain," kata Wabup Mura, Hj Suwarti Burlian.

Wabup berpesan, gunakan bantuan ini untuk kegiatan positif seperti modal usaha, jangan digunakan hal yang lain. 

Salah satu contoh pedagang gorengan bisa digunakan untuk membeli minyak goreng, sehingga bisa mengurangi beban untuk memenuhi kebutuhan hidup.

"Jadi, setelah menerima bantuan ini, kiranya bapak-ibu langsung pulang kerumah, jangan kemana-mana, takutnya melihat yang tidak penting, takutnya tergoda hingga kebutuhan yang penting tidak terpenuhi," pungkas Wabup.(Zul)

Read More

Tim Dayung Tanjung Makmur Duduki Posisi Pertama Bupati Cup

Empat Lawang,liputansumsel.com - Menjadi kuda hitam, tim dayung Kelurahan Tanjung Makmur secara mengejutkan mampu menduduki posisi pertama dan ketiga ajang Bupati Cup Kabupaten Empat Lawang lomba dayung antar Kabupaten yang di gelar di kolam retensi Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi, Rabu (23/03)

Posisi pertama diperoleh Tim dayung Kelurahan Tanjung Makmur B dengan  menyelesaikan waktu 47.09 detik pada rice pertama sprint lomba dayung, Sementara itu tim dayung A menyelesaikan waktu 49.38 detik dengan menduduki posisi ketiga.

Lurah Tanjung Makmur, Shinta Sepriyanti didampingi Seklur, Nurkholish Al Hakim mengungkapkan selamat kepada warganya yang mampu menjadi champion di etape pertama. 

Dengan perolehan ini, menurut Shinta sapaan akrabnya menjadi semangat bagi para atlit untuk mengikuti race kedua kamis, 24 maret 2022(besok red).

"Semoga kekompakan ini terus terjaga, tim semangat, Insya Allah juara,"ungkapnya.

Lanjut Shinta Sepriyanti, atlit dayung yang ikut merupakan warga Kelurahan Tanjung Makmur yang notabenenya di isi para Ketua RT dan Ketua RW. 

Dikatakannya setelah tau akan adanya lomba, mereka siap bertanding dan membawa harum nama kelurahan Tanjung Makmur.

Dengan semangat tersebut, Shinta menyatakan untuk mendaftar dua tim pada kategori umum dan meminta para atlit untuk berlatih.

"Kebetulan kita geografisnya dekat bantaran sungai, selain latihan di retensi juga latihan di sungai untuk melatih kekuatan mereka mendayung secara alamiah,"katanya.

Sementara itu Ketua Faji, Angga Muharram dalam realesnya menyatakan 20 peserta etape sprint sudah keluar hasilnya berdasarkan penilaian juri.

"Sudah keluar hasilnya, insya Allah fair play, kalaupun ada protes kita tunggu sampai pukul 13.00 WIB,"pungkasnya.(Zul)

Read More

Anggota DPR Mura Turun Kedesa Serap Aspirasi Rakyat

MUSI RAWAS,liputansumsel.com - Salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mura dari Partai Golkar Dapil lll kecamatan Sumber Harta, kecamatan STL Ulu Terawas dan kecamatan Selangit Doni Iskandar turun langsung ke lapangan mendampingi dinas PUCK kabupaten Musi Rawas untuk survey lokasi. Rabu (23/3).

Lokasi tersebut yakni usulan masyarakat yang menginginkan adanya penambahan jaringan pipa induk dan pipa distribusi sepanjang 5 kilometer dari RT 02 ke RT 06, RT07 dan RT 08.

Dikatakan Zainal (61) warga setempat saat diwawancarai mengiyakan apa yang menjadi keluhan dan keinginan masyarakat RT 06 sampai RT 08.

" Akibatnya keluhan masyarakat ini, sampai di bawa-bawa ke Rana politik, baru disaat Doni Iskandar menjadi Dewan baru terlaksana, saya sebagai masyarakat kelurahan Terawas sangat berterima kasih," sebut Zainal.

Selain itu, harapannya untuk ke depan penambahan jaringan pipa induk dan pipa distribusi ke rumah warga bisa menjangkau RT 07 dan RT 08 yang bertetanggaan.

Sementara anggota DPRD kabupaten Musi Rawas Dapil lll Doni Iskandar, mengatakan, secara input dan output (PAD) ada pemasukan apabila penambahan pipa distribusi tersebut di teruskan ke RT 06, RT 07 dan RT 08 di kelurahan Terawas.

" Karena memang kondisi air yang berada di RT 06 tidak layak konsumsi, dari warnanya saja kuning lengket dan berbau. Saya sangat berharap pendistribusian dari RT 06 tembus sampai ke RT 08 tercapai semuanya," ujar Doni.

Doni juga menjabarkan, ada hampir seribuan KK yang berdomisili di RT 06,07 dan RT 08, pun juga ada desa Kasgoro yang juga membutuhkan air bersih.

Dengan adanya kabar tersebut, tokoh pemuda RT 06 M Asia sangat menyambut positif, tuturnya, proposal sudah sering diajukan ke instansi terkait baik kelurahan maupun tokoh partai politik setempat namun belum ada yang terealisasi.

" Sangat berterima kasih kepada pak dewan Doni yang sudah berinisiatif menampung aspirasi kami warga RT 06 yang kesulitan air bersih berpuluh-puluh tahun," harapnya.

Senada juga di katakan oleh tokoh masyarakat RT 06 M Nasir (65), seingatnya, pernah diajukan proposal ke salah satu DPRD Musi Rawas tetapi belum ada tanggapan.

" Sekarang kami lega apabila permintaan kami terealisasi di masa Doni Iskandar yang telah menghabiskan waktunya untuk kami RT 06, saya perwakilan RT 06 mengucapkan ribuan terimakasih," tandasnya.

Dikesempatan yang sama, staf perencanaan PUCK kabupaten Musi Rawas Agung Sujono yang turun ke lokasi mengatakan, untuk mencapai target sepanjang 5 kilometer tersebut dibutuhkan dana yang lumayan besar.

" Estimasinya dengan panjang 5 kilometer dibutuhkan 2,5 M anggaran, untuk merealisasikan keinginan masyarakat tersebut bisa di anggarkan dari DAK dan APBD tetapi dengan bertahap." cetusnya.(Zul)

Read More

Walikota Bakal Tertibkan PKL Dilubuklinggau

LUBUK LINGGAU,liputansumsel.com - Mengingat situasi akses jalan di pasar inpres dan akses jalan protokol Kota Lubuklinggau , terlalu banyak para Pedangang Kaki Limah (PKL).

Sehingga membuat arus lalu lintas di kota Lubuklinggau sering macet apalagi mendekati bulan suci ramadhan dan hari raya idul fitri nanti.

Maka dari itu Walikota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe dalam waktu dekat akan mengadakan pembersihan para PKL , yang sering berjulan di akses jalan protokol maupun di pasar Inpres.

H SN Prana Putra Sohe Walikota Lubuklinggau (23/3) mengatakan sebenarnya kota Lubuklinggau ini,memang sangat besar di bandingkan kota-kota lain di Indonesia.

Karena dari sekian banyak kota-kota di Indonesia ini,kota Lubuklinggau termasuk kota yang ke 16 yang luas wilayahnya sangat besar.

Namun karena Lubuklinggau ini,sangat luas sehingga sangat banyak sekali baik pendatang maupun penduduk pribumi yang ingin mengadu nasib di kota Lubuklinggau.

" Seperti para PKL yang ada di pasar inpres dan jalan protokol kota Lubuklinggau,akan tetapi keberadaan mereka tersebut sangat mengangu baik pemandangan maupun lalu lintas,"kata Nanan.

Dia menegaskan guna penertiban dan pembersihan para PKL itu nanti selaku walikota Lubuklinggau,saya akan turun secara langsung ke lokasi-lokasi tempat berjualan.

" Untuk memberikan himbauan kepada para PKL , agar tidak berjualan di akses jalan protokol maupun di pasar Inpres karena nantinya akan merugikan banyak orang hingga keselamatan diri sendiri,"pungkas Nanan.

Lanjutnya lagi kedepan para PKL itu tidak boleh berjualan mulai dari shubu hingga siang hari , tempat lokasi yang itu-itu saja namun akan diberikan jam atau waktu yang diperolehkan berjualan.

" Jika nanti waktu tersebut sudah di berikan namun tidak diindahkan , jangan salahkan pemerintah kota Lubuklinggau nantinya apabilah dilakukan pengusiran secara paksa," tegas Nanan.(Zul)

Read More

Menkumham: Perancang Peraturan Perundang-undangan Memiliki Peran Sentral

Jakarta,liputansumsel.com- Pekerjaan sebagai perancang peraturan perundang-undangan sangat memiliki nilai strategis. Bahkan, baik buruknya peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap sistem pemerintahan kita. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengatakan perancang peraturan perundang-undangan mempunyai peran dan fungsi yang sangat sentral.

Peran sentral yang dimaksud Yasonna adalah tentang pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan, baik RUU, RPP, RPerpres, maupun peraturan menteri dan lembaga. Hal ini diperlukan untuk menyelaraskan rancangan peraturan perundang-undangan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya, menghindari adanya tumpang tindih, pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, multi tafsir, sehingga terciptanya suatu sistem hukum nasional yang terpadu, selaras, dan berkelanjutan.

Yasonna mengumpulkan Kelompok Kerja (Pokja) Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas perancang dan fungsi pengharmonisasian rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, dan rancangan peraturan lembaga nonstruktural sebagai bagian dari pelayanan publik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Saudara harus bertindak secara profesional, menjaga integritas saudara sebagai perancang peraturan perundang-undangan,” kata Yasonna saat menjadi pembicara pada kegiatan Penguatan Tugas Pengharmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Selasa (22/03/2022) siang.

“Ini harus dilakukan secara profesional dan berintegritas. Jaga nama baik instansi yang kita cintai ini dengan bekerja penuh dedikasi,” tambahnya di Graha Pengayoman Kemenkumham.

Sebelumnya Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Benny Riyanto dalam laporannya mengatakan bahwa tugas utama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) adalah melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pelaksanaan tugas tersebut, yang juga termaktub dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, Ditjen PP membentuk Tim Pokja.

"Tim Pokja terdiri dari 25 pokja yang didalamnya terdiri atas pimpinan tinggi pratama serta para pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang terdapat pada Ditjen PP dan Badan Pembinaan Hukum Nasional, serta menangani 90 kementerian dan lembaga,” jelas Benny.

Setiap pokja menangani pengharmonisasian peraturan menteri/peraturan lembaga yang berasal dari tiga atau empat kementerian/lembaga.

“Pada tahun 2021, pokja pengharmonisasian telah melakukan penghamonisasian terhadap 1.525 peraturan menteri/peraturan lembaga,” kata Benny. “Sampai bulan Maret 2022, (pokja) telah melakukan pengharmonisasian terhadap 290 peraturan menteri/peraturan lembaga,” tutupnya.

Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Jenderal, Andap Budhi Revianto; Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Widodo Ekatjahjana; Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Min Usihen; dan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Dhahana Putra.

Kakanwil Kemenkumham Sumsel Harun Sulianto mengatakan saat ini ada  22 orang  Perancang yang siap mengharmonisasi produk hukum daerah  di Sumatera Selatan.

Sepanjang tahun 2021 sebanyak 40 Perda Kabupaten/Kota telah diharmonisasi, dan hingga Februari tahun 2022 sudah ada 9 Ranperda yang di harmonisasi.

Read More

Lubuklinggau Tak Miliki Uang Tuk Membangun.

LUBUK LINGGAU,liputansumsel.com- Pemerintah Kota Lubuklinggau mengelar pembukaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kota Lubuklinggau Tahun 2022,Rabu(23/3).

Prosesi kegiatan Musrembang tingkat kota Lubuklinggau tersebut dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Prangkat Daerah (RKPD) Kota Lubuklinggau Tahun 2023,yang digelar Cinema Hall Bukit Sulap Lantai 5 Kantor Walikota.

Acara pembukaan musrembang langsung di pimpin oleh Walikota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe dan dihadiri Kajari Lubuklinggau,Kapolres Lubuklinggau,Dandim Lubuklinggau.

Serta diikuti Wakil walikota maupun seluruh Asisten  Kepala OPD, Badan,Camat,Lurah hingga toko adat,toko agama,TP PKK hingga ketua organisasi.

Walikota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe dalam sambutannya,mengatakan acara Musrembang ini merupakan  kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahun , dalam rangka upaya singkronisasi RKPD di kota Lubuklinggau supaya tertata dengan baik.

Kemudian tujuan dari kegiatan musrembang ini untuk mengsingkronisasi antara program pemerintah pusat , provinsi dan kota Lubuklinggau sudah kita ketahui semua bahwa kota Lubuklinggau ini sangat kekurangan Sumber Daya Manusi a (SDM) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

" Sehingga untuk mengadakan program - progam pembangunan di kota Lubuklinggau ini , menjadi terkendala karena kota lubuklinggau tidak memiliki uang untuk membangung,"kata Nanan.

Ia menambahkan sejak berlangsungnya pandemi Covid-19 itu anggaran di kota Lubuklinggau tersedot sebanyak Rp 31 milyar yang di refocusing akibat pandemi .

Sementara rencana pembangunan di kota Lubuklinggau sangat luar biasa banyaknya , karena kota Lubuklinggau mengalami pandemi Covid-19 sehingga program ayo ngelong ke Lubuklinggau di geser di tahun 2023.

" Selain itu juga pelaksanaan pembayaran pekerjaan proyek pembangunan di kota Lubuklinggau sejak tahun 2020 belum bidah dibayar , akhirnya di usahan di tahun 2021 sehingga di tahun 2022 baru bisah pelunasan pembayaran,"jelas Nanan.

Dia juga menerangkan sebenarnya ekonomi di kota Lubuklinggau ini,sangat bergantungan dengan Kabupaten dan kota di tetanggah baik itu Kabupaten Mura,Muratara maupun Empat Lawang hingga Curup.

" Karena tanpa ada masyarakat yang datang dari Kabupaten tetanggah ke kota Lubuklinggau ini,ekonomi di Lubuklinggau tidak berputar maka dari itu dicetuskan program ayo ngelong kelinggau itu,"terang Nanan.(Zul)

Read More

Apel Sore Polres Mura Gelar Test Urine

MUSI RAWAS,liputansumsel.com - Seluruh jajaran personil Mapolsek Muara Lakitan Kecamatan Lakitan Kabupaten Mura , mendapat inspeksi dadakan dari Kapolres Mura AKBP Achmad Gusti Hartono Sik.

Inspeksi dadakan tersebut dilaksanakan Kapolres Mura AKBP Achmad Gusti Hartono Sik yang turut mendampingi Kabag SDM, Kompol Harisson Manik, Kasidokkes, KBO Satresnarkoba, Kapolsek Muara Lakitan, AKP Ujang AR, Anggota Propam Polres Mura.

Saat menggelar apel Sore di  Polsek Muara Lakitan, sekitar pukul 17.00 WIB, selasa (22/3).

Kapolres Mura, AKBP Achmad Gusti Hartono Sik (22/3) menyampaikan  pelaksanakan kunker ke Polsek Muara Lakitan.

Seluruh personel Polsek Muara Lakitan, selalu melaksanakan tugas dengan baik, menjaga kesehatan, dan meningkatkan keimanan taqwa dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Polri.

“Seluruh Personel Polsek Muara Lakitan, dalam melaksanakan tugas, selalu berpedoman dengan dasar Tribrata dan Catur Prasetya agar dalam pelaksanaan Tugas Sitkamtibmas diwilaya hukum Polsek Muara Lakitan, dalam keadaan aman dan kondusif,” kata kapolres.

Kapolres juga menekankan dalam sambutannya, kepada personel sesuai tugas pokok dan fungsinya diantaranya, Unit Binmas dan Bhabinkamtibmas dapat melakukan penyuluhan dan sambang ke Desa Binaan.

Kemudian, Unit Samapta melakukan patroli antisipasi tindak pidana, curas, curat dan curanmor (3C), serta memberikan himbauan prokes ditempat keramaian.

“Lalu, Unit Reskrim melakukan penyelidikan terhadap pelaku Tindak Pidana dan Unit Intelkam melakukan penggalangan terhadap tokoh yang berpengaruh,

Selain, melakukan kunker Polsek Muara Lakitan, Kapolres Mura, AKBP Achmad Gusti Hartono, didampingi Kabag SDM, Kompol Harisson Manik, melakukan tes urine 25 personel Polsek Muara Lakitan termasuk Kapolsek dan Wakapolsek Muara Lakitan.

Setelah dilakukan pengecekkan  urine terhadap 25 personel Polsek Muara Lakitan dengan hasil keseluruhan negatif / tidak ada personel yang terindikasi penyalahgunaan narkoba, jelas Kapolres.

Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan selain dilakukan tes urine, dilakukan juga tes kesehatan para personel, terlebih lagi saat ini masih masa pandemi covid 19.

"Oleh sebab itu, dihimbau kepada personel dan masyarakat khususnya di Kecamatan Muara Lakitan dan Kabupaten Mura, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan," tegasnya.(Zul)

Read More

Kemenkumham sumsel: Ingin daftar Perseroan Perorangan, Ini Syaratnya

Palembang,liputansumsel.com--Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM kanwil kemenkumham sumsel, Parsaoran Simaibang, Selasa ( 22/3) mengatakan bahwa pihaknya Senin kemarin telah lakukan Diseminasi Pendaftaran Perseroan Perorangan. Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 100 orang peserta yang berasal dari UMKM, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian, Notaris, dan Kantor Camat di wilayah Palembang.

Sedangkan narasumbernya adalah Susi Liza Febriani mewakili Direktur Teknologi Informasi Ditjen AHU, dan Ibreina mewakili Direktur Perdata Ditjen AHU,Sahlan Syamsu dari Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil dan PTSP, serta Ruri Fransiska dari Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan Kesra Dinas PMPTSP Kota Palembang. 

Menurut Kadivyankum Simaibang pada Selasa (22/03)  mengatakan  cara daftarnya adalah Pemohon buka laman ahu.go.id dan mengisi form pernyataan pendirian tanpa Akta Notaris. kemudian mengunduh bukti pendaftaran. Selanjutnya status badan hukum didapat tanpa adanya pengesahan.

Parsaoran Simaibang juga menambahkan bahwa pendaftaran Perseroan Perorangan ini dapat dilakukan dari manapun karena layanannya  on-line. syaratannya adalah  orang perorangan, WNI berusia minimal 17 tahun, memiliki usaha mikro dan usaha kecil, modalnya maksimal 5 milyar.

Perseroan Perorangan ini kata Parsaoran Simaibang,memiliki beberapa keunggulan, yaitu adanya pemisahan harta pribadi dengan perseroan, pendiriannya sangat mudah dengan tidak memerlukan Akta Notaris, status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik, bebas dari kewajiban untuk mengumumkan dalam tambahan berita negara, pelaku usaha dapat bertindak menjadi direktur sekaligus komisaris sehingga lebih bijaksana (prudent). 

Sementara itu narasumber Ibreina, menyampaikan mengenai kemudahan berusaha dan kepastian hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) melalui perseroan perorangan. “Melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah memangkas regulasi yang menghambat, baik pada tingkat pusat maupun daerah dan memberikan kemudahan berusaha terutama bagi sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK),” Ungkapnya.

Sedangkan narasumber kedua Susi Liza Febriani menjelaskan ketentuan lama pada pendirian PT dengan minimal 2 (dua) orang dianggap menjadi salah satu hambatan bagi pelaku usaha. "Dengan adanya Perseroan Perorangan, makan pelaku usaha dapat membentuk perseroan terbatas yang pendirinya cukup satu orang dengan adanya pemisahan kekayaan pribadi bagi perusahaan."  Jelasnya.

Kakanwil Kemenkumham Sumsel Harun Sulianto, berharap dengan  Diseminasi Pendaftaran Perseroan Perorangan ini , akan menciptakan kemudahan berusaha bagi masyarakat khususnya UMKM di Sumsel. “Semoga makin banyak UMKM kita di Sumsel yang mendaftar“ kata kakanwil Harun.

Read More