HD Bakal Kucurkan Bangubsus Secara Proporsional untuk Penanganan Infrastruktur di Kota Prabumulih

PALEMBANG, Liputansumsel.com, - Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru berupaya mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur secara merata di 17 Kabupaten/kota di Sumsel.  Salah satu caranya  dengan mengucurkan Bantuan Gubernur Khusus (Bangubsus) secara proporsional bagi setiap daerah.

 

"Kita telah mempersilahkan bagi Bupati dan Walikota memaparkan programnya, dari sini kita tahu program mana saja yang bisa kita bantu dari Bangubsus," ungkap Herman Deru usai mendengarkan paparan program Kota Prabumulih di ruang tamu Gubernur, Selasa (16/2/21).

 

Dijelaskannya, Bangubsus diberikan setelah tim dari Provinsi melakukan verifikasi ke lapangan. Menurutnya, Bangubsus akan diutamakan bagi pembangunan yang sangat dibutuhkan, dikeluhkan atau akan menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

 

Dari sejumlah program unggulan  dijalankan Walikota Prabumulih baik  pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka mendekatkan pelayanan pada masyarakat termasuk upaya meningkatkan kesejahteraan warga. Mendapatkan respon positif dari Gubernur HD. Karena itu dia minta ada sinkroniasi antara Pemkot dan Pemprov agar program tersebut dapat

 

"Kita persilahkan Walikota Prabumulih, Ridho Yahya untuk mengsikronisasikan program bersama tim dari Provinsi Sumsel.  Kita terus berusaha untuk memberikan Bangubsus dengan proporsional di setiap kebupaten/kota di Sumsel, demi terwujudnya Sumsel Maju Bersama," imbuhnya.

 

Sementara itu dengan rinci Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya, MM menjelaskan setidaknya  ada 11 program unggulan  diusulkan  Pemkot Prabumulih di TA. 2021 meliputi pembangunam rumah tidak layak huni, pembangunam rumah komunitas, penolakan ekspor batubara, pembangunan jaringan gas rumah tangga dan PEP Akamigas.

 

"Program unggul lainnya ada pengembangan UKM, pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah, wajib shalat, baca dan tulis Al-quran, khitanan ke rumah masyarakat, mobil jenazah gratis dan pemberian insentif tenaga sosial," ucapnya. 

 

Disisi lain, sejumlah program penting lainnya tetap dijalankan seperti pembangunann flay over, exit tol dan budidaya perikanan.

 

"Tentu kita ingin adanya sikronisasi antara program kota dengan provinsi. Terutama program yang berdampak bagi masyarakat luas, seperti pembangunan rumah ibadah, rumah tidak layak huni dan komunitas dan PEP Akamigas, exit tol dan pusat budidaya ikan," ucapnya. 

(Ar/Ril)

Read More

Lestarikan Keariban Lokal Melalui Penggunaan Bahasa Daerah Dalam Keluarga

PALEMBANG, Liputansumsel.com, – Di tengah pesatnya  kemajuan teknologi informasi kerap kali mengerus budaya dan bahasa yang ada di dalam masyarakat termasuk dalam keluarga. Karena itu  Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya  mengajak semua warga Sumsel untuk tetap mempertahankan budaya dan bahasa   dalam kehidupan sehari-hari.

“Hal itu dilakukannya sebagai bentuk kecintaannya terhadap kearifan lokal. Termasuk juga menggunakan bahasa kiasan merupakan budaya atau adat istiadat yang harus terus dipertahankan. Dimana bahasa kiasan tersebut dikenalnya sejak kecil melalui orang tua kita dulu,” ungkapnya  saat wawancara Eksklusif Kebudayaan dan Pariwisata di Sumsel bertempat di ruang tamu Wakil Gubernur Sumsel, Selasa (16/2).

Lebih lanjut Wagub menyebut, dirinya hingga saat ini dirinya masih menerapkan pemakaian bahasa kiasan tersebut. Salah satu contoh yakni, bukalah pintu selebar-lebarnya agar rezeki dapat masuk.

“Artinya pintu rumah itu harus terbuka untuk siapapun, baik untuk saudara maupun kerabat. Karena rezeki itu bisa datang melalui siapa saja. Hal itu juga dari dulu selalu diterapkan, bakan sejak dari orang tua saya,” ujarnya.

Diketahui, kata kiasan adalah kata-kata yang sangat tidak formal dan bukan dalam arti kata yang sebenarnya. Kata kiasan dipakai untuk memberi rasa keindahan dan penekanan pada pentingnya hal yang disampaikan.

(Ar/Ril)

Read More

Elemen Masyarakat Menolak Calon Sekda Muara Enim yang Diusulkan Bupati

Muara Enim, Liputansumsel.com--Bupati Kabupaten Muara Enim H Juarsah SH setelah ditetapkannya status tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi suap proyek jalan Dinas PUPR oleh pihak Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang menjeratnya, Senin (15/2/2021).

Para elemen masyarakat gabungan yaitu Ormas JPKP, LAI KGS, LPRI, PROJO, LARM GAK, GNPK RI, PERPAM, LIN, GAPENSI dan POSPERA yang berdomisili di Kabupaten Muara Enim dengan spontanitas melakukan pembahasan singkat dan membuat surat penolakan keras atas penentuan usulan calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muara Enim diduga yang dilakukan oleh Bupati Muara Enim yang saat ini ditahan sebagai tersangka oleh KPK RI.

Ketua LPRI Muara Enim Muskarel angkat bicara mengatakan di Seputaran Jalan Ade Irma Suryani Rumah Tumbuh Kelurahan Muara Enim. Proses penjaringan calon-calon Sekda yang telah di jalankan diduga sarat dengan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan terkesan memaksakan kepentingan," katanya.

Di sisi lain juga, Zulfadli Azim selaku ketua Ormas JPKP menambahkan bahwa Bupati yang mengusulkan nama calon tersebut sekarang tengah menjalani pemeriksaan dan ditahan oleh KPK, maka dari itu kami sebagai elemen masyarakat kepada Bapak H Herman Deru sebagai Gubernur Sumatera Selatan untuk meninjau kembali dan membatalkan usulan tersebut," ungkapnya.

Kemudian di tempat yang sama, Antoni Dequin Ketua GNPK-RI memberikan tanggapannya berharap calon Sekda Muara Enim memang benar-benar orang yang paham dan mengerti kondisi di Kabupaten Muara Enim dan jika aspirasi kami ini tidak diindahkan akan kami lakukan aksi penolakan keras dengan anggota massa yang berjumlah sangat besar dalam waktu dekat ini," ujarnya.

Dilanjutkan dengan penandatangan surat dan cap stempel masing-masing organisasi tersebut. Terus masing-masing perwakilan Lembaga, Ormas, LSM serta elemen masyarakat mengantarkan surat tembusan tersebut ke Gedung DPRD Kabupaten Muara Enim dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Liono Basuki.

Ketua DPRD Muara Enim Liono Basuki menyambut baik kedatangan para elemen masyarakat dan menyampaikan di ruang kerjanya, Selasa (16/2/2021). Terima kasih sudah datang kesini serta telah menyampaikan aspirasi-aspirasinya," ucap Kiki panggilan akrabnya.

" Perihal surat ini akan saya tindak lanjuti dan saya teruskan langsung ke H Herman Deru Gubernur Provinsi Sumatara Selatan," terangnya.

Read More

Walikota Prabumulih Minta Dukungan Gubernur Realisasikan Program Pusat di Kota Nanas

PALEMBANG ,liputansumsel.com--Kota Prabumulih akan mendapatkan sejumlah pembangunan proyek infrastruktur dari pemerintah pusat. Diantaranya pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK), jalan Exit Tol, kampus AKA Migas, Fly Over Patuh Galung serta Balai Benih Ikan (BBI). Untuk itu, secara khusus Walikota Prabumulih Ridho Yahya meminta dukungan dari Gubernur Sumsel Herman Deru agar proyek pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana APBN tersebut bisa terealisasi. 

"Kami meminta dukungan moral dari Pak Gubernur agar bisa mendorong pemerintah pusat untuk merealisasikan program pembangunan infrastruktur buang dibiayai pusat," ujar Walikota Prabumulih, Ridho Yahya saat dibincangi Selasa (16/2/ 2021)-

Paparan pembanggunan infrastrutur  Kota Prabumulih degan Gubernur Sumsel H. Herman Deru bertempat di Ruang Rapat kantor Gubernur Sumsel, 

Ridho mengatakan, mencari pendanaan dari berbagai sumber, baik APBN maupun APBD Provinsi, merupakan salah satu cara Pemkot Prabumulih untuk mensiasati kecilnya APBD Kota Prabumulih.

 "Lobi-lobi kita di berbagai Kementerian membuahkan hasil. Alhamdulillah, banyak pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari pusat. Kami harap ada dorongan dari Pemprov. Seperti jika ada kunjungan ke Kementerian agar bisa disampaikan realisasinya," katanya. 

Ridho menjelaskan, selain minta dukungan pusat, pihaknya juga meminta dukungan dana melalui Bantuan Keuangan Gubernur (Bangub). Tak tanggung, besaran dana yang diajukan lebih dari Rp200 miliar. Dana tersebut untuk pembangunan sejumlah infrastruktur jalan dan normalisasi Sungai Kelekar yang ada di wilayah tersebut. 

"Ia menjelaskan,Dalam  situasi Pandemi Covid-19 cukup memberikan pengaruh yang besar terhadap pembangunan infrastruktur yang ada di daerahnya. Sebab, sebagian besar pendanaan harus dialihkan untuk penanganan Covid-19. Hanya saja, pemerintah terus berupaya agar program pembangunan bisa terus berjalan .

"kita berharap usulan kami ini bisa terealisasi karena pembangunan infrastruktur yang diusulkan mendesak untuk dilakukan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat," Ungkapnya. (*)

Read More

DPMPPTSP Berikan Kemudahan investor melakukan penggurusan izin Dan IMB

Painan, Liputansumsel.com - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPPTSP), memberikan kemudahan bagi investor melakukan penggurusan izin, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

Itu dikatakan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, Drs. Suardi S. M,SI, Selasa (16/2/2021). 

Disela itu Suardi juga menerangkan dalam rangka meningkatkan investasi di daerah Pesisir Selatan, pemerintah pusat mengalokasikan dana DAK non fisik. Untuk pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal di pesisir selatan, sebesar Rp326.122.000.

"Dana ini akan kita manfaatkan untuk melatih sebanyak 182 nagari pelaku usaha UMKM berupa bintek".

Menurutnya, semua pendaftaran di perizinan dilakukan secara online, jadi tidak bisa bermain-main dengan pajak. Dalam mendongkrak PAD Kabupaten Pessel dari beberapa sektor yang ada di Pessel, Dinas Perizinan akan terus melakukan pembinaan UMKM, bersama dinas terkait. Hal tersebut, dalam rangka peningkatan PAD daerah.

Soal pelayanan perizinan tidak akan dipersulit, terutama dalam hal realisasi investasi diberbagai sektor untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

"Semua  perizinan dipermudah, bila investor betul-betul serius mau membangun dan berinvestasi di wilayah Pessel, "ujar Suardi.

Suardi juga mengingatkan jajarannya serta perangkat lain agar tidak ada melakukan pungli dalam tugasnya. Sebagai aparatur penyelenggara negara, sudah tidak zaman lagi pejabat Pemda mengutip uang dari warga atau pengusaha.(EL).

Read More

ASRI.AG, TATAKELOLAH KEUANGAN PALI HARUS DI RUBAH

PALI,liputansumsel.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) H. Asri AG, SH., MSi., menjelaskan bahwa saat ini PALI memang sedang dilanda kesulitan keuangan. Hal itu menyebabkan masih banyaknya tertunda pembayaran beberapa pos kebutuhan daerah.

Hal itu, disampaikan politisi PDIP itu saat menerima para Kepala Desa (Kades) yang tergabung pada Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten PALI (FK2DP), yang mengadukan soal Alokasi Dana Desa (ADD) yang belum mereka terima sejak pertengahan 2020 tahun lalu.

Menurut H Asri AG bahwa hutang Pemkab atau disebut juga tunda bayar bukan hanya dialami kades dan perangkatnya, namun juga dialami sektor lainnya.

"Perlu disampaikan di sini bahwa hutang Pemkab PALI sebesar Rp 216 milyar lebih tepatnya Rp.216.945.877.398,- Nilai itu termasuk untuk desa sebesar Rp 35 milyar yang seharusnya sudah  disalurkan tahun 2020 lalu," ungkap H Asri AG, di ruang rapat DPRD PALI.

Diungkapkan Asri, bahwa tunda bayar itu belum termasuk hutang kepada Bank Sumsel Babel sebesar Rp22 milyar dan pihak Sarana Multi Infrastruktur SMI sebesar Rp180 milyar. 

"Ini faktanya, kami bukan menyampaikan informasi tanpa data. Memang hutang kepada bank Sumsel dan pihak SMI tidak serta merta langsung besar seperti itu tapi akumulatif sejak tahun 2018, 2019 dan 2020. Kalau kita biarkan maka PALI akan hancur," tandas ketua DPRD PALI. 

Bahkan yang lebih miris lagi dikemukakan H Asri bahwa tunggakan BPJS belum dibayarkan selama satu tahun sebesar Rp 36 milyar.

"Anggaran untuk BPJS tahun 2020 telah disetujui DPRD yang diajukan pemerintah sebesar Rp 36 milyar rupanya belum dibayarkan. Padahal itu untuk membayar biaya pengobatan masyarakat miskin. Dan informasinya, apabila bulan Maret 2021 belum juga dibayarkan, berobat dengan BPJS akan distop," terangnya. 

H Asri menyampaikan bahwa DPRD bukan menentang program pemerintah tapi tetap mendukung program yang benar sementara yang salah harus diperbaiki.

"Kita sama-sama ingin membangun PALI yang katanya Bruneinya Sumatera. Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat termasuk Forum Komunikasi Kepala Desa PALI (FK2DP) yang harus aktif. Dan kami sarankan ke depan tatakelola keuangan  harus dirubah serta harus banyak belajar dengan daerah lain agar PALI bisa lebih baik," harapnya.[red]

Read More

Dalam Pekan ini, BST Kabupaten OKI segera dicairkan melalui PT.Pos Indonesia

OKI - Liputansumsel.com-Untuk meringankan penderitaan masyarakat yang tengah terdampak akibat pandemi Covid 19, Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan Bantuan Sosial Tunai ( BST). Bantuan Sosial Tunai ( BST) yang disalurkan langsung pemerintah melalui PT. Pos Indonesia.

Hal ini diungkap oleh Gabriela Sabatini selaku manager KPRK bagian pemasaran kantor Pos cabang Palembang Sumatera Selatan saat dikonfirmasi via telepon Senin (16/02/021) mengatakan " Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai disalurkan melalui Kantor pos Induk Palembang Provinsi Sumatera Selatan ini, bukan untuk masyarakat Kota Palembang saja, tetapi masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Musi Banyu Asin dan Kabupaten Banyu Asin, Dan khusus Kabupaten OKI dana BST akan segera dicairkan dalam pekan ini" Terangnya.

Adapun tiga cara penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tersebut, Pertama pengambilan sendiri oleh pihak keluarga penerima manfaat di kantor pos cabang maupun pusat, yang kedua diantarkan langsung oleh pihak kantor pos kepada keluarga  Penerima Manfaat bagi yang benar benar tidak bisa datang seperti lansia, difabel ( berkebutuhan khusus) dan yang ketiga dibayarkan melalui komunitas komunitas yang daerah tersebut jauh dari kantor pos"Ujarnya.

Dengan adanya Bantuan Sosial Tunai ( BST) sebesar 300.000 Rupiah per bulan diharapkan dapat meringankan Keluarga Penerima Manfaat guna memenuhi kebutuhan pokok bahan makanan, beras, jagung, lauk pauk, sayur mayur, buah buahan dan keperluan lain yang bermanfaat dalam menghadapi Pandemi Covid 19"Harapnya.

Lanjutnya" pemerintah juga berharap BST tersebut dapat disalurkan sesuai harapan masyarakat ditengah pandemi Covid-19 melalui PT. Pos Indonesia dengan baik dan lancar"Tegasnya. (Povi)

Read More