Saat di jumpai liputansumsel, Salah satu masyarakat setempat yang berinisial Wiski nu, mengungkapkan bahwa Poskesdes Teluk Kijing 2 kecamatan lais kabupaten musi banyuasin,di duga tidak pernah ada kegiatan sebagai mana mestinya sehingga jika terjadi persalinan dimalam hari maka pasien pun mendatangi rumah bidan sehingga hitung dan bersifat secara pribadi sehingga ditetapkannya nominal seluruh persalinan tersebut.
"Untuk anak pertama saya lahir itu harus bayar 1juta s/d 1,5juta dan anak kedua sampai seterusnya 700ribu s/d 800ribu. Terus jika memakai mobil ambulance itu harus bayar 250ribu s/d 300ribu. Kemudian KTP dan KK dipinta oleh bidan terkait dan bidan itupun mengajukan klaim ke pihak Puskesmas agar seluruh biaya persalinan dan ambulance dibayar oleh pemerintah," katanya.
Masih Lanjutnya, "Praktek seperti ini telah lama terjadi di Desa kami dan tentunya harus dipertanggung jawabkan karena bidan itu digaji oleh pemerintah dan mengabdi pada negara serta diambil sumpah untuk melayani masyarakat jika memang keberatan dan merasa tertekan dalam melayani masyarakat terutama disiplin tentang jam kerja dan sebagainya silahkan mundur karena masih banyak bidan bidan lain yang siap menggantikan mereka," ucapnya.
Kemudian liputansumsel, menemui Margareta Shok, selaku Kepala Desa setempat. Saat diwawancarai dikediamannya iapun berharap agar permasalahan ini segera di tindak lanjuti. Serta menghimbau agar instansi instansi terkait harus mendukung seluruh program, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat dalam memajukan daerah dan kesejahterakan masyarakat.
"Harapan kami tentunya permasalahan ini segera ditindak lanjuti oleh dinas terkait sehingga tidak terulang lagi kemudian hari. Tolong pahami dan terapkan bahwasannya kita selaku pelayan masyarakat agar dalam menjalani tugas ini dengan ikhlas dan jangan bebani masyarakat dalam kondisi ekonomi yang lemah seperti saat ini,"ungkap Margareta shok.
"Kemudian kami berharap agar pemerintah Daerah mohon segera diaktifkan Poskesdes yang ada di desa desa, dan bidan bidan desapun dalam melaksakan tugas sesuai aturan yang ada, kemudian instansi terkait agar segera mensosialisasikan program pemerintah yang Berobat Gratis menggunakan KK, KTP untuk jenis pelayanan melahirkan, KB, sunat, dan Ambulance,"ucap Margareta shok.
Di tempat terpisah liputansumsel mendatangi kantor Dinas Kesehatan, Senin (24/09/18)Kepala dinas kesehatan(Dinkes) Dr.H.Azmi Dariusmansyah. M.Kes.Melalui Kabid Yankes,Candra menuturkan secepatnya akan menindak lanjuti permasalan tersebut dan tentunya punisment kita akan berikan jika memang semua itu terbukti.
"Dalam waktu singkat kami akan turun kelapangan dan menindak lanjuti dan jika memang benar tentunya kita akan berikan punisment sesuai dengan besar tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh oknum-oknum itu,"tuturnya.
"Dan untuk informasi atau keluhan masyarakat terutama untuk pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat tentunya kami tidak menutup diri karena kesehatan adalah salah satu program pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Mewujudkan Muba Maju Berjaya," pungkasnya(Agung).
.jpg)
