11 April 2019

Para Kades Kab. Muara Enim Mendadak di Tes Urine.

Liputansumsel.com


Muara Enim, LiputanSumsel.Com Habis menghadiri dan melaksanakan acara penandatanganan pernyataan integritas semua Kepala Desa (Kades), Rabu (10/4/2019) di Kabupaten Muara Enim dikejutkan dengan dilakukannya tes urine oleh BNN Kabupaten Muara Enim.

Acara kegiatan penanda tangan pernyataan integritas yang di gelar di Bappeda Muara Enim berakhir sekitar pukul 16.00 WIB, kemudian langsung diadakan tes urine pada para kades yang datang dalam kesempatan tersebut.

Tes urine di pimpin langsung kepala BNNK Muara Enim AKBP A Rahman SH di dampingi Kepala Dinas Pemdes Muara Enim H Emran Tabrani beserta stafnya. Dari hasil tes urine ini dinyatakan negatif belum ada terindikasi adanya dugaan penyalahgunaan obat terlarang oleh kades yang di tes urine.

Namun, ada beberapa kades yang tidak menghadiri dalam acara tersebut, bahkan ada yang telah pergi setelah tes urine dilakukan, sehingga tidak ikut di tes urine.

Kepala Dinas Pemdes Drs Emran Tabrani mengatakan, kegiatan tes urine ini tentunya bertujuan baik dan bukan untuk mencari kesalahan. Tetapi, sifatnya hanya untuk menghindarkan generasi muda dan juga roda pembangunan desa tidak dinodai oleh penyalahgunaan narkoba.

“Semoga dengan dilakukannya tes urine ini para kades dapat dipastikan tidak melakukan penyalahgunaan narkoba,” tuturnya.

Selain itu, Kepala BNNK Muara Enim AKBP A Rahman SH mengatakan dalam tes urine yang dilakukan ini. Jika ada yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba ini, maka pihaknya akan melakukan tindakan pembinaan pada yang bersangkutan.

Bangun Mapolres, Pemkab OKI Sediakan Lahan 2,9 Ha

Liputansumsel.com


KAYUAGUNG---LiputanSumSel.ComPemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir, menyiapkan lahan 2,9  hektare (ha), yang direncanakan untuk pembangunan Gedung baru Mapolres OKI.

Lahan tersebut terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera  Kelurahan Jua-Jua Kayuagung tidak jauh dari Komplek Perkantoran Segitiga Emas Kayuagung.
Pembangunan Mapolres OKI ini dipandang mendesak mengingat Gedung lama yang saat ini ditempati Polres OKI dinilai sudah tidak layak dan over kapasitas sehingga menyulitkan dalam pelayanan personil dan masyarakat.

Asisten I Setda OKI, H. Antonius Leonardo, M. Si yang ditunjuk sebagai ketua tim penyiapan lahan untuk kebutuhan pembangunan Mapolres OKI mengatakan, dengan lokasi yang berada di jalan lintas, akan lebih memaksimalkan bentuk pengamanan dan penjagaan dan pelayanan masyarakat oleh kepolisian.

”Alhamdulilah proses negosiasi dengan pemilik lahan sudah kita lakukan, pemilik lahan juga bersedia dengan harga yang ditaksir oleh KJPP,” Kata Anton pada rapat negosiasi pembebasan lahan Mapolres OKI di Kantor Bupati OKI, Rabu, (10/4/19).

Anton mengungkapkan peran pemda dalam pembebasan lahan ini sebagai mediator. Dalam pembebasan lahan menurutnya pihaknya patuh pada perundangan serta sudah melibatkan berbagai pihak seperti TP4D, KJPP, dan Badan Pertanahan Nasional.

“Karena ini untuk kepentingan masyarakat banyak tentu kita harus cermat dengan tidak mengurangi hak-hak masyarakat selaku pemilik sah lahan” tungkasnya.

Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, Pratama Suryadi mengungkapkan pemilihan lokasi di Jalan lintas timur sudah sesuai tata ruang dan juga disetujui Polres OKI sebagai mitra Pemda.
“Lokasi tersebut secara tata ruang sudah tepat karena berada dilokasi perkantoran dan pihak Polres juga setuju. Alhamdulilah pemilik juga sepakat dengan harga yang diajukan KJPP artinya tidak ada lagi masalah” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten OKI, H. Rifin menanggapi positif upaya intensif Pemda OKI dalam mendukung kinerja dan tugas FKPD serta organisasi vertikal diwilayah ini.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan Bapak Bupati terhadap tugas mitra pembangunan daerah seperti halnya hibah lahan untuk kantor Badan Pertanahan yang baru saja diresmikan demikian dengan kantor-kantor lain. Ini semua untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat”

Rifin juga mengapresiasi langkah kehati-hatian Pemkab OKI dalam setiap pembebasan lahan diwilayah ini. Menurut Rifin berdasarkan perundangan untuk pengadaan lahan skala kecil (kurang dari 5 Ha) sebetulnya bisa langsung dilakukan oleh Pemda.

“Kami apresiasi pemda yang melibatkan Lembaga independen seperti KJPP. Ini wujud transparansi dan kehatian-hatian kami siap mendukung” tungkasnya.

Kuasa Hukum Pemilik Lahan, H. Herman, SH, MH mengungkapkan kliennya H. Ishak Mekki  sangat mendukung pembangunan Mapolres OKI apalagi mantan bupati OKI dua periode itu menurut dia mengetahui bahwa pembebasan lahan tersebut dalam rangka kebutuhan masyarakat banyak.
“Jadi orientasi klien kami (H. Ishak Mekki) bukan bisnis atau benefit. Beliau anggap ini sebagai amal jariah apalagi beliau termasuk orang yang membesarkan OKI ini” tutupnya.(Povi)

Melalui Peningkatan Akreditasi Dapat Meningkatkan Kualitas Bagi Sebuah Perguruan Tinggi

Liputansumsel.com

Palembang, Liputan Sumsel.Com -Dalam rangka meningkatkan kualitas sebuah perguruan tinggi , Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) Wilayah II, gelar penigkatan kompetisi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Hotel Aryaduta Palembang, Rabu (10/4/2019)

Kepala L2 Dikti Wilayah II, Prof. Dr. Slamet Widodo MS, MM. mengatakan
Melalui kegiatan ini pihaknya mengharapkan  agar Perguruan Tinggi Swasta dapat meningkatkan akreditasinya guna  meningkatkan kualitas sebuah perguruan tinggi sehingga dapat menghasilkan  alumni-alumni yang berkualitas yang mampu berkompetisi dan mandiri dalam menghadapi era IT point zero.

"Yang hadir disini ada sekitar 700 dosen dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Perguruan Negeri Swasta (PNS) yang mengikuti penigkatan kompetisi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilingkungan  Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) wilayah II tahun 2019 " ujarnya.

Slamet Widodo menyampaikan bahwa kegiatan yang terlaksana ini rutin dilaksanakan. Antara lain untuk  peningkatan akreditasi, status serta  menghimbau Perguruan Tinggi Swasta agar dapat meningkatkan sarana dan prasarana.

"Dengan adanya kegiatan seperti ini, capaian kinerja kita nomor satu di Indonesia. Tugas kita pengawasan, pengendalian dan pembinaan PTS dan PTN," urainya.

Slamet menjelaskan, tantangan peningkatan pendidikan saat ini adalah persaingan dan ada kejenuhan. "Kami mengutamakan kualitas, dengan melihat  akreditasi Prodi di PTS.  Pada tahun 2019 ini tidak boleh akreditasi C. Karena itu nantinya berdampak pada prodi itu sepi peminatnya,"terangnya.

"Tahun ini sudah banyak yang naik akreditasi prodi di PTS dari C ke B. Bahkan banyak juga yang naik dari B ke A, itu yang paling banyak di PTS di Lampung. Kalau akreditasinya sudah A, maka semakin banyak diminati," urainya.

"Kendala untuk menaikkan akreditasi adalah  sarana dan prasarana, SDM. Kunci utamanya adalah kualitas SDM serta komitmen yang tinggi. Karena yang dilihat calon mahasiswa adalah akreditasi. Kalau akreditasinya baik pasti banyak peminatnya," pungkasnya. (A2)

Para Kades Kab. Muara Enim Mendadak di Tes Urine.

Liputansumsel.com



Muara Enim, LiputanSumsel.Com--Habis menghadiri dan melaksanakan acara penandatanganan pernyataan integritas semua Kepala Desa (Kades), Rabu (10/4/2019) di Kabupaten Muara Enim dikejutkan dengan dilakukannya tes urine oleh BNN Kabupaten Muara Enim.

Acara kegiatan penanda tangan pernyataan integritas yang di gelar di Bappeda Muara Enim berakhir sekitar pukul 16.00 WIB, kemudian langsung diadakan tes urine pada para kades yang datang dalam kesempatan tersebut.

Tes urine di pimpin langsung kepala BNNK Muara Enim AKBP A Rahman SH di dampingi Kepala Dinas Pemdes Muara Enim H Emran Tabrani beserta stafnya. Dari hasil tes urine ini dinyatakan negatif belum ada terindikasi adanya dugaan penyalahgunaan obat terlarang oleh kades yang di tes urine.

Namun, ada beberapa kades yang tidak menghadiri dalam acara tersebut, bahkan ada yang telah pergi setelah tes urine dilakukan, sehingga tidak ikut di tes urine.

Kepala Dinas Pemdes Drs Emran Tabrani mengatakan, kegiatan tes urine ini tentunya bertujuan baik dan bukan untuk mencari kesalahan. Tetapi, sifatnya hanya untuk menghindarkan generasi muda dan juga roda pembangunan desa tidak dinodai oleh penyalahgunaan narkoba.

“Semoga dengan dilakukannya tes urine ini para kades dapat dipastikan tidak melakukan penyalahgunaan narkoba,” tuturnya.

Selain itu, Kepala BNNK Muara Enim AKBP A Rahman SH mengatakan dalam tes urine yang dilakukan ini. Jika ada yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba ini, maka pihaknya akan melakukan tindakan pembinaan pada yang bersangkutan.

Pemda Kabupaten OKI Bantu 1,8M Untuk KPU

Liputansumsel.com


KAYUAGUNG LiputanSumSel.Com – Selain jalur distribusi, anggaran untuk mendistribusikan logistik pemilihan umum (pemilu) 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) juga menjadi kendala pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten OKI.

“Tahun 2019 ini kami harus legowo, Rp1,8 miliar dengan lima jenis kotak suara,” ungkap Ketua KPU OKI, Dery Siswandi, saat rakor kesiapan pemilu di kantor Bupati OKI, Kamis (11/4/2019).

Menurutnya, dengan anggaran seperti ini hampir bisa dipastikan akan menyulitkan proses distribusi logistik, baik dalam hal mengantar logistik ke PPK dan PPS, maupun untuk kepulangan logistik tersebut. Apalagi, jumlah logistik pemilu kali ini lebih banyak daripada pemilu 2014 dan pilkada 2018 lalu.

“Pemilu 2014 itu dengan empat jenis pemilu, anggarannya Rp2,8 miliar. Dan tahun 2018 kemarin ada perkembangan dengan dianggarkan Rp2,6 miliar untuk dua jenis surat suara. Sedangkan tahun 2019 ini kami harus legowo. Dengan hanya Rp1,8 miliar ini, dikhawatirkan pergi pacak balek dak pacak (bisa pergi tidak bisa pulang),” ujarnya.

Dijelaskannya, kekhawatiran ini sejalan dengan luas wilayah di OKI yang begitu luas. Disamping itu, jalur atau akses untuk menuju ke desa-desa atau TPS di OKI saat ini bisa cukup menyulitkan.


“Ini perlu dipikiran bersama agar bagaimana ini bisa lancar, baik pergi maupun pulang. Dari hitungan kami, ini akan menjadi masalah, karena biaya distribusi logistik di OKI bukan hanya daratan, tapi juga wilayah perairan,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati OKI, H Iskandar SE mengungkapkan, memang secara anggaran pemerintah daerah (pemda) tidak bisa menganggarkan untuk pelaksanaan pemilu ini. Namun, menurutnya, sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk turut mensukseskan pelaksanaan pemilu.

“Tadi sudah disampaikan KPU masalah yang ada, terbayangkan apa kendalanya. Pemerintah berkewajiban membantu penyelenggaraan pemilu sesuai undang-undang yang ada, tapi kita harus sukseskan ini, saya tidak menghendaki ini jadi viral, karena kita gagal melaksanakan pemilu,” jelasnya.

Untuk itu, dalam hal ini pemerintah daerah mengharapkan agar pihak perusahaan dapat bekerjasama dalam hal mensukseskan pesta demokrasi ini. Pasalnya, di OKI ini ada banyak perusahaan yang notabene mempunyai akses dan fasilitas yang diharapkan bisa mempermudah dalam hal distribusi logistik ini.

“Kita harapkan kelancaran ini semua terlibat dan bertanggung jawab untuk mensukseskan ini. Perusahaan adalah bagian dari OKI yang merupakan mitra Pemkab OKI, mari sukseskan pemilu ini, kalau tidak nanti ini akan menjadi catatan,” tegasnya.

“Mari komitmen sukseskan dan apa yang jadi kendala tadi, seperti jalan rusak agar akses perusahaan bisa dibuka. Tolong dibantu, perusahaan yang punya sarana, fasilitas,” tambahnya.

Salah seorang perwakilan perusahaan, Mulyadi, perwakilan dari PT Tania Selatan mengungkapkan, pada prinsipnya siap membantu logistik pemilu ini.

“Kami siap membantu distribusi logistik pemilu ini. Selanjutnya apa yang dibutuhkan kami siap, standby,” ujarnya singkat.(PD)