Ratusan warga Kelurahan Gunung Kemala melakukan aksi protes terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang secara sepihak telah menyerobot batas wilayah Prabumulih dengan cara memasang patok Tapal Batas yang terbuat dari semen coran
“kita sangat tidak setujuh dengan adanya patok tapal batas ini, lagi pula warga dan pemerintahan kita tidak tahu dengan adanya pemasangan patok tapal batas ini” ucap Mat Yunus selaku Ketua Gerakan Masyarakat Gunung Kemala (GMKM)
Mat Yunus menuturkan jika Tapal Batas yang dipasang oleh Pemkab Muara Enim itu sangat merugikan terlebih banyak aset-aset yang ada di wilayah Prabumulih akan hilang
“Aset Prabumulih semuanya habis di ambil oleh mereka, apa lagi perusahaan tambang batubara juga akan melebarkan lahan demi kepentingan pribadi” lanjutnya
Diketahui wilayah yang diperebutkan merupakan wilayah yang memiliki cadangan batubara yang cukup banyak yang diduga masyarakat pencaplokan wilayah oleh Muara Enim melibatkan kepentingan perusahaan
Sementara itu, Mulyadi Musa Staf ahli Walikota Prabumulih saat diwawancarai dilapangan mengatakan jika saat ini Walikota Prabumulih Ir.H.Ridho Yahya, MM telah melayangkan surat teguran kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Kepala Bagian WAP Biro Pemerintahan Provinsi Sumsel
“Tadi surat protes sudah kita layangkan, dan seharuanya Pemasangan dan Pemasangan Patok tapal batas yang dilakukan oleh Pemkab Muara Enim dalam kesepakatan harus menunggu Peraturan Kemendagri” terangnya
Lebih jauh polemik Tapal batas wilayah Muara enim dan Prabumulih belum pernah mengalami titik terang dari tahun ke tahun hingga kini meresahkan warga setempat
Hasil liputan dilapangan ratusan masyarakat beserta RT, RW, Tokoh Adat, Agama dan perangakat Kelurahan Gunung Kemala melakukan aksi protes dengan memasang Patok Tapal Batas Prabumulih dititik lama yakni sekitar 2 KM dari patok baru
Tak hanya itu, warga setempat menuntut Pemkot Prabumulih dan Pemkab Muara Enim untuk secara langsung melibatkan masyarakat dalam penentuan tapal batas tersebut dan menuntut Pemerintah Provinsi (Gubernur Sumsel) H.Herman Deru mempertimbangkan hak masyarakat Gunung Kemala dalam prosea penetapan tapal batas
Masa juga menuntut Gubernur Sumsel untuk mencabut hasil penentuan tapal batas tertanggal 12 Agustus 2017 lalu yang telah di sahkan oleh Walikota Prabumulih dan Ketua DPRD Ahmad Palo, SE yang diduga tidak sependapat dengan masyarakat perbatasan dan tanpa adanya pemberitahuan dan melibatkan masyarakat (Tim*)
.jpg)
