Herman Deru Terima Audensi Manager PT Pertamina Plaju

Palembang - liputansumsel.com--Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru mengharapkan PT Pertamina dapat memberikan andilnya dalam memajukan pembangunan di Sumsel melalui program yang berpihak pada masyarakat melakui CSR. 

"Banyak potensi yang dapat dikelola di Sumsel. Dan saya harap Pertamina terlihat langsung dalam rangka percepatan pembangunan di daerah ini," ungkap Gubernur Herman Deru saat menerima jajaran manager  PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit MI Plaju bertempat di ruang tamu Gubernur, Rabu (11/3). 

Dia mengharapkan para ganeral manager Pertamina beserta jajarannya dapat menjalin kerjasama yang baik dengan Pemprov sehingga terjalin komunikasi. Sementara terkait dengan jajaran manager yang baru dilantik gubernur meminta agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab.

Adapun  Ganeral Manager yang audiensi dengan gubernur kali ini adalah General Manager Refinery Unit MI Plaju, Iman Syafirman dan General Manager Marketing Operation Region II Sumbagtim Asep Wicaksono Hadi memperkenalkan diri karena baru dilantik  5 Maret 2020 lalu. (ril humas)

Read More

Gandeng Satlantas dan Bappenda, Satpol PP Ikut Dongkrak PAD Sumsel

Jaring Puluhan Kendaraan R2 dan R4

Palembang - liputansumsel.com--Satpol PP Provinsi Sumsel bekerjasama dengan Satlantas Polda Sumsel, Bappenda Sumsel dan Pomdam II SWJ melaksanakan penegakkan Perda No 3 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah ( PKB dan BBNKB ), di sejumlah titik Rabu (11/3) pagi. Sedikitnya 81 kendaraan roda dua (R2) dan roda empat (R4) terjaring razia petugas dalam giat kali ini.

Dikatakam Kasat Pol PP Provinsi Sumsel Aris Saputra, razia ini mereka gelar  masih dalam rangkaian memperingati HUT Satpol PP yang ke-70 tahun 2020.  Khusus untuk hari ini (Rabu/3), razia dilakukan untuk PKB dan BBNKB. Sedangkan tanggal 12 Maret dan seterusnya akan dilanjutkan ke perusahaan perusahaan alat berat , pajak bahan bakar  dan pajak air permukaan.

" Ini program pak Gubernur Herman Deru sebagai upayanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak. Makanya kit bersinergi dengan sejumlah OPD salah satunya Bappenda," jelas Aris.

Bukan hanya di Kota Palembang, penegakan serupa juga dilakukan serentak di 17 kabupaten kota se-Sumsel yang ikuti Satpol PP dan Bappenda setempat bekerja sama dengan Polres masing-masing.

 " Tujuannya juga agar masyarakat sadar membayar pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor. Karena dengan membayar pajak artinya yang bersangkutan juga ikut membantu pembangunan daerah," tambah Aris.

Adapun rincian kendaraan yang terjaring razia dijelaskannya terdiri dari Kendaraan Dari Luar Daerah sebanyak 2 motor dan 1 mobil, kemudian Kendaraan yang Menunggak  sebanyak 16 motor dan 6 mobil serta Kendaraan yang Terjaring Tilang Polisi karena kelengkapan kurang mencapai 50 unit kendaraan motor dan 4 mobil.

" Jadi totalnya ada 81 kendaraan, ada roda dua dan roda empat. Ini akan kita lakukan rutin agar peningkatan PAD kita maksimal," jelasnya

Read More

Kerja Konkrit Gubernur HD Entaskan Kemiskinan Jadi Inspirasi Walikota Lubuklinggau

PALEMBANG - liputansumsel.com--Gubernur Sumsel H. Herman Deru komitmen mendorong kemajuan Kota Lubuklinggau sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan Walikota Lubuklinggau Prana Putra Sohe di ruang tamu Gubernur Sumsel, Rabu (11/3) siang.

Menurut HD, dalam hal mensejahterakan masyarakat dibutuhkan kerja yang konkrit. Dima semua pihak dari berbagai kalangan termasuk masyarakat harus saling mendukung dan membantu.

“Target mensejahterakan masyarakat dengan pengentasan kemiskinan ini merupakan bukan hal yang mudah. Tantangannya sangat luar biasa dan butuh langkah dan kerja yang konkrin untuk mencapai target itu,” kata HD.

Dia mengatakan, keinginan Walikota Lubuklinggau Prana Putra Sohe dan jajarannya untuk terlibat dalam membangun Sumsel demi mensejahterakan masyarakat patut mendapatkan apresiasi. Terlebih, Pemkot Lubuklinggau sendiri saat ini sudah menyusun beberapa program kesejahteraan masyarakat diantaranya bedah rumah, pembangunan perumahan bagi berbagai komunitas yang berpenghasilan rendah, bantuan di bidang pendidikan dan peningkatan kawasan wisata yang digadang-gadang dapat memberikan penghasilan tambahan untuk masyarakat.

“Bedah rumah ini memang perlu dilakukan, namun dalam pelaksanaanya harus ada kolaborasi yang sejalan. Keterlibatan masyarakat harus ada, mungkin dengan cara memberikan bantuan atau tenaga,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, Pemprov Sumsel akan siap membantu dalam pelaksanaan program yang telah dicanangkan Pemkot Lubuklinggau.

“Tentu kita akan mendukung dan membantu. Termasuk juga dalam pengembangan infrastruktur, kawasan wisata dan lainnya. Saya akan meminta Dinas PU dan BPKAD melakukan analisis,” tegasnya.

Walikota Lubuklinggau Prana Putra Sohe mengatakan, sengaja membuat program tersebut untuk mendorongan terhadap program Gubernur Sumsel H. Herman Deru ke.daerahnya.

“Kami punya langkah kongkrit khususnya untuk pengentasan kemiskinan. Sebab, kami turut juga menyumbang penurunan angka kemiskinan di Sumsel ini. Program kami dan program pak gubernur memang sejalan,” pungkasnya.

Read More

Herman Deru Teruskan Aspirasi dan Tuntutan KSPSI ke Pusat

Palembang - liputansumsel.cim--Gelombang aksi unjuk rasa menolak disahkannya Omnibus Law oleh pemerintah pusat nyaris terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia, tak terkecuali di kota Palembang.

Masa aksi unjuk rasa ribuan pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) provinsi Sumatera Selatan tampak memadati halaman kantor Gubernur Sumsel pada Rabu (11/03/2020) sejak pukul 07:00  wib, dengan agenda mencabut kluster RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Menghadapi aksi unjuk rasa KSPSI tersebut, Gubernur Sumsel Herman Deru berjanji sesegera mungkin meneruskan aspirasi dan tuntutan KSPSI ke pemerintah pusat dan DPR RI.

"Pemerintah provinsi Sumatera Selatan sebagai perwakilan pemerintah pusat akan mengajak perwakilan KSPSI untuk ikut mengantarkan tuntutan tersebut ke pusat", tandas HD.

HD meyakini tuntutan-tuntutan yang disampaikan KSPSI akan didengar dan pada akhirnya akan diakomodasi oleh pemerintah pusat untuk menyikapi produk-produk hukum yang disebut Omnibus Law.

"Segera saya buat surat atas nama Gubernur untuk menyampaikan tuntutan itu agar tidak ada syak wasangka. Kita teruskan aspirasi dan tuntutan tersebut tanpa basa-basi tanpa embel-embel",tegasnya.

Sementara Ketua DPD KSPSI Sumsel Abdullah Anang dalam orasinya menyampaikan tiga tuntutan terkait penolakan Omnibus Law. Pertama  memohon perlindungan hukum dan keadilan, ke-dua menolak RUU cipta lapangan kerja, dan ke-tiga menuntut dikeluarkannya kluster ketenagakerjaan dalam RUU cipta kerja.

Usai ditemui HD dan menyampaikan aspirasi mereka, selanjutnya masa aksi melakukan long march menuju kantor DPRD Sumsel.

Read More

Pemprov-Pertamina Kolaborasi Tingkatkan Penerimaan PBBKB

PALEMBANG -liputansumsel.com-- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel tengah gencar mendorong peningkatan penerimaan pajak di Sumsel. Hal itu dilakukan guna mendorong peningkatan pembangunan dan perekonomian yang lebih sejahtera.

Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah berupaya meningkatkan kepatuhan pajak bagi badan usaha maupun perorangan. Termasuk juga Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Sebab, PBBKB yang digunakan angkutan air dinilai rendah. Hal itu tak sebanding dengan PBBKB angkutan darat. Untuk itu, dia meminta agar PT. Pertamina dapat membuat strategi baru agar peningkaran PBBKB angkutan air ini dapat lebih ditingkatkan.

“Saat ini saya lihat penerimaan pajak di jalur air ini minim tidak seperti di jalur darat. Saya harapkan PT. Pertamina dapat meningkatkan kinerja yang selama ini memang sudah cukup baik," kata HD saat menerima kunjungan General Manager Refinery Unit MI Plaju Iman Syafirman serta General Manager Marketing Operation Region II Sumbagtim Asep Wicaksono Hadi di ruang tamu Gubernur Sumsel, Rabu (11/3) petang.

HD menyarankan, agar PT. Pertamina dapat mengawasi setiap potensi yang dapat menimbulkan kerugian baik untuk masyarakat maupun daerah.

"Mungkin bisa dengan membuat stasiun pengisian bahan bakar untuk angkutan air. Selama ini saya lihat, kapal-kapal mengisi bahan bakar di tempat pengisian yang tidak tahu asal bahan bakarnya dari mana. Apakah dari membeli dari stasiun darat dengan jerigen atau bagaimana. Yang jelas itu sudah salah dan tidak diperbolehkan," tegasnya.

Dia menekankan agar stasiun pengisian bahan bakar baik yang ada di pinggir sungai maupun terapung memiliki Izin Niaga Umum  (INU) yang legal.

"Setiap bahan bakar yang keluar dari Pertamina harus terdeteksi karena merupakan pemasukan bagi kemajuan daerah. Jika legal, kita juga memiliki data konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan kapal-kapal tersebut. Selain itu, kita juga aman dalam pelaksanaan kerja ini," pungkasnya.

Untuk diketahui, selain membahas persoalan terkait bahan bakar, pertemuan itu juga sekaligus sebagai perkenalan awal Gubernur Sumsel dan General Manager Refinery Unit MI Plaju Iman Syafirman serta General Manager Marketing Operation Region II Sumbagtim Asep Wicaksono Hadi yang baru saja dilantik

Read More