Serahkan LKPD, Herman Deru Optimistis Sumsel Raih WTP

Palembang - liputansumsel.com--Mengawali kegiatannya Selasa (17/3) pagi, Gubernur Sumsel H.Herman Deru mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel untuk menyerahkan langsung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 Unaudited Pemprov Sumsel. Iapun optimistis Sumsel kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Seperti diketahui penyerahan laporan keuangan ini lebih cepat dari deadline yang ditetapkan yakni tanggal 31 Maret mendatang. Dimana penyerahan LKPD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2019 itu diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Harry Purwaka.

Dikatakan Gubernur Herman Deru, sebenarnya deadline penyerahan ini baru akan berakhir pada tanggal 31 Maret mendatang. Namun karena memang sudah selesai laporan itupun Ia serahkan lebih awal agar BPK sebagai lembaga  berwenang yang memeriksa dan mengaudit bisa segera melakukan tugasnya. Sehingga nanti laporan yang sudah diperiksa dapat dibawa ke DPRD sebagai keterangan laporan pertanggungjawaban kepala daerah.

"  Alhamdulillah hari ini sudah diserahkan. Sebenarnya paling lambat akhir bulan nanti artinya ini lebih cepat dan belum terlambat. Karena kita bukan mau balap-balapan. kalau cepat juga gak bener untuk apa," ujar HD usai menyerahkan LKPD.

Sementara itu Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Harry Purwaka mengatakan,  setelah penyerahan ini pihaknya diberi  waktu dua bulan untuk memberikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan. Sehingga terhitung dua bulan sejak 17 Maret ini  Harry berharap nanti BPK dapat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan itu ke DPRD dan Pemda.

"Dari kami nanti ada opini, opininya apa terus laporan keuangan 2019 dan juga ada temuan kepatuhan. Ini bukan masalah cepat lamanya jadi memang kepala daerah itu punya waktu 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk menyampaikan laporan keuangannya. Paling telat itu 31 maret. kalau sekarang sudah disampaikan 17 Maret artinya ini masih sesuai waktunya," tutup Harry.

Dalam kesempatan penyerahan LKPD itu, Gubernur Sumsel H.Herman Deru SH.MM tampak didampingi sejumlah pejabat di antaranya Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Pemprov Sumsel, H. Ardani SH.MH, Kepala Inspektorat Provinsi Sumsel Bambang Irawan SE.MM.CA,  Kepala BPKAD Provinsi Sumsel H.A. Mukhlis serta Staf Khusus Gubernur Sumsel Bidang Hukum DJ Sianturi.

Read More

Sekda Nasrun Umar Segera Buat Edaran Absensi ASN Tanpa Finger Print

Palembang -Liputansumsel.com-- Mengantisipasi pandemi global Corona Virus Disease (Covid 19), Sekda Sumsel Nasrun Umar segera membuat edaran kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi Sumsel agar selama wabah covid 19, absensi kehadiran ASN tidak menggunakan finger print.

Hal itu disampaikan Nasrun Umar ketika menjadi Pembina upacara gabungan seluruh OPD Sumsel yang rutin dilaksanakan setiap bulan pada tanggal 17, Selasa (17/03/2020) di halaman kantor Gubernur Sumsel.

"Kita siapkan tindakan antisipasi. Segera saya akan buat surat edaran ke seluruh OPD. Selama pandemi covid 19 ini absensi ASN tidak menggunakan finger print (sidik jari), lakukan secara manual. Setiap OPD harus menyediakan hand sanitizer seperti yang sudah dilakukan Dispora Sumsel. Juga kurangi perjalanan dinas, lakukan dengan efektif. Batasi kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak, serta jadwal ulang kembali kegiatan yang telah teragendakan", kata Nasrun Umar.

Terkait libur bagi ASN atau sekolah selama pandemi covid 19, Nasrun Umar menjelaskan pemprov Sumsel belum menetapkan libur bagi ASN atau sekolah yang merupakan kewenangan provinsi, terlebih status Sumsel adalah waspada corona.

"Ada 5 rumah sakit yang bertugas melayani pasien corona, yaitu RSMH, RS Siti Fatimah, RSUD Lahat, RSUD Kayu Agung, dan RSUD A Rivai. Namun ada ketentuan pemerintah daerah dapat menunjuk RS second line yang bertugas secara khusus mencegah dan menanggulangi covid 19", ungkapnya.

Tak hanya itu, Sekda Nasrun Umar juga mengajak seluruh ASN agar bijak menyikapi perkembangan informasi dan berita terutama terkait penyebaran wabah corona. Ia meminta ASN untuk tidak mudah mempercayai suatu berita yang belum jelas kebenarannya.

"Bijaklah dalam bersosmed. Jangan gampang percaya dan menyebarkan informasi pun berita, yang pada akhirnya menjadikan kita korban hoax", terangnya.

Nasrun Umar juga menyampaikan tak lama lagi akan berlangsung pilkada serentak di 7 kabupaten/kota di Sumsel. Oleh karenanya dia mengingatkan netralitas ASN adalah 1 azaz yang sangat penting untuk dapat menjalankan tugad secara profesional dan konstitusional.

"ASN harus tetap memegang teguh kedisplinan terkait tupoksi dan harus mengikuti peraturan yang berlaku. Jangan berafiliasi dengan parpol", tandasnya.

Pada kesempatan itu juga Nasrun Umar menyerahkan secara simbolis keputusan Gubernur Sumsel tentang pemberian pensiun dan tunjangan hari tua bagi ASN yang tak lama lagi akan memasuki masa pensiun.

Read More

PAPARAN EO PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN MTQ XXIX SUMSEL SEKALIGUS RAPAT BERSAMA KADES TERKAIT PENGGUNAAN DANA DESA

Prabumulih--liputansumsel.com Walikota Kota Prabumulih Ir.H.Ridho Yahya,MM didampingi Sekretaris Daerah Kota Prabumulih Elman,ST,MM rabu (18/03) hadir dalam rapat Paparan EO Pembukaan dan Penutupan MTQ XXIX Sumsel Sekaligus Rapat Bersama Kades Terkait Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Kota Prabumulih.

Dalam rapat kali ini Walikota Kota Prabumulih Ir.H.Ridho Yahya,MM menyampaikan bahwa Pembukaan MTQ Se-Provinsi Sumatera Selatan harus berjalan lancar dan menghimbau agar seluruh masyarakat Kota Prabumulih baik Pemerintah maupun masyarakat Kota Prabumulih harus turut ikut serta dalam memeriahkan acara tersebut.

Selain itu, Kota Prabumulih akan menjadi tuan rumah untuk MTQ Se-Sumsel Tahun 2020 lebih kurang 2000 peserta dari seluruh daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan akan berkompetisi dalam acara tersebut.

masih dikatakan Ridho Pemerintah Kota Prabumulih terus melakukan sejumlah persiapan untuk menjadi tuan rumah lomba Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2020.

"Kita terus melakukan persiapan-persiapan untuk menjadi tuan rumah dan sejauh ini sudah 80 persen, mulai dari tempat pelaksanaan, tempat menginap dan lainnya,
Ridho menuturkan, sejauh ini ada empat daerah lagi yang belum melapor untuk ikut MTQ masih ditunggu konfirmasinya dan untuk penginapan sendiri tiap daerah disiapkan sebanyak 20 kamar,ujarnya.

Disinggung mengenai persiapan qori dan qoriah, adik kandung Wakil Gubernur Mawardi Yahya ini mengatakan, sama dengan Porprov maka pihaknya menegaskan agar qori-qoriah merupakan warga asli kota Prabumulih.
"Kita tidak akan ambil qori-qoriah dari luar untuk ikut MTQ, karena kita memiliki qori-qoriah yang bagus-bagus. Untuk apa dapat juara umum kalau qori-qoriahnya diambil dari luar," tegas Walikota.

Acara tersebut akan dilaksanakan dibulan April mendatang dan akan menghadirkan Artis serta grup Sabbian Gambus khusus untuk acara MTQ Se-Sumsel ini.(***)

Read More

Suhu Badan Peserta Musrenbang Di Periksa

Muara Enim, Liputansumsel.com
Peserta Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Muara Enim diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki Ballroom Hotel Grand Zuri Muara Enim, Selasa (17/3/2020). Hal ini sengaja dilakukan pihak penyelenggara untuk mengantispasi penyebaran virus corona yang bisa saja terjadi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Muara Enim, Ramlan Suryadi mengatakan, pihaknya sengaja menggandeng Dinas Kesehatan Muara Enim untuk memeriksa suhu tubuh peserta Musrenbang.

“Pemerintah saat ini sedang membatasi kontak massa, namun agenda Musrenbang adalah tahapan wajib bagi Pemerintah Daerah. Untuk itu, kita menyurati Dinkes untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh,” ujarnya.

Pantuan awak media, satu persatu peserta Musrenbang diperiksa suhu tubuh menggunakan thermal scanner oleh petugas Dinkes. Peserta yang suhu tubuhnya terpantau baik, dipersilahkan untuk masuk ke lokasi Musrenbang.

Sementara peserta yang suhu tubuhnya terpantau diatas 38,5 Celcius diminta untuk tidak masuk dan diperiksa lebih intensif.

“Kalau suhu tubuhnya lebih dari 38,5 celcius, akan diperiksa lagi mengenai keluhan lain seperti sesak nafas dan riwayat perjalan,” ujar salah satu petugas kesehatan.

Sementara Kepala Dinkes Muara Enim Vivi Mariani mengungkapkan, sejauh ini di Kabupaten Muara Enim belum ada kasus virus corona. Namun sebelumnya, Dinkes melakukan pemantauan terhadap lima orang yang baru pulang Umrah.

“Sebelumnya ada lima orang yang kita pantau usai pulang Umrah, berbarengan dengan kasus yang viral beberapa waktu lalu. Namun setelah 14 masa inkubasi, tidak ditemukan gejala kesana (positif corona),” ungkapnya.

Vivi menghimbau masyarakat yang memiliki keluhan gejala corona, seperti demam tinggi, sesak nafas dan mempunyai riwayat perjalanan ke daerah yang terpapar virus Corona agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.

“Masyarakat juga bisa memanfaatkan layanan call center 24 jam PSC Muara Enim di nomor 119 untuk mengkonsultasikan kesehatannya,” Ujar Vivi.

Read More

Tahun 2021 Ada 6 Skala Prioritas Pembangunan Daerah

Muara Enim, Liputansumsel.com
Pemerintah Kabupaten Muara Enim menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten di Ballroom Hotel Grand Zuri, Selasa (17/3/2020).

Plt Bupati Muara Enim H Juarsah merasa senang banyaknya peserta yang hadir pada kegiatan rutin tahunan tersebut. Banyaknya peserta yang hadir ini, kata Juarsah, mencerminkan tingginya komitmen masyarakat untuk bersama-sama membangun Kabupaten Muara Enim.

“Dengan demikian, diharapkan keluaran akhir Musrenbang tersebut berupa RAPBD Tahun Anggaran 2021 yang benar-benar aspiratif, partisipatif, dan akomodatif,” ujarnya.
Juarsah menyampaikan, pembangunan tahun 2021 mengangkat tema Muara Enim Unggul Berdaya Saing, dengan enam prioritas pembangunan.

Enam prioritas itu, yakni:
1.Penanggulangan Kemiskinan dan Pemantapan Infrastruktur Dasar;
2. Pemerataan Layanan Pendidikan, dan Kesehatan yang Berkualitas;
3. Pengembangan UMKM Unggul dan Industri Kreatif;
4. Penguatan Ketahanan Pangan;
5. SDM Unggul dan Pelayanan Prima, dan
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.

“Prioritas pembangunan tersebut akan menjadi pedoman bagi kita semua dalam merencanakan anggaran pendapatan dan be|anja daerah guna melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2021 yang akan datang,” pesan Juarsah.

Juarsah pun menyampaikan arahan khusus untuk penyusunan RKPD Tahun 2021. Pertama, dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan tahun 2021, Juarsah berharap agar mempedomani kebijakan money follow program yaitu kebijakan penganggaran yang berbasis pada program prioritas pembangunan daerah dan nasional.

“Dan dengan mempenimbangkan tiga dimensi pembangunan, yaitu dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan dan dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan, serta memperhatikan kondisi perlu untuk memastikan agar pembangunan dapat berIangsung,” imbuhnya.

Pesan kedua, penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan dengan pendekatan THIS, yaitu Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dengan memperhatikan seluruh dimensi yang ada.

“Ketiga, dalam rangka menuju angka kemiskinan satu digit, diharapkan semua Perangkat Daerah terkait dapat menyusun program yang tepat sasaran dan tepat guna untuk meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat sehingga target penurunan angka kemiskinan dapat dicapai,” lanjutnya.

Keempat, Juarsah menekankan perlu adanya upaya maksimal dalam peningkatan kualitas pembangunan di perdesaan dan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa melalui kemitraan atau kerjasama antar desa. “Hal ini untuk mendukung ekonomi kreatif desa serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat desa dengan memperhatikan karakteristik dan potensi wilayah,” katanya.

Pesan kelima, Juarsah menilai perlunya perhatian khusus dalam penyusunan program, khususnya masalah stunting, pengarusutamaan gender, perlindungan anak, dan antisipasi bencana dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tangguh Bencana.

“Keenam, perlu perhatian khusus dalam pengembangan destinasi wisata melalui peningkatan infrasttuktur menuju dan di sekitar area wisata,” tambahnya.

Ketujuh, Juarsah menekankan agar penyusunan program mempedomani target indikator makro sesuai dengan RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023, antara lain Pertumbuhan Ekonomi 7,80 persen; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,84; dan Persentase Penduduk Miskin 10,56 persen.

Kedelapan, kata Juarsah, agar dalam penyusunan program dan kegiatan disetiap Perangkat Daerah harus memperhatikan target kinerja yang telah disusun.

“Terakhir, saya berharap penyusunan alokasi anggaran dalam program prioritas tahun 2021 dapat dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran,” tandasnya.

Read More