17 Mei 2020

Sisir Warga Miskin Tidak Terdata Dinsos Beri Bantuan

Liputansumsel.com
MUBA-liputansumsel.com_Bupati Musi Banyuasin Dr H Dodi Reza Alex Lic Econ MBA memastikan semua warga Muba yang berhak mendapatkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) akan  mendapatkan hak mereka di tengah wabah Covid-19 ini.

Tercatat ratusan ribu warga Muba yang akan mendapatkan bantuan tersebut yang tidak hanya mengacu pada data DTKS, DD, PKH, dan BPNT, namun Pemkab Muba juga menyiapkan alokasi khusus untuk warga yang tidak terdata tetapi berhak mendapatkan bantuan.

Seperti yang dilakukan Dinas Sosial Muba yang langsung dipimpin Plt Kadinsos Muba Drs Ahmad Nasuhi SH MM yang mendatangi sejumlah warga di Desa Teluk Kijing 3 untuk menyalurkan bantuan sembako bagi warga Muba yang tidak terdata.

"Jadi, pak Bupati Dodi Reza juga menyiapkan alokasi bantuan untuk warga Muba yang tidak masuk dalam data DTKS dan lainnya. Oleh sebab itu, kami sisir satu persatu warga di pelosok Muba untuk menyalurkan bantuan tersebut," ungkapnya.

Dikatakan Nasuhi, Pemkab Muba melalui Dinsos Muba menyiapkan alokasi sekitar 15 ribu KK untuk bantuan kepada warga yang tidak terdata. "Di Desa Teluk Kijing 3 ini kami salurkan bantuan kepada 10 KK yang tidak terdata bantuan," terangnya.

Sementara itu, Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex memastikan, bantuan untuk warga terdampak Covid-19 di Muba  tersebut diperuntukkan bagi warga yang berada diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial.

Dari hasil inventarisir data Dinas Sosial Muba  jumlah total keluarga penerima Bansos Jaring Pengaman Sosial (JPS) seluruhnya adalah 101.099 KK di Muba yang akan mendapatkan bantuan terdampak Covid-19.

Untuk bantuan Bantuan Sosial Tunai APBD Kabupaten Muba Tahun 2020 yang diberikan sebesar Rp.400.000/ KK ini, lanjut Dodi, Pemkab Muba bekerjasama dengan BRI dalam penyalurannya melalui e-Warung/BRI Link.

"Kami pastikan dalam penyaluran bantuan ini menerapkan sistem kesesuaian data tentang nama dan alamat (by name and by address), sehingga tidak tumpang tindih dan benar-benar tepat sasaran," tegasnya.

Dodi menyebutkan, bantuan untuk warga terdampak Covid-19 di Muba tidak hanya mengandalkan Bantuan Sosial Tunai APBD Kabupaten Muba Tahun 2020, namun ada juga bantuan langsung tunai dan bantuan dari Dana Desa.
"Bansos tersebut diperuntukkan bagi 86.099 KK; terdiri dari 81.758 KK yang tersebar di 227 Desa dan 4.341 KK tersebar di 13 Kelurahan", tukasnya.

Bansos yang distribusikan ke 81.758 KK di 227 Desa antara lain:
1. Bansos Penerima Keluarga Harapan (PKH), nilainya variatif per bulan untuk 17.545 KK
p2. Bansos Sembako/BPNT, Rp.600.000 untuk 16.435 KK selama 3 bulan
3. Bansos BLT Kemensos, Rp.600.000 untuk 7.530 KK selama 3 bulan
4. Bansos BLT Dana Desa, Rp.600.000 untuk 40.248 KK selama 3 bulan

Sementara Pemerintah Daerah Musi Banyuasin sendiri memberikan bansos yang bersumber dari APBD, diantaranya (1) Bansos APBD Tunai, (2) Subsidi listrik PT. MEP dan PDAM, (3) Bansos Beras, dan (4) Bansos Top Up Sembako/BPNT sebagai tambahan senilai Rp.400.000 / KK. Semua bantuan ini didistribusikan secara bertahap untuk 3 bulan ke depan, kecuali bansos PKH dan BPNT Kemensos yang dibayarkan rutin setiap bulannya.(agung/rill).

DPRD OKU Marah Terkait Penanganan Covid 19 Dinilai Bobrok

Liputansumsel.com
BATURAJA - liputanaumsel - Banyaknya sorotan miring terkait penanggulangan Covid 19 OKU oleh Tim Satuan Tugas Covid 19 OKU membuat anggota DPRD OKU marah dan menilai kinerja Satgas Covid 19 OKU Bobrok.

Hal ini terungkap saat dilakukannya Rapat Dengar Pendapat (RDP),  Sabtu malam (16/5) sekitar pukul 20.00 wib di Ruang Rapat DPRD OKU.

Hadir dalam pertemuan RDP penanggulangan Covid 19 tersebut, Pimpinan Rapat, Parwanto, Densi Hermanto, MS. Tito, Naproni, Yopi Sahrudin, Hendro Putra Jaya, Sekretaris Dewan A Karim.

Sejumlah persoalan yang dimunculkan dalam RDP itu karena Satgas Covid 19 OKU dinilai bekerja tidak sesuai SOP,  lambannya dalam melakukan pemantauan terhadap PDP, sampai kepada pembagian dana BLT di kantor Pos yang tidak mengikuti aturan atau SOP serta pemakaman pasien PDP yang tidak standar pemakaman pasien Covid 19, yang terjadi di Kedaton.


Sehingga wajar jika DPRD OKU sangat marah dan meluapkan kegeraman mereka dalam RDP dengan Satgas Covid 19 OKU karena dewan banyak menerima laporan masyarakat serta meningkatnya positif Virus Corona yang diderita warga OKU yang melonjak tajam mencapai 27 orang yang dari sebelumnya hanya berjumlah 11 orang.


Bahkan  RDP antara DPRD OKU dengan Satgas Covid 19 berlangsung alot dan bertensi tinggi sampai sampai anggota DPRD OKU, Densi menggebrak meja menunjukkan kekesalannya terhadap Satgas Covid 19 OKU.

" Kami mendapati sendiri dilapangan bagaimana banyaknya persoalan yang timbul dimasyarakat dalam penanganan Covid 19 OKU yang tidak sesuai SOP. Bahkan dipintu masuk kabupaten OKU sangat longgar, " ujarnya.


Kalau di daerah lain pemeriksaan kendaraan sangat ketat, sementara di OKU kita ini, menurut Densi  arus keluar masuk ke Kota Baturaja, mulai dari  Lubuk Batang, simpang Martapura, dan Batukuning tidak ada pemeriksaan.

“ Saya sendiri mondar mandir berpuluh kali lebih melewati Posko Satgas menggunakan mobil berplat B tapi tidak ada petugas yang menyetop atau memeriksa, " ucap Densi.

Bahkan Parwanto selaku pimpinan Rapat sangat menyayangkan saat pembagian bantuan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten OKU tidak mengikuti SOP Covid 19, belum lagi penerimanya bervariasi mendapat bantuan tersebut dan jumlahnya tidak sama dan bahkan banyak yang tidak tepat sasaran.

Menanggapi sejumlah kritikan DPRD OKU, Sekda OKU, Tarmizi yang memimpin tim satgas dalam RDP mengatakan semua yang telah dilakukan pihaknya sudah maksimal dan mengikuti kebijakan dan aturan yang berlaku dari pusat, namun masih ada keteledoran yang kedepannya tidak akan terulang, seperti soal penakaman pasien Covid 19 di Kedaton.



Walaupun sejak dimulai RDP hingga akhir bertensi tinggi, namun akhirnya rapat tersebut menyimpulkan beberapa poin yang disepakati untuk ditindaklanjuti kedepan.


Sementara itu, banyak warga yang secara swadaya berjibaku bergerak sendiri melakukan penyemprotan disinspektan di lingkungan mereka walaupun tidak sedikitpun mereka menerima bantuan dari pemerintah.

Seperti yang dilakukan oleh warga di RT 13, 14 dan 15 RW 05 yang gotong royong mengadakan penyemprotan disinsfektan mencegah virus Corona semakin meluas.

Ketua RW 05, Erwanto bersama Ketua RT 13, Erlan Yudens, Ketua RT 14, Nang Ali dan RT 15, Heri Heryadi bersama beberapa warga berkeliling dilingkungan mereka menggunakan mobil melakukan penyemprotan disinspektan agar daerah mereka jangan ada lagi kebobolan oleh Virus Corona.

" Meskipun sejak awal kita sudah sangat ketat namun ada warga yang tidak melapor keberadaan mereka yang masuk lingkungan RT 13 tidak melapor dan dinyatakan positif Corona dan tidak adanya komunikasi pihak Kelurahan akan tetapi sebagai ketua RT kita tetap memerangi Corona agar jangan meluas, " ucap Erlan. (Bam/tim)

Nekat Mudik, Siap-Siap Putar Balik

Liputansumsel.com
OKI---LiputanSumSel.Com Petugas Pos Chek Poin Pengamananan Operasi Ketupat Musi 2020 Gerbang Tol Kayuagung bersama petugas dari Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten OKI menghentikan bus Antar Kota antar Provinsi (AKAP) Pelangi asal Medan Sumatera Utara yang nekat mengantar penumpang dengan tujuan Pulau Jawa.

Bus ini terpaksa disuruh putar balik oleh petugas gabungan yang terdiri dari  Polri, Dishub, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja dan dinkes itu karena baik penumpang maupun kendaraan tidak memiliki kelengkapan dokumen perjalanan di masa pandemi Covid-19.

"Pagi tadi petugas menghentikan bus yang nekat melintas karena tidak ada kelengkapan dokumen. Kita minta putar balik" Ungkap Kepala Dinas Perhubungan OKI, Antonio Ramadhan, Minggu, (17/5).

Anton menuturkan, kebijakan itu dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) aturan antara lain, Surat Edaran (SE) Ketua Gugus Tugas Covid- 19 Nasional nomor 4 thn 2020 tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 thn 2020 tentang Pengendalian  Transportasi selama masa Mudik Idul Fitri tahun 1441 H yang ditindaklanjuti Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat Nomor SE.9/AJ.201/DJRD/2020 tentang pengaturan penyelengaraan transportasi darat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Berdasarkan aturan itu tambah Anton pihaknya akan mengintensifkan penjagaan di 6 (enam) check poin jalur darat maupun jalur sungai yang ada di Kabupaten OKI.

"Untuk pos cek point jalan raya lokasinya di gerbang tol pedu, gerbang tol Kayuagung dan wilayah Mesuji. Sedangkan pos dermaga sungai lokasinya di Tulung Selapan, dermaga Sungai Lumpur dan dermaga Sungai Baung Air Sugihan,"Ujar dia.

Upaya ini tambah Anton untuk memutus penyebaran Covid-19.

"Sama-sama kita jaga saudara kita agar tidak terpapar dari Covid 19. Tentu dengan disiplin tidak mudik," harapnya.

Kepada masyarakat OKI diperantauan Pemkab OKI ujar Anton menghimbau agar menunda mudik lebaran selama masa pandemi Covid- 19.

"Dengan tidak mudik kita dapat mengurangi penyebaran Covid-19, bagi masyarakat yg terpaksa melakukan perjalanan agar tetap mengikuti protokoler kesehatan yg telah ditetapkan oleh gugus tugas penanganan covid 19" tutupnya.(PD)

PEMDES PANCA TUNGGAL BAGIKAN BLT DOR TO DOR

Liputansumsel.com
MUBA-liputansumsel.com-Guna membantu menanggulangi perekonomian masyarakat di tengah dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah Desa(Pemdes) panca tunggal kecamatan sungai lilin Kabupaten Musi Banyuasin mulai salurkan Bantuan Langsung Tunai(BLT) Dana Desa secara dor to dor ataupun secara berkeliling kerumah masyarakat.minggu(17/05/20).

Sementara kepala desa panca tunggal kecamatan sungai lilin,Eko Suprihadi,SH saat di wawancarai"Alhamdulillah hari ini sudah kita salurkan ke warga desa bantuan langsung tunai (BLT) untuk bulan April kepada masyarakat yang benar benar memenuhi kriteria yang terdampak wabah covid-19".

"Untuk penerima bantuan langsung tunai(BLT) ini memang sudah memenuhi kriteria yang di tetapkan oleh pemerintah pusat,”jelas Eko Suprihadi,SH selaku kepala desa panca tunggal”.

Bantuan yang di berikan bersumber dari ABPDES  itu,di salurkan secara dor to dor dengan mendatangi ke rumah rumah warga yang penerima dengan jumlah 84 Kepala Keluarga penerima manfaat yang ada di desa panca tunggal dengan di dampingi kelompok penerima manfaat dari kecamatan,babinkantibmas,babinsa,BPD,perangkat desa.

Dengan jumlah bantuan sebesar 600 ribu/KK itu diberikan langsung secara cash selama tiga bulan sampai dengan bulan juni nanti,jelas eko.

Lanjut eko,mudah mudahan supaya uang BLT tersebut bermanfaat bagi masyarakat yang menerima dan saya menghimbau supaya masyarakat juga mentaati aturan dari pemerintah dengan keluar rumah memakai masker,cuci tangan,menerapkan pola hidup sehat dengan berolah raga dan menjaga kebersihan,cetusnya.

Salah satu penerima dana bantuan langsung tunai (BLT) selamet winoto(70) mengucapkan terima kasih kepada seluruh ke pemerintah khususnya kepada pemerintah desa atas bantuan BLT ini,karena kami masyarakat kecil sangat benar benar membutuhkan di tambah dampak covid19 ini lebih sering di rumah tanpa bekerja dengan adanya bantuan ini meringankan beban kami selaku masyarakat kecil.jelasnya dengan wajah yang gembira.(agung).

Tenaga Medis Diisolasi, RSUD Kayuagung Pastikan Pelayanan Tak Terganggu

Liputansumsel.com
OKI--LiputanSumSel.Com Meski belasan dokter dan perawat RSUD Kayuagung terpaksa harus menjalani isolasi mandiri Manajemen RSUD Kayuagung memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Direktur RSUD Kayuagung, dr T Mirda Zulaicha  M. Ked (Ped) Sp.A mengatakan dengan diisolasinya beberapa tenaga medis itu pihaknya melakukan kebijakan layanan dengan mengalihkan layanan rawat jalan ke Instalasi Gawat Darurat.

"Pelayanan kita upayakan berjalan normal meskipun tenaga medis kami diisolasi. RS tetap melayani masyarakat seperti biasa," tegasnya Minggu, (17/5)

Hal ini tambah Mirda dikarenakan perintah langsung Bupati OKI, H. Iskandar agar pelayanan jangan terhenti.

"Perintah langsung Pak Bupati agar layanan RSUD tetap dilaksanakan" ujar dia.

Untuk menutupi kekurangan tenaga medis, Mirda menjelaskan pihaknya mengundang relawan medis untuk bergabung menjadi dokter jaga IGD sampai kondisi normal kembali.

Syarat yang menurut dia antara Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih aktif dan Surat Izin Praktik (SIP) Sementara dari Dinkes OKI

"Dalam kondisi ini Bantuan relawan medis sangat diharapkan" jelasnya.

Kepada warga masyarakat Kabupaten OKI dan sekitarnya Mirda juga mengingatkan untuk tidak perlu panik menanggapi kabar terpaparnya tenaga medis RSUD Kayuagung.

"Karena kami pastikan melaksanakan protokol kesehatan pada rekan-rekan kami yang diisolasi demikian dengan pelayanan kepada pasien" jelasnya.

Manajemen RSUD Kayuagung sendiri, kata Mirda, memastikan telah melakukan antisipasi dengan mengistirahatkan dokter dan perawat bersangkutan sejak 15 Mei untuk kemudian melakukan isolasi mandiri.

"Jadi sejak 15 Mei sudah tidak bertugas karena menjalani isolasi mandiri" ujarnya.

Saat ini para tenaga medis tersebut masih diisolasi di Mess RSUD dalam kondisi baik.

"Kita doakan semoga mereka bisa sehat walafiat hingga bisa melayani kembali," harap Mirda.(PD)