Soal Lahan UIN Raden Fatah, HD Anjurkan Diselesaikan Secara Kekeluargaan

Palembang -liputansumsel.com-- Gubernur Sumsel Herman Deru mendukung progres pembangunan Gedung Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Meski ada beberapa permasalahan yang terkendala akibat lahan. 

Dalam kesempatan ini, HD berharap persoalan-persoalan lahan yang timbul dapat terselesaikan dengan cara kekeluargaan. "Nanti kita akan undang masyarakat yang punya hak tanah agar masalah ini dapat selesai,"katanya saat Menerima Rektor UIN Raden Fatah Palembang Prof. M. Sirozi di Ruang Tamu Gubernur, Selasa (23/6) dalam rangka membahas permasalahan menyangkut tanah Kampus B UIN Raden Fatah di Jakabaring Palembang.

Menurutnya, jika persoalan lahan ini dengan cepat selesai mudah-mudahan progres kelanjutan pembangunan UIN yang masih terkendala dapat berjalan lancar. 

Sementara itu, Rektor UIN Raden Fatah Palembang Prof. M. Sirozi melaporkan ada beberapa hal yang disampaikannya diantara lain progres pembangunan Kampus B dan saat ini gedung tersebut sudah selesai 100 persen tinggal ada beberpa saja bagian penyelesainnya serta beberapa pekerjaan besar seperti pengekerjaan jalan. 

"Jika jalan poros tersebut selesai Bulan Juli ini kegiatan sudah bisa mulai disana,"ungkapnya.

Read More

Pemprov - Pertamina Sepakat Kembangkan Lapangan Golf Kenten untuk Bisnis dan Pusat Rekreasi

#Hasil Rapat Virtual dengan KPK RI

PALEMBANG - liputansumsel.com--Pemerintah Provinsi Sumsel dan PT. Pertamina (Persero) sepakat akan melakukan pengelolaan terhadap lapangan golf Kenten Palembang menjadi pusat olahraga golf, unit bisnis serta sarana rekreasi untuk masyarakat.

Hal itu terungkap Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Aset PT Pertamina (Persero) di Provinsi Sumsel secara virtual yang diselenggarakan KPK RI yang dihadiri langsung oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru, Selasa (23/6).

"Saya gembira karena fungsi olahraga di lapangan golf kenten tetap ada dan tidak dimusnahkan. Saya yakin jika upaya bisnis itu konkrit termasuk analisis lingkungan baik maka masyarakat tentu akan mendukung. Asal jangan ada yang mengambil keuntungan sendiri," kata HD disela rapat tersebut.

Menurutnya, dikembangkannya lapangan golf tentu berpotensi pada peningkatanan perekonomian masyarakat.

"Dengan begitu, semua akan mendapatkan manfaatnya, termasuk masyarakat. Begitu juga untuk Pertamina dan Pemerintah daerah yang muaranya untuk kesejahteraan masyarakat," timpalnya.

Tidak hanya itu, HD juga mengapresiasi langkah KPK RI yang menggelar rapat koordinasi tersebut guna menyelesaikan Permasalahan Aset PT Pertamina (Persero) di Provinsi Sumsel yang diketahui telah lama terjadi.

Menurut HD, pencatatan aset negara atau daerah merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Sebab, kepastian secara hukum soal kepemilikan aset tersebut mutlak diperlukan.

Termasuk juga persoalan mengenai aset lapangan golf Kenten Palembang. Dimana masalah aset terkait perbedaan pemahaman antara Pemprov Sumsel dan PT Pertamina tersebut memiliki kronologi yang cukup panjang.

Bermula dari perjanjian sewa menyewa antara Gubernur Sumsel dengan NV Standard Vacuum Petroleum Maatschappiy pada 17 Maret 1956 silam terhadap hak 9 bidang tanah yang hingga saat ini digunakan untuk lapangan golf.

Mediasi dan fasilitasi terus dilakukan hingga dibuatlah nota kesepahaman antara Pemprov Sumsel, PT Pertamina dan Pemkot Palembang pada 25 Jlu 2012 lalu untuk bersama-sama menyelesaikan administrasi aset.

Hanya saja, kesepakatan tersebut tak juga membuahkan hasil hingga saat ini.

"Seharusnya sejak dulu ada pemikiran seperti ini. Jadi semuanya mendapatkan manfaat khususnya masyarakat. Karena ini untuk kepentingan masyarakat. Dan saya tekankan sepakat ini dijadikan sarana untuk masyarakat," tegasnya.

Koordinator wilayah II KPK Asep Rahmat Suwandha mengatakan, dua pekan kedepan pihaknya akan melakukan rapat koordinasi di Palembang yang dihadiri langsung oleh ketua KPK Komjen Pol Filri Bahuri. Dimana dalam rakor tersebut dua wali kota di Sumsel yakni Palembang dan Prabumulih dan satu Bupati yakni Bupati Banyuasi akan menandatangani penyelesaian aset ini dengan PT Pertamina.

"Sesegera mungkin kita selesaukan pemasalahan aset ini," kata Asep.

Dikatakannya, siapapun yang diberi tanggung jawab atas pengelolaan aset tersebut harus bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Aset ini tujuannya bukan untuk siapa-siapa. Penyelesaian Ini harusnya menjadi mudah karenan ini kepentingan negara dan tentunya masyarakat," terangnya.

Menurutnya, aset yang dipermasalkan saat ini bukan untuk diperebutkan tapi dipergunakan untuk kepentingan bersama.

"Jangan sampai terjadi pemanfaatan aset ini. Misal dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mendatangkan income tersendiri bukan untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut jangan sampai terjadi," tegasnya.

Sebab itu, melalui rapat yang digelar pihaknya tersebut, persoalan aset ini dapat segera selesai.

 "Kami meyakini ada kongklusi yang konkrit," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina M Haryo Yunianto mengatakan, pihaknya pun sepakat untuk penyelesaian aset ini. Terlebih sinergitas antara pihaknya dan Pemprov Sumsel terjalin dengan baik.

"Bagi kami dalam pengelolaan aset, kami melakukan program bersama. Sinergitas kami juga terjalin baik. Kami sepakat optimalisasi aset salah satunya dengan bekerjasama dengan BUMD setempat," pungkasnya.

Read More

Herman Deru Belum Puas Sumsel Masuk 5 Besar Penghasil Beras Nasional

PALEMBANG -liputansumsel.com-- Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) masuk dalam jajaran provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia. Hal itu tak lepas dari peran tangan dingin Gubernur Sumsel H. Herman Deru dalam mendongkrak pertanian di Sumsel agar menjadi lumbung pangan nasional. Namun demikian HD mengaku belum cukup puas. Ia menargetkan di tahun mendatang Sumsel bisa merangsek ke peringkat 3 besar menyisihkan provinsi lainnya.

Menurut catatan Kementerian Pertanian RI, dari 10 provinsi penghasil beras di Indonesia, Sumsel menduduki posisi kelima Provinsi terbesar penghasil beras terbesar bersaing dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.

Dimana Provinsi Sumsel dengan luas panen 539.316 ha mampu menghasilkan padi sebanyak 2.603.396 ton GKG atau setara dengan 1.493.568 ton beras.

Gubernur Sumsel H Herman Deru mengatakan, tercatatnya Sumsel sebagai provinsi kelima penghasil beras terbesar merupakan kabar gembira bagi masyarakat khususnya para petani. Sebab di situasi pendemi covid-19, ternyata para petani masih tetap produktif sehingga provinsi ini mendapat penghargaan lima besar daerah penghasil beras.

"Ini tentu gambar gembira. Kerja kita membuahkan hasil dan target kita tercapai. Itu artinya Sumsel tidak ada masalah dengan ketersediaan pangan dan kita tidak perlu dibantu beras ekspor. Bahkan justru kita yang bisa memasok beras ke daerah lain. Untuk di Sumatera sendiri Sumsel merupakan pengahasil beras terbesar," tuturnya.

Meski demikian, dia mengaku belum puas. HD sendiri menargetkan di tahun berikutnya, Sumsel bisa masuk tiga besar provinsi penghasil beras di Indonesia.

"Saya juga apresiasi para petani yang terus berupaya dalam mendorong keberlangsungan pangan di Sumsel khususnya kabupaten pengahasil pertanian. Kedepan teruslah produktif sehingga kita bisa masuk tiga besar. Kita juga terus memanfaatkan rawa yang tidak produktif menjadi produktif sehingga tetap terjaga dan tidak rawan karhutlah. Namun, itu juga perlu senergitas semua pihak," bebernya.

Tidak hanya memperluas lahan pertanian, Pemprov Sumsel juga berupaya menjami ketersediaan pasokan pupuk bagi para petani.

"Pupuk ini juga harus jelas antara subsidi dan non subsidi. Saya sendiri selalu mengingatkan agar perusahaan perkebunan besar tidak memakai pupuk subsidi yang menjadi hak para petani," terangnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Suwandi mengungkapkan data produksi beras 2019 dapat diperoleh dari data yang dirilis BPS. Metode perhitungan yang digunakan BPS adalah Kerangka Sampling Area (KSA), di mana perolehan angkat produksi berasnya dengan menggunakan konversi 57,3 persen dari produksi padi. 

“Peningkatan produksi di 10 provinsi itu tentu atas sinergi Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah dengan semua pihak. Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai terobosan dalam meningkatkan produksi beras, di antaranya program mekanisasi pertanian, penggunaan benih unggul, pemanfaatan lahan rawa dan di tahun 2020 ini pun Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tetap mengoptimalkan lahan rawa dan mempercepat masa olah lahan dan tanam,” kata Suwandi di Jakarta.

Kementerian Pertanian sendiri melaporkan produksi beras secara nasional hingga akhir 2020 mendatang diperkirakan masih surplus.

"Perkiraan ketersediaan beras tersebut didasarkan pada produksi dan kebutuhan konsumsi bulanan, serta memperhitungkan stok yang ada," pungkasnya.

Diketahui tahun lalu, Sumsel juga merupakan provinsi ke delapan penghasil beras di indonesia yang bersaing dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Lampung.

Read More

Herman Deru: Gencarkan Lagi Pembayaran BPHTB Online

Palembang -liputansumsel.com--  Selasa (23/6) siang,  Gubernur Sumsel H.Herman Deru SH.MM menerima audiensi Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Sumsel di ruang kerjanya. Melalui pertemuan ini HD berharap IPPAT dan Pemda semakin bersinergi.

Dalam kesempatan itu Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Firlandia Muchtar SH.SPn melaporkan beberapa hal. Di antaranya mengenai penghitungan bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB) di sejumlah daerah pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang belum mengikuti ketentuan yang ada.

"Akibatnya kami sering kesulitan saat melakukan validasi," terangnya.

Menurut Firlandia, jika ini terus dibiarkan maka rentan merugikan masyarakat. Oleh karena itu Ia meminta Pemprov dalam hal ini Gubernur Sumsel dapat segera  menyikapi persoalan tersebut.

Menanggapi hal itu Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengatakan, memang diperlukan konsistensi dari pemerintah daerah untuk mengatasi kendala tersebut. Untuk itu, Ia memastikan segera membuat edaran ke seluruh Kab/Kota se Sumsel sebagai kepastian hukumnya.

" Dulu awal dari ide saya juga itukan sudah ditetapkan nilai minimalnya. Aturannya memang harus pakai nilai transaksi atau NJOP," kata HD.

Selain membuatkan edaran, HD juga memastikan akan meminta kepala daerah segera kembali mengaktifkan pembayaran BPHTB secara online di seluruh Sumsel. 

Menurut HD, para Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) merupakan mitra pemerintah dan punya andil dalam menyumbangkan PAD bagi pemerintah dalam hal kepengurusan sertifikat tanah masyarakat. Oleh karena itu sudah semestinya Pemprov okut memberikan support. 

Selain Ketua Pengurus Wilayah IPPAT, hadir juga dalam kesempatan tersebut Sekretaris Umum Pengwil IPPAT Sumsel Linggas Megawati Sitompul SH.MKn, Ketua Bidang Pengkajian dan Penerapan UU Ahmad Fadli Basir, Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Fauwaz Diradja, SH.MKn, dan Anggota Hubungan Antar Lembaga Amir Akim Hasyim, SH.MKn

Read More

Herman Deru Dorong Jamkrida Lebarkan Sayap Pemasaran ke Luar Sumsel

#Bukukan Laba Tinggi

PALEMBANG -liputansumsel.com-- Gubernur Sumsel H Herman Deru mengapresiasi capaian kinerja PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumsel selama setahun terakhir. Dimana saat ini, capaian PT Jamkrida untuk laba diketahui sebesar Rp4,7 milyar. Terlebih, capaian tersebut merupakan capaian tertinggi sejak berdirinya jamkrida.

Untuk itu, HD menekankan agar PT Jamkrida terus memperluas jaringan pemasaran sehingga tidak hanya berkonsentrasi pada kegiatan Pemprov, Kabupaten dan Kota namun juga pada kegiatan instansi vertikal lainnya.

"Itu yang saya inginkan, PT Jamkrida ini bisa menyasar pada instansi lainnya termasuk keluar provinsi Sumsel. Keberadaan Jamkrida ini harus dirasakan seluruh masyarakat," kata HD saat menghadiri langsung Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumsel, Senin (22/6).

Selain itu, HD juga meminta PT Jamkrida meningkatkan capaian yang telah diraih saat ini.

"Termasuk juga UMKM. Karena UMKM ini berperan besar dalam perekonomian," tuturnya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Jamkrida Sumsel Afrian Joni menambahkan, capaian laba 4,7 milyar yang telah diraih PT Jamkrida tersebut telah melewati audit kantor akuntan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Disamping itu penyelesaian Perda perubahan no. 9 thn 2012, antara lain perubahan modal dasar dari Rp 100 milyar menjadi Rp 400 milyar dan Pemprov Sumsel melakukan penyertaan modal sebesar Rp 40 milyar," terangnya.

Selain memberikan kontribusi peningkatan perekonomian masyarakat, PT Jamkrida juga berperan dalam upaya penanganan covid-19 di Sumsel.

"Kita juga memberikan kontribusi dalam penanganan covid-19. Sebagai bentuk kepedulian kepada seluruh lapisan masyarakat, kami memberikan bantuan APD dan sembako kepada masyarakat yang terdampak pandemi ini," pungkasnya

Read More