Rapat dengan Presiden Jokowi, Herman Deru Laporkan Pertumbuhan Ekonomi Sumsel Masih Baik

Bogor - liputansumsel.com--Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan seluruh gubernur di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (15/7) pagi. Salah satunya hadir Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru SH. MM

Ada beberapa hal yang dibahas, mengenai percepatan anggaran dan terkait protokol kesehatan yang dijalani karena adanya pandemi Covid-19.

Presiden Jokowi Widodo menginginkan serapan APBN dan APBD berjalan lebih baik agar ekonomi masyarakat dapat tumbuh dan berkembang. Sebab diketahui sejak wabah covid terjadiangka penurunan. Maka dengan dimulainya new normal Presiden berharap ekonomi kembali menggeliat.

Serta kemudian pembahasan selanjutnya Jokowi sedang menyiapkan instruksi presiden mengenai sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menuturkan bahwa dalam pertemuan kali ini pembahasan lebih konsen mengenai kesehatan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

" Daerah yang angka sehat tinggi , angka meninggalnya rendah dan pertumbuhan perekonomiannya stabil, Nah Sumsel di angka itu," Ungkapnya.

Menurutnya untuk pertumbuhan ekonomi daerah Sumsel masih menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi terbaik. Hal ini ditandai dengan masih berjalannya aktivitas-aktivitas kegiatan ekonomi meskipun di saat wabah pandemi covid melanda seluruh daerah Indonesia.

"Di Sumsel penyerapan anggaran sudah diangka 91 persen, kita angka belanja pembangunan itu 31 persen, serta kita juga telah mengalokasikan anggaran untuk mengatasi wabah covid sesuai arahan Presiden," ujarnya.

Read More

Safari Digital SMSI dengan Ketum MUI Jatim, Samakan Persepsi Menolak RUU HIP

KH. Abdusshomad Buchori bersama Ketua SMSI Jatim Makin Rahmat

Surabaya – liputansumsel.com--Pasca pembentukan Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Timur (Jatim), Ketua SMSI Jatim H. Makin Rahmat, SH, MH, memulai “Safari Digital”. Sasaran pertama, Rabu (15/7/2020) mengadakan silaturahmi ke kediaman Ketua Umum (Ketum)  Dewan Pimpinan (DP) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur Drs. KH. Abdusshomad Buchori, di kawasan Bebekan Tengah No. 33, Sepanjang, Taman, Sidoarjo.
Kunjungan muhibah dari SMSI Jatim, selain memohon doa dalam gerak organisasi SMSI memberikan kemanfaatan, Kiai Abdusshomad berharap peran SMSI sebagai serikat perusahaan siber bisa menjaga, menyantuni dan menjawab tantangan zaman ke depan.
Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah ini, ikut membahas berbagai persoalan yang terjadi di bangsa ini dan sepakat dalam mencermati dinamika yang terjadi belakangan ini, khususnya terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
“Kita harus menyamakan persepsi, bahwa MUI menolak RUU HIP bukan sekedar basa-basi dan bisa mengancam kerawanan dalam bernegara dan berbangsa. Sebaliknya, MUI punya kewajiban memberikan nasihat kepada umaro, pemerintah sebagai muharrik (penggerak) dalam kepempinan yang mempunyai keteladanan, uswatun khasanah (contoh yang baik). Jadi, dakwah amal ma’ruf nahi munkar, mengembangkan ukhuwah Islamiyah, lalu berkembang ukhuwah wathoniyah, basyariyah. Jangan sampai misi-visi MUI ini mengalami bergeseran sebagai lembaga yang rahmatan lil ‘alamin,” tandas Kiai Abdusshomad.
Secara khusus, Kiai Abdusshomad meminta SMSI sebagai serikat dari pengusaha pers siber (online) ikut mengawal tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa, serta bagian yang tak terpisahkan sebagai pilar keempat demokrasi. Sehingga pers mempunyai kewajiban untuk ikut serta menyampaikan informasi dengan tetap mengedepankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila sebagai Ideologi bangsa serta sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
Kiai Abdusshomad, sangat mengapresiasi dan mendukung penuh peranan pers dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga turut serta mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui informasi yang aktual, faktual, beretika dan sesuai norma-norma dengan tetap memegang teguh kode etik jurnalistik, serta bisa menjadi perusahaan yang sehat.
“Saya sangat berterima kasih, kalau ada perusahaan pers seperti ini (SMSI) ikut berperan aktif dalam kehidupan bernegara, khususnya bisa mengawal sikap MUI yang dengan tegas menolak RUU HIP. Menurut saya ini hal penting, kalau media apalagi dari perusahaan pers, terutama era online dan medsos kalau membiarkan informasi yang salah, nanti bisa menjadi benar kalau terus menerus ditulis media,” ulasnya.
Lanjut Kiai Abdusshoamad, dirinya setuju pers ikut berperan besar dalam mendorong pasrtisipasi masyarakat. Untuk itu, perusahaan pers seperti SMSI harus punya andil menjaga kondisi bangsa tetap aman, tenteram dan dalam keadaan kondusif.
“Memang tugas pers untuk menyampaikan informasi, tapi semua harus sesuai tatanan, takaran, dan situasi yang bisa membawa kemaslahatan. Kalau perusahaan pers hanya mengejar bisnis semata, mengabaikan masalah kebenaran, akhlak, dan keberagaman masyarakat Indonesia yang majemuk, Bhinneka Tunggal Ika, bisa merusak stabilitas nasional. Jadi, peran pers memang sangat penting,” ulasnya.
Pada kesempatan itu, Ketua MUI Kabupaten Sidoarjo KH. Salim Imron juga mengamini harapan dan himbauan Ketum MUI Jatim. Bahkan, MUI Kabupaten Sidoarjo dalam Musda 5 Juli 2020 lalu kembali menekankan pentingnya peran ulama, umaro dan pers serta masyarakat menciptakan siklus kehidupan yang sehat, nyaman, dan tenteram, termasuk kondisi wabah dari Covid-19 yang belum ada tanda-tanda mereda.
“MUI Kabupaten Sidoarjo juga sepakat mendukung penuh kebijakan MUI melalui Maklumat Bersama yang didukung oleh Ketua MUI di 18 Kecamatan. Jadi, semua harus ikut mengawal agar Pancasila sebagai ideologi Negara tidak boleh dirong-rong oleh siapapun. MUI dengan ormas Islam akan berada di garda di depan untuk mempertahankan,” tanda Kiai Salim, pemangku Ponpes Mambaul Hikam. (*/jtm1)

• Wawancara Khusus Ketum MUI Jatim Drs. KH. Abdusshomad Buchori
“Jangan Biarkan Rakyat Kehilangan Kepercayaan”
Selain silaturahmi “Safari Digital”, kesempatan bertemu dengan Drs. KH. Abdusshomad Buchori, Ketua Umum (Ketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jatim,  tersebut menjadi ruang diskusi cukup menarik. Berada di ruang tamu kediaman Kiai Abdusshomad, mengutarakan gejolak kekhawatiran, bila pemerintah lamban dalam mensikapi berbagai situasi, termasuk potensi terjadinya gesekan social di tengah situasi ekonomi meredup, akibat Wabah Covid-19.
Bagaimana ide-ide dan pemikiran cemerlang Kiai Abdusshomad Buchori (ASB) dengan SMSI, inilah dialog tanya-jawab yang setidaknya bisa menjadi pemikiran dan solusi mengurai benang ruwet di negeri ini.
SMSI : Assalamualaikum warrohmatullahi wabarokatuh  Kiai?
ASB   : Alaikumsalam warrohmatullahi wabarokatuh, monggo!
SMSI : Apa ada resep Kiai, di usia yang sudah senja (77 tahun), masih terlihat energik?
ASB   : Tidak ada yang khusus, tentu sebagai orangtua harus bisa menjadi contoh yang baik. Hidup teratur dan aktifitas sehari-hari tetap dinamis. Apalagi, masih mendapat kepercayaan memimpin MUI Jawa Timur yang ketiga kali, karena hasil formatur masih memberikan amanah kepada saya. Sebetulnya, saya sendiri sudah menyerahkan ke forum. Inilah bagian dari tantangan dan pengabdian.
SMSI : Bagaimana dengan peran MUI Jatim sendiri?
ASB   : Alhamdulillah, dukungan pengurus MUI Jatim, khususnya pak Ainul Yaqin sebagai Sekretaris Umum, sangat membantu dalam pengembangan organisasi MUI. Mensikapi berbagai persoalan dan permasalahan di lapangan, MUI harus jeli, teliti, tegas, dan jernih dalam mengambil sikap. Artinya, ulama sebagai pewaris para nabi (warostatul anbiya) dan pelayan umat (khadimul ummah), penerus misi yang diemban Rasulullah SAW harus bisa memberikan tanggapan dan jawaban yang kongkrit. Jadi, bukan sekedar berhujjah (berpendapat), tapi bisa memberikan contoh dan solusi.
SMSI : Maksudnya?
ASB   : MUI sejak berdiri 26 Juli tahun 1975, ulama harus memahami kesejarahan, baik masa lampau, penjajahan, pergerakan, pra kemerdekaan, era merdeka hingga sekarang tetap dalam bingkai kehidupan kebangsaan dengan mengembangkan potensi melalui ikhtiar kebajikan sehingga terwujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan meraih ridloNya. Sikap saliang memahami, menghormati dalam keberagaman harus tetap mengedepankan persaudaraan (ukhuwah), saling tolong menolong, ta’awun, dan tolerasni (tasamuh). Saya baik dengan umaro, Gubernur, Kapolda, Pangdam dan pejabat terkait ketika berkomunikasi selalu saya sampaikan pentingnya, menjaga keutuhan, kebersamaan. Jangan sampai kepercayaan rakyat memudar.
SMSI : Apakah kepercayaan rakyat mulai memudar?
ASB   : Kalau situasi saat ini belum mampu dikendalikan, maka kewajiban MUI untuk mengingatkan. Kami sangat tidak menginginkan masyarakat Indonesia terutama umat Islam kehilangan kepercayaannya kepada penyelenggara negara ini, karena sudah  beberapa kali masyarakat tercederai dengan disahkannya Peraturan Perudang-Undangan yang kontroversial, seperti UU KPK, UU No. 2 tahun 2020 tentang  Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi UU, dan UU Minerba yang baru. Jadi, jangan biarkan rakyat kehilangan kepercayaan.
SMSI : Bagaimana dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang menjadi gaduh?
ASB   : Tidak hanya RUU HIP yang MUI soroti. Ketika kondisi pandemic Covid-19 belum ada tenada-tanda reda, banyak perusahaan melakukan PHK. Tiba-tiba ada kebijakan mendatangkan 500 tenaga asing Sulawesi Tenggara, kami tentu ikut berteriak. Bahwa itu, sangat tidak berkeadilan, apalagi pemerintah setempat dan tokoh masyarakat serta ulama menolak. Inilah, bagian dari riak-riak yang harus diwaspadai. Sekali lagi, jangan malah MUI yang menyampai aspirasi rakyat dianggap sebagai pemicu. Contoh nyata, ikhtiar dalam mengatasi Covid-19, mengapa mall, plaza, pasar dibuka, sementara tempat ibadah masjid ditutup. Apa ada cluster dari masjid? Kenyataannya, pemerintah sedikit abai. MUI Jatim selain menyampaikan pernyataan juga disertai fakta di lapangan. Jadi, saya setuju memakai masker, cuci tangan, fisical distancing, social distancing, tapi berdoa juga perlu, yaitu di tempat ibadah.
SMSI : Terakhir Kiai, lantas untuk mengatasi berbagai problem yang saat ini terjadi, bagaimana?
ASB   : Saya ingin menyampaikan, bahwa MUI bersifat keagamaan, kemasyarakatan dan independen. Maka, solusi untuk mengatasi problem yang ada, pemerintah harus berani bersikap. Artinya, dalam menyerap aspirasi untuk produk UU atau kebijakan, tidak cukup hanya mendengar segilintir orang, ajak diskusi dan musyawarah para ahli di bidangnya. MUI sendiri, sebagai wadah ulama, zuama dan cendekiawan punya kewajiban menyampaikan amal ma’ruf nahi munkar, dan menyampaikan fatwa demi kebaikan bersama. Saya yakin, kalau mengendepankan kesejahteraan umat akan tercetak masyarakat berkualitas (khaira ummah). Bila, akhlak masyarakat sudah baik, tidak ada kesulitan mewujudkan Negara yang aman, damai, adil, dan makmur jasmani-rohani sehingga Negara Indonesia menjadi Negara yang baldatun thoyyibatun warobbun ghafur. (*)

Read More

Feby Deru Angkat Potensi Kerajinan Perak Khas Sumsel

Ogan Ilir - liputansumsel.com-Jika Kotagede, Yogyakarta identik dengan kerajinan peraknya, maka provinsi Sumsel pun sebenarnya tak kalah dalam hal ini. Kerajinan perak khas Sumsel diproduksi di daerah Tanjung Batu, kabupaten Ogan Ilir. Daerah ini terkenal dengan kerajinan dari emas dan kini berkembang juga ke kerajinan perak. Para pengrajin di daerah ini menekuni kerajinan perak secara turun temurun.

Kendati demikian, sedikit yang mengetahui bahwa sebagian perhiasan yang beredar di pasaran Sumsel diproduksi pengrajin Tanjung Batu, Ogan Ilir.

Amat disayangkan jika masyarakat Sumsel belum begitu mengenal kerajinan perak Tanjung Batu, padahal kerajinan perak dapat menjadi produk unggulan yang menjadi kekhasan daerah.

Oleh karenanya agar kerajinan perak Tanjung Batu lebih dikenal seperti halnya kerajinan perak di Kotagede, Ketua Dekranasda Sumsel Feby Deru yang juga Ketua TP PKK Sumsel, bersama Wakil Ketua Dekranasda Sumsel Fauziah Mawardi Yahya melaksanakan kunjungan dan pembinaan di salah satu sentra industri perak Global Silver milik pengrajin Meru, di Tanjung Batu, Ogan Ilir.

Feby Deru mengungkapkan keinginannya untuk menggandeng para pengrajin perak dan menjalin kerjasama agar kerajinan perak khususnya kerajinan perak khas Sumsel lebih dikenal dengan pangsa pasar yang lebih luas.

"Di sini (Tanjung Batu) kan banyak pengrajin emas dan perak yang membuat perhiasan dan aksesoris. Ini banyak motifnya bagus dan indah. Kita ingin agar pengrajin membuat motif khas Sumsel", ujarnya.

Dikatakan Feby motif perhiasan yang dibuat cukup bervariasi seperti perhiasan pada umumnya. Namun begitu, motif khas Sumsel harus diproduksi.

"Kita ingin motif khas Sumsel diangkat ke pasaran. Misalnya motif pending, bisa digunakan sebagai ikat pinggang atau dijadikan bros. Terus ada juga gelang motif sempurun. Nantinya kan bisa dimodifikasi dari motif lama dengan motif baru, tentu akan lebih unik", terangnya.

Ada juga motif lain seperti tapak jajo dan bulan sabit yang digunakan sebagai perhiasan dan aksesoris dengan bahan  berlapis emas, kuningan, tembaga, atau perak. 

"Jadi nanti Dekranasda Sumsel bersama pengrajin perak Tanjung Batu berkreasi menciptakan perhiasan dan aksesoris motif khas Sumsel, tidak hanya dipakai saat acara tertentu, tapi kerajinan perak yang bisa digunakan sehari-hari", jelasnya.

Untuk stimulan bagi pengrajin perak, diungkapkan Feby telah dilakukan Dekranasda Sumsel melalui peningkatan skill pengrajin dengan memberikan pelatihan-pelatihan mendatangkan pelatih dari pulau Jawa. 

"Bagaimana menyepuh dan menghaluskan perhiasan supaya lebih rapi juga indah, ini diberikan pelatihan bagi mereka", pungkasnya.

Tak hanya itu, Feby menyebutkan supaya bisa menjangkau pangsa pasar lebih luas, Dekranasda Sumsel juga melibatkan pengrajin dalam pameran seni kriya.

Sementara itu, Meru, pengrajin perak pemilik Global Silver menyampaikan apresiasi atas kunjungan serta pembinaan oleh Ketua Dekranasda Sumsel dan Wakil Ketua Dekranasda Sumsel.

Dia mengatakan tingkat kerapian bentuk dari hasil kerajinan perak yang dihasilkannya bisa diadu dan tak kalah saing dari perhiasan emas pada umumnya.

"Motifnya kami buat ada yang seperti perhiasan emas di pasaran. Ada juga motif emas Dubai, atau motif berdasarkan pesanan pembeli", tutur pria 43 tahun itu.

Usaha kerajinan perak ditekuni Meru turun temurun dari keluarganya. Ia sendiri adalah generasi ketiga yang menjalankan usaha kerajinan perak.

"Bahan bakunya kami dapatkan dari tambang di daerah Lebung, Bengkulu. Sedangkan pembeli kami, selain dari Sumsel, alhamdulillah ada juga dari Kepayang, Lampung, dan Medan", ucapnya.

Read More

Feby Deru Minta DWP Sumsel Maksimalkan Fungsinya

PALEMBANG - liputansumsel.com--Penasehat DWP Provinsi Sumsel Hj Febrita Lustia Herman Deru meminta Dharma Wanita Sumsel untuk aktif memaksimalkan fungsinya dalam mendorong program pemerintah.

"Saya harapkan DWP Sumsel ini dapat semakin aktif dan selalu berkegiatan untuk masyarakat," kata Febi disela pengukuhan Kepengurusan Dharma Wanita Persatuan (DPW) Provinsi Sumsel masa bakti 2019-2024 di Auditorium Bina Praja Setda Provinsi Sumsel, Selasa (14/7).

Terlebih, sambungnya, di masa pandemi Covid-19 saat ini tentu peran dari DWP Sumsel sangat dibutuhkan masyarakat yang terdampak.

"DWP Sumsel harus ada di tengah-tengah masyarakat. Apalagi di saat pandemi ini, pengurus dan anggota harus ada andil untuk membantu masyarakat yang terdampak," tuturnya.

Dia mengatakan, selain rutin menjalankan program yang telah dibentuk, DWP Sumsel juga harus melakukan inovasi agar kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.

"Kegiatan lain di luar progran harus ada. Kita buat inovasi agar bermanfaat untuk masyarakat," paparnya.

Diketahui, Kepengurusan DPW Provinsi Sumsel masa bakti 2019-2024 itu dikukuhkan langsung oleh Ketua Umum DPW Pusat dr Erni Guntarti Tjahyo Kumolo melalui virtual.

Dalam kesempatan itu, Erni berpesan DWP Sumsel tetap melakukan inovasi dan melaksanakan program kerja yang telah dibuat. 

Termasuk juga saat pandemi covid-19 ini. Meski harus tetap menerapkan protokol kesehatan, namun hal itu bukan penghalang untuk tetap melakukan kegiatanan kemasyarakatan.

"Saat ini kita memang dipaksa untuk menjaga jarak, namun bukan berarti kita tidak bisa berinovasi. Lakukan kegiatan yang bisa membantu masyarakat di saat pandemi ini," terangnya.

Dia juga menuntut peran aktif setiap anggota DWP dalam setiap kegiatan.

"Berikan karya yang inovatif dan bermanfaat," paparnya.

Sementara itu, Ketua DWP Sumsel, Renny Devi A Nasrun Umar mengatakan, saat ini pihaknya terus konsisten dan aktif untuk berkegiatan ditengah-tengah masyarakat. Bahkan saat itu, DWP Sumsel menggandeng sejumlah pihak agar program yang telah dibentuk dapat berjalan sesuai rencana.

"Tentu kita mendukung pemerintah dalan menjalankan programnya. Kita juga telah berkolaborasi dengan instansi di lingkungan Pemprov Sumsel untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat," pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel H Nasrun Umar

Read More

Bentuk Tim, Herman Deru Mudahkan Petani Sumsel Dapatkan Pinjaman KUR

Palembang -liputansumsel.com-- Kepedulian Gubernur Sumsel H.Herman Deru SH.MM pada kalangan petani memang tak perlu dipertanyakan lagi. Saat ini misalnya, di kala petani masih kesulitan mendapatkan bantuan modal melalui kredit usaha rakyat (KUR) dari perbankan, HD lagi-lagi tak segan turun tangan langsung.

Di tengah jadwalnya yang sangat padat, Ia tetap memilih memimpin langsung Rapat Koordinasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk para Petani, di ruang rapat Gubernur, Selasa (14/7) pagi. Semua pihak yang terlibat seperti OJK, Perbankan, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Kadis Pertanian dan sejumlah pejabat pemprov terkait hingga petani ia kumpulkan untuk rapat dalam satu meja.

" Plafon KUR untuk Sumsel ini ada Rp4,4 triliun dan baru tersalur Rp1,3 triliun. Baru berapa persen saja itu. Mimpi Saya, penyaluran imbisa 80-90%. Makanya hari ini Saya kumpulkan semua kita carikan formula yang tepat bagaimana memudahkan penyaluran kredit ini untuk petani," ujar HD membuka rapat.

Dari hasil pengamatannya di lapangan, Herman Deru mengakui bahwa petani cenderung sulit menyerap bantuan permodalan lantaran mereka belum bankable. Padahal Ia paham betul bahwa sebenarnya tak sedikit petani yang memiliki kemampuan dan disiplin dalam membayar pinjaman di bank.

" Banyak petani kesulitan beli saprodi, padahal harganya Rp8-9 juta saja. Problemnya karena sasaran tidak bankkable. Mereka susah mau utang ke bank Rp50 juta tanpa agunan. Padahal kalau lihat hasil panen, mereka ini mampu bayar," tambah HD.

Karena itu agar kedepan petani di Sumsel mudah mendapatkan pinjaman bank tanpa ribet dengan administrasi dan agunan, Ia bakal membuat tim khusus. Tim inilah yang akan menjembatani kesulitan petani.

"Saya sebagai Gubernur ingin menjamin tapi tentu dengan SOP yang benar demi untuk petani. Tim inilah nanti yang akan bekerja keras," jelasnya.

Tim ini kata HD akan menentukan zonasi atau kabupaten mana saja yang menjadi sasaran. Termasuk juga mendata Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK). Untuk kemudian melakukan kerjasama dengan pihak perbankan diantaranya dalam hal ini BRI, BNI, Bank Mandiri dan BSB Sumsel.

Bukan hanya membentuk tim. Dalam rapat tersebut HD bahkan mengundang langsung sejumlah petani dari Kabupaten yang berhasil mendapatkan pinjaman tanpa menggunakan agunan ke bank. Ia berharap inovasi yang berhasil dilakukan petani di Desa Talang Rejo Banyuasin bisa menginspirasi petani di daerah lain.

Jika dalam kondisi seperti ini saja Sumsel bisa masuk peringkat 5 besar sebagai daerah tertinggi penghasil pangan, dengan penyaluran KUR yang maksimal Ia optimis Sumsel bisa merangsek ke peringkat tiga besar.

" Dibandingkan Pulau Jawa, kita masih sangat punya potensi. Karena lahan kita sangat luas. Sementara mereka kan terbatas. Jadi Saya masih yakin sekali, " tambahnya.

Inovasi kepala desa yang terkoordinir itu menurutnya harus dibreakdown ke seluruh kepala desa lain agar menjadi percontohan. Dengan demikian ditargetkan Sumsel dapat menjadi Provinsi penyangga pangan di Indonesia.

Sementara itu Kepala Desa Talang Rejo, Kabupaten Banyuasin Hendri Kuswoyo, dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa kredit ratusan juta hingga miliaran rupiah yang berhasil mereka pinjam dari bank saat ini tak lepas dari bimbingan salah seorang staf bank BNI pada 2016 silam.

" Waktu itu belum banyak program seperti sekarang. Ini murni keinginan Saya karena prihatin melihat banyak "ijon" yang luar biasa. Kenal pak Suprayitno dan dia yang mengajari Saya masuk ke KUR," katanya.

Saat itu lanjut Hendri, petani sulit mendapat bantuan pinjaman karena mereka susah mengurus adminstrasi, seperti KK, KTP dan surat keterngan usaha serta surat bahwa petani tersebut benar punya lahan. 

Waktu itu cerita Hendri mulanya ada sekitar 20-25 petani yang mau meminjam. Agar tidak bermasalah pada saat pembayaran, Hendri berinisiatif meminta agar petani mengumpulkan agunan sebatas kepada kepala desa.

" Ini tidak Saya agunkan tapi simpan saja di deposit box. Kalau panen baru bayar. Kalau mereka tidak mau bayar artinya Saya yang tanggung ke BNI waktu itu. Dan Alhamdulillah selama ini mereka lancar bayar. Clear," jelasnya.

Agar pola ini berjalan lancar tanpa kredit macet, Hendri mengaku memang harus selektif memilih petani yang bisa mendapatkan bantuan pinjaman.

"Saya yang pilih, kalau ada yang sulit bayar saya coret. Semua clear dan Alhamdulillah cair. Sebagian besar mendapat pinjaman Rp20 juta" jelasnya.

Biasanya lanjut Hendri pinjaman senilai Rp20 juta untuk saprodi itu cair Agustus dan dibayar pada bulan Februari tahun berikutnya.

" Sekarang kami sedang berupaya kredit Alsintan dan untuk administrasinya BUMdes yang mengurus. Alhamdulillah sejak 3 tahun terakhir sudah miliaran KUR yang masuk ke Desa Talang Rejo," jelasnya.

Sementara itu Kepala OJK Regional 7 Sumbagsel, Untung Nugroho mengatakan sangat mengapresiasi inisiatif Gubernur HD mengadakan rakor dengan lengkap seperti ini. Dimana semua pihak yang berkepentingan termasuk petani diajak duduk bersama untuk mencari solusi. Bahkan apa yang dilakukan Gubernur HD ini menurutnya juga merupakan bentuk kepeduliannya sebagai kepala daerah pada perbankan.

" Ini sangat bagus sekali sehingga permasalahan petani di lapangan bisa langaung terserap. Sebenarnya untuk KUR ini ada 11 bank penyalur, dan sudah tepat sekali Pak Gubernur mengundang 4 bank ini," ucap untung.

Dalam kesempatan itu Gubernur HD juga memberikan kesempatan pada bank penyalur untuk mengungkapkan tantangan mereka memaksimalkan penyaluran KUR. Begitu juga para petani. Dengan terbuka HD meminta mereka mengungkapkan kesulitan mereka untuk dicarikan solusi agar Pemda bisa lebih bisa mengambil peran untuk memaksimalkan penyerapan KUR oleh petani Sumsel.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala OJK Regional VII Sumbagsel Untung Nugroho, Pemimpin Wilayah BNI Palembang, Dodi Widjajanto, Pemimpin Wilayah BRI Palembang Revi Rizal, Pemimpin Bank Mandiri Wilayah Palembang diwakili Deputi Kepala Wilayah Mandiri Regional II, serta Direktur Pemasaran Bank Sumsel Babel (BSB) Antonius Prabowo Argo. Kemudian Plt Asisten I Pemprov Sumsel Bidang Pemerintahan dan Kesra Akhmad Najib, Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Yohannes Toruan, Kadis Pertanian Sumsel Antoni Alam, serta Petani dari Kabupaten Banyusin Desa Talang Rejo.

Read More