18 Juli 2020

Polres Prabumulih Gelar Apel Kampanye Protkes Pencegahan Covid-19

Liputansumsel.com
PRABUMULIH,liputansumsel.com-- - Jajaran Polres Prabumulih menggelar apel kampanye protokol kesehatan pencegahan Covid-19, Sabtu (18/07/2020) pukul 09.00 WIB. Kegiatan tersebut berlangsung dihalaman Polres Prabumulih.

Hadir pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Prabumulih Mulyadi Musa, Danramil, Kasubdenpom, serta peserta apel.

Kapolres Prabumulih AKBP I Wayan Sudarmaya SH Sik MH diwakili Wakapolres Prabumulih Kompol Agung Adhitya Pranata SH SIK menyampaikan, dalam menghadapi peningkatan kasus positif  covid-19 agar seluruh jajaran dan seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif untuk melakukan pencegahan wabah covid-19.

"Terkait pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia dan khususnya Kota Prabumulih, telah terjadi peningkatan kasus konfirmasi positif Covid-19 yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan kedisiplinan masyarakat yang berperilaku hidup sehat untuk pencegahan penyebaran wabah virus corona. Situasi seperti ini sangat perlu keterlibatan seluruh jajaran turut andil berperan aktif dalam pencegahan wabah covid-19," ucapnya.

Lanjutnya, kita wajib aktif mengawal program jaringan sosial guna kelancaran serta ketepatan penyaluran bantuan sosial dan juga menjaga keamanan kamtibmas agar aman dan kondusif.

"Memasuki kebiasaan baru protokol kesehatan harus diterapkan pada aktivitas sehari-hari seperti mencuci tangan mengunakan sabun atau handsanitizer, terapkan etika batuk dan bersin, mengunakan masker, jaga jarak minimal satu sampai dengan dua meter, jaga kesehatan konsumsi makanan sehat dan bergizi serta berolahraga," ungkapnya.

Ia menambahkan, aturan yang terbaru seluruh mobil patroli yang bertugas wajib dilengkapi tempat cuci tangan.

Usai melaksanakan apel, acara kemudian dilanjutkan dengan melakukan kegiatan penyemprotan Disinfektan di seluruh wilayah Kota Prabumulih.(Diskominfo)

17 Juli 2020

Luncurkan Program BKB, ACT Sumsel Ajak Masyarakat Satukan Kepedulian dimasa Pandemi

Liputansumsel.com
Palembang, Liputan Sumsel.com - Empat bulan lebih pandemi covid yang merongrong Indonesia tak kunjung membaik. Hingga Juli ini, jumlah kasusnya kian bertambah dan dampaknya pun terus meluas, tak hanya dari segi kesehatan, segi ekonomi pun begitu mendominasi pemberitaan selama pandemi.

Selama satu bulan terakhir, jumlah warga miskin baru di Palembang pun tercatat mengalami penambahan sebanyak belasan ribu, dari 82.938 jiwa menjadi 94.599 jiwa. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan pengurangan pendapatan akibat pandemi.

Sejak awal pandemi, lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) terus menggulirkan berbagai program kemanusiaan yang bertujuan mendukung ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui program Operasi Pangan Gratis (OPG), program tersebut pun dikembangkan menjadi program yang sesuai dengan kearifan lokal.

"Besamo Kito Bebagi" atau yang disingkat BKB menjadi program turunan ACT untuk wilayah Sumatera Selatan. Tepat hari ini, Jumat (17/07) ACT Cabang Sumsel meluncurkan program tersebut di tiga titik di kota Palembang.

Deni Marlesi selaku kepala Cabang ACT Sumsel menerangkan bahwa, "Peluncuran program BKB yang kami lakukan hari ini merupakan salah satu ikhtiar untuk mengajak masyarakat bergerak bersama dalam upaya membantu ekonomi masyarakat dimasa pandemi," jelas Deni

Peluncuran program BKB dilakukan dengan membagi tiga titik, yaitu Masjid Al Fattah, Masjid Ar Ruhama, dan Masjid Baitul Muwafaqoh. ACT membuat konsep "Ambil Secukupnya, Berikan Sebanyaknya" dimana masyarakat prasejahtera dapat terbantu ekonominya dengan paket sembako yang diberikan dermawan, dan para dermawan juga dapat berdonasi dalam bentuk dana maupun barang untuk dibagikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.

Saat peluncuran hari ini, ACT membuat sebanyak 150 paket sembako terdiri dari (beras, sayur-mayur, dan mie) yang diletakkan di sebuah papan, dan masyarakat dipersilahkan mengambil 5 jenis bahan pokok yang dibutuhkan. Seluruh paket sembako tersebut ditujukan untuk masyarakat prasejahtera, ojol hingga para pedagang asongan disekitar masjid.

Hadirnya program BKB dari ACT Sumsel menjadi ikhtiar dalam penanganan dampak Covid 19 yang hingga kini masih perlu pendampingan. Program ini diharapkan dapat menyatukan kepedulian antar masyarakat, untuk saling bahu membahu lawan covid dengan sedekah terbaik.(Rl/Ali)

Kecamatan Jirak Jaya Lakukan 3 M

Liputansumsel.com
MUBA-liputansumsel.com- Berbagai upaya terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dibawah komando Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Lic Econ MBA untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan hingga kawasan pelosok.

Termasuk kali ini, melalui Pemerintah Kecamatan, Bupati Muba Dodi Reza menyerap masukan atau aspirasi warga di Kecamatan Jirak Jaya dengan menerapkan program Duduk Besame (Dume) yang dilaksanakan setiap hari Jumat.

"Gerakan DUME atau Duduk Besame gerakan silaturahmi dan pendekatan tiap tiap unsur di yang ada di lapisan masyarakat yang mulai dilaksanakan tiap hari Jumat dan dimulai hari ini 17 Juli 2020," ungkap Camat Jirak Jaya.

Dikatakan, Gerakan Dume ini melibatkan semua unsur masyarakat mulai dari Tokoh Agama, Tokoh Pemuda hingga Tokoh Masyarakat. "Semacam diskusi, dan pemetaan apa yang akan dilakukan ke depan dengan realisasi nyata," terangnya.

Lanjutnya, gerakan Dume juga menerapkan 3 M yakni Menyapa, Monitoring, dan Mengunjungi. Menyapa langsung Warga masyarakat berdialog untuk mendengar dan menyerap suara masyarakat secara langsung.

"Lalu, Monitoring pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa," imbuhnya.

"Mengunjungi sekaligus menginventarisir Usaha Ekonomi Masyarakat sebagai penghasilan alternatif mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk selanjutnya diadakan pembinaan dan dilanjutkan ke dinas teknis," tambahnya.

Sementara itu, Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Lic Econ MBA mengatakan, melalui program Dume juga sebagai program memonitoring program ketahanan pangan di Muba dan pelaksanaan UMKM di Muba.

"Banyak yang bisa didapat dengan Prigram Dume lewat diskusi bersama semua unsur. Budaya inilah yang harus kita gencarkan dan pertahankan agar Muba Maju Berjaya di tahun 2022 dapat terlaksana dengan hasil  maksimal,dan sesuai dengan harapan rakyat Muba harapnya.

Pembina dan Penggerak Olahraga Terbaik Indonesia ini menambahkan, gerakan Dume sebagai bentuk sumbangsih warga agar pelayanan serta pembangunan di Muba dapat berjalan sebagaimana mestinya.

"Saya minta agar semua Kades dan Camat benar-benar monitor dan serta merangkum semua masukkan warga melalui gerakan berdialog dgn warganya serta memberi solusi seperti program Dume ini," di wilayah masing masing  tandasnya.(agung/rill).

Wartawan Harus Ikut Organisasi Profesi

Liputansumsel.com
PALEMBANG - liputansumsel–  Pesatnya perkembangan media cetak terlebih lagi media online di Indonesia menuntut kerja wartawan harus terus meningkatkan kompetensinya sebagai jurnalis. Dan wartawan harus mengikuti organisasi profesi demi septi terhadap tugasnya. di lapangan.

Hal ini diungkapkan H Erwandi Bachtiar, Redaktur Peliputan Media Liputan Sumsel. com, Kamis (16/7) terkait banyaknya wartawan di Sumsel yang mengaku wartawan namun tidak ikut dalam organisasi profesi seperti PWI, IJTI, AJI, SMSI dan organisasi profesi lainnya yang diakui Dewan Pers.

Menurut Erwandi, setiap wartawan harus segera  masuk di dalam organisasi profesi yang diakui oleh Dewan Pers.

" Karena  kegiatan jurnalistik sangat berpotensi terlibat kasus hukum. Bahkan apa yang dikerjakan seorang jurnalis terkadang rentan dengan benturan dan ancaman, " jelasnya.

Jika wartawan masuk dalam organisasi profesi, setidaknya organisasi yang diakui Dewan Pers akan memberikan bantuan advokasi dalam permasalahan hukum yang dialami wartawan.

“ Jadi jika wartawan terjerumus pada permasalahan hukum, maka wartawan akan mendapat pembelaan dari organisasi profesi,” paparnya.


Erwandi  mencontohkan bahwa telah banyak kasus hukum yang menjerat seorang wartawan.  Lantaran wartawan tersebut bukan anggota organisasi yang diakui dewan pers, akhirnya dijerat pidana umum.

“ Banyak organisasi wartawan dan kalau diri saya bergabung di organisasi PWI Sumsel. Kalau ada masalah hukum terkait jurnalistik, makan setidaknya PWI dapat memberikan bantuan advokasi. Nah kalau wartawan tidak ikut organisasi profesi maka wartawan  tidak akan mendapat bantuan hukum apalagi pembelaan dari Dewan Pers,



Selain itu Erwandi berharap wartawan dalam melakukan kegiatannya juga harus  bekerja sesuai kode etik. Dan harus dapat meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW) sekaligus media yang dimiliki harus terverifikasi di Dewan Pers.

Sementara Sekretaris PWI Jawa Barat, Wawan Kuswana menambahkan wartawan juga diwajibkan ikut uji kompetensi wartawan (UKW) dan perusahaan persnya harus sudah terverifikasi dan bergabung di organisasi profesi yang diakui Dewan Pers.

" Apabila mediabya tidak memenuhi syarat-syarat itu, tidak, maka jika ada masalah dengan hukum itu sudah bukan urusannya lagi Dewan Pers. (bam)

Bupati Kuryana Pimpin Rakor Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga

Liputansumsel.com
BATURAJA - liputansumsel- Bupati OKU Drs H Kuryana Azis memimpin langsung Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Tahun 2020 di Kabupaten OKU.

Rakor yang dilaksanakan Kamis (16/7), sekitar pukul 09.00 wib di ruang Bina Praja ini langsung dihadiri oleh Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM R.I, Alimuddin Baso, S.T., M.BA. Juga dihadiri Polres OKU, Kodim 0403 OKU, Kejari OKU, Asisten I, III, Sekwan, Inspektorat, Bappelitbangda, PUPR, Perkim, DLH, Kesbabgpol, Camat  Baturaja Timur, Camat Baturaja Barat, Camat Lubuk Batang, Kabag Hukum dan HAM, dan peserta rapat lainnya
Bupati OKU Drs. H. Kuryana Azis mengatakan program pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga ini adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten OKU yang dimaksudkan agar masyarakat dapat menikmati keberadaan gas bumi yang ada di Kabupaten OKU.

Program City Gas merupakan program strategis yang direncanakan Pemerintah Kabupaten OKU sejak tahun 2017 yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021.

Lebih lanjut, Bupati mengatakan Program City Gas ini diselaraskan dengan kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang mengutamakan pembangunan infrastruktur diantaranya infrastruktur sarana jaringan gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga.

Nota kesepakatan yang ditandatangani Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM pada tanggal 6 April 2020 yang lalu, yang saat ini sudah dilaksanakan  pekerjaan fisik untuk tahap pertama, yaitu membangun kontruksi jaringan gas yang mencakup 2 kecamatan. Kecamatan Lubuk Batang sebanyak 11 desa, dan kecamatan Baturaja Timur 2 desa dan 1 kelurahan, dengan panjang jaringan pipa gas  terdiri dari pipa induk sepanjang  41,390 Km, dan pipa distribusi sepanjang 124,084 Km.

Pemerintah Kabupaten OKU mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ESDM dalam mendukung pembangunan jaringan gas bumi, diharapkan dapat dilanjutkan pada tahun anggaran 2021 yang akan datang untuk penyelesaian DED pembangunan jaringan gas tahap kedua.

Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Alimuddin Baso, S.T., M.BA , mengatakan program jaringan gas merupakan program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk menekan peningkatan biaya subsidi LPG 3 kg.

Warga yang menjadi pelanggan dapat kooperatif terhadap jaringan yang telah terpasang dilingkungan sekitarnya, sehingga manfaat jaringan gas bisa dioptimalkan.

Alimuddin Baso mengatakan pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga, selain lebih menghemat subsidi LPG yaitu sekitar Rp.178 milyar pertahun atau jumlah import LPG yang berkurang sekitar 25.500 ton pertahun.

Penghematan tersebut memanfaatkan APBN tahun 2019 yang menyasar sebanyak 17 Kabupaten dan Kota, salah satunya adalah Kabupaten OKU.

Pelasana KSO Pratiwi Dharma yang diwakili Project Manager Jaringan Gas Agus Kartika  mengatakan pembangunan jaringan gas lebih praktis lantaran dapat digunakan 24 jam serta lebih aman dikarenakan tekanan jaringan gas lebih rendah dari tekanan LPG. Artinya, apabila  ada kebocoran gas langsung naik ke atas ke udara bebas.

Pada kesempatan ini, Bupati OKU, Kementerian ESDM, dan OPD terkait melihat langsung sejauh mana progres pekerjaan jaringan gas di Kabupaten OKU, yaitu di desa Lubuk Batang, dan desa Lunggaian.(all)