Klinik Adhyaksa dan Tilang Terpadu Kejaksaan Negeri Muara Enim Diresmikan Oleh Plt. Bupati

Muara Enim, Liputansumsel.com
Dalam rangka menyambut Hari Bhakti Adhyaksa ke-60 yang jatuh pada tanggal 22 Juli 2020 dengan tema “Terus Bergerak dan Berkarya”, Klinik Adhyaksa dan Pelayanan Tilang Terpadu Kejaksaan Negeri (Kejari) Muara Enim diresmikan, Selasa (21/7/2020).

Acara peresmian yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Muara Enim ini, dihadiri oleh Plt. Bupati Muara Enim H. Juarsah, S.H., Kapolres Muara Enim AKBP Donni Eka Syaputra, S.H., S.I.K., M.M., Dandim 0404 Muara Enim Letkol Inf Syafruddin, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, dan Pimpinan Cabang Bank BRI Muara Enim Herma Perdana Prasetyawan.

Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Muara Enim Mernawati, S.H. menyampaikan bahwa, peruntukan pelayanan Klinik Adhyaksa saat ini hanya untuk pegawai Kejaksaan Negeri Muara Enim dan pemeriksaan kesehatan tahanan yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Muara Enim.

“Namun tidak menutup kemungkinan, kedepan pelayanan ini akan dibuka untuk masyarakat umum. Guna melayani masyarakat di sekitar Kantor Kejaksaan Negeri Muara Enim, sebagai bentuk kepedulian kami kepada masyarakat Kabupaten Muara Enim,” ucapnya.

Terkait layanan tilang terpadu, Mernawati menerangkan, Kejaksaan Negeri Muara Enim bekerja sama dengan Bank BRI Cabang Muara Enim. Dengan adanya pelayanan tilang terpadu ini bisa mempersingkat proses pengurusan tilang.

“Sehingga tidak memakan waktu yang lama dan tentunya juga bebas dari pungli,” terangnya.

Di tempat yang sama, Plt. Bupati Muara Enim dalam sambutannya seraya meresmikan Klinik Adhyaksa dan Pelayanan Tilang Terpadu Kejaksaan Negeri Muara Enim menyampaikan ucapan selamat Hari Bhakti Adhyaksa ke-60.

“Semoga Kejaksaan Republik Indonesia, terutama Kejaksaan Negeri Muara Enim terus berintegritas, meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan, khususnya di bidang penegakan hukum,” ucap Juarsah.

Read More

Gubernur Herman Deru Himbau UMKM Manfaatkan Transaksi Online dan Digital Saat Pandemi Covid 19

Palembang - liputansumsel.com--Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menghimbau kepada pelaku UMKM dan Pelaku Bisnis Syariah yang ada di Provinsi Sumsel untuk masuk ke Sektor-sektor Ekonomi Unggulan Nasional seperti Pangan, Komoditi Perikanan, Pariwisata, Industri Pengolahan dan juga UMKM, dapat menyesuaikan diri dengan memanfaatkan teknologi digital dan transaksi online dalam mengembangkan usahanya. 

Hal tersebut disampaikannya saat membuka dengan resmi  Webinar Series 1 strategi UMKM di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada masa new normal dalam konteks islam, Di Command Center Kantor Gubernur Sumsel (21/7). 

Menurutnya, saat ini Indonesia khususnya masih menghadapi ujian di tengah Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), yaitu virus yang memiliki tingkat penyebaran sangat cepat, dan keadaan ini akan berdampak pada semua lapisan masyarakat, serta dampak yang paling terasa adalah Sektor Ekonomi ataupun Sektor Ekonomi Syariah. 

“Sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung Perekonomian Nasional menjadi sektor yang paling terdampak, dimana pelaku UMKM saat ini mengalami penurunan penjualan, sulit memperoleh bahan baku serta distribusi menjadi terhambat,” katanya 

Oleh sebab itu pula, lebih jauh Herman Deru menuturkan, Akibat penurunan Sektor Ekonomi inilah Pemerintah menerapkan "New Normal" yang bertujuan mendorong kembali Roda Perekonomian untuk Nasional, dimana pada saat Penerapan PSBB seluruh Sektor Ekonomi termasuk ekonomi syariah riil berhenti.

“Saat New Normal inilah, yang paling tepat untuk menggairahkan kembali Sektor-sektor Ekonomi Syariah maupun UMKM yang bergerak di bidang Keuangan, Non Keuangan termasuk Ekonomi Kreatif, Kuliner Halal, Pariwisata, Perjalanan Syariah, Perhotelan dan Retail Produk halal. Begitu juga layanan telemedis syariah bisa bekerjasama dengan Rumah Sakit berorientasi keislami yang terintegrasi untuk memberikan layanan medis,” pungkasnya 

Hadir pula dalam kesempatan ini, Dewan penasiat DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Dr. Aries Mufti, S.E., S.H., M.H , Direktur Pendidikan dan Riset Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) Indonesia Sutan Emir Hidayat, Ketua BPP Asosiasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejarah Gkr Mangkubumi.

Read More

Herman Deru Konsisten Bantu Pendidikan di Tengah Pandemi Covid-19

PALEMBANG - liputansumsel.com--Dunia pendidikan merupakan salah satu sektor sentral yang juga turut terdampak wabah covid-19 saat ini. Sebab itu, Gubernur Sumsel H Herman Deru terus mendorong agar pendidikan dapat terus berjalan meski di tengah pandemi ini.

Sala satunya yakni dengan terus menjalankan program sekolah gratis. Termasuk juga memberikan keringanan UKT selama dua semester kepada mahasiswa baik yang ada di Sumsel maupun luar negeri seperti di Kairo dan Sudan.

"Namun untuk di Sumsel ini tidak khawatir karena program sekolah gratis khususnya untuk tingkat SMA yang memang dibawah naungan Pemprov masih tetap berjalan. Untun mahasiswa, kita berikan bantuan juga keringanan UKT dua semester. Kita bantu Rp 1 juta untuk satu mahasiswa," kata Herman Deru, disela pembukaan seminar online pendidikan 2020 dari Command Centre Setda Provinsi Sumsel, Selasa (21/7).

Menurutnya hingga saat ini, Pemprov Sumsel tetap konsisiten dengan program sekolah gratis tersebut. Bahkan diketahui, Pemprov Sumsel sendiri telah memberikan bantuan Rp 700 ribu satu siswa khususnya tingakat SMA.

"Kita tidak boleh terlena, anak-anak tetap harus dapat pendidikan. Soal keringanan biaya sekolah, kita berikan melalui sekolah gratis tersebut. Yang sifatnya biaya pokok, tentu ditanggung pemerintah. Untuk SMA kita berikan Rp 700 ribu pertahun untuk satu siswa," terangnya.

Pada kesempatan itu, dia juga meminta kepada penyelenggara pendidikan untuk tidak menetapkan iuran yang sifatnya membebani wali atau orang tua siswa. Terlebih di saat sukit seperti sekarang ini.

"Untuk sekolah negeri saya instruksikan untuk tidak menarik biaya di luar aturan dan ketentuan," tegasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, pendidikan untuk anak-anak mutlak harus diberikan sejak dini. Untuk itu, diperlunkan sinergitas dan inovasi dari semua pihak khususnya para pendidik agar kegiatan belajar mengajar tidak menurun akibat wabah covid-19 tersebut.

"Kita tidak boleh terlena, anak-anak tetap harus dapat pendidikan. Inovasi harus dilakukan agar kegiatan belajar tetap berjalan. Termasuk juga konsep belajar dari rumah melalui online yang saat ini sedang dilakukan," tuturnya.

Meski begitu, Herman Deru tak memungkiri konsep belajar dari rumah atau jarak jauh teraebut memiliki kendala sehingga kegiatan itu tak maksimal dilakukan. 

"Mungkin masih ada kendala dalam penerapan belajar dari rumah tersebut seperti kurangnya fasilitas teknologi yang dimiliki peserta didik atau walinya, kurangnya kesadaran masyarakt akan konsep tersebut, ataupun kurangnya kemahiran tenaga pendidik dalam penggunaan IT. Permasalahan tersebut masih kita upayakan agar tidak terjadi lagi kedepannya," paparnya.

"Dengan seminar ini saya harapkan lahir ide, pemikiran dan gagasan baru sehingga bisa dijadikan referensi pemprov Sumsel dalam penerapan sistem belajar terbaik yang harus diterapkan dalam era new normal ini," pungkasnya.

Read More

Herman Deru Instruksikan Bupati/Walikota Segera Belanjakan APBD

 Stimulasi Roda Ekonomi Sumsel

Palembang -liputansumsel.com-- Menindaklanjuti hasil rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor 15 Juli lalu, pada Selasa (21/7) pagi Gubernur Sumsel H.Herman Deru SH.MM langsung mengumpulkan seluruh Bupati/Walikota, jajarannya dan instansi terkait se Sumsel di Griya Agung guna memberikan pengarahan khusus. Dalam arahannya itu, HD menekankan agar Bupati/Wako se Sumsel segera memaksimalkan penyerapan APBD di masa pandemi Covid.

"Instruksi Saya belanja. Belanjakan uang yang ada secepatnya agar APBD ini dapat menstimulan pergerakan ekonomi di lapangan," tegas HD usai memberikan pengarahan.

Dengan aksi ini HD berharap pertumbuhan ekonomi Sumsel pada tahun ini tetap mendekati 6%. Namun demikian Ia juga mengingatkan agar proses pemulihan ekonomi ini jangan sampai meninggalkan protokol kesehatan.

" Semua parah tapi kita Alhamdulillah menurut data BI pertumbuhan ekonomi Sumsel masih stabil di angka 4,98%," lanjut HD.

Meski demikian, HD tak menampik potensi penurunan pertumbuhan ekonomi dapat terjadi jika Bupati/Walikota tidak segera membelanjakan APBD nya karena APBD ini merupakan stimulan penting bagi roda perekonomian.

" Orang kan kalau mau beli kuliner harus ada uang. Nah kalau uang gak berputar ada di kas saja kan tidak bisa," ujar HD.

Hingga saat ini dikatakannya rata-rata daerah baru membelanjakan 20-40 % saja dari anggaran mereka. Bahkan sektor yang dibelanjakan juga masih terbatas berupa belanja sembako untuk bantuan ke masyarakat. 

" Tapi sektor buruh, tukang angkut, pertanian bagaimana kalau baru sektor itu yang dibelanjakan. Ini yang harus kita sadari bahwa peredaran uang dari kas kita adalah stimulan ekonomi" jelasnya. 

Dalam kesempatan itu HD juga mempersilahkan Bupati/Wako melakukan improvisasi. Selama tidak ada mens rea, atau kick back Ia menganjurkan daerah untuk mulai belanja.

" Yang penting, harus ada pengadaan, distribusi dan penerimanya," tegas Herman Deru.

Untuk memulihkan ekonomi sesuai arahan pusat, HD memastikan segera menggelontorkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Daerah. Ia pun sudah melibatkan OJK, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bahkan Bank Sumsel Babel (BSB). Dengan harapan Rp4,4 triliun kuota KUR untuk Sumsel dapat tersalur maksimal.

" Sekarang KUR ini baru tersalur 30%. Kendalanya inventarisasi laporan awal pada analisis capon debitur. Tapi kita sudah punya model yang berhasil di Kecamatan Muara Telang Desa Talang Rejo Banyuasin. Ini akan kita jadikan contoh bagi kabupaten kota lainnya," tambah HD.

Di Desa tersebut jelas HD petani sudah bisa mendapatkan pinjaman ke bank. Disana Kepala Desa mengambil peran penjaminan. Sehingga meski tanpa agunan petani dapat menggunakan kredit untuk mengolah sawah. Pinjaman yang didapat sangat bervariasi hingga Rp20 juta.

"Di Sumsel setelah level kabupaten selesai, untuk KUR di bawah Rp50 juta jika analisisnya jelas, usaha dan cara bayar serta potrnsi bayarnya jelas Pemprov juga bersedia menjadi penjamin," tambahnya.

Di tempat yang sama Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad mengaku sangat senang dengan inisiasi Gubernur Sumsel memanggil semua Bupati/Walikota se Sumsel hari ini. Sebab dengan adanya arahan untuk membelanjakan APBD ini mereka semakin yakin melangkah ke depan.

" Dengan arahan ini semuanya menjadi lebih jelas. Secepatnya kita akan tindaklanjuti arahan Gubernur," ujarnya singkat.

Dalam kegiatan Pengarahan Gubernur Sumsel pada rapat koordinasi dengan para Bupati/Walikota, jajaran Pemprov Sumsel dan Instansi Terkait " dalam rangka optimalisasi pencegahan dan pengendalian pandemi covid 19 dan penyerapan anggaran guna menunjang pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumsel" itu hadir sejumlah Bupati dan walikota. Di antaranya Walikota Lubuk Linggau Prana Putra Sohe, Walikota Pagaralam Alpian Maskoni, 

Bupati OKU Timur Khalid Mawardi, Bupati Banyuasin Askolani, Bupati PALI Heri Amalindo, Bupati Musi Rawas Hendra Gunawan, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad, serta sejumlah Wawako dan Wabup serta Sekda. Pimpinan Himbara Sumsel, Bulog Sumsel dan segenap Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel.

Read More

Wagub Mawardi Simak Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Sumsel Terkait Raperda Pelaksanaan APBD 2019

PALEMBANG -liputansumsel.com-- Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya menghadiri rapat Paripurna ke XIV  DPRD Sumsel di ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Sumsel, Palembang, Senin (20/7).

Rapat paripurna tersebut diketahui beragendakan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2019.

Dimana dalam rapat tersebut, sejumlah gagasan, tanggapan, masukan, maupun imbauan disampaikan fraksi DPRD Sumsel.

"Inilah fungsinya DPRD. Mereka melakukan penilaian, masukan dan saran terhadap raperda tersebut. Masukan, himbauan dan pertanyaan yang diberikan tentu untuk kebaikan bersama agar jalannya roda pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya," kata Mawardi.

Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, sejumlah tanggapan, imbauan dan saran terkait jawaban Gubernur Sumsel pemandangan umum fraksi DPRD Sumsel pelaksanaan pertanggungjawaban APBD Sumsel tahun 2019 kembali disampaikan 9 fraksi DPRD Sumsel beberapa waktu lalu.

Seperti fraksi partai Golkar yang salah satunya meminta agar Pemprov Sumsel terus meningkat progran sekolah gratis yang saat ini memang telah berjalan di Sumsel. Sementara fraksi PDI memberikan evaluasi agar Pemprov Sumsel mensegerakan melakukan seleksi sedikitnya 15 jabatan di setiap OPD yang masih berstatus Pelaksana Tugas (PLT). Hal itu dilakukan guna memaksimalkan kinerja OPD yang ada di Sumsel. Tidak hanya itu, mereka juga mendorong Pemprov Sumsel menambah guru SMA dan SMK yang menurutnya kekurangan sedikitnya 6000 guru. Termasuknya juga melakukan perbaikan untuk sekolah yang tak layak.

Selain itu, fraksi PDI Perjuangan juga meminta untuk menambah perpustakaan atau pojok baca untuk masyarakat guna meningkatkan kembali minat baca.

Sementara fraksi Hanura-Perindo mendorong Pemerintah daerah di Sumsel dan DPRD meningkatkan sinegitas agar jalannya roda pemerintah semakin baik. Sebab menurut fraksi Hanura-Perindo, kegagalan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat juga merupakan kegagalan DPRD.

Read More