Herman Deru : Tol Kapal-Betung Membuka Konektivitas Ekonomi Baru di Sumsel

* Gubernur Groundbreaking  tol Segmen Palembang-Betung Sepanjang 69,19 Km

BANYUASIN–liputansumsel.com--Pembangunan Jalan Tol Kayuagung–Palembang–Betung (Kapal Betung) sepanjang 111,69 km, kembali dilanjutkan yang ditandai groundbreaking oleh Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru yang juga dihadiri oleh  Menteri PUPR RI yang diwakili Dirjen Kementrian Bina Marga,  Hedy Rahadian, berlokasi di Jalan Palembang-Betung KM 25 Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, Kamis (15/10).

Acara groundbreaking kali  ini sebagai pertanda dimulainyan pembangunan  tol segmen Palembang- Betung yang berlanjut ke Seksi 2B dan Seksi 3 yang panjang ruas tolnya mencapai 69,19 km.

Gubernur Sumsel H. Herman Deru  dalam sambutannya mengatakan,  keberadaan tol Kapal-Betung  bukan sekedar untuk mengurangi kemacetan lalu lintas diruas jalan Lintas Timur Sumatera tetapi juga diharapkan dapat mempercepat perumbuhan ekonomi daerah atau kawasan yang dilintasi ruas jalan tol. 

"Tol Kapal-Betung bukan hanya sekedar mengurangi kemacetan tetapi juga untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Selain itu untuk memperpendek jarak tempuh," ujar  Herman Deru.

Lebih lanjut Gubernur Herman Deru  mengharapkan di tahun 2023 tol Kapal-Betung segera beroprasi dengan tepat waktu. Dia juga menyebut dalam pengerjaan tol Kapal-Betung setidaknya ada tiga jembatan  di atas sungai  dibangun  yang jika dikalkulasikan bentang jembatannya akan menjadi jembatan terpanjang  di Indonesia.

"Tol Kapal- betung, melintasi tiga jembatan yakni Jembatan Ogan sepanjang 1589 meter, Jembatan Keramasan sepanjang 1217 meter, serta Jembatan Musi sepanjang 1684 meter dan menjadi jembatan tol terpanjang di Indonesia," jelas HD.

Selain  pembangunan tol Kapal-Betung dirampungkan,  dia juga berharap  pembangunan ruas tol Palembang-Indralaya-Muara Enim- Lubuk Linggau-Bengkulu juga terselesaikan dengan segera, sehingga konektivitas antar wilayah di Sumsel serta antar  provinsi di Sumatera segera terwujud.

"Proyek  pembangunan tol trans Sumatera kita harapkan terus berlanjut termasuk kelanjutan  tol Lampung-Pekan Baru," imbuhnya.

Sementara itu Direktur Utama PT. Waskita Toll Road (WTR) Herwidiakto dikesempatan ini mengatakan, ruas jalan tol  Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal-Betung) memiliki tiga seksi, yakni  Seksi 1 (Kayu agung–Jakabaring) dengan panjangnya 33,5 kilometer telah beroperasi penuh pada 1 April. Begitu pula untuk Seksi 2 (Jakabaring–Keramasan–Musi Landas) yang panjangnya mencapai 33,9 kilometer.

Sedangkan untuk  Seksi 2A (Jakabaring–Keramasan) dengan panjang 9 kilometer sedang dalam penyelesaian akhir kontruksi untuk segera beroperasi dalam waktu dekat. Seksi 2B dan Seksi 3 (Palembang-Betung) sepanjang 69,19 Km  ditargetkan dapat beroperasi pada Maret 2022.

Pembangunan ruas jalan tol Kapal-Berung dibangun dengan total investasi sebesar Rp 22,17 triliun yang masuk dalam bagian Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). yang Pembangunan infrastruktur itu untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

"Kehadiran tol ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pemenuhan kebutuhan jalan tol. Khususnya tol trans Sumatera yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN)," terangnya.

Dilain pihak Menteri PUPR RI, diwakili  Dirjen Kementrian Bina Marga,  Hedy Rahadian memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih pada Gubernur H. Herman Deru dan jajaran yang telah aktif mendukung kelancaran pembangunan ruas tol Kapal-Betung tersebut.

"Terima kasih pak  gubernur atas dukungannya sehinggal tol Kapal-Betung segmen Palembang-Betung pembangunannya dapat dilanjutkan kembali," tandasnya.

Untuk diketahui Ceremony ground breaking  Tol Kapal-Berung di tandai dengan Penandatanganan kontrak kerja PT Waskita dengan PT Waskita Sriwijaya Tol serta penekanan tombol sirine oleh Dirjen Kementrian Bina Marga,  Hedy Rahadian,  Gubernur Sumsel H. Herman Deru,  Presiden Direktur Waskita dan Bupati Banyuasin yang dilanjutkan dengan peninjauan jalan tol.*******

Read More

Herman Deru Tenangkan Peserta Aksi Solidaritas Buruh di Kantor DPRD Sumsel

PALEMBANG - liputansumsel.com--Aksi solidaritas ribuan buruh dan mahasiswa di Sumsel yang kembali menggelar unjuk rasa penolakan Undang-undang Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Sumsel, Kamis (15/10), menjadi perhatian Gubernur Sumsel H Herman Deru.

Usai melakukan kunjungan kerja Ground Breaking Pembangunan tol Kayuagung-Palembang-Betung di Desa Mainan KM 25, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Banyuasin, Herman Deru langsung menemui para pengunjuk rasa yang tengah melakukan aksi solidaritas tersebut. Kehadiran Herman Deru di tengah-tengah peserta aksi setidaknya mampu memberikan secercah harapan yang menjadi tuntutan para peserta aksi.

Dihadapan ribuan pengunjuk rasa, Herman Deru menegaskan akan merekomendasikan tuntutan para peserta aksi solidaritas terkait poin-poin di UU Cipta Kerja yang dirasa harus dibahas ulang.

"Saya terima aspirasinya, saya dukung aksi solidaritas yang sangat bersahabat ini. Dan saya akan rekomendasikan tuntutan ini ke pemerintah pusat," kata HD.

Dia pun mengatakan, jika sebelumnya lalu telah mengeluarkan surat resmi yang telah ditandatangani poin-poin penolakan untuk diajukan ke pemerintah pusat.

"Sudah saya tuangkan surat resmi yang bertandatangan. Bahkan para mahasiswa telah membawanya ke pusat terkait omnibus law tersebut.

Menurutnya, beberapa hari ini dirinya bersama anggota DPRD Sumsel beserta Forkompimda sangat konsen membahas persoalan terkait UU Cipta Kerja tersebut.

"Apa yang diminta rekan-rekan, silahkan dituangkan dan saya akan kirimkan atau bila perlu saya antar langsung ke Pemerintah pusat aspirasi buruh di Sumsel ini," terangnya.

Termasuk juga pasal-pasal di UU Cipta Kerja yang dirasa dikhawatirkan oleh para buruh yang menggelar aksi solidaritas tersebut.

"Pasal-pasal yang mengkhawatirkan mari kita buka bersama setelah kemarin ditetapkannya draft UU Cipta Kerja tersebut. Apa yang perlu diperbaiki yang berkenaan dengan ketenagakerjaan kita akan sarankan ke pemerintah pusat," paparnya.

Hal itu, lanjutnya, merupakan bentuk dukungan dan perhatiannya kepada para buruh di Sumsel.

"Saya sebagai Gubernur bersama DPRD dan Forkompinda tentu tidak ingin buruh di Sumsel ini hidupnya tidak layak. Ini bentuk dukungan kami kepada buruh. Buruh Sumsel harus hidup dengan terhormat," tegasnya.

Read More

Pemprov Sumsel Dorong Penguatan Reforma Agraria di Sumsel

PALEMBANG -liputansumsel.com--Wakil  Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya meminta agar reforma agraria di Sumsel semakin diperkuat. Hal itu disampaikannya saat menghadiri dan membuka langsung konsultasi publik dan masalah aspek lingkungan serta sosial di wilayah kerja Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA) Sumsel, di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Kamis (15/10).

Mawardi menilai, reforma agraria mampu mengatasi kendala yang yang kerap timbul. Baik konflik agraria dan sengketa tanah di masyarakat.

"Reforma Agraria ini bisa mempersempit ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang sejatinya akan memberikan harapan baru untuk perubahan dan pemerataan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh," kata Mawardi.

Dia meyakini, reforma agraria secara fundamental memberikan program-program yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah kepada masyarakat secra legal.

"Program reforma agraria yang dilakukan tentu untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan sertifikasi atas tanahnya secara legal," tuturnya.

Sebagai pemangku kebijakan, dia juga meminta pihak yang berkaitan dengan pelayanan agraria ini terus meningkatkan kinerjanya.

"Kita sebagai pemangku kebijakan tidak boleh putus asa dan sistem perlu diperbaiki secara bertahap," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatra Selatan Pelopor. 

Dia menjelaskan, program reforma agraria Ini akan menciptakan keadilan agraria dengan tetap memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan.

"Langkah yang sangat strategis harus dilakukan agar terselenggaranya reforma agraria di Sumsel dengan cepat. Ini akan menciptakan keadilan agraria," imbuhnya.

Diketahui, Reforma agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektar sebagaimana Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dalam skemanya legalisasi aset 4,5 juta hektar yang meliputi legalisasi terhadap tanah-tanah transmigrasi yang belum bersertipikat yaitu seluas 600.000 hektar dan legalisasi terhadap tanah-tanah yang sudah berada dalam penguasaan masyarakat seluas 3,9 juta hektar.

Untuk redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektar, meliputi Hak Guna Usaha Habis, tanah terlantar dan tanah Negara lainnya seluas 400.000 hektar dan tanah-tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar. 

Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses. Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki seperti memberikan sertipikat tanah, mempercepat  pendaftaran tanah dan inventarisasi penguasaan, pemilikan dan penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam kerangka reforma agraria yang dilakukan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pascapanen, pendidikan dan pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Pada tahun 2018 ini, Kementerian ATR/BPN memiliki target sertipikasi tanah melalui PTSL sebanyak 7 juta bidang dan target redistribusi tanah sebanyak 350.650 bidang yang tersebar di 31 Provinsi di seluruh Indonesia. Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian ATR/BPN, PTSL yang menggunakan data potensi per 7 Juni 2018, telah dilakukan pemetaan sebanyak 2.077.139 bidang, sertipikat sebanyak 519.759 dan potensi PTSL sebanyak 915.911 bidang.

Selama tahun 2018 Kementerian ATR/BPN telah mencetak success story Reforma Agraria, di antaranya; Redistribusi tanah eks HGU yang dilepaskan sukarela di Siak, Riau berjumlah 4.000 bidang seluas kurang lebih 4.000 ha, KT dalam rangka pengembangan peternakan berbasis IPTEK pada tanah eks HGU seluas 510 ha di Soppeng, Sulawesi Selatan, KT dalam rangka pengembangan kawasan pariwisata pada tanah eks HGU seluas 47 ha di Pandeglang, Banten. Redistribusi tanah eks HGU dan tanah terlantar di Sulawesi Utara; Kampung Kakao di Kolaka akan dikembangkan 3.000 ha, Kolaka Timur: Pelepasan HGU 6.070 ha dan tanah terlantar 225 ha, Muna eks HGU 1.100 dan 1.500 ha, sudah dilaksanakan IP4T.

Read More

Kapolres Ajak Elemen Masyarakat Jaga OKU Tetap Kondusif

Baturaja - liputansumsel.com--Kapolres OKU AKBP Arif Hidayat Ritonga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga OKU tetap kondusif. 

Hal tersebut disampaikan Kapolres OKU saat melakukan silaturahim bersama toga lintas agama, tomas, perwakilan ormas dan masyarakat di ruang lobi Mapolres OKU pada Kamis siang (15/10). 

Menyikapi Pilkada OKU Tahun 2020 dan maraknya aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law dan UU Cipta Kerja, Kapolres juga mengajak seluruh elemen masyarakat OKU untuk tidak mudah terprovokasi dan terpecah-belah. 

"Silahkan menyampaikan aspirasinya di depan umum secara damai dan tertib. Kami tidak bisa melarang hal tersebut sebab itu sudah diatur UU dan bagian dari demokrasi. Sepanjang tidak anarkis. Sebab kalau anarkis bisa membuat kerusakan. Saya rasa semua agama menentang hal itu. Apapun persoalannya biasakan untuk tabayyun atau bertanya langsung agar tidak bisa menimbulkan persepsi yang salah," ujarnya dengan ramah.

Dalam kesempatan itu, Kapolres OKU mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak sehingga OKU dinilai banyak pihak terutama dari Polda Sumsel dalam keadaan kondusif. 

"Kita OKU ini sebagai pusatnya tiga OKU bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Meskipun kemarin ada aksi unjuk rasa, alhamdulillah bisa berjalan lancar dan aman. Tanpa ada permasalahan. Mari kita pertahankan keadaan kondusif ini kedepannya. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi Pilkada OKU," lanjutnya.

Menyangkut pencegahan Pandemi Covid-19, Kapolres OKU meminta masyarakat OKU agar jangan terlalu takut dengan wabah itu, tetapi sebaliknya tidak boleh takabur.

"Kita harus yakin bahwa virus ini datang dari Allah SWT, jadi kita tidak boleh terlalu takut. Tapi kita juga tidak boleh takabur. Sebab virus itu makhluk Allah SWT. Bentuk ketidak takaburan kita adalah melaksanakan tiga M, yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Dokter saja bisa kena, apalagi kita orang biasa," terang Kapolres.

Acara silaturahim dilanjutkan masukan dari perwakilan toga dan ormas. Termasuk juga dari tokoh NU, Katolik, MUI, DPC FSP PP KSPSI dan lainnya.

Acara ditutup dengan pembacaan Pernyataan Sikap dibacakan salah satu perwakilan toga yang datang. Isi pernyataan tersebut intinya mendukung aksi penyampaian pendapat di muka umum dengan damai, tertib dan aman. Serta menolak segala bentuk tindakan anarkis di Provinsi Sumsel khususnya OKU. Mendukung upaya yang dilakukan oleh TNI-Polri untuk menegakkan hukum NKRI dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

(Dn)

Read More

238 ASN di Lingkungan Pemkot Palembang di Lantik

Palembang, Liputan Sumsel.Com – Gerbong panjang Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Rabu (14/10/2020),  akhirnya kembali bergerak setelah sekian lama pejabat esellon III, IV dan Kepala Sekolah (Kepsek) mengalami kekosongan.

238 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, secara resmi dilantik  Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ratu Dewa di ruang rapat Parameswara Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang.

“Pelantikan hari ini, adalah pelantikan pejabat esellon III dan IV. Dimana, pelantikan yang dilakukan juga untuk mengisi kekosongan jabatan,” terangnya.

Rotasi dan mutasi dengan jumlah yang cukup banyak  ini, merupakan pelantikan kedua selama 2020 yang sebelumnya telah dilakukan pelantikan pada Febuari 2020 lalu.

Dari 238 yang dilantik, sambung Dewa ada 121 adalah kepala sekolah yang dilantik, sisanya struktural dan pengawas, seperti Sekretaris Camat dan Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang.

“Totalnya 238, untuk teknis lebih lanjut silakan tanya ke BK-PSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia),” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BK-PSDM Kota Palembang, Riza Pahlevi mengaku belum dapat memberikan nama-nama siapa saja yang dilantik termasuk jabatan yang akan ditempati.

Hingga berita ini diterbitkan belum ada konfirmasi dan sejumlah jabatan yang akan ditempati sejumlah pejabat yang dilantik masih jadi misteri.

“Belum ada list nama yang dilantik, tunggu izin dari Sekda,” ungkapnya. (Ril)

Read More