60 Orang Guru Olahraga Ikut Pelatihan SKJ yang Dimotori Oleh Dispora

Muara Enim, Liputansumsel.com--Plt Bupati Muara Enim H Juarsah diwakili Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Muara Enim H Rusdi Khairulah membuka kegiatan Pelatihan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) bagi Guru Olahraga Tingkat Sekolah Dasar (SD) di wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020, Senin (23/11/2020).

Pelatihan SKJ yang berlangsung di Lantai II Hotel Griya Sintesa Muara Enim, dimotori oleh Dispora Muara Enim menghadirkan langsung Instruktur Senam dari Persatuan Senam Indonesia Provinsi Sumatera Selatan serta dari Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sumatera Selatan yang akan berlangsung selama 4 (Empat) hari terhitung mulai tanggal 23 sampai dengan 26 November 2020 diikuti oleh peserta sejumlah 60 orang guru olahraga tingkat SD dibagi jadi II angkatan (masing-masing 30 orang peserta).

Dalam arahannya yang diawali dengan semangat salam olahraga, Kadispora Muara Enim mengatakan, memeriksakan kesehatan kemudian juga pola hidup sehat dan lain sebagainya (disebut) kegiatan aktivitas fisik merupakan kegiatan yang pertama di gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia tentu kegiatan ini sejalan dengan kegiatan tersebut.

Selanjutnya, kita semua tahu kalau saat ini kita masih tengah dilanda pandemi Covid-19, untuk itu saya mengajak kita semua terutama panitia untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan walaupun kegiatan SKJ ini sejalan / salah satu upaya mencegah penyebaran Covid-19 tersebut.

Lebih lanjut, Kegiatan olahraga dan SKJ ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kebugaran tubuh terutama sekali kebugaran tubuh di lingkungan sekolah dalam wilayah Kabupaten Muara Enim," ungkapnya.

Untuk itu dirinya berharap kepada para peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius dan sungguh-sungguh sehingga dapat mensosialisasikan SKJ di masyarakat terutama mentransfernya ke peserta didik disekolah masing-masing yang pada akhirnya diharapkan akan tercapai salah satu visi Kabupaten Muara Enim yaitu terciptanya masyarakat yang sehat," ujar Kadispora.

Read More

Pemkot Palembang Tetap Pertahankan Universal Health Covarage (UHC)

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Tahun depan, Pemerintah Kota Palembang tidak lagi sharing dana dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). 

Hal ini dikemukakan Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda, dalam audiensi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, di ruang kerjanya, Senin (23/11/2020). 

Kendati begitu, Fitrianti memastikan status Universal Health Covarage (UHC), tetap dipertahankan. 

 "UHC kita tetap. Terkait dananya pun sudah kita anggarkan tahun depan. Anggaran Insya Allah cukup sesuai dengan perincian yang disampaikan dinas kesehatan," ujar Fitrianti. 

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Palembang, Muhammad Fakhriza, mengatakan, ada perubahan regulasi dan iuran per bulan. 

Di mana sebelumnya iuran yang harus dibayarkan pemerintah per orang per bulannya Rp25.500 menjadi Rp35.000.

"Sementara dari sisi lain pihak provinsi bukan menghapuskan sharing dana tapi memberikan dalam bentuk infrastruktur, sehingga beberapa infrastruktur yang berasal dari APBD bisa menyubsidi untuk pencapaian UHC," Fakhriza menerangkan. 

Ia menyebutkan, untuk saat ini Palembang sudah masuk UHC 97 persen. 

Pihaknya akan memastikan apakah pemprov menanggung 100 ribu peserta Palembang atau sekitar Rp53 miliar, jika dialihkan maka menjadi tanggungan Pemkot Palembang.

"Kabarnya, pemkot menganggarkan Rp114 miliar untuk 2021. Ini jika provinsi tidak lagi mengcover, tapi jika pun masih dicover pasti jumlahnya tidak sebanyak itu," ujar Fakhriza. (Rl/A2)

Read More

Diskominfo Palembang Sinkronisasi Data Jumlah Menara

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Palembang melakukan sinkronisasi data jumlah menara di Kota Palembang bersama seluruh camat di Palembang. Pasalnya, data jumlah menara antara dari kominfo dengan kecamatan di kota Palembang tidak sama.

"Karena masih ada selisih data dari kecamatan dan kominfo, kita targetkan minggu depan data ini sudah bisa sama," kata Kepala Dinas Kominfo Palembang, Edison, dalam acara Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penertiban Menara Telekomunikasi  di Kota Palembang, Senin (23/11/2020).

Rapat ini diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah, kecamatan dan DPMPTSP Palembang.

Edison mengatakan, pendataan ini untuk melihat potensi objek retribusi menara yang baru atau menara yang belum memiliki izin. Sehingga perlu akurasi data menara.

"Makanya kami minta data di kecamatan dulu, salah datanya di mana. Minimal sama dulu. Setelah sinkron baru kita ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan langsung Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Semoga jumlah data menara sinkron, sehingga tidak ada masalah lagi,” ujar Edison pula. (Rl/A2)

Read More

Wawako Palembang Fitrianti Agustinda Apresiasi Program GISA Yayasan Pondok Kasih

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Yayasan Pondok Kasih membantu menggelar program Pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Kota Palembang.

Hal ini diapresiasi Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, dalam audiensi dengan pengurus Yayasan itu, di ruang kerja wakil wali kota, Senin (23/11/2020).

“Kami dari pemerintah kota sangat mengapresiasi. Karena program ini mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan. Saya berharap program ini berjalan dengan baik,” ujar Fitrianti.

Ia menyebutkan, momen ini juga bisa dimanfaatkan untuk menyisir warga Palembang yang belum punya Kartu Indonesia Sehat atau KIS.

"Nanti kita akan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk menyisir masyarakat yang belum memiliki identitas diri, bisa dibantu melalui kecamatan dan kelurahan. Untuk mendata siapa-siapa saja yang membutuhkan.”

Sehingga, kata Fitrianti, tidak terjadi penumpukan warga atau di satu titik. Apalagi di masa pandemi Covid-19, yang menuntut semua orang untuk mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak.

“Jadi, bisa diatur di beberapa titik tertentu. Bisa kita umumkan melalui Dinas Kominfo, bagi masyarakat yang memang belum memiliki data, atau sudah punya data tapi belum diperbaharui, untuk pro aktif ikut pendataan administrasi.”

Sementara itu, Ketua Yayasan Pondok Kasih, Herman Kario, mengatakan, GISA ini merupakan gerakan peduli masyarakat yang belum memiliki identitas diri atau mengurus administrasi kependudukan bagi masyarakat yang tidak mampu.

"Dari hasil survei kita temukan, umumnya masyarakat yang ekonominya rendah, tidak ada ongkos untuk menuju layanan Disdukcapil.  Ada juga jaraknya jauh dan banyak juga warga yang tidak mengetahui cara mengurusnya," ujar Herman.

Ia melanjutkan, phaknya telah melaksanakan hampir di sekitar enam kelurahan.

"Dalam waktu dekat akan disusul lagi sekitar enam kelurahan jadi nanti terus menyisir bersama Dukcapil Kota Palembang," katanya.

Kepala Dukcapil Kota Palembang, Dewi Isnaini, mengatakan, ada empat kriteria warga yang harus dibantu mengurus administrasi kependudukan, seperti disable, sakit, lembaga kemasyarakatan dan warga yang terkendala mendatangi tempat pelayanan.

"Sekarang ada 300 akta yang sedang kami proses dari hasil bekerja sama dengan GISA dari Yayasan Pondok Kasih. Kita siap membantu dan menjemput bola bagi masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan," kata Dewi Isnaini. (Rl/A2)

Read More

Dinas PUPR Kota Palembang Turunkan Petugas Antisipasi Genangan Air yang Resahkan Masyararakat

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Hujan deras yang mengguyur kota Palembang sejak kemarin membuat Dinas PUPR Kota Palembang langsung menurunkan pasukan guna mengantisipasi adanya genanga air yang dapat meresahkan masyarakat.

Dalam pantauan, terlihat beberapa petugas PUPR sibuk membersihan saluran Drainase, salah satunya di kawasan Jalan Kapten Anwar Sastro Palembang.

"Kemarin agak tergenang soalnya. Setelah kami telusuri, ternyata banyak sampah. Jadi disini kami lakukan pembersihan sampahnya sekaligus melakukan pengedukan lumpur dan pasir yang menimbun," kata Gatra selaku Petugas PUPR Bidang Sumber Daya Air dan Limbah, Senin 23 November 2020.

Ia juga menjelaskan, adanya pipa besar yang diduga dari gardu listrik di kawasan tersebut juga merupakan suatu penyebab sampah-sampah yang ada di Drainase tersebut tersumbat, yang mengakibatkan banyaknya tumpukan sampah yang terkumpul di Drainase.

"Gorong gorong ini memang sering tesumbat, soalnya ada penghalang pipa besar di saluran Drainase yang menghalangi saluran ini mengalir. Mungkin itu pipa dari Gardu Lisrik," ucapnya. (Rl/A2).

Read More