Muara Enim, Liputansumsel.com--Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjadi di Kabupaten Muara Enim, sikap Kejaksaan Negeri (Kejari) Muara Enim dalam mengungkap kasus korupsi di Bumi Serasan Sekundang akan lebih mengutamakan upaya pencegahan dahulu dari pada penindakan. Namun, jika memang dianggap langkah penindakan akan diambil, maka penindakan berkualitaslah yang akan dipilih.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Muara Enim, Irfan Wibowo, SH didampingi Kasi Pidsus, Kasi Pidum, dan Kasi Datun saat coffe morning bersama para awak media, Kamis (18/3/2020) di Kantornya mengatakan, bahwa kondisi Kabupaten Muara Enim saat ini pasca OTT KPK cukup memprihatinkan karena menjadi sorotan berbagai pihak.
Padahal, Kabupaten Muara Enim merupakan Kabupaten luar biasa. Dimana, sepengetahuan dirinya, APBD Kabupaten Muara Enim termasuk nomor 2 Se- Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), namun kenapa angka kemiskinan pun berada di posisi nomor 6 di Sumsel," kata Irfan.
“ Harus ada pola komprehensif pencegahan dan pengawasan administrasi, birokrasi serta hukum yang berkualitas. Kalaupun ada penindakan hukum juga harus berkualitas. Saya sudah tumbuhkan semangat di kalangan para jaksa dengan semboyan Bergerak Berkarya engan Semangat Perubahan,” ujar Irfan.
Kemudian, peran kejaksaan menjadi sangat penting sebagai pengawasan dalam pembangunan yang harus terus berlangsung dan berkelanjutan di Kabupaten Muara Enim," tuturnya.
Diharapkan, dengan kinerja maksimal pada kasus korupsi akan menurun bahkan menghilang dan dengan demikian kesejahteraan masyarakat akan terasa di masyarakat. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, kata dia, Kejaksaan Negeri Muara Enim akan memprioritaskan program pengawasan good governance, dimana ada tiga kajian yang diawasi yakni anggaran, pengadaan dan pelaporan yang akuntabel.
Selanjutnya, dalam penindakan kasus korupsi, jelasnya, harus ada sistim pencegahan harus juga diiringi dengan penindakan hukum yang terukur dan berkualitas. Secara internal, pihaknya juga akan meningkatkan kinerja dan kualitas aparat kejaksaan, peningkatan kepercayaan dan pelayanan publik serta peningkatan kapasitas komunikasi publik.
“ Pengawasan pimpinan dalam porsi internal kejaksaan juga jadi prioritas saya terhadap staf, jaksa fungsional, jaksa struktural dan para kasi,” terang Kajari yang baru menjabat 3 pekan ini.
Dalam hal pelayanan publik, Irfan menjelaskan, juga akan membuka seluasnya akses menyeluruh bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan serta pendampingan hukum bagi keberlanjutan good governance terutama terhadap objek yang berpotensi konflik di masyarakat.
“ Dengan pencegahan dan penindakan berkualitas, maka kita berharap ke depan, Kabupaten Muara Enim yang luar biasa ini akan kembali tersenyum kembali dan bahkan bisa lebih maju dari sekarang ini. Kalau saya lihat, Muara Enim sudah tertinggal dari Prabumulih dan Lahat secara pembangunan. Terkait target, saya akan mengutamakan memenuhi tunggakan perkara, setelah itu baru mencari target baru, jika ada,” katanya saat ditanya wartawan.
.jpg)
