07 April 2021

Kabel Listrik Tersambung dari Rumah ke Rumah, Warga Harapkan Tiang PLN.

Liputansumsel.com


Padang, Painan, Liputansumsel.com -- Karena ketidakadaan tiang PLN, kabel listrik bertegangan tinggi yang terpasang (tersambung) hanya dari rumah warga ke rumah warga lainnya di Jalan Kampung Alai Amping Parak Kecamatan Sutera, Kabupaeten Pesisir Selatan (Sumbar).



Hal ini dilakukan agar warga bisa memasang meteran PLN dan menikmati pnerangan listrik secara legal. Kondisi itu sudah berlangsung sekitar puluhan tahun lalu, sejak warga yang tinggal di daerah itu menggunakan arus listrik PLN.


Pantauan wartawan di lapangan, Rabu (7/4/2021), sedikitnya puluhan rumah warga sebagai konsumen PLN di Jalan Kampung Alai, saling sambung menyambungkan kabel listrik untuk bisa terpasang meteran PLN.


Bahkan, terdapat dari satu rumah warga harus menyambungkan kabel PLN ke beberapa rumah lainnya. Padahal, setiap rumah warga telah memiliki meteran listrik, baik meteran yang pascabayar dan pra bayar.


Di rumah warga lainnya juga terdapat kabel PLN yang nyaris menyentuh tanah karena kabel yang tersambung mulai molor dari satu rumah ke rumah lainnya. 


Ditambah lagi karena jarak antara rumah lumayan jauh, sehingga warga setempat berinisiatif memakai bambu dan kayu sebagai tiang untuk menahan kabel. Nuan (65) salah seorang warga setempat mengatakan, sejak menempati rumah miliknya dari tahun 2008 lalu hingga sekarang, meteran listrik PLN di rumahnya dipasang dari sambungan kabel rumah warga di sebelahnya.



Begitu juga dari rumahnya, juga dipasang kabel untuk warga di sekitarnya. “Semua warga disini memakai meteran listrik PLN. Artinya tidak ada yang mencuri arus, tetapi setiap pemasangan meteran listrik PLN, harus menyambung kabel listrik dari rumah satu ke rumah lainnya. Hal itu karena sejak dulu tidak ada tiang PLN disini,” katanya.



Senada juga dikatakan Kecil (70) Warga setempat lainnya. Dari rumahnya disambung kabel listrik ke beberapa rumah di sekitarnya untuk bisa dipasang meteran PLN. “Dari rumah saya ini saja, ditarik kabel PLN untuk bisa dipasang meteran listrik ke 6 rumah. Hal seperti ini sudah sangat lama berlangsung.


Padahal kita sangat khawatir akan berdampak di kemudian hari,” ucapnya bersama Kepala Kampung Alai, Eri Watman dan Kecil, warga setempat, yang khawatir akan dampak dari kondisi kabel listrik PLN yang terpasang dari rumah ke rumah di daerah tersebut. 


Terpisah, Kepalah Kampung Alai Amping Parak Eri Watman, meminta kepada pihak terkait untuk dapat memperhatikan kondisi kabel listrik di daerah itu, dan berharap segera memasang tiang PLN sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran warga setempat.


“Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, sangat mungkin kita khawatirkan ketahanan kabel yang saling berhubungan dan menyentuh rumah ke rumah akan berdampak buruk bagi kami. Sejauh ini masih aman, tapi bagaimana ke depannya, ” pungkas Eri Watman.(EL).

Pemkab Pessel Tingkatkan SDM, Pendidikan Sekolah di Gratiskan.

Liputansumsel.com


Padang ,Painan, Liputansumsel.com -- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat,(Sumbar) menegaskan pendidikan gratis dimulai tahun ajaran baru 2021/2022 ini. Dan tidak ada lagi Pungutan-pungutan lain di Sekolah.


Bupati Rusma Yul Anwar memberi kabar gembira bagi para pelajar di Pesisir Selatan. Bupati menjamin biaya pendidikan digratiskan. Dan tidak ada lagi sekolah memungut biaya kepada orang tua murid.

 


“Ya, itu harus, karena program unggulan kami, sejalan janji kampanye peningkatan SDM,” sebut Bupati Rusma Yul Anwar, Selasa (6/4)



Bupati menegaskan pada tahun ajaran baru 2021-2022 bulan Juli nanti, uang komite yang selama ini dibayar oleh orang tua mulai di gratis kan.



“Tidak ada lagi sekolah yang memungut uang komite lagi kepada orang tua murid,” ujarnya.



Terpisah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Suhendri mengatakan bahwa kita sekarang sedang tahap persiapan landasan hukum regulasi dan sistem penganggaran untuk pendidikan gratis.



“Kita sedang menyiapkan regulasi dan sistem penganggaran, untuk sistem penganggaran SD/SMP berbeda dengan SMA/SMK,” katanya. saat diwawancarai oleh wartawan.



Ia menjelaskan kebutuhan Anggaran untuk pendidikan gratis ini sebanyak 23 miliyar untuk pertahun. Alokasi subsidi yang bakal diterima sekolah berbeda-beda, sesuai jumlah siswa dan besaran iuran uang komite.



“Dari total subsidi yang dianggarankan itu, untuk SMA sederajat sebanyak 16,5 miliyar dan sisanya untuk jenjang SD dan SMP,” katanya.



Pemerintah daerah tengah menyiapkan regulasi hibah dana pada pemerintah provinsi. Sebab, kewenangan untuk SMA, SMK dan Madrasah ada di pemerintah provinsi. Sementara kewenangan pengelolaan SD dan SMP ada di kabupaten, sehingga tidak perlu aturan hibah.



“Untuk pembiayaannya nanti kita akan upayakan pergeseran anggaran usai refocusing. Jika tidak bisa, kita bakal akomodir di perubahan,” tutupnya.(EL).

Herman Deru Ajak Sinergi Bupati Walikota Program Sumsel Lumbung Pangan Nasional

Liputansumsel.com

Gubernur  Buka (Rakorwasinkeubang) Tahun 2021 


PALEMBANG, Liputansumsel.com, - Gubernur Sumsel H. Herman Deru sangat mengapresiasi Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (Rakorwasinkeubang) Tahun 2021 yang digelar Badan Pemeriksan Keuangan dan pembangunan (BPKP) Provinsi, Selasa (6/4/2021) di Hotel Aryaduta. Pasalnya melalui Rakorwasinkeubang ini HD berharap semua Stakeholder dapat bersinergi mengawal pengawasan Program Sumsel Lumbung Pangan Nasional. 


 


"Ini adalah Rakor pertama bersama bupati/walikota serta instansi teknis dan pengawasan. Dari rakor ini kita harap dapat mengoptimalisasikan peran dan fungsi semua jajaran di Pemprov Sumsel untuk mewujudkan program Sumsel Lumbung Pangan Nasional," tegasnya. 


 


Seperti diketahui dalam masa pandemi Covid 19, sektor pertanian di Provinsi Sumsel masih memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukaN produk domestik regional bruto (PDRB). Sumsel juga dengan kondisi geografis memiliki potensi sumber daya pertanian yang sangat besar bahkan jumlah produksi padi masuk dalam lima besar nasional. 


 


" Karena itulah Pemprov mencanangkan Provinsi Sumsel menjadi Lumbung Pangan, menargetkan menjadi provinsi dengan produksi padi nomor tiga secara nasional," ujar HD. 


 


Menurutnya pembangunan bidang Pertanian termasik dalam misi pertama dan sasaran ketiga yaitu membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan  yang didukung sektor pertanian, industri, UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan di perkotaan maupun pedesaan dengan sasaran  meningkatnya kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan. 


 


"Bagaimana metode pengawasan yang akan dilakukan instansi berwenang baik BOKP maupun inspektorat tadi sudah kita bahas dari ulu ke hilir sektor pertanian. Ini butuh kerja parsial karena permasalahannya sangat kompleks mulai dari petani sampai regulasi," ujar HD. 


 


Adapun Rakorwasinkeubang ini lanjut HD merupakan langkah awal dalam menyatukan derap langkah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Sumsel untuk  memgawal tata kelola keuangan dan program pembangunan. Dimana saat ini dimulai dengan mengawal program bidang pertanian khususnya produksi beras untuk tercapainya peningkatan produksi pertanian Provinsi Sumsel menuju Lumbung Pangan Nasional. 


 


"Ini akan menjadi langkah awal kita menyamakan persepsi untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus diambil agar dapat mengawal prestasi dan meningkatkan kolaborasi, sinergitas, kerjasama dalam pengawasan," ujar HD. 


 


Sementara itu Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI diwakili Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang, Ak, MBA mengatakan pihaknya mengajak semua berkolaborasi untuk menjaga akuntabilitas keuangan di Provinsi Sumsel. 


 


" Kita tahu penyelenggaraan pembangunan di daerah banyak tantangannya. Dimana beberapa sasaran pembangunan di berbagai daerah belum dapat diwujudkan," terangnya. 


 


Menurutnya selain itu dalam pengawasan yang dilakukan BPKP RI masih menemukan progam yang belum dirancang dengan baik dan terkotak-kotak. 


 


Untuk itu Ia menilai perlunya koordinasi dan harmonisasi antar semua pihak terkait untuk pengalawan akuntabilitas keuangan di Sumsel.  


 


"Terimakasih kepada Gubernur dan kepala daerah bupati dan walikota atas penyelenggaraan ini.  BPKP siap berkolaborasi dalam peningkatan kualitas pengawasan intern. Semoga dalam pengawasan akuntabilitas ini selalu dimudahkan," pungkasnya.


 


Adapun Rakor kali ini mengangkat tema Pembangunan Sumsel Berbasis Ekonomi Kerakyatan  Menuju Lumbung Pangan Nasional. Rakor ini diikuti inspektur provinsi dan kabupaten kota se Sumsel. 


 


Rakor itu sendiri dibuka langsung oleh Gubernur Sumsel ditandai dengan pemukulan gong dan  penyerahan cinderamata. 


 


Tampak hadir dalam rakor tersebut yakni Ketua KPK RI diwakili Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI Yuliawan Wibisono, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel Tri Handoyo, Pangdam II Sriwijaya diwakili Kasrem Kolonel Brandy, Kapolda Diwakili Irwasda Polda Sumsel Kombes Pol M.Indra Gautama, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Drs H. Sudirman SH.MH, Kepala Kejaksaan Tinggi Diwakili Pemeriksa Pegasum, Heriyanto, Kepala BPS, Dirut BSB, Walikota Palembang H.Harnojoyo, Wakil Bupati Banyuasin H. Slamet Somo Sentono, Plh Bupati OKU Edward Chandra, Wabup Ogan Ilir H. Ardani, Wakil Bupati OKI H.M Djakfar Shodiq, Wabup OKU Selatan,  H. Solehin Abuasir, Bupati 4 Lawang, Bupati OKU Timur H. Lanosin Hamzah, dan Wakil Walikota Lubuk Linggau H. Sulaiman Kohar.****


 

Herman Deru Segera Bangun Jembatan Air Bayau Empat Lawang

Liputansumsel.com


PALEMBANG, Liputansumsel.com,- Rusaknya jembatan Air Bayau di Desa Muara Danau, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang  akibat disapu banjir berapa waktu lalu, menjadi perhatian khusus Gubernur H.Herman Deru, terlebih jembatan ini menjadi urat nadi ekonomi bagi  warga sekitar.


Disela-sela menerima audensi Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad, Selasa (6/4) siang, Herman Deru  mengaku dirinya sudah mendapatkan kabar terkait dengan rusaknya jembatan tersebut. Karena itu dirinya sesegera mungkin akan  melakukan perbaikan terhadap jembatan yang rusak tersebut.


"Secara kebijakan kita akan bantu, untuk dananya masih dalam perhitungan,  target tahun ini kita selesaikan," katanya.


Sembari menunggu jembatan permain diperbaiki, Gubernur meminta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel untuk segera membangun jembatan bailey (jembatan darurat)  agar aktivitas masyarakat sekitar tidak terganggu dan tetap berjalan dengan normal.


“Sementara kita pinjamkan dulu jembatan darurat agar aktivitas warga tetap berjalan dengan normal," tandasnya.


Sementara itu sebelumnya, Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad menyebut akibat ruasaknya jembatan Air Bayau menyebabkan akses dua kecamatan  menjadi  terganggu   yakni Kecematan Muara Pinang dan Kecamatan Lintang Kanan.

“Jembatan ini sangat vital sebagai akses yang menghubungkan dua  kecamatan  itu,”  katanya.


Joncik mengucapkan terima kasih, laporannya mendapatkan respon dari Gubernur Herman Deru untuk kelancaran lalulintas ekonomi warga Empat Lawang.


"Alhamdulilah beliau merespon, yang pertama kami dipinjamkan jembatan bailey. Kemudian pembanguna jembatan permanen akan dilakukan mudah-mudahan ini akan selesai tahun ini juga," ungkapnya.*****

618 Staf Karyawan PDAM Jalani Tes Urine

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel.Com - Pada Hari Ulang Tahun (HUT) PDAM Tirta Musi ke-45, sebanyak 618 staf karyawan PDAM dikagetkan dengan kehadiran Sektetaris Daerah kota Palembang, Ratu Dewa bersama pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumsel.


Sekretaris Daerah kota Palembang, Ratu Dewa menjelaskan, bahwa tes urine yang dilakukan tersebut sengaja dikemas dalam kegiatan Apel HUT PDAM ke-45 guna mengantisipasi adanya kebocoran informasi.


"Semua pintu tadi saya minta ditutup dan kita adakan tes urine, seluruh karyawan tanpa terkecuali, mulai dari direktur utama, para driver, karyawan tanpa terkecuali dan harus clear, dengan jumlah total 618 karyawan," kata Ratu Dewa saat dikonfirmasi, Senin 5 April 2021.


Ratu Dewa juga menyampaikan, bahwa apa yang dilakukan tersebut masih dalam bentuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)


"Untuk absensi tadi ada yang tanpa keterangan satu orang serta ada juga yang cuti. Tetapi mereka kita kasih jedah waktu atau jadwal yang telah ditetapkan BNN untuk dilakukan tes," ujarnya.


Tidak hanya di PDAM Tirta Musi, ASN tertinggi di kota Palembang itu juga lakukan kunjungan ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Palembang dalam hal yang sama.


"Dispora Kota Palembang juga tidak lepas dari tes urine. Dispora saya minta para pejabatnya juga harus clear. Tadi ada satu pejabat yang tidak hadir dengan alasan kendaraannya mogok, dan disitu juga saya sarankan kalau kendaraan mogok, titipkan kendaraan dan harus tetap ikut tes urine," tegasnya.


Masih dikatakan Ratu Dewa, bahwa dirinya juga telah menyampaikan hasil tes urine dari beberapa OPD kepada Walikota Palembang, H. Harnojoyo, mulai dari Kesbangpol, Dinas Perhubungan kota Palembang, Eselon II serta Camat.


"Silahkan teman-teman media tanyakan langsung dengan bapak Walikota. Saya tidak mau berandai-andai, karena pak Wali yang lebih tau," pungkasnya. (Ri/Al)