Pemerintah Kota Palembang Usulkan 500-an Formasi untuk PPPK

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Kabar gembira bagi para guru SD dan SMP di Kota Palembang . Pemerintah Kota ini akan membuka penerimaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021.

Informasi ini dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang, Reza Fahlevi, dibincangi wartawan, Rabu (14/4/2021) di rumah dinas wali kota. 

"Iya, tahun ini akan ada pembukaan untuk PPPK. Kita ajukan sebanyak 500an, namun khusus banyak formasi untuk guru SD dan SMP," ujarnya.

Reza mengatakan ini masih dalam tahap usulan, mengenai berapa banyak yang akan diterima pihaknya juga masih menunggu dari pusat.

"Kita ajukan segitu tapi tidak tahu diterima pusat berapa nanti atau kurang atau lebih. Ini tergantung dari anggaran pusat," ujar Reza. 

Ia menambahkan, pihaknya memang belum menerima petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait hal ini. 

"Tetapi, sesuai arahan dari pemerintah prioritas formasi ditujukan untuk para pelamar yang berasal dari keguruan."

Reza menambahkan, semua masih menunggu regulasinya apakah berlaku juga untuk para guru K2 atau tidak.

"Tahun ini khusus diperuntukkan guru dengan lulusan pendidikan minimal S1. Berbeda dengan penerimaan PPPK tahun lalu yang dikhususkan bagi eks K2," katanya. 

Reza mengimbau, agar masyarakat yang ingin mengikuti seleksi PPPK mempersiapkan diri sejak dini. 

"Rajin belajar dan tingkatkan kemampuan, karena pelaksanaan tes PPPK ini sistemnya menggunakan Computer Assisted Test (CAT) sama seperti seleksi CPNS sebelumnya."

Terkait pelaksanaanya, penerimaan PPPK ini akan dibuka pertengahan tahun ini atau usai lebaran. 

"Kalau tidak ada halangan habis Lebaran," ujar Reza. (Rl/Al)

Read More

Pemkot Palembang Jalankan Penerapan PPKM

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Pemerintah Kota Palembang saat ini tetap menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro (PPKM) hingga 19 April 2021. 

Meski begitu, tempat usaha tetap diperbolehkan buka. "Pembatasan tetap dilakukan tapi skala mikro. Tempat usaha juga tidak harus tutup. Tapi dengan syarat. Baik pelaku usaha dan masyarakat tetap harus menaati protokol kesehatan," kata Wali Kota Palembang, H Harnojoyo usai rapat membahas PPKM di rumah dinasnya, Rabu (14/4/2021). 

Harnojoyo mengingatkan, untuk rumah makan, misalnya, kapasitas ruangan juga wajib mengikuti aturan yang tertuang dalam Perwali Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2020 yakni 50 persen dari kapasitas.

"Pada prinsipnya protokol kesehatan. Jaga jarak antarpengunjung restoran, pakai masker dan menyediakan cek suhu tubuh dan tempat cuci tangan," ujar Harnojoyo. 

Ia menegaskan, sampai detik ini Perwali tersebut belum dicabut yang artinya peraturan tersebut masih berlaku. 

Karenanya, dalam pelaksanaan PPKM ini mengacu pada Peraturan Walikota (Perwali) dan hampir mirip kriteria penerapan laiknya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

"Dasarnya dari perwali ini. Kita lakukan pembatasan bukan pelarangan. Namun untuk PPKM lebih dipersempit lingkungan pengawasannya hingga tingkat kelurahan," ujarnya.

Sebagai kepala daerah, Harnojoyo telah mengeluarkan Surat Edaran Walikota Nomor 2/SE/Dinkes/2021 tentang Pemberlakuan PPKM dan optimalkan posko penanganan dan pengendalian Covid-19 di kelurahan. 

"Surat edaran ini hanya mempertegas. Nanti pengawasan dan penanganan Covid-19 ada di tingkat kelurahan dan pos komando. Kita tidak mengedepankan sanksi, namun lebih kembali mengedukasi masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan," kata Harnojoyo. 

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin, mengatakan, jenjang pelaksanaan PPKM dimulai dari tingkat RT dan posko penanganan ada di kelurahan. 

"Kalau ada warga yang terpapar Covid-19 di lingkungan kelurahan, maka harus segera ditangani di posko kesehatan yang ada di kelurahan. Jangan diisolasi saja di rumah karena khawatir akan terpapar ke masyarakat lain," ujar Zainal. 

Ia menilai PPKM ini bisa efektif jika masyarakat patuh menjalankan protokol kesehatan. Sebab selama ini, ia melihat tampaknya masyarakat sudah cukup jenuh dengan pandemi Covid-19 sehingga protokol kesehatan terkesan kendor dalam setiap acara

"Dengan PPKM ini mudah-mudahan bisa kembali mengingatkan warga. Sifatnya ini lebih ke imbauan warga agar Palembang bisa keluar dari zona orange," kata Zainal. (Rl/Al)

Read More

Bupati Askolani dapat Piagam Penghargaan Karna Berhasil Atasi Karhutla

Banyuasin, liputansumsel.com--Bupati Banyuasin H Askolani menerima Piagam Penghargaan bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari Dirjen PPIKLHK RI yang diserahkan oleh Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan ( PPIKHL ) Wilayah Sumsel diruang kerja Bupati, Rabu (14/4/2021).

Penghargaan tersebut diberikan, karena Pemkab Banyuasin dibawa komando Bupati H Askolani dinilai berhasil dalam mencegah dan mengatasi kabakaran hutan dan lahan di wilayah Bumi Sedulang Setudung Kabupaten Banyuasin.

Turut hadir, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banyuasin Ir Alpian Sholeh MM dan Kepala Manggal Agni Daops Kabupaten Banyuasin.

Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (PPIKHL), menyampaikan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Banyuasin dan instansi terkait dalam pencegahan Karhutla di Kabupaten Banyuasin berhasil. Terbukti peristiwa kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun 2020 sangat sedikit.

Hal ini tidak lepas dari upaya pencegahan yang dilakukan secara masif, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan posko di 21 Kecamatan, pembinaan desa-desa tanggap Karhutla hingga inovasi lainnya.

” Kita tau, Kabupaten Banyuasin daerah rawat Karhutlah, namun dengan keseriusan Pak Bupati, Karhutla bisa ditekan seminim mungkin. Melihat itu kami miniali perlu memberikan penghargaan sebagai apresiasi , ” tegasnya.

Bupati Banyuasin H Askolani menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Dirjen PPIKLHK RI. Penghargaan ini sebagai bukti bahwa kerja keras yang dilakukan dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin membuahkan hasil.

” Piagam Penghargaan ini saya dedikasikan kepada seluruh masyarakat Banyuasin, kepada para petugas BPBD, Tagana, Manggala Agni, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, Kades dan Camat di seluruh pelosok Banyuasin. Karena kerja keras mereka mengcover desa-desa dengan sosialisasi dan melakukan patroli terpadu pencegahan karhutla,” tegasnya.

Bupati Inovatif 2019 ini mengingatkan para petugas terus waspada dan terus mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi saat ini yang sudah memasuki musim kemarau.

” Mari kita sama-sama secara terpadu untuk mencegah Karhutlah ini, “ajaknya

Read More

Kota Prabumulih Rencanakan Bangun BLK UPTP

Jakarta,liputansumsel.com- Kementerian Ketenagakerjaan akan mendirikan Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) di Prabumulih, Sumatera Selatan.

Rencan tersebut muncul ketika Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerima kunjungan Wali Kota Prabumulih, Ridho Yahya, di Kantor Kemnaker, Selasa (13/4/2021).

Menaker Ida mengatakan, pembangunan BLK UPTP di Kota Prabumulih ini direncanakan secara bertahap. Pemilihan program kejuruan akan didasarkan pada kebutuhan SDM oleh dunia usaha/industri di kota Prabumulih dan juga Provinsi Sumatera Selatan.

"Kita akan kembangkan BLK UPTP ini dalam hal sarana dan prasarana yang cukup lengkap. Untuk pelatihan sesuai standar kompetensi yang sudah ada, dan juga untuk meningkatkan SDM yang ada di Prabumulih yang mampu bersaing di pasar kerja," kata Menaker.

Tentunya Menaker berharap, proses pendirian BLK berjalan lancar, sehingga manfaat keberadaan BLK dapat segera dirasakan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Binalattas, Budi Hartawan, menambahkan, untuk pembangunan BLK UPTP ini lahan yang akan disiapkan Pemkot Prabumulih seluas 17 hektare.

"Di lahan seluas itu, ada 14 bidang kejuruan yang meliputi Teknik Mekanika/Las, Otomotif, Garmen Appareal, Aneka Kejuruan, Bisnis dan Manajemen, Teknik Informasi dan Komunikasi, Teknik Manufaktur, Pertanian, Bangungan, Migas, Refrigeration, Listrik, dan Elektronika," ujar Budi.

Sementara Wali Kota Prabumulih, Ridho Yahya, mengatakan, Pemkot Prabumulih siap memenuhi kebutuhan lahan yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan BLK UPTP di Kota Prabumulih.

"Kita akan siapkan lahan ini karena sangat besar manfaatnya bagi masyarakat Prabumulih dan Sumatera Selatan," kata Ridho.

Ridho Yahya juga berharap agar pembangunan BLK UPTP ini mampu menciptakan tenaga kerja yang siap pakai di dunia usaha dan industri.

"Harapan saya semoga pembangunan BLK UPTP ini dapat segera terwujud, agar bisa mengembangkan pelatihan yang kompetensi serta menciptakan SDM yang siap bersaing di pasar kerja," pungkas Ridho.            

Sumber : Diskominfo Prabumulih

Read More

Kamis Pesisir Selatan Peringati Hari Jadi ke 73. Dengan Tetap Patuhi Prokes Covid 19.

Padang, Painan, Liputansumsel.com -- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan,Sumbar, bersama masyarakat akan memperingati Hari Jadi Kabupaten HJK, Pesisir Selatan ke-73, Kamis 15/4/2021.

Penjabat  Pj, Sekretaris Daerah Pesisir Selatan, Emirda Ziswati, Selasa  13/4, di Painan mengatakan, prosesi peringatan hari Pesisir Selatan tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD di ruang rapat DPRD setempat.

Pelaksanaannya tetap menerapkan protokol kesehatan  Prokes, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

Dikatakan lebih lanjut, peringatan hari jadi tahun ini dilakukan secara sederhana dan undangan yang hadir terbatas. Hal itu disebabkan kondisi daerah yang masih terjadi Pandemi Covid 19.

“Ya, peringatan hari jadi tahun 2021 ini dilaksanakan dalam kondisi Pandemi Covid 19. Akan tetapi, hal itu dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid 19,” sebutnya.

Ia mengungkapkan, dalam rapat paripurna peringatan hari jadi kabupaten tersebut, Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar akan menyampaikan pidato tertulis peringatan hari jadi.

Selain itu lanjutnya, diisi dengan penyampaian kata sambutan dari tokoh masyarakat Pesisir Selatan yang akan disampaikan oleh H.Darizal Basir, Anggota DPR RI Dapil I Sumbar.

Disebutkan, peringatan hari jadi kabupaten akan dihadiri oleh Bupati Rusma Yul Anwar, Wakil Bupati Rudi Hariyansyah, pimpinan dan anggota DPRD, Forkompimda, tokoh masyarakat, perantau dan undangan lainnya.

Hari Jadi Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan tanggal 15 April. Hal itu berdasarkan Peraturan Daerah  Perda, Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 02 tahun 1995 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah tingkat II Pesisir Selatan,” jelasnya. (EL).

Read More