04 Agustus 2021

Dodi Reza Serahkan SK Kenaikan Pangkat Tercepat se-Sumbagsel

Liputansumsel.com

Bupati Dodi Reza Lantik 42 Pejabat Fungsional dan Administrasi*


SEKAYU,liputansumsel.com - Kepengurusan kenaikan pangkat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di bawah kepemimpinan Bupati Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA patut diacungi jempol. 


Pasalnya, penyerahan secara simbolis SK Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2021 pada Rabu (4/8/2021) merupakan persetujuan teknis tercepat se-wilayah kerja BKN Regional VII Sumbagsel. 


"Ya, ini upaya kita untuk selalu patuh dan tertib administratif. Dan hari ini secara simbolis sudah bisa diserahkan SK Kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2021," ungkap Bupati Muba Dr Dodi Reza di sela pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat Administrasi, Fungsional dan penyerahan secara simbolis SK Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2021 di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Musi Banyuasin. 


"Selain pelantikan, hari ini juga secara simbolis diserahkan SK Kenaikan Pangkat PNS di lingkungan Pemkab Muba periode 1 Oktober 2021 secara simbolis. BKPSDM Muba telah menyelesaikan kenaikan pangkat yaitu, Gol IVC sebanyak 5 orang sedang proses BKN pusat, Gol IVA-IVB sebanyak 125 orang sedang di proses di Pemprov Sumsel, Gol III sebanyak 582 orang sudah selesai dan Gol II sebanyak 45 orang sudah selesai,"ujar Dodi.


Dodi mengungapkan rasa syukur penyerahan SK kenaikan pangkat ini berkat kerjasama antar Perangkat Daerah dengan BKPSDM, kerja keras pengelola kenaikan pangkat dan koordinasi yang baik dengan Kantor Reginonal VII BKN, Kabupaten Muba tercepat dalam penyerahan SK kenaikan pangkat se wilayah kerja Kantor Reginonal VII BKN yang meliputi, Provinsi Sumsel, Bengkulu, Jambi dan Bangka Belitung.


"Saya ucapkan selamat kepada PNS yang baru saja menerima SK kenaikan pangkat, semoga dapat memacu kinerja saudara dan apresiasi saya sampaikan kepada jajaran BKPSDM, pertahankan dan tingkatkan kinerja organisasi,"sebutnya.


Selanjutnya, Bupati Dodi Reza juga mengatakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, dinyatakan bahwa setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaanya kepada Tuhan yang Maha Esa.


"Adapun pejabat yang dilantik dan diambil sumpah jabatan berjumlah 42 PNS, yaitu  Pejabat Administrator (Eselon III) 12 orang, Plt Pejabat Administrator (Eselon III) 1 orang, Lurah (Eselon IV) 1 orang, Pejabat pengawas (Eselon IV) 10 orang dan Pejabat Fungsional 18 orang.  Oleh karena saat ini masih melaksanakan PPKM level 4 COVID-19, maka pelantikan terbagi jadi dua bagian, hadir secara langsung dan virtual", ucap Dodi.


Kepala Daerah inovatif ini juga berpesan kepada pejabat yang baru dilantik, agar cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, pahami regulasi, layani masyarakat dengan santun dan yang terakhir juga amanah dalam jabatan baru.


Berikut beberapa nama-nama pejabat administrator dan fungsional yang dilantik diantaranya, Jonadi SKM MKes sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Muba, Giri SPd MSi sebagai Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Muba, Sumarlin SPd sebagai Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muba, Jerry Rinoldy ST MT sebagai Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muba, Dela Novita Sari ST sebagai Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muba, Yudi Mardiansyah ST MSi sebagai Kepala Bidang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muba, Sudinarta Jayasana ST sebagai Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Muba, Edison SH MSi sebagai Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muba, Ir Alibana MSi sebagai Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muba, Citra Pronika SE MSi sebagai Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan pada Dinas Koperasi Usaha

Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin, Syailendra SE sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi

Aparatur pada Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Musi Banyuasin, Widyianingsih SSTP MSi sebagai Kepala Bidang Pengembangan

Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi

Banyuasin dan Priyono Sugiarto sebagai Lurah Mangun Jaya Kecamatan Babat

Toman Kabupaten Musi Banyuasin

Rusaknya Ruas Jalan OKI, Komisi III : Lemah Pengawasan Dinas PUPR dan Kualitas Mutu Jalan Kurang Baik

Liputansumsel.com


OKI, LiputanSumSel.Com - Hampir seluruh Ruas Jalan yang ada di Kabupaten OKI yang berjuluk Bende Seguguk mengalami kerusakan parah, hal ini menyebabkan terhambatnya segala Aktifitas masyarakat terutama dalam meningkatkan  Pembangunan di kabupaten OKI.


Beberapa keterangan yang didapat dari salah seorang warga sekitar Andi (40) yang ditemui Jumat  mengatakan" saya sebagai warga OKI yang sekarang tinggal di  Selapan sangat Kesulitan dalam melakukan aktifitas saya sebagai Pedagang"Terangnya.



Selanjutnya Manaf (50) yang merupakan warga Pangkalan Lampam mengatakan" saya selaku warga OKI merasa sangat Kesulitan dengan keadaan Jalan Kabupaten  yang sudah alami kerusakan dan menghambat segala kegiatan masyarakat"Ungkap nya.


Lanjut Manaf"yang lebih parahnya lagi beberapa titik jalan Kabupaten yang belum lama dibangun dengan pengerasan sudah alami kerusakan parah yakni dari Sp Padang hingga Selapan dan ini sangat tidak masuk akal" Ujar Pria Asli OKI.


Berdasarkan hasil penelusuran beberapa Awak Media, bisa dikatakan Kabupaten OKI hampir setiap Ruas Jalan Kabupaten Alami kerusakan, dan kerusakan jalan Kabupaten yang terjadi dibeberapa titik yang sangat mengganggu aktifitas masyarakat seperti Ruas jalan penghubung SP Padang - Pampangan, Ruas jalan Pampangan - Palangkalan Lampam, Ruas Jalan Pangkalan Lampan dan selapan, Ruas Jalan Pulau Layang - Pampangan, Talang Aur - Jejawi, Ruas Jalan Kayuagung -  Pedamaran Timur.


Menganggapi Banyaknya keluhan masyarakat OKI, beberapa Tim DPD SWI mencoba Konfirmasi secara tertulis ke Dinas PU PR Rabu 28/07/21 namun sangat di sayangkan tidak ada respon sampai Sekarang, dan Kepala Dinas pun terkesan sangat sulit untuk ditemui walaupun hanya untuk memberikan klarifikasi terkait banyaknya Kerusakan jalan Kabupaten. 


selain itu tanggapan DPRD OKI  terkait permasalahan diatas melalui Komisi III selaku Mitra kerja Dinas PUPR OKI. Menanggapi Terkait banyaknya ruas jalan yang rusak, H.Agustam SE, M.Si mewakili Komisi III Ketika di wawancarai  di Ruang Komisi Selasa (03/08/21) mengatakan" sudah banyak laporan ke kita baik itu dari masyarakat maupun melalui media sosial.


Terjadinya kerusakan jalan kabupaten ini sudah menjadi rahasia umum kita komisi III sudah sampaikan ke Dinas PUPR OKI terkait keluhan terhadap banyaknya jalan rusak dan kami berpendapat ini terjadi karena lemah pengawasan dari Dinas PUPR Dan Kualitas mutu jalan kurang Baik, untuk itu kami akan tingkatkan lagi pengawasan pembangunan terutama pembangunan jalan, dan kami akan berkordinasi dengan PUPR, DPRD Komisi lll akan komitmen akan  profesional dan maksimal dalam pengawasan infrastruktur demi pembangunan OKI yang sejahtera.


Sarmedi Udan selaku ketua LSM Forum Masyarakat Sumsel Bersatu (FMSB) pun angkat bicara terkait kerusakan jalan tersebut"Kami minta pemerintah daerah memperbaiki proses perencanaan terlebih sebuah infrastruktur. Kami juga minta agar Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI untuk memeriksa lagi aturan-aturan pengadaan proyek di kabupaten OKI agar proyek berjalan maksimal tidak terbuang sia-sia dan  di duga menyebabkan uang negara lenyap," pungkasnya.(Pov)

03 Agustus 2021

PPKM Level IV, Kemenag dan KUA IB I Bagikan Vitamin kepada Masyarakat

Liputansumsel.com


Palembang,Liputansumsel.com- Masa Pandemi Covid-19, Kota Palembang masih dalam status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV, Kementrian Agama (Kemenag) RI  melalui Kemenag Palembang membagikan satu juta vitamin untuk warga.


Kepala Kantor Kemenag Palembang H. H. Deni Priansyah, S.Ag., M.pd.i didampingi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Ilir Barat (IB) Satu Palembang H.Samsul Husni  S.Ag., M.Si, turun langsung kejalan membagikan ratusan vitamin c.dan paket sembako kepada marbot masjid dilingkungan IB Satu, Selasa (3/8/2021). 


Deni menjelaskan, Ini tindak lanjut  program yang belum lama ini telah di launching oleh Kemenag Provinsi Sumsel dari program Kemenag RI. 


Program yang telah digaungkan di seluruh KUA di kota tertua di Indonesia merupakan bagian dari program serentak yang dilakukan di Indonesia “Gerakan Nasional Penyuluhan Agama Peduli Umat dimasa Covid 19.


“Ditotal semua ada satu juta vitamin yang disebar yang dibagi di 18 kecamatan di wilayah kota Palembang,dengan bersumber dana dari  donasi dari jajaran Kemenag,” tegasnya.


Tidak hanya membagikan satu juta vitamin, setiap KUA yang ada di Kota Palembang ini juga, telah menunjuk petugas KUA untuk menjadi duta mensosialisasikan program pemerintah pusat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19.


“Penyuluh di KUA menjadi duta protokol kesehatan (Prokes) untuk mensosialisasika  5 M dan 1 D (doa),”jelasnya.


Mereka juga mensosialisasikan program sejuta vaksin dan mensosialisasikannya di masjelis taklim dan rumah ibadah.


Sementara itu, Kepala KUA IB Satu H.Samsul Husni  S.Ag., M.Si, menjelaskan, pembagian satu juta vitamin dan sembako berupa beras dan kebutuhan lainnya ini diserahkan secara langsung dihalaman KUA IB Satu.


“Selama pembagian kita menekankan untuk menerapkan prokes,” jelasnya.


Dan ratusan vitamin ini dibagikan secara langsung ke penguna jalan yang melintas baik roda dua dan roda.empat dan warga yang ada disekitar.


“Inshallah pembagian vitamin dan masker dan beras untuk marbot untuk sedikit membantu disaat Covid 19 sekarang ini,” tutupnya.(Rl/Al)

Pemkab Muba Rapat Sambut Peringatan HUT RI ke 76

Liputansumsel.com


MUBA,liputansumsel.com-Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-76 Tahun 2021, Pemkab Musi Banyuasin melakukan rapat persiapan HUT RI ke-76 Tahun 2021 bersama Forkopimda dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muba.


Rapat dipimpin  oleh Bupati Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H Yudi Herzandi SH MH di ruang rapat Serasan Sekate Pemkab Muba, Selasa (3/8/2021).


Pada rapat ini  Yudi Herzandi menyampaikan peringatan HUT RI ke-76 Tahun 2021 ini tidak jauh berbeda pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan masih pandemi Covid-19.


Ia juga berharap kepada masyarakat agar meniadakan rangkaian kegiatan-kegiatan yang mengundang kerumunanan di tengah masyarakat dalam rangka memeriahkan HUT RI ke 76 Tahun 2021 guna untuk menghindari dan menurunkan resiko penyebaran Covid-19.


Senada, Kabag Tapem Muba H Irwan Sazili SSos MSi melalui Kasubag Administrasi Wilayah Kasiful Ilham SIP mengatakan  pelaksanaan peringatan HUT RI ke-76 tahun ini  pasukan pengibar bendera tidak dibatasi seperti tahun kemarin, jumlah Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan Korps musik Pol PP 2021 saat upacara HUT RI ke -76 nanti hadir lengkap. 


Ia juga menyampaikan untuk Tingkat Kabupaten Muba, pelaksanaan Upacara Peringatan HUT ke-76 Hut RI akan digelar di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Muba. Pasukan tembakan detik-detik proklamasi nanti yang bertugas dari TNI, Parade Senja dari Polres dan untuk renungan suci dari TNI.


"Mengingat ini masih pandemi Covid-19, Upacara hanya di Hadiri oleh bupati, wakil bupati, Ketua DPRD, Dandim 0401 Muba, Kapolres Muba, Kajari Muba, Ketua PN Sekayu dan Ketua PA Muba. Untuk para pejabat dapat mengikuti secara virtual. Para kepala OPD, dan yang bertugas akan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 seperti memakai masker dan menjaga jarak,"pungkasnya.

02 Agustus 2021

Dodi Reza Narasumber Seminar Nasional Peranan Seluruh Elemen Bergotong Royong Menuju Energi Berkeadilan

Liputansumsel.com


MUBA,liputansumsel.com- Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) eksis sebagai daerah di Indonesia yang menginisiasi Energi Baru Terbarukan (EBT). Kabupaten  yang  mengelola kelapa sawit menjadi bensin ini terus menyedot perhatian banyak pihak. 


Kali ini Bupati Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA sebagai Ketua Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral (SDM)  Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), didapuk  narasumber  Seminar Nasional, “Peranan Seluruh Elemen Bergotong Royong Menuju Energi Berkeadilan di Masa Pandemi COVID-19” yang dilaksanakan secarabirtual, 

 Senin (2/8/2021).


Bupati Dodi menyampaikan, bahwa ketergantungan terhadap potensi energi fosil tidak bisa menjamin keberlangsungan di masa mendatang, oleh karena itu EBT  secara nasional sedang digencarkan untuk mewujudkan percepatan kemandirian energi negeri.


"Peran pemerintah daerah sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 Bidang Energi adalah urusan pilihan dan hanya pemanfaatan panas bumi di wilayah. Yang menjadi mandat pemerintah, area eksplorasi dan eksploitasi, perizinan dan tata ruang, partisipasi di hulu dengan PI 10%. Dampak keterbatasan kewenangan, gerak langkah yang terbatas dalam pengembangan program dan kegiatan, mempengaruhi penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED), dan berkurangnya peran daerah dalam capaian target terbarukan energi nasional,"paparnya.


Dodi yang juga Ketua Wakil Ketua Bidang Hubal dan Pengelolaan Migas Daerah menyebutkan, Muba akan terus maksimal dalam realisasi EBT. Biofuel atau pengolahan kelapa sawit menjadi bensin di Muba ini adalah bagian dari komitmen  mendorong energi baru terbarukan (EBT) berdasarkan potensi daerah, dan Muba sudah melaksanakan ini sejak tiga tahun yang lalu.


Lanjut Dodi, EBT ini merupakan isu seksi di dunia, terlebih berkaitan dengan kedaulatan kelapa sawit di Indonesia serta menangkis serangan kelapa sawit Indonesia yang  diembargo negara luar.


Dikatakan Dodi, sejak 2017 pihaknya telah merintis implementasi visi EBT yang dimulai dengan program pilot project replanting atau peremajaan kelapa sawit. "Ini program pertama di Indonesia yang diresmikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo," terangnya.


Kemudian, Dodi Reza yang juga Ketua Umum Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) Indonesia ini berharap, EBT harus dimasukkan dalam proyek strategis nasional. 


Kepala daerah inovatif ini juga menjelaskan, peluang kolaborasi multipihak di EBT ini sangat luas, termasuk misalnya kolaborasi dengan Dewan Energi Mahasiswa Indonesia, untuk mengendorse bahwa banyak sekali potensi EBT di negeri ini yang bisa diangkat, dan bisa menjadi inovasi-inovasi baru di setiap daerah dalam EBT. 


Lanjutnya, bagaimana kewenangannya, bisa melalui BUMD dan kebijakan lainnya, sehingga kedepan di harapkan setiap daerah menjadi champion masing-masing EBT sesuai dengan kondisi daerah tersebut.


Ada local champion, dan bicara tentang kompetitif advantage setiap daerah berbeda, ada panas bumi yang besar seperti di Muara Enim karena dekat daerah pegunungan, champion nya energi panas bumi, kemudian di Muba karena banyaknya perkebunan yang di suport pemerintah sehingga menghasilkan EBT dari bensin sawit berupa biofuel, dan di Sulawesi potensi tenaga surya, sehingga setiap daerah punya local champion. Intinya seluruh kepala daerah yang tergabung dalam APKASI yang di daerah-daerahnya mempunyai potensi energi fosil maupun EBT berupaya supaya menjaga lingkungannya agar tidak terkontaminasi oleh kegiatan-kegiatan yang mengeksplor energi di daerah dan mengupayakan energi yang berkeadilan untuk negeri ini,"pungkasnya.