30 September 2021

Perkuat Sinergitas, Kalapas Muara Enim bersama Kepala BNNK Bincang Santai di Cafetaria Lapas Muara Enim

Liputansumsel.com


Muara Enim, Liputansumsel.com Dalam Suasana Senja, Kepala BNNK Muara Enim AKBP Abdul Rahman ST mengunjungi Lapas Muara Enim dan disambut hangat oleh Kalapas Herdianto di Cafetaria Lapas Muara Enim, Kamis (30/9/2021). 


Kunjungan Kepala BNNK Muara Enim tersebut selain mempererat tali silaturahmi juga memperkuat Sinergitas yang telah terjalin baik. 


Sembari menikmati menu dan Lingkungan Cafetaria yang Cozy, Kalapas Muara Enim Herdianto berbincang santai bersama Kepala BNNK Muara Enim AKBP Abdul Rahman ST. 


Dalam Bincang santai tersebut Kepala BNNK Muara Enim menyampaikan, bahaya narkoba yang terus meningkat dengan korban dari berbagai elemen tanpa memandang usia, jenis kelamin serta pekerjaan sehingga BNNK perlu melakukan sosialiasi kepada masyarakat agar terhindar dari bahaya narkoba. 


Ditempat yang sama, Herdianto mengapresiasi dan berkomitmen, untuk mendukung langkah pemberantasan narkoba tersebut, sebagaimana diketahui bahwa lebih dari separuh penghuni lapas Muara Enim merupakan kasus penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. 


" Oleh karenanya, Komitmen dari segenap Lapas Muara Enim tidak pernah luntur untuk Perang terhadap Narkoba," ungkap Herdianto. 


Dalam suasana yang penuh dengan keakraban tersebut, Herdianto juga mempromosikan sarana usaha terpadu Lapas Muara Enim berupa cafetaria, cucian mobil dan arena ATV. 


" Bang, kalo weekend gak usah bingung silahkan ngopi di sini saja," canda Herdianto.

Catat?? untuk warga Baylen,Di kantor camat Baylen ada Layanan Administrasi "KELADI"

Liputansumsel.com


MUBA,liputansumsel.com-Mulai Kamis, 30 September 2021 masyarakat di tiga kecamatan Musi Banyuasin sudah bisa mengurus semua administrasi kependudukkan mulai KTP, KK, KIA, Akta Kelahiran dan lainnya di kantor kecamatan. Selain cepat, selesai dalam hitungan antara 5 sampai  20 menit di hari sama, warga pun tak perlu menempuh jarak yang jauh untuk pergi ke kantor Disdukcapil Muba di Sekayu. Dengan layanan administrasi Kependudukkan Langsung Jadi (Keladi) kini warga bisa lega, senang, tak hilang banyak waktu, dan tak menguras biaya transportasi serta bebas pungli. 


Pemandangan ini terlihat pada uji coba pilot project pembukaan loket  pelayanan adminduk di Kecamatan Bayung Lencir. Acara yang juga dibarengkan dengan

perjanjian kerjasama layanan data kependudukkan antara Disdukcapil dan Rsud Bayung Lencir ini

dihadiri Kadinkes Muba Azmi Dariusmanysah, MARS,Plt Kadisdukcapil, Sunaryo SSTP MM, Camat Bayung Lencir M Imron S.Sos, MSi, seluruh kades, dan Direktur RSUD Bayung Lencir. 


"Kenapa pembukaan loket pelayanan adminduk dilakukan pertama kali SeMuba Kecamatan Bayung Lencir?  Karena sebelumnya kami pernah mengeluarkan surat yang isinya silahkan camat yang mau mengadakan loket pelayanan adminduk ajukan proposal ke kami.  Ternyata Bayung mengajukan proposal, bersedia, bisa dan mau menganggarkan , makanya Bayung jadi pilot project,"terang Sunaryo,Kamis,30/09/21


"Sedangkan untuk kerjasama dengan RSUD Bayung Lencir ini prosesnya juga mirip. Bahkan sudah ada ijin pemanfaatan data kependudukkan dari Kemendagri. Rumah sakit bisa mengakses data kependudukkan. Akan ada  operator SIAK di rumah sakit. Fungsi kerjasama ini memudahkan pengurusan akta kelahiran atau akta kematian," tegas dia.


Sunaryo memastikan pelayanan berjalan cepat dan efisien sejak 

Loket pelayanan diresmikan. 


"Selama ini jujur  pelayanam adminduk di Dukcapil sejak e KTP diberlakukan memang produksi masih dilakukan di Sekayu. Ini jadi dasar percepatan pelayanan dan ujicoba di kecamatan. Jika selama ini butuh 1-2 hari kini kita jadikan hanya 20 menit. Bahkan KTP hanya perlu 5 menit.  Besok Jumat  Sungai Lilin kita ujicobakan. Perintah Bupati Dodi Reza jangan hanya 3 kecamatan tetapi semua kecamatan terlayani.  Jadi masyarakat tak perlu ke Sekayu tapi cukup di kecamatan masing-masing. Intinya kecamatan melaksanakan pelayanan Dukcapil di wilayah kecamatan. Nah tadi sudah ada fakta integritas jangan melenceng. Sekali itu terjadi semua pelayanan akan kita tutup. Mohon dijaga pelayanan ini. Manfaatkan pelayanan ini, silahkan kerja, wewenang sudah diberi, SOP dibuat,  pelatihan sudah lakukan fakta integritas disepakati, " tegas Sunaryo. 


Agar pelayanan berjalan tanpa kendala layanan aminduk Keladi dengan tagline  duduk dilayani tegak langsung jadi akan terus diawasi. 

 "Nah jangan sampai layanan ini kendor. Nanti judulnya jadi berubah bukan Keladi tapi Keladi gatal, kependudukkan langsung jadi gagal total. Kami tetap awasi dan tiap bulan dicek data. Sekali ada yang memainkan data pasti ketahuan. Petugasnya langsung diganti dan bila masih terjadi lagi langsung kita tutup. Kewenangan kami ambil alih," tandasnya. 



Untuk agenda berikutnya, tambah Sunaryo, akhir Oktober bimtek operator kecamatan yg lain dimulai dan pada awal November loket aminduk di kecamatan dibuka sesuai proposal pengajuan dari kecamatan. 



Camat Bayung Lencir M Imron bangga karena sejak dibuka loket pelayanan adminduk di wilayahnya,  pihaknya bisa melayani  semua administrasi kependudukkan warganya  langsung jadi, tak perlu ke kantor Disdukcapil Muba di Sekayu.

 

"Kami  selalu fokus melakukan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Mereka harus mendapatkan hak dasar dimulai dari data kependudukkan. Sebab sekarang ini semua urusan berbasis data kependudukkan. Makanya begitu ada layanan administrasi kependudukkan Keladi di Dukcapil segera kami respon agar layanan bisa dilakukan di kecamatan. Ada  warga kami yang selama ini menghabiskan ratusan ribu untuk datang ke Sekayu demi mengurus adminduk. Seringkali bahkan harus nginap karena tak tahu kapan urusannya selesai" terang Imron. 



Kadinkes Muba dr Azmi Dariusmanysah MARS, mengapresiasi kerjasama data kependudukkan Dukcapik dengan RSUD Bayaung Lencir. 


"Perjanjian kerjasama  Dukcapil dengan RSUD ini sangat penting. Soal kependudukkan ini jadi dasar semua pelayanan. Sangat berguna bagi pelayanan publik kesehatan utamanya pelayanan untuk implementasi ke UHC dan BPJS. Selama ini ada grup khusus pelayanan adminduk antara Dukcapil dan rumah sakit.  Tapi masih ada akar permasalahan yang mesti dipecahlan. Dan hari ini langsung bisa dieksekusi. Semoga langkah ini segera bisa dimanfaatkan. Upaya ini harus kita tiru. Permasalahan yang sudah bagus setelah dicek ternyata ada saja yang kurang. Nah jemput bola langsung mengatasi kondisi ini pas untuk pelayanan masyarakat. 


Terkait pelayanan yang berjalan pada Kamis, M Imron mengatakan

ujicoba langsung pelayanan adminduk, berjalan lancar.  Pelayanan adminduk Keladi di kecamatan ini diakuinya sebagai tindak lanjut pelatihan operator kecamatan di Dukcapil beberapa waktu lalu. Langkah ini sebagai wujud pelayanan prima yang terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Muba. 


"Hentakan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Muba ini memudahkan masyarakat mengurus adminstrasi. Dengan Inovasi Administrasi Keladi (Administrasi Kependudukan Langsung jadi) dan tagline 'Duduk Dilayani Tegak Langsung Jadi' serta  'Kalau Langsung Jadi Kenapa Mesti PUNGLI'  sebanyak 200an masyarakat terlayani dalam hitungan jam dalam hari yang sama. Mulai dari pendaftaran, perekaman hingga cetak dokumen. Setiap urusan apapun bisa ditunggu dan langsung diproses saat itu juga.Masyarakat cukup menunggu dan duduk saja, nanti petugas yang bekerja dan masyarakat bisa berdiri langsung pulang dengan membawa dokumen kependudukan yang diperlukan," kata Imron.


Di kecamatan, katanya,   misal masyarakat ingin mengurus akta, maka untuk mendapatkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) langsung melalui pelayanan terintegrasi.


"Jadi merekam KTP-el langsung jadi hari itu juga tidak harus menunggu berhari-hari," jelasnya.


Pelayanan di Dukcapil ke tingkat kecamatan dan desa juga dilakukan.  


"Jadi untuk tingkat kecamatan, seperti dilihat hari ini di Bayung Lencir, cetak langsung jadi juga. Hal ini kita lakukan agar masyarakat mengetahui kalau Dukcapil  sudah mulai berbenah, melayani, memproduksi hingga di tengah  masyarakat," terangnya.

Muba Pertahankan Kejayaan Olahraga Sumsel

Liputansumsel.com



MUBA,liputansumsel.com- Ulandari, atlet Taekwondo kini tengah berjuang pada pelaksanaan PON di Papua yang mana mewakili Provinsi Sumsel. Atlet yang dibina Bupati Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA melalui PPLP-D Muba sejak duduk di bangku SMP ini diprediksi bakal membawa medali emas di ajang bergengsi kompetisi olahraga level nasional tersebut. 


"Tahun 2016  Ulan jadi juara 1 seleksi atlet tingkat SMP se Muba. Sejak itu Ulan masuk pembinaan, menjadi atlet PPLPD Muba hingga  SMA lalu diasuh KONI Muba  dan kini memperkuat tim Sumsel di PON XX, Papua. Semoga bisa mengharumkan nama Muba dan Sumsel," harap Rusli, ayah Ulandari warga Dusun 2, Desa Baru Jaya, Jirak Jaya, Rabu (29/09/2021).


Rusli yang ketika dibincangi didampingi Camat Jirak Jaya Yudi Suhendra menuturkan kelak usai membela di PON Papua ingin Ulandari bisa mengabdi sebagai Polwan. 


'Cita-cita anak saya ingin bisa tes masuk Polisi dan mengabdi sebagai Polwan. Sebagai ayah, saya sangat mendukung. Kita diberikan kemudahan, dibina oleh pemerintah. Kalau bisa kita sumbangkan kemampuan untuk pemerintah juga," kata Rusli. 


Bupati Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA berkeyakinan Ulandari akan meraih posisi terbaik. "Semoga Ulandari akan tampil dengan maksimal, agar mendapatkan hasil yang maksimal pula," ungkap Pembina dan Penggerak Olahraga Terbaik Indonesia ini. 


Ia menambahkan, Ulandari telah menunjukkan bahwa Muba dapat mempertahankan kejayaan olahraga di Sumsel. "Ini bukti bahwa Muba terus maksimal dapat mempertahankan kejayaan olahraga di Sumsel," ucapnya. 


Dukungan moril datang juga dari Camat Jirak Jaya, Yudi Suhendra. Katanya, ia bangga kecamatan yang dipimpinnya melahirkan atlet berprestasi yang dibidani Dispopar Muba di bawah Bupati DRA. 


"Dara kelahiran 14 Maret 2003 ini makin moncer sejak dibina Pemkab Muba. Ulandari contoh salah satu atlet sukses hasil binaan PPLPD Muba yang kini berlaga di arena nasional. Dan bukan saja Ulan seorang yang sudah dibina. Bahkan dari informasi saat vaksinasi khusus atlet oleh Bupati Muba di Sekayu waktu itu ada 20 lebih  atlet binaan Muba di PON Papua. Kami warga Jirak Jaya berdoa untuk keberhasilan Ulan sekaligus salut dan apresiasi atas kerja keras Dispopar dan KONI Muba," tutur Yudi.


Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Muba Muhammad Fariz membenarkan Fariz Ulandari memang atlet binaan PPLPD dan sudah dinaungi KONI. Ia juga menegaskan Ulandari atlet  yang jadi atensi pemerintah. 


"Dispopar fokus membenahi dan melakukan pembinaan atlet usia dini Melalui PPLD. Kita upayakan langkah ini bisa  menjadi lumbung atlet Muba. Jadi Dispopar, PPLPD sesuai instruksi Pak Bupati Dodi Reza kita fokus menyiapkan atlet berbakat untuk Muba dan jenjang prestasi lebih tinggi itu lewat jenjang berbeda.  Misal, usai dari PPLD lalu ke KONI untuk prestasi hingga jadi atlet andalan Muba di kancah nasional," tandas Fariz.


Disinggung mengenai adanya anggapan sukses atlet diukur saat direkrut klub besar dengan background keuangan mantab Fariz menjawab mungkin.  


"Sebenernyo mungkin saja ada.  Selamo ini sukses itu kalau mereka masuk klub besar entah Djarum dan lainnya.  Kito berupaya dari pendahulu-pendahulu dulu targetnyo memang demikian. Paling tidak untuk Sumsel atlet kito sudah biso.  Tapi memang ke depan harus punyo market dan terus support, InsyaAllah Sinergi dengan KONI semakin baik.  Kito Fokus benahi di sini.  Semangat. 


Berdasarkan data dari KONI Muba yang dikroscek ke Dispopar sebanyak, 29 atlet  Muba memperkuat  PON XX Papua. Mereka akan bertanding pada cabang atletik, catur, dayung, panjat tebing, bermotor, pencak silat, sepak takraw, taekwondo dan voli pasir. Fariz  berharap mereka bisa menyumbangkan medali bagi kontingen Sumatera Selatan. Dari  atlet tersebut yang terbanyak berasal dari cabang pencak silat dengan lima atlet, kemudian panjat tebing, tenis lapangan, dan cabang lainnya mengikutsertakan dua dan satu atlet.


 “Atlet-atlet tersebut adalah binaan masing-masing pengurus cabang olah raga di bawah KONI dan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah atau PPLP-D,” tutup Fariz


Ketua KONI Muba,  H Raplen menyebut atlet Muba yang memperkuat tim PON Sumsel merupakan binaan PPLP-D Kabupaten Muba dan KONI Muba. Atlet kebanggaan ughang kitek ini, kata dia, diantaranya di cabor atletik ada Sri Maya Sari dan Riyan Saputra, lalu Galang Fernando di cabor Bermotor. Di cabor Pencak Silat  Muba ada Nila Larasati, Alvin Masais, M Andre Septa, Agung Ariansyah.  cabor Taekwondo yang digadang meraih emas PON Papua adalah gadis asal Jirak Jaya, Muba Ulandari. 


" Cabor Renang  ada  Siti Fauziah Karina, Ananda Suci Wulandari. Di  cabor Tenis Lapangan antara lain  Dimas Rizki Pratama, Jones Pratama.  Cabor Volley Pasir  adalah Sabilal Mustaqim dan Sabilal Mustida, Sedangkan di cabor Bulutangkis  adalah M Bagus Bimantoro. Untuk cabor Panjat Tebing kita punya atlet andalan yakni M Hinayah, Martadinata, Wira Hutanianto dan M Fajri Noviansyah." 


Dilihat dari laman Pengprov Taekwondo  Indonesia (TI) Sumsel, Ulandari tercatat menghuni   Pelatda PON Sumsel. Ia  berhasil meraih medali emas kelas U-62 putri pada Kejuaraan Nasional Grade C RKH Diskepora Jambi,  25 - 27 Juni 2021.


Ketua Harian Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Sumsel Jumadi SH MSi mengatakan Ulandari digadang menyabet medali cabor Taekwondo di PON XX Papua.


 Sebelum jadi wakil Sumsel, Ulandari sudah mengoleksi banyak prestasi. Antara lain Juara 1 UTC Cup 2018, Juara 1 UTC Cup 2019, Juara 1 Kejurprov 2019, Juara 1 Muaraenim Cup 2019, Juara 1 Piala Bupati Banyuasin 2019, Juara 3 PPLPD 2019, Juara 3 Abdul Rozak Cup 2019, Juara 3 Pra PON 2019, Juara 3 Popnas 2019, Juara 2 Porprov 2019.

29 September 2021

Kumpulkan Kontraktor dan PPK, Pj Bupati Berikan Peringatan dan Minta Tandatangani Perjanjian

Liputansumsel.com


Muara Enim, Liputansumsel.com Terkait ditemukannya beberapa paket pekerjaan yang belum sesuai dengan ketentuan kontrak, baik batas waktu maupun spesifikasi teknis, Jumat (29/10/2021) Pj. Bupati Muara Enim, Dr. H. Nasrun Umar, S.H., M.M., mengundang seluruh penyedia jasa konstruksi atau kontraktor dan pejabat pembuat komitmen (PPK) di Ruang Pangripta Sriwijaya, Kantor Bappeda Kabupaten Muara Enim. Dalam pertemuan ini Pj. Bupati yang didampingi Kepala Dinas PUPR, Hermin Eko Purwanto, S.T., dan Plt. Inspektur, Suhermansyah, S.T., M.Eng., meminta komitmen seluruh pihak terkait, terutama kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati. Hal tersebut ditandai dengan penandatangan surat perjanjian oleh masing-masing kontraktor yang berisikan bahwa jika pekerjaan tidak selesai tepat waktu dan tidak memenuhi spesfikasi teknis atau kualitas yang ditentukan, maka kontrak akan diputus dan ditangguhkan untuk mengikuti lelang pekerjaan pada tahun-tahun berikutnya. 


Pj. Bupati menyampaikan bahwa hal tersebut dilakukan sebagai bentuk keseriusannya untuk menghadirkan pembangunan yang berkualitas di Kabupaten Muara Enim melalui pengerjaan proyek yang bertanggungjawab dengan hasil yang sesuai standar dan memenuhi kaidah teknis yang telah ditetapkan. Dirinya-pun mengajak pihak kontraktor untuk bekerja secara profesional dan mengedepankan mutu. Oleh sebab itu dengan waktu masih tersisa 2 bulan lagi, maka Pj. Bupati meminta agar hal-hal yang belum sesuai untuk segera diselesaikan dan dibenahi. 


Dalam kesempatan ini, Pj. Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat luas atas laporan yang terimanya. Menurutnya, masyarakat merupakan mata dan telinga keduanya dalam bekerja membangun Kabupaten Muara Enim. Pj. Bupati menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan bentuk dukungan dalam pembangunan dan hal tersebut sangat dibutuhkan, salah satunya dalam bentuk pengawasan terhadap jalannya berbagai kebijakan. Dirinya-pun menyampaikan bahwa semua ini dilakukannya sebagai ikhtiar dalam menjalankan amanahnya sebagai pimpinan demi memberikan pelayanan prima bagi masyarakat di Bumi Serasan Sekundang.

Banyuasin, Kabupaten Pertama dan Tercanggih Terapkan CMS SP2D Online

Liputansumsel.com

Terkoneksi Modul Penerimaan Negara


Pangkalan Balai,liputansumsel.com -Pemerintah Kabupaten Banyuasin merupakan Kabupaten pertama dan tercanggih di Provinsi Sumatera Selatan dalam menerapkan Cash Management System (CMS) SP2D Online yang terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN).


Dan aplikasi ini menjadi percontohan bagi daerah di Indonesia, mengingat CMS yang terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN) hanya ada di Kabupaten Banyuasin dan Provinsi DKI Jakarta.


Launching CMS SP2D Online dan Terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN) di laksanakan di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Banyuasin, Selasa (28/9)2021) dengan ditandai pemukulan gong oleh Bupati Banyuasn H Askolani bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Negara Provinsi Sumsel Ibu Lidya Kurniawati Christiana, MM. 


Dan juga penyerahan Piagam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut sejak 2011-2020 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang diserahkan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Negara Provinsi Sumsel Ibu Lidya Kurniawati Christiana, MM kepada Bupati Banyuasin H Askolani.


Disaksikan oleh Wakil Bupati Banyuasin H Slamet SH, Kepala BPKP Provinsi Sumsel yang diwakili Koordiantor Pengawas Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP Darmawan SE AK MM, Direktur Keuangan Bank SumselBabel Samiludin, Kepala KPP Sekayu dan Kepala KPPN Sekayu, Kepala BPKAD Banyuasin Subagio, dan Kepala OPD dan Camat se Kabupaten Banyuasin.


Bupati Banyuasin H Askolani menegaskan bahwa dilaunchingnya Cash Management System' (SP2D Online) yang terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN) pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebagai wujud pelaksanaan visi misi Bupati Banyuasin yakni Pemerintahan Terbuka. Dan sekaligus sebagai inovasi dalam mewujudkan Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera.


Dari awal dilantik terang Askolani, dirinya bersama Wabup H Slamet menginginkan ada perubahan dalam pembangunan di Kabupaten Banyuasin   sesuai dengan tagline Banyuasin Bangkit. Maka Kepala OPD dan Camat harus memiliki terosan dan inovasi.


" Launching CMS SP2D Online yang terkoneksi dengan

MPN merupakan Inovasi, ini cara kita mempermuda pelayanan kepada masyarakat, dan Alhamdulillah dari penjelasan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Negara Provinsi Sumsel Ibu Lidya Kurniawati Christiana, MM bahwa CMS SP2D Online merupakan Kabupaten pertama dan tercanggih di Provinsi Sumatera Selatan karena terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN). Bahkan punya Banyuasin ini sama dengan DKI Jakarta, ini inovasi yang luar biasa, "tegas Bupati Inovatif ini.


Dijelaskan Bupati Askolani, Cash Management System (CMS) dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah,  terintegrasi dengan SIMDA Keuangan, dan terkoneksinya pemungutan atau pemotongan dan penyetoran pajak pusat dengan aplikasi modul penerimaan negara (MPN).


Hadirnya CMS dan Interkoneksi dengan aplikasi MPN, merupakan upaya pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam menerapkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) khususnya dalam bidang pengelolaan belanja daerah, sehingga pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Hal ini tentunya sejalan dengan misi kelima Bupati Banyuasin yaitu meningkatkan keterbukaan dan keadilan untuk semua.


Penerapan sistem ini diharapkan memberikan kemudahan dan mengurangi tingkat kesalahan dalam melakukan transaksi keuangan baik bagi Bendahara Umum Daerah (BUD) maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),dimana terdapat proses validasi oleh sistem bank pada saat pengimputan data rekening penerima, sehingga tidak terjadi lagi pengembalian berkas oleh bank karena kesalahan penginputan rekening, dan data transaksi berupa SP2D secara real-time akan dapat divalidasi oleh bank Sumsel Babel.  Hal ini akan mempercepat proses pencarian SP2D ke masing-masing SKPD atau pihak ketiga.


Dengan aplikasi ini semua bisa dilakukan Pengecekan secara realtime baik itu rekening,  Informasi SP2D yang real-time dan tentu Mengurangi kesalahan transaksi


" CMS juga secara bertahap akan digunakan untuk transaksi non tunai di seluruh SKPD, dimana bendahara tidak lagi memegang uang secara tunai, namun seluruh transaksi di bendahara menggunakan transfer rekening. Hal ini tentunya akan mengurangi resiko penggunaan uang tunai dan memudahkan pemerintah daerah dalam mengelola kas, "terang Kepala Daerah Visioner Indonesia versi MNC Grup peraih Penghargaan Best In Local Comunity Development


Selain itu, jelas Bupati Askolani dengan telah terkoneksinya aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan aplikasi penerimaan negara, akan membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pelaporan pemungutan pemotongan dan penyetoran pajak pusat,sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.7/2020, yang selama ini dilakukan pencatatannya secara manual.


Diharapkan dengan adanya transaksi yang real-time, proses rekonsiliasi pajak pusat antara Pemkab Banyuasin dengan pihak KPP Pratama Sekayu dan KPPN Sekayu lebih cepat dilakukan, sehingga saksi penundaan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak tidak terjadi.


" Terima kasih kepada Kepala BPKP Perwakilan Sumsel, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumsel dan Direktur PT Bank SumselBabel yang telah memfasilitasi diimplementasikannya CMS dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah yang terintegrasi dengan SIMDA Keuangan, dan terkoneksi pemungutan atau pemotongan dan penyetoran pajak pusat dengan aplikasi Modul Penerimaan Negara, "katanya.


SATU-SATUNYA Di SUMSEL


Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Negara Provinsi Sumsel Ibu Lidya Kurniawati Christiana, MM menegaskan bahwa Kabupaten Banyuasn satu-satunya Kabupaten di Provinsi Sumsel yang memiliki CMS SP2D Online yang sudah terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN). 


" Ini langka maju dari Pak Bupati Banyuasin beserta jajarannya, kami dari Kementerian Keuangan sangat mengapresiasi sekali. Dan perlu diketahui Kabupaten Banyuasin sama dengan DKI Jakarta karena sama-sama sudah terintegrasi antara CMSnya dengan MPN,"tegasnya.


Dijelaskan Lidya, dengan aplikasi ini maka akan mempermuda tatakelola Keuangan yang semakin cepat dan akurat mengurangi resiko kesalahan, kemudian laporan pajak akurat dan transaksi non tunai penyeluruh. 


" Dan Banyuasin siap-siap akan menjadi daerah tempat belajar bagi daerah lain di Indonesia dalam menerapkan CMS SP2D Online yang terkoneksi dengan MPN, "katanya.


Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel Buyung Wiromo Samudro yang diwakili Koordiantor Pengawas Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP Darmawan SE AK MM mengatakan penerapan CMS SP2D Online yang terkoneksi dengan Modul Penerimaan Negara yang dilakukan Pemkab Banyuasin merupakan terobosan yang sangat baik.


Karena sejalan dengan perkembangan dan modernisasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai alat bantu, dan penatausahaan keuangan daerah yang semakin banyak, serta dituntut untuk cepat dan tepat. Maka pemerintah daerah perlu untuk terus melakukan terobosan dan inovasi agar pengelolaan dana pemerintah dilakukan secara digital dan non tunai agar proses pengelolaan keuangan daerah dapat dengan muda merekam data dengan menggunakan suatu sistem informasi atau aplikasi yang terintegrasi, sehingga data yang tersedia dicatat dan dilaporkan secara valid diterima oleh pengguna infomasi.


Dengan dilakukannya percepatan proses penerapan CMS SP2D Online oleh Pemkab Banyuasin dengan Bank Sumsel Babel  dalam menunjang proses pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel transparan, efektif dan efisien. Diharapkan mampu untuk memenuhi persyaratan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak. "Kami dari BPKP berharap dengan dilaunchingnya CMS SP2D Online Kabupaten Banyuasin kerjasama dengan Bank Sumsel Babel dan terkoneksi dengan Aplikasi MPN milik Kemenkeu, dapat mendorong Kabupaten/Kota yang lain di Provinsi Sumsel untuk menerapkan sistem ini secara menyeluruh, "harapnya. 


Sementara itu, Direktur Keuangan Bank SumselBabel Samiludin mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung pelaksanaan CMS SP2D Online yang terkoneksi dengan aplikasi Modul Penerimaan Negara. 


"Kami Bank SumselBabel sebagai penyedia layanan keuangan siap memberikan layanan yang terbaik dan siap mensukseskan, hal ini sesuai dengan permintaan Pak Bupati Askolani setiap rapat RUPS, "katanya.

(Rilis SMSI Banyuasin)