Prabam Desak Kejati Sumsel, Usut Dugaan Korupsi Di Satgas Covid 19 Di Ogan Ilir

Palembang liputansumsel.com-'Menanggapi adanya Dugaan perbuatan yang dapat merugikan negara, yang terjadi di Satuan tugas Covid 19 pada tahun 2021 lalu di Kabupaten Ogan ilir, yang diduga dilakukan oleh salah satu ASN di Dinas Kesehatan kabupaten Oi, membuat massa dari Pengurus Besar Front Anak Bangsa Menggugat (PB FRABAM) menggelar aksi Unjuk Rasa (Uras) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel), Jumat (21/1/2022).

Puluhan massa meminta Kejati Sumsel Agar segera membuat team khusus lapangan Untuk mengusut tuntas Dugaan Indikasi KKN yang diduga dilakukan oleh Oknum, Oknum Pejabat Yang tidak bertanggungjawab, dimana diduga salah satunya adalah oknum ASN yang berinisial HN yang diduga menerima honor, namun oknum ASN yang berinisial HN tersebut diduga tidak termasuk dalam SK yang dikeluarkan Oleh Bupati Kabupaten Ogan Ilir yang bertugas sebagai petugas pemusalaran Jenazah Covid 19 Kabupaten Ogan Ilir.

“Kami meminta kepada Kejati agar segera memanggil dan memeriksa semua oknum yang diduga terlibat dalam kasus penggelapan dana honor dan pajak tersebut,” tegas Jeki Andesva, selaku koordinator aksi.

Jeki Andesva juga menuturkan bahwa FRABAM berpijak pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat dimuka Umum.

“Dalam rangka mengkampanyekan Bahaya laten korupsi Kolusi dan Nepotisme KKN ini, Maka FRABAM Adalah lembaga control sosial agen of change dengan melakukan kampanye dengan metode aksi demontrasi ke Kejaksaan Tinggi Sumsel, Karena Berdasarkan data-data temuan kami,” katanya.

Adapun data-data tersebut ialah, dugaan-dugaan Indikasi korupsi kolusi dan nepotisme KKN, dengan modus Operandi penggelapan Pajak yang di duga dilakukan Oleh oknum — oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab, yang diduga merugikan Keuangan Negara.(rul)

Read More

Ridho Santuni Korban Kebakaran Kios BBM

 

 

PRABUMULIH,liputansumsel.com – Walikota (Wako) Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM dan jajaran ikut berbela sungkawa pada korban meninggal dunia peristiwa kebakaran kios BBM mini di Jalan Cindai RT 05/RW 01 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Minggu kemarin (16/01/2022).

Korban bernama Armini alias Menet (45) akhirnya meninggal setelah mendapatkan perawatan intensif di RSUD Kota Prabumulih, Senin (17/01/2022).

Tidak hanya melayat saja, Wako juga menyantuni keluarga korban yang ditinggalkan. Santunan diberikan berupa uang tunai sebesar Rp 5 juta serta berbagai perlengkapan.

“Siapa yang mau, ini musibah. Semoga keluarga ditinggalkan tabah atas ujian ini,” ungkap Ridho, sapaan akrab Wako ketika menyerahkan santunan kepada keluarga korban, Senin (17/1/2022).

Sambung ayah tiga anak ini, ada sedikit santunan uang Rp 5 juta dan beberapa peralatan. Ungkapnya, bantuan diberikan jangan dilihat dari jumlahnya tetapi nilai lah dari bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah kota (Pemkot).

“Semoga santunan dan bantuan digulirkan, bisa bermanfaat dan meringankan beban keluarga korban,” jelas suami Ir Hj Suryanti Ngesti Rahayu ini.

Santunan dan bantuan itu diterima suami korban, Basar (47) diserahkan langsung Wako, Ir H Ridho Yahya MM bersama Kadinsos, Drs A Heriyanto MM.

Terpisah, Kadinsos, Drs A Heriyanto MM menjelaskan, memang Pemkot setiap tahun ada anggarannya melalui Dinsos guna membantu masyarakat terkena musibah, bencana, dan lainnya.

“Iya betul, tadi ada dana santunan dari Pemkot diserahkan Pak Wako uang sebesar Rp 1 juta dan juga sejumlah barang. Semoga bermanfaat bagi keluarga korban,” tutupnya.

Read More

Tenaga Honorer Dihapus, PHL Resah, Walikota Demam

 

 

PRABUMULIH,LIPUTANSUMSEL.COM – Pegawai Harian Lepas atau honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih resah dan gelisah.

Hal itu, sejak keluarnya pernyataan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo tentang penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah di tahun 2023. “Sudah rame dibahas sesamo PHL, kami yang sudah begawe ini resah. Gelisah semalam tefikir, kalau ado nian nak cakmano nasib kami,” keluh sejumlah honorer.

Honorer berharap, apa yang disampaikan Menpan RB tak berlaku di daerah. “Kalau biso janganlah di daerah, selamo ini kami sudah ngabdi bertahun-tahun, kalau guru biso peluang jadi P3K kalau kami ini katek,” imbuh pegawai.

Wali Kota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM, diminta tanggapan terkait rencana penghapusan tenaga honorer mengaku tak bisa berkomentar banyak, dan bingung memikirkan nasib kurang lebih sekitar 3 ribu PHL lebih. “Bingung jugo, aku be demam baconyo,” ujar Ridho, dibincangi usai menghadiri sidang Paripurna di DPRD, Rabu (19/1/2022).

Padahal Ridho mengungkapkan, Pemkot sudah berencana untuk mensejahterakan PHL yang belum memiliki rumah. “Padahal kita baru kemarin memikirkan  PHL yang di atas 5 tahun, yang dak punya rumah. Ada program baru dari kementerian PU, yang misalnya rumahnya Rp 50 juta, 30 juta dari PUPR, gratis 10 juta. Bank 10 juta, kita yakin kalau begaji 1 juta kalau ngangsur 300 sebulan berartikan 3 tahun lunas,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Prabumulih, H Ahmad Palo SE dibincangi terpisah menuturkan menyambut baik rencana pemerintah untuk perekrutan P3K. Hanya saja untuk penghapusan honorer ungkap Palo, justru akan menimbulkan persoalan.

“Persoalan di daerahkan berbeda-beda, termasuk di Prabumulih. Kita memiliki tenaga honorer 3 ribu lebih, hampir 4 ribu. Tentu ini akan menjadi permasalahan apabila aturan itu kita ikuti,” jelas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Penghobi bonsai ini menuturkan, dengan dilakukannya penghapusan honorer akan berdampak pada lapangan pekerjaan dengan kata lain, ribun honorer terancam menjadi pengangguran. “Yang artinya, ini akan menciptakan pengangguran baru,” tegasnya.

 

Read More

Kelola RTLH Jadi RLH, Bappenas Nilai Prabumulih Patut Dicontoh

PRABUMULIH,LIPUTANSUMSEL.COM – Kota Prabumulih mendapat apresiasi dari Bappenas terkait pengelolaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH). Bahkan pihak Bappenas mengatakan kalau Prabumulih layak untuk menjadi percontohan.

Setidaknya hal itu diungkapkan perwakilan Bappenas, Nurul Wajah Mujahid pada kegiatan pembelajaran Horizontal dan Rapat Koordinasi Pengembangan Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Gedung Kesenian Rumah Dinas Wako, kemarin (19/1/2022).

Menurut Nurul, kalau penyebab terjadinya stunting karena RTLH. Dan, ia menilai apa telah dilakukan Pemkot mengentaskan RTLH merupakan langkah tepat. “Maka kegiatan ini sengaja dipusatkan di Prabumulih, karena dinilai telah berhasil mengelola RTLH. Dan ini agar bisa ditiru dan diterapkan daerah lain,” ujarnya.

Bukan hanya sebatas omongan saja, kata dia, perwakilan daerah diundang bisa melihat secara langsung keberhasilan penanggulangan RTLH. Lalu, belajar dan menerapkannya di daerah. “Jika benar-benar diaplikasikan seperti halnya dilakukan Prabumulih, 3-5 tahun masalah kemiskinan khususnya RTLH bisa dituntaskan,” pungkasnya.

Sementara itu, Walikota (Wako), Ir H Ridho Yahya MM mengatakan, kalau rumah adalah pondasi dasar keluarga. Rumah layak, jelas kehidupan keluarga akan lebih baik.

“Kenapa hingga saat ini, kita berupaya mengentaskan masalah RTLH. Supaya, masyarakat kehidupannya lebih sejahtera terutama kepemilikan RLH,” ujar Ridho, sapaan akrab Wako ketika menyampaikan sambutannya di sela-sela kegiatan, Selasa (18/1/2022).

Sambungnya, keberhasilannya menuntaskan masalah RTLH ini, sudah selayaknya dicontoh dan ditularkan ke daerah lain. Tujuan utamanya, tidak lain bersama-sama menuntas kemiskinan dan memberikan penghidupan layak lewat RLH.

“Kalau RLH, jelas penghidupannya lebih baik. Apalagi, segala sesuatunya berasal dari rumah. Kita optimis berkat dukungan semua pihak, termasuk pemerintah pusat masalah RTLH segera tuntas. Makanya, ada sekitar 400 RTLH kita usulkan dibedah melalui program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR),” tukasnya

Read More

Pemkab OKI Upayakan Bantuan Benih, Lahan Fuso Kena Banjir

OKI, LiputanSumSel.Com---Seluas 2.773 Ha lahan persawahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terancam fuso (gagal panen) akibat terendam banjir beberapa hari terakhir. Dinas Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan Holtikultura (DKPTH) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengupayakan bantuan benih dari Cadangan Benih Nasional (CBN) untuk membantu para petani yang lahannya terdampak. 

“Kami akan usulkan melalui cadangan benih nasional (CBN)”, Ungkap Kepala DKPTH OKI melalui Sekretaris Dinas, Indesi Karyanto pada rakor penanggulangan bencana banjir dan longsor di markas komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) OKI, Kamis, (20/1). 

Indesi menjelaskan Cadangan Benih nasional (CBN) adalah benih tanaman pangan yang diperuntukkan untuk kebutuhan mendesak seperti adanya bencana alam yang menyebabkan pertanian mengalami gagal panen atau puso. 

Prosedur untuk mendapatkan benih dari CBN ini menurut Indesi cukup mudah. Yaitu cukup mendapat pengesahan dari petugas lapangan bahwa lahan tersebut memang mengalami bencana yang berakibat gagal panen. 

“Cukup ada petugas lapangan yang memang menyatakan bahwa lahannya memang mengalami gagal panen akibat bencana alam,”Terang dia. 

Meski beberapa lahan persawahan di OKI terancam fuso Indesi memastikan cadangan beras di Kabupaten OKI tetap aman. 

“Kita memiliki ketersediaan beras yang cukup aman dan masih bisa mengandalkan produksi tahun lalu sebanyak 485.824 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau senilai 200 an ribu ton beras” jelas dia. 

Dalam kesempatan tersebut Indesi meminta kepada para petani yang tanamannya rusak terendam untuk tidak buru-buru menanam, karena prediksi Badan Meterologi Kimatologi Dan Geofisika (BMKG) curah hujan masih akan tinggi sampai pertengahan Februari sampai dengan Bulan April 2022 

"Lebih baik bersabar sebentar, menunda tanam, daripada ditanam nanti terendam lagi," imbuhnya. 

Pada rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) telah melakukan langkah strategis guna mengatasi dampak bencana banjir yang merendam beberapa wilayah pada 8 Kecamatan antara lain mengintensifkan posko siaga BPBD OKI serta posko kesehatan di wilayah terdampak. 

“Secara tipologis wilayah OKI memang rentan terhadap bencana banjir karena berada di dataran rendah rawa dan sungai. Secara kearifan lokal masyarakat terbiasa menghadapi luapan air sungai namun kita harus hadir untuk memastikan bahwa bencana ini jangan berdampak kerugian ekonomi bahkan jiwa” ujar Kepala BPBD OKI, Listiadi Martin. 

Listiadi memaparkan banjir di Ogan Komering Ilir awal tahun ini antara lain berdampak kepada 237 kepala keluarga, 990 jiwa, 229 rumah, 2 unit sekolah serta 2.773 hektar lahan persawahan.    

Listiadi mengungkap pihaknya telah melakukan maping dan cek lapangan wilayah terdampak banjir. Untuk itu rakor yang diselenggarakan untuk menguatkan simpul koordinasi semua pihak untuk menanggulangi dampak banjir. 

“Kebutuhan-kebutuhan mendesak seperti air bersih, tenaga kesehatan, bantuan pangan, atau penambahan posko-posko kita siagakan” ungkap dia pada rakor yang dihadiri berbagai pemangku kebijakan tersebut.(Pov/DK)

Read More