Palembang Targetkan 2,1 Juta Wisatawan di 2022

Palembang,liputansumsel.com--Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Parawisata melaunching Calender of Charming Events. 

Gubernur Sumsel Herman Deru secara resmi melaunching acara itu, di Ballrom Hotel The Zuri, Palembang, Kamis (10/3/2022). 

Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Kgs Sulaiman Amin, mengatakan, digelarnya launching calender of charming untuk mendongkrak kembali sektor pariwisata di Kota Palembang. 

"Kita ketahui adanya pandemi covid 19 ini memberikan dampak besar kepada sektor pariwisata. Banyak event tidak terlaksana sehingga dibatalkan, dan membuat tingkat kunjungan menurun," ujar Sulaiman. 

Karena itu, dengan kembali menyelenggarakan event untuk mendongkrak tingkat kunjungan wisatawan. 

"Pagelaran event perlu dilakukan, salah satunya dengan dilaunching untuk mengenal kan atau sosialisasi event - event yang ada dikota Palembang," Katanya. 

Target pengunjung pariwisata, karena dalam indeks kinerja daerah atau di SKPD Pariwisata tahun ini sebesar 2,1 juta kunjungan.

"Makanya kita akan bergerak salah satunya dengan menggelar event. Salah satu event yang kita andalkan, yaitu Festival sungai, dimulai dengan event festival sungai sekanak lambidaro beberapa waktu lalu," ujar Sulaiman. 

Tahun ini, tambah Sulaiman, event yang akan diselenggarakan rencananya ada sebanyak 44 event. 

"Dari 44 event itu, kita ada 10 top ten event berkelas," jelasnya.  

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengatakan, event - event ini harus diselenggarakan secara terjadwal, jangan semua dilakukan di akhir tahun. 

"Dan benar - benar dilihat, yang datang untuk berwisata atau pelaku usaha yang datang ke Palembang. Maka, event - event ini harus benar-benar menarik dengan dikemas sekreatif mungkin," jelasnya. 

Parameter sukses ada diramainya pengunjung, dan lainnya. Tapi akan lebih benar kalau dapat mengerakkan ekonomi masyarakat. Apalagi sektor pariwisata ini akibat covid mati suri. 

"Ini ide brilian. Untuk mengundang banyak tamu yang datang, kreativitas tidak hanya bersandar pada sumber daya alam saja, tapi SDM di bidang pemerintah, pelaku usaha tidak bisa pasrah dengan kondisi ini," kata Gubernur. 

Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa, mengatakan, dengan sektor pariwisata juga dapat mendongkrak perekonomian di Kota Palembang baik dari sektor UMKM  dan  sektor perpajakan di Palembang. 

“Dengan parawisata dapat berkontribusi 40 hingga 50 persen terhadap ekonomi dan pendapatan hasil daerah baik dari pajak hotel, restoran dan parkir jadi bertambah,” kata Dewa. (Rl/A2)

Read More

Wabup Hadiri Musrenbang di Davil IV

 

 

LAHAT,liputansumsel.com - Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tingkat Kecamatan merupakan wadah sekaligus proses perencanaan pembangunan dari bawah. Sebagai sebuah proses tahunan, Musrenbang berusaha menangkap aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi, kondisi dan perkembangan terkini.

Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Lahat H. Harianto, SE, MM, MBA, saat menghadiri Musrenbang Dapil IV di Kecamatan Jarai Tahun 2023, Rabu (9/2/2022) yang berlangsung di Aula kantor Kecamatan Jarai.

Musrenbang dihadiri, Anggota DPRD Dapil IV, Seluruh Stafsus, Asisten II, Seluruh KA OPD, Seluruh Camat Dapil IV, para Kepala Desa se-Kecamatan Jarai, para kepala UPTD, para Ketua TP PKK, Tim Monitoring Musrenbang Kecamatan, serta undangan lainnya.

 

Diawal sambutannya  Wabup menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Lahat Cik Ujang SH. tidak bisa hadir dikarenakan masih diluar Kota persiapan akan dilantik menjadi ketua DPC Partai Demokrat Sumsel, namun beliau menitipkan salam untuk semua yang telah hadir disini.

Lanjut Wabup, Musrenbang merupakan wahana untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023. Oleh karena itu, sambungnya, hendaknya dilaksanakan dengan tertib, lancar, penuh kesungguhan sehingga menghasilkan usulan program kegiatan yang realistis dan berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat.

“Musrenbang tingkat kecamatan, merupakan media perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2023. Oleh karena itu, setiap program yang diusulkan harus matang, sesuai kebutuhan. Sehingga pada saat pelaksanaannya nanti pada tahun 2023, tidak ada ketimbangan,” ujar Wabup.

Masih dikatakan Wabup, Musrenbang Kecamatan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Musrenbang, lanjutnya, diselenggarakan guna mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik. Oleh karena itu, menurutnya, penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan harus didasarkan pada asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

“Tidak berkelebihan kiranya jika proses perencanaan pembangunan daerah sudah berlandaskan pada asas yang mengarah pada terciptanya tata kelola kepemerintahan yang baik. Untuk itu, manfaatkan Musrenbang ini sebaik-baiknya,” tandasnya.

Sebelumnya, Camat Jarai, Reyno Delfansyah SIP MM, dalam sambutannya menyampaikan, Musrenbang bertujuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, berupa usulan program kegiatan yang realistis dan berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat.

RKPD 2023 lanjutnya, memiliki arti dan posisi yang sangat strategis karena merupakan tahap percepatan untuk mencapai target kinerja pembangunan.

“Saya berharap, Musrenbang Kecamatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan atau program yang diusulkan para kepala desa merupakan program prioritas yang sangat dibutuhkan masyarakat. Selain pembangunan infrastruktur, juga yang menyasar pada peningkatan ekonomi masyarakat,” singkatnya.(pazar)

Read More

76 Tahun Kelahiran PWI Terukir di SMSI

Oleh: Firdaus

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) berdiri 9 Februari 1946 di Solo, Jawa Tengah. Berdiri di tengah perlawanan mempertahankan kemerdekaan, pada saat itu para wartawan dan pemimpin media dari berbagai penjuru tanah air menyepakati pembentukan PWI sebagai  organisasi perjuangan  masyarakat pers dalam mempertahankan kemerdekaan. 

Pertemuan tersebut juga memilih Mr Sumanang sebagai Ketua PWI dan Sudarjo Tjokrosiswojo sebagai sekretaris, juga menyetujui pembentukan sebuah komisi beranggotakan 10 orang. Selain Sumanang dan Sudarjo, mereka adalah: Sjamsuddin Sutan Makmur (Harian Rakyat Jakarta), B.M. Diah (Harian Merdeka, Jakarta), Abdul Rachmat Nasution (kantor berita Antara, Jakarta), Ronggo Danukusumo (Suara Rakyat, Mojokerto), Mohammad Kurdie (Suara Merdeka, Tasikmalaya), Bambang Suprapto (Penghela Rakyat, Magelang), Sudjono (Surat Kabar Berjuang, Malang) dan Suprijo Djojosupadmo (Surat Kabar Kedaulatan Rakyat,Yogyakarta). Komisi tersebut bertugas merumuskan hubungan antara wartawan sebagai pekerja pejuang dan Suratkabar sebagai lembaga usaha  (Panitia Usaha).

Kemudian Panitia Usaha tersebut terus bergerak mengadakan komunikasi dan pertemuan demi pertemuan, hingga disepakati pada 08 Juni 1946 di Jogyakarta dibentuk Serikat Perusahaan Suratkabar (SPS). Selanjutnya hubungan dua organisasi pers nasional tersebut saling melengkapi yang kemudian hubungan itu dikenal seperti pinang di belah dua.  

Sejak pembentukannya, PWI terus berkembang pada masa Orde Baru PWI dipandang sebagai satu-satunya organisasi wartawan di Indonesia, kemudian tonggak kelahiran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 09 Februari  ditetapkan pemerintah sebagai Hari Pers Nasional (HPN). 

Walaupun PWI kini bukan lagi satu-satunya organisasi tempat berhimpun para wartawan, tetapi PWI tetap menjadi pilihan terdepan bagi profesi wartawan, hal ini nampak dari ribuan anggota PWI yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Anggota PWI tidak hanya bekerja di media cetak, melainkan juga  televisi, radio dan kini makin banyak di media siber, dan mereka juga telah mengikuti pendidikan dasar jurnalistik dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Pesatnya pertumbuhan digital dibelahan dunia, dengan mempertimbangkan suatu masa akan muncul kebebasan luar biasa, seakan-akan tidak ada lagi ruang redaksi, dimana semua orang dapat mempunyai kanalnya masing-masing dengan prioritas kecepatan, pada akibatnya  akan berasa kegagalan kita dalam beretika dan kegagalan kita dalam mempersatukan bangsa. Kemudian fungsionaris PWI berkumpul di Serpong Tangerang Banten menggagas berdirinya organisasi Siber. 

Kemudian lahir Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), hubungan PWI dan SMSI terukir di dalam pembukaan Anggaran Dasar SMSI “Bahwa diperlukan sebuah wadah untuk menghimpun perusahaan Media Siber di Indonesia. Wadah itu dapat digunakan sebagai sarana membangun media siber yang profesional. Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan diatas didirikanlah sebuah organisasi untuk menghimpun perusahaan media siber, sebagai kelanjutan pergerakan masyarakat pers, yang mana tanggal 09 Februari 1946 diyakini sebagai momentum sejarah bersatunya Pers Nasional”. 

Pada puncak acara peringatan HPN di Kendari, Sulawesi Tenggara seluruh anggota dan Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menghaturkan selamat ulang tahun ke-76, semoga PWI Jaya selalu. 

(Penulis  adalah Ketua Umum SMSI Pusat dan Direktur Journalist Boarding School)

Read More

Kades di Muba Terima Operasional RT 3,5 Juta Perbulan

 *Plt Bupati Beni Teken Kerjasama, Perangkat Desa di Muba Bisa Ajukan Kredit ke Bank*

SEKAYU,liputansumsel.com - Dalam rangka memenuhi kebutuhan bagi Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemkab Musi Banyuasin (Muba) berkerja sama dengan Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu dalam Pemberian Kredit Serbaguna bagi Perangkat Desa dan BPD.

Kerjasama ditandai dengan penandatangan MoU oleh Plt Bupati Muba Beni Henedi dan Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu Dedek Abdul Halim. Acara dilaksanakan serentak pada Launching Operasional Rumah Tangga (RT) Kepala Desa, bertempat di Opp room Pemkab Muba, Selasa (8/2/2022).

Pasca ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, seluruh perangkat desa di Kabupaten Muba bisa mendapatkan fasilitas kredit atau pinjaman modal usaha serbaguna di Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu.

Pimpinan Cabang BSB Sekayu, Dedek Abdul Halim mengungkapkan bahwa Kabupaten Muba merupakan pelopor di Provinsi Sumatera Selatan, khusus dalam kebijakan dan kerjasama dengan Bank Sumsel Babel sehingga Perangkat Desa dan BPD berkesempatan mendapatkan fasilitas kredit serbaguna dari Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu.

"Kredit serbaguna ini tujuannya untuk memfasilitasi dari sumber pendapatan Perangkat Desa dan BPD itu sendiri, dimana pengajuan dan bunga nya pun sama seperti ASN, tinggal menunjukan SK pengangkatan sebagai Perangkat Desa atau BPD kepada kami dan slip gaji sehingga bisa jadi bahan pertimbangan kami berapa plafon besaran kredit yang bisa diberikan kepada yang bersangkutan, tergantung juga masa jabatan berakhir dan kredit ini tanpa anggunan,"bebernya.

Plt Bupati Beni mengatakan, Perangkat Desa dan BPD bisa memanfaatkan peluang ini untuk mengajukan pinjaman ke Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu. Diharapkan agar dana pinjaman nantinya bisa digunakan untuk modal usaha.

“Gunakan kredit serbaguna ini untuk usaha produktif, sehingga bisa mengembangkan ekonomi keluarga dan meningatkan kesejahteraan. Jangan gunakan untuk hura-hura dan kegiatan menyimpang,” tegas Beni.

Ketua PMI Kabupaten Muba ini mengatakan, dengan telah di launching atau diresmikannya operasional rumah tangga kades, kebijakan ini diberikan agar  pelayanan dan tugas pemerintah desa bagi masyarakat makin terfasilitasi dengan baik.

"Nantinya Kades akan diberikan tambahan uang operasional rumah tangga sebesar Rp 3.500.000 setiap bulannya, sehinggaa tugas kades dalam melayani maasyarakat dapat terlaksana lebih optimal. Perlu diingat dana operasional ini harus ada laporan pertanggung jawabannya, maka gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan yang efektif,"ucap Beni.

Beni juga menyebutkan, bahwa hari ini Pemkab Muba memberikan penghargaan kepada Kapolres Muba AKBP Alamsyah Pelupessy SH SIk, Kasat Reskrim Polres Muba AKP Dwi Rio Andrian SIK, dan Kanit Pidkor Ipda Budi Mulya SIP MH atas dedikasi telah memberikan edukasi kepada kades dan peerangkatnya, atas upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan desa di Kabupaten Muba.

"Kita ucapkan terima kasih dan patut kita apresiasi, karena memang dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) perlu perhatian khusus, gunakan ADD tepat sasaran demi kemaslahatan masyrakat di desa, diberikan kebebasan dalam mengelolah namun tetap akan tetap dilakukan pengawasan dan bimbingan oleh penegak hukum,"ujarnya.

Menurut laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muba H Richard Cahyadi AP MSi bahwa, kegiatan para Kades dan Ketua TP PKK Desa telah dimulai sejak pagi tadi, diawali dengan Sosialisasi Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022 dengan Tema “Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Desa”.

"Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 pasal 5 ayat 2, diprioritskan tiga point untuk percepat SDGs yaitu, pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa,"paparnya.

Turut hadir Kapolres Muba AKBP Alamsyah Pelupessy SH SIk, Kajari Muba Marcos Marudut Mangapul Simaremare SH MH, Ketua Pengadian Negeri Sekayu Ben Ronald P Situmorang SH, Dandim 0401 Muba dan Ketua Pengadilan Agama diwakili. Kemudian Wakil Ketua I TP PKK Kabupaten Muba Susy Imelda Beni, Seluruh Camat Se Kabupaten Muba, Seluruh Kepala Desa dan Ketua TP PKK Desa di Kabupaten Muba.

Read More

Lapas Sekayu Ajak Awak Media Kongkow Bareng. Ini Harapan Ketua SMSI Muba

Muba,Liputansumsel.com-'- Dalam rangka meningkatkan tali silaturahmi dan sinergi  dengan para awak media yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sekayu gelar Media Gathering bertempat di Pusat Jajanan Sekayu (PJS) Sekayu, Selasa (08/03/2022) malam. 

Kepala Lapas Kelas IIB Sekayu Ronald Heru Praptama A.Md IP SH MH dalam sambutannya mengatakan bahwa pentingnya membangun dan meningkatkan sinergi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan para insan pers, terutama yang ada di Bumi Serasan Sekate. 

"Melalui momentum ramah tamah ini, diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Lapas Kelas IIB Sekayu dengan insan pers, Organisasi kemasyarakatan dan LSM yang ada di Kabupaten Muba," ungkap Heru. 

Ditambahkannya dalam rangka mewujudkan itu Lapas Kelas IIB Sekayu membuka diri dan menerima masukan dan saran untuk bersama-sama mewujudkan visi dan misi dari institusi ini. 

Sementara itu, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Musi Banyuasin Heriyanto SH merespon positif atas agenda Media Gathering yang dilaksanakan oleh Lapas Kelas IIB Sekayu. 

"Sebagai organisasi resmi konstituen Dewan Pers, SMSI hadir di Bumi Serasan Sekate ini tujuan utamnya adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta mewujudkan industri media siber yang bertanggung jawab. Dan salah satu upaya yang harus dilakukan adalah membangun sinergisitas positif dengan semua stakeholder, salah satunya dengan institusi Lapas Kelas IIB Sekayu," tandas Pria yang akrab disapa Kuyung Antok. 

Dilanjutkannya, Ia berharap kepada Lapas Kelas IIB Sekayu dapat terus menjalankan program-program positif, terutama dalam komitmen mewujudkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM/WBBM). (Rilis SMSI Muba)

Read More