Pemkab OKI Pastikan Ketersediaan Lahan Pangan Berkelanjutan

OKI, LiputanSumSel.Com----, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan pembahasan Lahan Baku Sawah  (LBS) yang berada dalam delinasi RDTR koridor Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir 

bersama dengan Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN secara virtual, di ruang Rapat Kerja Sekda OKI, Senin (14/03).

.

Kasubdit Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah II, Direktorat SPR, Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN melalui Refqi DJTR mengatakan indikator koreksi yang digunakan untuk RDTR Lempuing Raya yaitu sebaran LBS terkoreksi-berhimpitan lahan terbangun dan citra salelit resoulsi tinggi 1: 5000 dan survei lapangan.

.

"Di dalam 836,94 Hektar data Lahan Baku Sawah (LBS) terkoreksi terdapat 26,57 Hektar yang telah diklasifikasikan berubah fungsi menjadi lahan terbangun dan lahan non-sawah", ujar Refqi. 

.

Setelah dilakukan overlay terhadap CSRT termutakhir, dikatakan Refqi untik WP Koridor  Lempuing Jaya (CSRT-2018) 1:5000 dan survei lapangan terdapat beberapa LBS terkoreksi yang bukan eksisting bukan merupakan sawah, seluas 88,147 hektar.

.

"Berdasarkan pertimbangan terhadap beberapa indikator di atas maka diperoleh usulan koreksi untuk data LBS terkoreksi menjadi 684,24 hektar", imbuhnya 

.

Dalam hal ini, Sekretaris Daerah OKI, H. Husin, S.Pd., MM.,M.Pd menghimbau denga adanya pembahasan RDTR koridor Lempuing Jaya maka

pembangunan sesuai pola ruang yang disusun.

.

"Adanya pembahasan RDTR diharapkan Kabupaten Ogan Komering memiliki lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) ", kata Husin 

.

Husin mengingatkan agar apa yang dikerjakan hari ini harus diproyeksikan 5-10 tahun mendatang sehingga apa yang telah ditetapkan pada saat ini tidak akan menimbulkan masalah di masa depan.

.

"Prinsipnya kita bekekerja untuk pelayanan publik, namun saat ini kita harus sangat detail untuk memastikan setiap aspeknya sudah sesuai koridor sebagaimana mestinya. Semoga yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat di OKI", tandasnya.(PD)

Read More

Aktivis K-MAKI Bumi Serasan Sekundang Soroti Lelang Jabatan Kepala Dinas Kesehatan

Muara Enim, Liputansumsel.com Drs Muklis seorang aktivis di Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Independen (K-MAKI) Muara Enim saat berjumpa di kediaman seputaran Kelurahan Pasar 2, Senin (14/3/2021) menyoroti persoalan lelang Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim yang digelar sekitar bulan Juli- Agustus Tahun 2021 yang lalu. 

Lelang jabatan itu diduga seperti dipaksakan, karena pada lelang itu jelas sudah sah secara peraturan, hukum dan undang-undang diantaranya Peraturan MENPAN-RB nomor 15 tahun 2019 dan undang-undang nomor 5 tahun 2014 yang ada 3 orang peserta tersebut. Namun di tengah jalan lelang malah dibatalkan dengan alasan salah seorang peserta diduga terdampak Covid-19," terang Muklis. 

Lebih lanjut, sebenarnya itu bukan suatu alasan untuk membatalkan lelang, karena akan timbul dugaan-dugaan ditengah masyarakat, Ada apa pada lelang jabatan tersebut sampai dibatalkan," ujarnya. 

"Seharusnya Penjabat (PJ) Bupati Kabupaten Muara Enim mau tidak mau atau suka tidak suka harus memilih salah satu dari 2 orang peserta tersebut yang masih tersisa. Seperti diawal tadi dikarenakan salah seorang peserta diduga mundur karena terdampak Covid-19," terangnya. 

Muklis menambahkan, Setelah lelang tersebut dibatalkan sekarang lelang tersebut diulang kembali dengan peserta yang sama yaitu Slamet Oku Asmana, dr Eny Zatilah MKM dan Tumpuk Susmiati (3 orang itu lagi). 

"Disini timbul pertanyaan, apakah karena peserta yang ikut lelang kemarin mengundurkan diri pada lelang pertama tersebut, diduga harus dipaksakan untuk menduduki jabatan kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim yang baru," ungkap Aktivis K-MAKI ini kepada awak media. 

Selanjutnya, Memang kalau kita soroti mengenai ada tidaknya kerugian negara jelas diduga kuat menimbulkan kerugian negara. Walaupun dana lelang tersebut dianggarkan secara global," katanya dengan suara yang lantang. 

"Untuk itu kami dari Aktivis K-MAKI Kabupaten Muara Enim meminta kepada rekan-rekan aktivis dan wartawan di Bumi Serasan Sekundang untuk ikut juga melakukan kontrol sosial dengan menyoroti permasalahan serta persoalan yang ada di Kabupaten Muara Enim khususnya masalah lelang jabatan," ujar Drs Muklis. 

Kedepan, kami akan lebih dalam menelusuri hal ini dan juga akan membangun komunikasi langsung dengan KEMENPAN-RB, KEMENDAGRI, KASN dan Gubernur Provinsi Sumsel untuk membahasnya lebih jauh," tandasnya. 

Disisi lain, Feri Kurniawan ST selaku Deputy K-MAKI Provinsi Sumsel juga memberikan tanggapannya, Kalau membatalkan lelang karena alasan perserta tidak memenuhi syarat maka peserta yang gagal lelang tidak di perbolehkan ikut lelang lagi. 

"Kalau ikut lelang lagi maka hal ini tentunya melanggar undang - undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yg tidak sehat," tambah Feri Kurniawan. 

Kemudian, Kalau memang lelang di inginkan ke suatu pihak yang di tunjuk maka bermainlah cantik karena Muara Enim saat ini termasuk zona hitam korupsi di Indonesia," pungkas Deputy K-MAKI. 

Saat dikonfirmasi via whatsapp pribadinya, Harson Kepala BPKSDM Pemkab Muara Enim menjawab, sebagaimana dimaklumi bahwa proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama termasuk Kadinkes Kabupaten Muara Enim sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) membentuk pansel untuk melaksanakan seleksi. Hasil seleksi dilaporkan oleh pansel kepada PPK. 

"Selanjutnya PPK memilih salah satu dari yang dilaporkan oleh pansel untuk selanjutnya dilaporkan kepada KASN," imbuh Harson. 

Kemudian, dilakukan lagi seleksi JPT sesuai ketentuan yang saat ini masih dalam proses izin pengangkatan dan pelantikannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Sumsel," ungkapnya.

Read More

Rumah Rata Dengan Tanah Akibat Longsor, Asril Tagih Janji Pemkab Pessel.

Padang,Painan, Liputansumsel.com -- Satu unit rumah warga semi permanen di Nagari Ampang Tareh Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), hancur akibat tertimpa longsor sekitar dua bulan lalu. Namun, hingga kini belum tersentuh bantuan pemerintah.

Pemilik rumah Asril (51 tahun) menyebut, hingga kini belum ada tanda-tanda kapan rumahnya bakal diperbaiki oleh pemerintah setempat. Padahal, kata dia, saat bencana longsor terjadi banyak pihak dari pemerintah daerah yang berkunjung ke lokasi. Bahkan, tim dari kecamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga telah melakukan pendataan.

“Ya, banyak yang datang kesini waktu itu. Mereka berjanji akan membantu perbaikan rumah saya,” ujar Asril pada wartawan, Sabtu (12/3/2022).

Lebih lanjut dijelaskan, ia bukan tak mampu untuk bersabar, hanya saja kapan rumahnya akan diperbaiki tak jelas sampai sekarang. Sebab, janji dan harapan yang disampaikan sejumlah pejabat waktu mendata rumahnya hingga kini belum terealisasi.

“Waktu itu, saya diminta untuk bersabar karena melihat rumah saya sudah rata dengan tanah. Dan mereka berjanji akan segera dibangun kembali. Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda akan diperbaiki. Padahal KTP, KK, dan syarat administrasi lainnya sudah saya serahkan waktu itu ke pemerintah nagari,” ucapnya lagi.

Mirisnya lagi, Asril yang hidup sebatang kara ini sekarang tengah menderita sakit asam lambung. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ia dibantu oleh saudara dan kerabat terdekatnya.

Sekarang, ia masih tinggal di sekitar lokasi rumahnya yang runtuh. Asril membuat pondok kecil satu kamar menggunakan papan seadanya. Dengan kondisi tersebut, ia sangat berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait segera merealisasikan janji untuk membangunkan sebuah rumah yang layak untuk ditempatinya.

“Jika memang ada bantuan dari pemerintah untuk membangun kembali rumah saya, ya Alhamdulillah. Jika tidak, mengapa mereka berjanji waktu dulu,” tuturnya.

Namun, hingga kini belum ada satu pun pihak yang mengabari terkait kelanjutan pembangunan rumahnya yang hancur akibat longsor itu.

“Sampai sekarang janji mereka masih terngiang-ngiang di telinga saya. Entah ditindaklanjuti atau tidak, saya tidak tahu, kapan akan dibangun saya juga tidak tahu, belum ada tanda-tandanya,” katanya.

Sementara itu, Dodi (47 tahun) salah seorang masyarakat setempat mengatakan, rumah Asril merupakan rumah yang terparah terdampak longsor pada Desember 2021 lalu. Rumah yang terletak di kawasan perbukitan itu, runtuh dan ambruk bersamaan dengan tanah longsor, hanya menyisakan puing-puing bangunan saja.

“Kalau bisa secepatnya ditanggapi oleh pemerintah daerah. Kasihan kita, beliau hanya sebatang kara,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang Rehablitasi dan Rekonstruksi BPBD Pessel, Yuskardi mengatakan, terkait kondisi itu pihaknya sudah berkoordinasi dengan Wali Nagari Ampang Tareh.

Ia menyebut, BPBD bakal merekomendasikan pembangunan rumah Asril kepada BazNas Kabupaten Pesisir Selatan, dengan catatan pembangunannya di relokasikan ke tempat lain dan jauh dari perbukitan. Hal tersebut mengingat kondisi tanah yang masih labil, dan rawan longsor.

“Jadi, waktu itu belum ada titik kesepakatannya, yang punya rumah tetap ingin membangun rumahnya di kawasan itu. Padahal tanahnya labil dan rawan longsor. Nanti siapkan proposalnya dari nagari, dan bakal kami rekomendasikan ke BazNas. Namun dengan catatan rumahnya dibangun ditempat lain yang lebih aman,” ujarnya.(EL).

Read More

Kejurnas Offroad 1 Pali Di Ikuti 80 Peserta

PALI,liputansumsel.com-- Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) H Heri Amalindo resmi membuka kejuaraan Nasional (Kejurnas) Offroad seri 1 yang ditunggu-tunggu warga Bumi Serepat Serasan pada Sabtu (12/3/22) yang pelaksanaannya mengambil lokasi di sirkuit Mako Brimob PALI di wilayah KM 10 Kelurahan Handayani Mulya kecamatan Talang Ubi.

Kejurnas Offroad sendiri diikuti 80 peserta dari hampir seluruh daerah di Indonesia dengan beberapa kelas yang dipertandingkan. Pembukaan dihadiri ketua IMI Sumsel Alfian Maskoni yang juga menjabat Wali Kota Palembang. Dirlantas Polda Bengkulu Komjenpol Sumardji dan sejumlah kepala OPD dilingkup Pemkab PALI.

Pada saat membuka kegiatan itu, Bupati PALI mengajak seluruh masyarakat PALI untuk menjaga nama baik daerah supaya memberikan kesan baik bagi tamu yang datang, baik peserta,  Offisial maupun pengunjung yang sengaja datang dari luar PALI untuk menyaksikan ajang adu adrenalin peserta pada Kejurnas Offroad seri 1.

"Tamu adalah raja yang harus kita layani dengan baik agar membawa kesan baik. Kami juga meminta maaf kepada peserta dan Offisial serta pengunjung dari luar PALI karena kami daerah baru yang tentunya banyak kekurangan disana-sini. Namun kami akan berupaya maksimal agar seluruh peserta mendapat kesan baik sesuai yang dipercayakan panitia menjadi tuan rumah kegiatan ini. Kami juga berharap di tahun-tahun berikutnya, PALI kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang Kejurnas Offroad seperti ini," ujar Bupati.

Tetapi karena pandemi masih belum berakhir, Bupati mengingatkan agar peserta dan pengunjung untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Jangan pernah abaikan protokol kesehatan. Tetap pakai masker dan bila perlu bawa selalu hand sanitizer karena pandemi covid-19 masih berlangsung. Silahkan bagi pengunjung cari tempat paling nyaman tapi jangan berkerumun agar kegiatan ini tidak jadi tempat penyebaran virus corona. Dan harapan kami, ajang ini bisa membangkitkan UKM di PALI," tukasnya.

Read More

9 Tahun Beturut Prabumulih Dapat WTP

 Palembang, liputansumsel.com - Walikota Prabumulih Ir.Ridho Yahya MM menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih TA 2021. Bertempat di Gedung BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan, Palembang, Jumat (11/3/2022).

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih TA 2021 diserahkan oleh PLH BPK RI Perwakilan Sumsel Acep Mulyadi, SE, MM, Ak dan diterima oleh Walikota Prabumulih Ir. H. Ridho Yahya, MM bersama Ketua DPRD Kota Prabumulih Sutarno, SE dengan hasil predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP ).

Dalam Sambutannya, PLH BPK RI Perwakilan Sumsel menyampaikan apresiasi kepada Kota Prabumulih, dalam penyerahan Laporan Keuangan TA 2021 merupakan tercepat pertama di Sumsel, dan Tercepat Kedua se Indonesia dan mendapat predikat WTP.

Menanggapi sambutan tersebut, Walikota Prabumulih menyampaikan rasa terimakasih atas apresiasi yang diberikan dan berterimakasih atas Predikat WTP yang diberikan. "WTP yang kami peroleh dikarenakan karena kami setiap tahun diperiksa, sehingga kami bisa memperbaiki setiap kekurangan yang harus diperbaiki." Ujar Walikota Prabumulih. 

Turut hadir dalam acara Jajaran Pimpinan dan Staf BPK RI Perwakilan Sumsel, OPD dari Kota Prabumulih antara lain Kepala BPKAD, Inspektur Kota Prabumulih, Kadis Kominfo, Kabag Prokopim serta OPD terkait lainnya,acara pernyerahan berlangsung di Gedung BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan,Palembang .(adv)

Read More