Walikota Palrmbang Resmikan Gedung Rehabilitasi Medik RSUD Palembang BARI

Palembang, Liputansumsel.com -  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palembang BARI kini punya gedung rehabilitasi medik. Gedung itu diresmikan oleh Wali Kota Palembang Harnojoyo, bersama Wawako Fitrianti Agustinda, Senin (6/3/2023).

“Selamat atas peresmian gedung baru ini. Semoga dengan diresmikannya gedung ini mampu memberikan pelayanan lebih baik lagi untuk masyarakat dan menjadi manfaat bagi masyarakat Kota Palembang,” ujar Harnojoyo.

Ia menyebutkan, dokter spesialis dan petugas medis untuk rehabilitasi medik ini juga sudah tersedia, dengan pelayanan lengkap.

Sementara itu, Direktur RSUD Palembang BARI, dr Makiani menjelaskan jika gedung rehabilitas medik tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu pasien yang memiliki kecacatan fisik.

“Cacat fisik seperti stroke, gangguan perkembangan serius yang mengganggu kemampuan berkomunikasi, anak yang kesusahan berbicara, ataupun anak autis, dan lain sebagainya,” jelasnya.

Makiani mengatakan, dengan adanya gedung rehabilitas ini diharapkan mampu meminimalisir kecacatan, khususnya di Kota Palembang.

“Karena sudah memiliki gedung ini mudah-mudahan Insha Allah kecacatan itu kita minimalkan. Karena kan kadang-kadang kalau sudah stroke biasanya masyarakat itu ikhlas di rumah, dan tidak ada latihan-latihan lagi," katanya.

Makiani mengungkapkan, jika pelayanan ini nantinya akan mendapatkan terapi secara rutin selama 8 kali dengan fasilitas lengkap.

Untuk sementara, gedung rehabilitas medik RSUD Palembang BARI baru berstatus tahap satu dengan menggunakan anggaran pertama, dan baru lantai pertama yang bisa dipakai.

“Lantai dua dan tiga belum, dan tahun ini masuk tahap kedua dengan anggaran kedua. Pelayanan ini sebetulnya sudah ada tapi memang gedungnya diresmikan pada hari ini. InsyaAllah tahun ini gedung selesai semua.” (Rl/Al)

Read More

Pemkot Palembang Terus Upayakan Tekan Kasus Stunting

Palembang, Liputan Sumsel. Com - Pemerintah Kota Palembang terus berupaya menekan kasus stunting atau kekerdilan. Hasilnya terlihat signifikan

“Alhamdulillah, stunting sudah turun dari 24 persen kini di angka 16 persen,” kata Wali Kota Palembang Harnojoyo, di acara bakti sosial dan pengobatan massal yang digelar di Lanud Sri Mulyono Herlambang, di Kampung Dirgantara, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Selasa (7/3/2023).

Bakti sosial dan pengobatan massal ini merupakan rangkaian kegiatan peringatan HUT TNI Angkatan Udara ke-77. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH) Kolonel Pnb Sigit Gatot Prasetyo, M.M.O.A.S.

Turut hadiri Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda, unsur muspida Kota Palembang, para kepala OPD di lingkungan Pemkot Palembang dan pejabat di jajaran Lanud SMH.

Menurut Harnojoyo, program HUT TNI dalam bakti sosial ini berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan dan stunting.

“Terpenting adalah sinergi yang baik dan kuat Pemkot Palembang dengan TNI dalam setiap pergerakan, sosialisasi hingga ke tingkat masyarakat terbawah. Dengan upaya ini tentunya Palembang bisa mewujudkan zero stunting,” ujar Harnojoyo pula.

Sementara itu, Komandan Lanud SMH, Kolonel Pnb Sigit Gatot Prasetyo, menjelaskan, pihaknya akan bergerak cepat alam mewujudkan program bersama tersebut dengan cara melakukan sosialisasi ke masyarakat secara langsung dan sedini mungkin, hingga melibatkan media sosial.

“Stunting ini menjadi konsentrasi kita untuk bersama-sama dengan semua jajaran. Pemerintah daerah dan pihak masyarakat lainnya untuk bersama untuk memberikan edukasi,” kata Kolonel Sigit.

Ia menambahkan, dalam pengobatan massal ini pihaknya mendapat izin langsung dari pusat untuk menerjunkan beberapa dokter spesialis.

“Ada dokter spesialis penyakit dalam, mata, anak dan gigi,” ujar Danlanud Sigit. (Rl/Al)

Read More

DPRD Prov. Sumsel Siap Perjuangkan Aspirasi Guru di SMAN 1 Palembang

Palembang,liputansumsel.com – Reses Tahap 1 Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel Dapil 1 Kecamatan Ilir Barat 1, Ilir Barat II, Bukit Kecil, Gandus, Seberang Ulu 1, Seberang Ulu II, Kertapati, Plaju, dan Jakabaring kali ini dilaksanakan di SMAN 1 Bukit Besar Palembang, Rabu (8/3/2023) sore.

Turut hadir dalam reses tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sumsel RA Hj Anita Noeringhati SH MH, Mgs Syaiful Padli dari PKS, Prima Salam dari Gerindra, H Kartak SAS dari PKB, Dedi Supriyanto dari PDI Perjuangan, dan Chairul.S.Matdiah SH.MH dari Partai Demokrat.

Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati SH MH menyampaikan, sebelumnya dulu Anggota Dapil 1 pernah melaksanakan reses dan banyak mengusulkan bantuan-bantuan disini, dan syukur alhamdulillah di SMAN 1 tempat untuk belajar dan memang menjadi SMA terfavorit di kota Palembang khususnya Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada umumnya.

“Kami kebetulan anak-anak kita semua bersekolah disini, jadi tidak salah ini adalah curhat antara wali kelas kepada wali murid,” kata Anita.

“Karena bagaimanapun juga putra-putri kami di didik disini. Alhamdulillah sudah menjadi orang-orang yang bisa mapan, oleh karena itu apa yang mereka minta akan kami upayakan.

Karena bagaimanapun juga untuk masalah pendidikan itu nomer satu untuk di perhatikan” tambahnya.

Lebih lanjut Anita mengatakan, dan yang kedua bagaimana keluh kesah mereka terkait dengan P3K maupun tenaga honorer.

“Kita memang masih juga memperjuangkan bahwa tenaga honorer alhamdulillah di tahun 2023 ini tidak jadi untuk dihapuskan,” ujarnya.

Dia menuturkan, sesuai dengan info yang didapat, untuk di tahun 2023 ini harus dihapuskan, namun sekarang sudah diklasifikasi, kini sudah masuk ke P3K, dan harus tes juga dengan tempo yang lain menyusul.

“Dengan adanya ini kita akan dorong terus, agar bapak / Ibu yang sudah bekerja menjadi tenaga honor agar tetap bekerja,” tuturnya.

Sementara itu, dibtempat yang sama, anggota DPRD Dapil 1 dari Fraksi PKS dan juga selaku wakil ketua dari komisi V Mgs H Syaiful Padli ST MM menambahkan, di tahun 2023 ini alokasi APBD untuk diknas Sumsel seperti tahun sebelumnya tidak memenuhi ketentuan UU nasional

“Disitu harusnya anggaran pendidikan 20 persen. Tapi kita belum memenuhi 20 persen,” jelas Syaiful dalam sambutannya.

Syaiful mengungkapkan, kedepan program sekolah gratis akan berubah menjadi sekolah berkeadilan.

Berdasarkan Pergub maka dari itu sekolah unggulan itu ada yang boleh memungut SPP.

Syaiful menegaskan, untuk masalah guru honorer itu ada insentifnya. Tahun 2023 ini untuk guru honor itu nantinya ada tunjangan kesejahteraan.

“Maka dari itu, untuk 7.000 guru non ASN itu kita anggarkan tunjangan kesejahteraan. Syaratnya namanya masuk dapodik,” tegasnya.

Dengan adanya reses dari Dapil 1 DPRD Provinsi Sumsel, Kepala Sekolah SMAN 1 H Moses Ahmad S Pd MM menjelaskan, tentu ini merupakan sebuah kebanggaan bagi keluarga besar SMAN 1, karena sekolah ini telah di kunjungi  ketua dan anggota DPRD Provinsi Sumsel.

“Tentu dengan kedatangan anggota DPRD tadi kita keluarga besar SMAN 1 Palembang bisa menyampaikan permohonan-permohonan, keluhan-keluahan sehingga kita berharap ada jalan keluar dari anggota DPRD ini. Karena mereka yang menentukan anggaran yang ada di Sumsel ini,” ujarnya.

Lebih lanjut Moses mengungkapkan gaji guru di SMAN 1 ini rata-rata paling terendah 2.500.000 untuk satu bulannya.

“Saya kira di Palembang tidak ada sekolah yang mencapai gaji seperti itu. Karena tugas dari kepala sekolah itu ialah mensejahterakan warganya dan itu sudah kita upayakan,” ucapnya.

“Kami berharap mudah-mudahan kunjungan mereka itu bukan hanya ceremoni, tapi mereka harus benar-benar menyerap aspirasi dari bawah dan berupaya untuk memenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat,” pungkasnya. (mhn/ril)

Read More

Rapat Koordinasi, Lapas dan KPU Muara Enim Bahas Persiapan Daftar Pemilih Loksus

Muara Enim, Liputansumsel.com--Kalapas II B Muara Enim Herdianto sambut hangat kunjungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muara Enim, dalam rangka menjalin koordinasi dan penandatanganan berita acara kesepakatan penyusunan daftar pemilih Lokasi Khusus (Loksus), Selasa (07/03/2023).

Hal itu sebagaimana berdasarkan "Peraturan KPU RI Nomor 07 tahun tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi data Pemilih dan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2024".

Selanjutnya, Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 56/TIK.02-SD/14/2023 tentang persiapan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus pemilu Tahun 2024 mendatang.

Adapun dalam rapat koordinasi itu, membahas terkait data pemilih by name dan by address, kesiapan lokasi TPS, fasilitasi prasarana, SDM dan komunikasi.

"Berdasarkan peraturan yang berlaku terkait persiapan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus, Lapas Muara Enim tentu siap mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024," terang Herdianto.

Pada kesempatan yang sama, Anggota KPU Muara Enim divisi Rendatin Romeo Dony bersama Anggota KPU divisi Tekhnis Juztilka khairani menyampaikan, ucapan terimakasih kepada Kalapas Muara Enim yang telah merespon baik atas dukungannya dalam persiapan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus pada pemilu tahun 2024.

Dalam pertemuan itu, turut hadir Kasibinadik Taufik dan Kasubsi Regbimkemas Akbar Guntara.

Read More

FORKOM SSB Aksi Damai Tuntut RSUD Baturaja Perlakukan Pasien Dengan Layak Dan Manusiawi

Baturaja,liputansumsel.com - Puluhan massa yang tergabung dalam FORKOM SSB (Forum Komunikasi Sumsel Bersatu) melakukan aksi damai di depan Gedung RSUD Baturaja, Rumah Dinas (Rumdis) Bupati dan halaman Gedung DPRD OKU dengan Narasi Membela Hak Pasien BPJS Korban Pelayanan  RSUD Baturaja pada Selasa (7/3/23).

Melalui pantauan di lapangan, aksi damai yang merupakan gabungan dari unsur masyarakat Lubuk Batang, jurnalis, LSM dan ormas ini memulai aksi mereka dengan berjalan kaki dari Taman Kota (Tamkot) Baturaja menuju halaman RSUD Baturaja sambil  membentangkan spanduk bertuliskan "Stop diskriminasi dan pelayanan buruk terhadap pasien BPJS oleh RSUD Ibnu Sutowo Baturaja, Pemerintah OKU harus cepat tanggap terkait perlakuan diskriminasi dan pelayanan buruk RSUD agar tidak terjadi masa mendatang, Evaluasi kerja pimpinan dan pejabat RSUD demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan manusiawi".

Namun sesampainya disana, tak satupun perwakilan pihak pimpinan RSUD Baturaja bersedia menemui mereka. Kemudian, massa berjalan kaki menuju Rumdis Bupati OKU. Lagi-lagi tak satupun perwakilan dari Bupati OKU yang menemui mereka, bahkan pagar Rumdis pun ditutup rapat Satpol PP. Massa yang kecewa pun bergerak ke gedung DPRD OKU. Setelah menunggu beberapa saat, peserta aksi langsung ditemui anggota DPRD Densi Hermanto, Adip Kailani M. Saleh Tito dan Naproni. Oleh Densi massa diajak menyampaikan aspirasi nya di ruang Banmus DPRD OKU sekaligus bertemu dengan pihak Perwakilan Pimpinan RSUD Baturaja dan Dinkes OKU.

Di ruang Banmus, peserta aksi mendapatkan penjelasan kronologis penanganan pasien bernama Moh. Tril dari Hadi selaku perwakilan pimpinan RSUD Baturaja dan dr. Dody yang sempat menanganinya. Pertemuan tersebut sempat diwarnai argumen dari juru bicara peserta aksi. 

Sebagai gambaran, aksi damai tersebut dilatarbelakangi adanya dugaan pemulangan secara paksa salah seorang pasien BPJS RSUD Baturaja bernama Moh. Tril asal Kecamatan Lubuk Batang yang baru satu hari dirawat, dengan alasan harus berobat jalan. Namun setelah itu, pada akhirnya pasien tersebut meninggal dunia.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi (Korak) Muslimin Baijuri mengajak bagi masyarakat OKU yang pernah teraniaya dan merasa terzolimi sebagai akibat dari hak-hak pasien terabaikan oleh pelayanan RSUD  Baturaja dan menginginkan perubahan pelayanan yang baik dan manusiawi untuk ikut bergabung dalam aksi damai.

"Komitmen kita masyarakat yang akan berobat di RSUD Baturaja mendapatkan pelayanan yang layak dan humanis. Aksi ini tidak bermuatan politis maupun memiliki misi tertentu tetapi murni untuk memperjuangkan masyarakat OKU khususnya rakyat kecil.

Dari studi kasus, ada pasien yang tidak dilayani secara layak dan manusiawi baik itu pelayanan secara UU BPJS. Pelayanan di RSUD Baturaja ini bobrok. Ingat, masyarakat OKU ini sama dengan masyarakat Indonesia lainnya. Dijamin kesehatan dan pelayanannya melalui BPJS. Moh. Tril merupakan salah satu pasien BPJS di RSUD Baturaja, baru satu hari sudah disuruh pulang. Baru diperiksa dokter umum. Belum sempat diperiksa sampai dokter ahli penyakit dalam secara komprehensif, sudah disuruh pulang. Diusir dengan nada tanpa manusiawi, tidak lembut. Oleh karena itu RSUD Baturaja harus bersifat transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Pelayanan ini menyangkut masalah nyawa manusia. Di medsos sudah banyak yang komplain tentang pelayanan di RSUD Baturaja ini. Kedepan jangan sampai terulang. 

Saya pernah mengalami pelayanan buruk di RSUD ketika anak saya kena step sehingga harus dirawat di UGD. Begitu saya laporkan ke almarhum Bupati OKU H. Kuryana Azis. Beliau langsung memberikan sanksi karena petugasnya dinilai lalai, malah sibuk makan pada saat menangani pasien. Selain itu, kita sesalkan tidak ada kata maaf pun dari RSUD ini. Bekerjalah dengan amanah, pada hakekatnya kita semua sama. Jangan dianggap pengguna BPJS ini orang miskin semua, sehingga kurang dilayani. Coba kalau orang kaya, pasti dilayani dengan ekslusif. Saya ingatkan jangan sampai terjadi kebobrokan lagi di RSUD ini. Kepada para pejabat di RSUD Baturaja, pasien bernama Moh. Tril layak dirawat. Kita juga mengapresiasi kepada staf khusus Bupati OKU yang segera membawa kembali Moh. Tril kembali ke rumah sakit.

Kami hadir disini supaya bisa mendengar langsung para pejabat di RSUD guna menyampaikan pesan. Tidak ada maksud tujuan tendesius politik. Kedepan, kami minta tidak ada lagi pasien yang tidak dilayani dengan tidak manusiawi. Layani dengan ramah, tutur sapa, manis. 

Tolong rubahlah karakter atau cara," tegasnya sambil mengirim Al Fateha untuk Nabi Muhammad 

dan almarhum Moh Tril.

Selain itu, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Hipzin menyatakan jangan sembarangan pihak RSUD Baturaja melakukan pelayanan. BPJS itu berlaku untuk tiga hari bukan satu hari. 

"Jangan lagi seperti ini, meskipun ini Rumah Sakit Pemerintah, Tapi jangan sembarangan dalam memberikan pelayanan. Ingat, ada APBD yang menanggung BPJS, miliaran Rupiah dananya. Tapi pasien yang masuk sembarangan dilayani," cetusnya.

(Duan)

Read More