Kota Prabumulih Sabet Penghargaan Universal Health Coverage (UHC)

Prabumulih,liputansumsel.com-- Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin memberikan penghargaan kepada 22 provinsi, 334 kabupaten dan kota yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. 

Kota Prabumulih juga mendapat penghargaan karena mencapai predikat UHC. UHC Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada kepala daerah yang telah berhasil memberikan jaminan kesehatan kepada sedikitnya 95% warga nya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional.

Walikota Prabumulih melalui Asisten I Kota Prabumulih, Aris Priadi, mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian UHC di daerahnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih yang telah bekerja keras dan sinergi yang terjalin selama ini sehingga masyarakat Kota Prabumulih bisa terjamin ke dalam Program JKN. 

“Dengan telah tercapainya UHC di Kota Prabumulih maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani masyarakat. Ke depan kami akan terus memastikan seluruh penduduk Kota Prabumulih tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN,” ujar  Aris.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih, Dwi Asmariyati menyampaikan dengan telah UHC-nya Kota Prabumulih, artinya Pemerintah Daerah telah memastikan setiap penduduknya dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa terkecuali.“Capaian tersebut merupakan dukungan dan komitmen dari Pemerintah Kota Prabumulih dalam melindungi penduduknya dalam hal jaminan pelayanan kesehatan,” ujar Dwi.

Sementara itu, dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penghargaan UHC ini diberikan langsung oleh Wapres didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, di Balai Sudirman Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023.

Read More

HM Giri Ramanda N Kiemas Ingatkan Kecurangan BBM Bersubsidi

Palembang, liputansumsel.com – Diskusi , Sumatera Selatan ” Subsidi Tepat”, Apakah Sudah Tepat? yang digelar Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) , Selasa (14/3) di lantai III Gedung DPRD Sumsel.

Narasumber  Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Wilayah Sumsel sekaligus Wakil Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas, Pengamat kebijakan publik  sekaligus  Dekan Fisip Universitas Sriwijaya (Unsri)  Prof Dr  Alfitri Msi, Manager Retail Sales Pertamina Partaniaga Wilayah Sumbagsel, Awan Raharjo.

Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Wilayah Sumsel sekaligus Wakil Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas mengatakan, yang harus diwaspadai agar tidak terjadi kecuragan BBM bersubsidi perjalanan kendaraan BBM dari depo ke SPBU. Lalu dari SPBU ke pengguna BBM .

“ Jika semuanya digitalisasi  jika semuanya dengan tehnologi dan sosialisasi mungkin bisa berhasil tapi kalau kita gagal melakukan sosialisasi , kita gagal melakukan pendataan ini, sistim tidak berjalan yang ada crowded sehingga penimbunan BBM  yang terjadi dan ada masalah  itu akan terjadi lagi,” katanya.

Walaupun kini telah ada pembatasan pembelian BBM di SPBU menurut politisi PDI Perjuangan ini  maka penimbunan BBM masih terjadi.

“ Daripada dia narik mendingan dia bolak balik beli bensin sehari  Rp630 ribu X 30 hari masih dapat uang Rp18,9 juta , artinya masih ada keuntungan yang di dapat tanpa  narik truk , cukup dia bolak balik di SPBU  tiap hari , ini harus diperhatikan karena masih ada resiko  tapi tidak mungkin lagi dia satu hari  5 SPBU, “ katanya.

Dengan pendataan yang membeli BBM  tersebut  maka jumlah BBM yang keluar bisa terkendali.

Pengamat kebijakan publik  sekaligus  Dekan Fisip Universitas Sriwijaya (Unsri)  Prof Dr  Alfitri Msi mengatakan pengawasan BBM di sektor hilir harus perketat karena banyak pelanggaran-pelanggara yang ternyata banyak dari kultur masyarakat.

“ Memang perlu adanya inovasi , tapi inovasi  masyarakat lebih smart misalnya merekayasa tanki mobil dan SPBU sudah memberitahu tidak menerima rekayasa tanki ,” katanya.

Pembatasan BBM dengan melakukan pewarnaan BBM menurutnya kurang efektif.

“ Yang perlu di tata adalah penegakan , jadi penimbunan BBM merugikan,” katanya.

Selain itu menurutnya walau bagaimanapun BBM akan habis kedepan dan banyak negara melakukan antisipasi bisa energi alternatif dan bisa penghematan.

Manager Retail Sales Pertamina Partaniaga Wilayah Sumbagsel, Awan Raharjo mengatakan, tanggal 21 Maret ini Sumsel sudah melakukan subsidi tepat untuk solar.

“ Bahwa nanti bapak dan ibu yang hendak mengisi solar  harus teregistrasi dulu , sejak September kita bukan bot-bot di SPBU , sehingga sudah registrasi  bisa mendapatkan volume  maksimal bahwa kendaraan roda enam ke atas, angkutan barang atau orang kecuali angkutan tambang dan perkebunan bisa membeli 200  liter solar,” katanya.
Dengan adanya pendataan ini menurutnya pihaknya bisa tahu pembelian BBM berulang tidak bisa lagi karena memang sudah di program maksimal 200 liter untuk kendaraan roda enam ke atas, angkutan barang atau orang kecuali angkutan tambang dan perkebunan. (mhn/bbs)

Read More

OKI-Jabar Sinergi Percepat Transformasi Digital ASN

OKI, LiputansumSel Com---Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir bersinergi untuk melakukan percepatan transformasi digital ASN. Sinergitas itu dilakukan melalui penandatanganan kerja sama Digitalisasi Pengelolaan Manajemen ASN antara Pemkab OKI dengan Pemprov Jabar di Graha Aparatur Yerry Yanuar, Bandung (09/03/2023).

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten OKI Mauliddini, S. KM mengungkapkan kerja sama ini adalah wujud komitmen kuat Bupati OKI H. Iskandar, SE untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa melalui pengelolaan manajemen ASN dengan Sistem Merit terintegrasi.

"Untuk itu Pemkab OKI mengadopsi salah sistem pengelolaan ASN terbaik di Indonesia (Jawa Barat). Kita belajar dari yang terbaik, agar ASN di Pemkab OKI meningkat kompetensi dan kapasitasnya, lebih profesional dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.", ujar Deni.

Deni mengatakan percepatan pembangunan platform tunggal digital ekosistem ASN untuk manajemen SDM perlu dilakukan melalui pendekatan kemitraan strategis termasuk dengan berkolaborasi bersama Pemprov Jabar.

Menurutnya, kerja sama ini akan mengintegrasikan data dan informasi manajemen ASN, sehingga memberikan kepastian kualitas SDM aparatur.

"Hal ini juga menjadi salah satu langkah strategis pembangunan SDM sebagai bagian dari salah satu program kerja prioritas Bupati OKI," ujarnya.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat Sumasna, ST, MUM memaparkan tiga aspek penting dalam penerapan Sistem Informasi manajemen ASN di Jawa Barat antara lain, Software, Hardware, dan Brainware, namun aspek lain yang paling penting adalah komitmen dari kepala daerah.

"Tadi disampaikan bahwa Goodwill Bapak Bupati untuk melakukan peningkatan kualitas ASN, itu adalah faktor kunci keberhasilan penerapan sistem informasi ini, kami memliki berbagai Sistem Informasi seperti SIP Jabar, SIM JUARA, e-Office, dll dan kesemuanya terbuka untuk diadopsi. Mari kita berkolaborasi bukan berkompetisi demi kemajuan NKRI", pungkasnya.

Secara operasional, Sumasna menjelaskan Sistem manajemen ASN Jawa Barat memetakan setiap ASN dari semua aspek, latar belakang pendidikan, kinerja, minat bakat, sampai rekam jejak sosio-kultural. 

"Ini dilakukan agar ASN dapat dipetakan sesuai dengan kemampuannya sehingga layak menduduki posisi yang sesuai dengan kemampuannya serta terus dikembangkan potensi yang ada pada dirinya (Rencana Suksesi)" terang dia.

Penandatanganan PKS turut dihadiri Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKD Jabar Hermin Wijaya, ST, M.Kom, Kepala Bagian Kerja Sama Pemkab OKI Denny Ariefson, S.STP, MM (Pov)

Read More

Wawako Palembang Pimpin Apel di Dishub

Palembang, Liputan Sumsel. Com -  Ada hal yang menarik saat Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda menjadi pembina apel di Dinas Perhubungan, Senin (13/3/2023).

Yakni, Fitrianti meminta peserta apel, ASN maupun non ASN di barisan apel untuk melepaskan topi masing-masing. Fitrianti ingin melihat kerapian rambut mereka. Pakaian dan sepatu peserta apel juga tak luput dari perhatian.

“Kedisiplinan pegawai harus benar-benar diperhatikan. Kerapian dan kinerja juga, jangan hanya mengejar absen pagi,” ujar Fitrianti.

Ia mengungkapkan, saat ‘merazia’ peserta apel dan berdialog dengan mereka, Fitrianti mengatakan ada peserta yang menyampaikan aspirasinya secara langsung. Antara lain soal TPP pegawai yang belum cair.

Fitrianti mengatakan bahwa ke depan ia akan berkeliling ke setiap OPD pada setiap Senin pagi untuk bersilaturahmi.

"Mudah-mudahan dengan langkah ini kita bisa mewujudkan ASN yang baik dan disiplin serta berkwalitas,” pungkas Fitrianti. (Rl/Al)

Read More

Ratu Dewa Buka Bimbingan Teknis Sertifikasi Pekerja Konstruksi

Palembang, Liputan Sumsel. Com -  Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas PUPR melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) sertifikasi kompetensi dalam tenaga kerja konstruksi terampil.

Bimtek yang berlangsung mulai 13-18 Maret ini didukung oleh Kementerian PUPR, dan diikuti 800 peserta.

Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, secara resmi membuka bimtek ini, Senin (13/3/2023) di Plaza Benteng Kuto Besak.

Dewa mengatakan, bimtek ini bertujuan memberikan keterampilan serta ilmu dalam bidang kontruksi pembangunan bagi para pekerja di beberapa bidang, sehingga standar mutu yang mereka miliki bersertifikat.

“Kita ingin potensi yang dimiliki pekerja yang ada di Palembang ini bisa kompetitif,” ujar Dewa.

Ia menyampaikan, kesadaran akan penggunaan tenaga kerja yang bersertifikat sangat penting dalam rangka menjamin kualitas penyelenggaraan maupun pembangunan proyek infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah.

Dewa juga mengatakan, peserta pada bimtek ini termasuk yang terbesar di Indonesia, hampir mendekati 900 orang, yang terakomodir dari kelurahan, kecamatan, dan disupport juga dari Kodim 0418.

‘Semoga ini dapat menjadi bekal bagi para pekerja nantinya di lapangan. Karena selama ini kita bersifat autodidak. Tetapi ini ada skill tertentu dari para narasumber, apalagi dari para arsitek. Saya kira ini sesuatu yang cukup bermanfaat,” kata Dewa pula. (Rl/Al)

Read More