Audiensi PLN UID S2JB Diterima Ketua DPRD Prov. Sumsel

Palembang, liputansumsel.com– Sebagai langkah proaktif dalam upaya meningkatkan pelayanan (customer focused) dengan mendengarkan aspirasi masyarakat, manajemen PLN UID S2JB sambangi Kantor DPRD Provinsi Sumsel.

General Manager PLN UID S2JB, Amris Adnan, beserta jajaran disambut hangat Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj. R.A Anita Noeringhati, SH. MH. di ruang rapat VIP DPRD Sumsel,Selasa (11/4/2023).

Memasuki periode siaga ramadan & Idul Fitri 1444H, PLN telah mennyiapkan 226 posko dan 2.669 personil untuk mengamankan kelistrikan.

Bahkan sebelum masa siaga, PLN juga telah melakukan pemeliharaan kelistrikan.

“Kami berupaya menjaga kehandalan listrik agar selama ramadhan dan Idul Fitri agar masyarakat merasa nyaman dalam beribadah ketika berkumpul bersama keluarga. Sebanyak 226 posko dan 2.669 personil disiagakan dalam periode Ramadhan dan Idul Fitri nanti,” ujar Amris.

Menurut Amris, guna menjaga pasokan listrik ke masyarakat, tentunya utilitas kelistrikan juga perlu dijaga.

Oleh karena itu, perlunya dukungan Forkopimda dalam mengamankan objek-objek vital serta edukasi kepada masyarakat.

Ketua DPRD menyambut baik kedatangan jajaran manajemen PLN UID S2JB yang menyempatkan waktu untuk berdialog dan beraudiensi.

“Saya sangat terbuka atas aspirasi yang disampaikan karena sudah seharusnya DPRD ini menjadi rumah bagi seluruh rakyat tak terkecuali PLN” ungkap Anita

Anita mengatakan keterbukaan informasi dan respon dari PLN sudah sangat baik kepada DPRD selama ini.

Beliau berpesan agar pembangunan listrik yang dipergunakan untuk kegiatan masyarakat seperti listrik desa agar dapat dipercepat progressnya.

“Kami akan menjembatani komunikasi dan koordinasi antara PLN dengan perusahaan, instansi atau lembaga lainnya selagi itu untuk percepatan pembangunan listrik atau apapun guna kepentingan rakyat,”tutup Anita. (mhn/ril)

Read More

Secara Simbolis Walikota Bagikan 82 Ton Beras Kepada Masyarakat Kurang Mampu

PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, -- Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil menghadiri acara Pembagian Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kota 

Pangkalpinang sebanyak 82 ton beras kepada masyarakat kurang mampu yang ada di Kota Pangkalpinang, di kantor Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Selasa (11/4/23). 

Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen) dalam sambutannya menyampaikan pemberian bantuan 82 ton beras kepada masyarakat kurang mampu yang ada di Kota Pangkalpinang ini atas kerjasama Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang yang meggelola Beras Cadangan Kota Pangkalpinang.

“Alhamdulillah pada hari ini kita berikan bantuan sebanyak 82 ton beras ini di berikan kepada masyarakat seluruh kota pangkalpinang untuk ke tujuh kecamatan di kota pangkallpinang, kepada masyarakat yang memang benar benar membutuhkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, bantuan beras ini di berikan ke setiap satu Kepala Keluarga (KK) mendapatkan satu karung beras seberat 10 kilogram, dan hari ini diberikan secara simbolis terlebih dahulu di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang.

“Hari ini kita rencanalkan membagikan bantuan berasnya di tiga kecamatan yaitu Bukit Intan, Taman Sari, dan Girimaya. Insyaallah tujuh Kecamatan akan kebagian dengan total bantuan beras 82 ton, ” pungkasnya. (*)

Read More

Herman Deru: PNSB Punya Peran Dalam Mempertahankan Label Zero Konflik di Sumsel

#Resmikan Sekretarian PNSB

PALEMBANG, Liputansumsel.com, - Gubernur Sumsel H Herman Deru meresmikan Sekretariat Paguyuban Nusantara Sumsel Bersatu (PNSB) di kawasan Jalan Diponegoro, Talang Semut Palembang, Minggu (9/4) petang.

Dimana, peresmian Sekretariat PNSB itu ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita yang dilakukan langsung oleh orang nomor satu di Bumi Sriwijaya tersebut.

Pada kesempatan itu, Gubernur Herman Deru mengatakan, sekretariat tersebut dapat menjadi pusat konsolidasi sejumlah paguyuban yang tergabung dalam PNSB dalam mengatasi berbagai persoalan dan menentukan arah kebijakan paguyuban.

"Ada 51 paguyuban yang tergabung dalam PNSB ini baik, paguyuban kesukuan, budaya, adat, dan agama. Dan tempat ini akan menjadi epicentrum paguyuban tersebut dalam mengkonsolidasikan semua persoalan baik yang berkaitan dengan adat, budaya, umat dan lainnya," kata Herman Deru.

Dengan begitu, semua perbedaan akan dapat disatukan dan bahkan menjadi kekuatan baru dalam mempertahankan kerukunan antar masyarakat.

"Perbedaan budaya, suku, adat, agama dapat menjadi kekuatan jika disatukan. Apalagi, Sumsel sendiri memang dikenal heterogen dengan berbagai budaya, suku, serta adat istiadat yang ada di daerah ini. PNSB merupakan wadah bagi puluhan paguyuban yang tergabung untuk menyatukan perbedaan tersebut, sehingga memperkuat kerukunan antar masyarakat di Sumsel," terangnya.

Kerukunan tersebut, dibuktikan dengan minimnya konflik antar masyarakat baik masyarakat asli maupun masyarakat daerah lain yang bermukim di Sumsel.

"Hingga saat ini Sumsel tetap menjadi daerah zero konflik dan ini diakui negara. Namun hal ini tidak semata-mata terjadi tanpa adanya upaya bersama untuk mempertahankannya. PNSB dan paguyuban di dalamnya punya peran dalam mempertahankan zero konflik ini," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PNSB H Syahrial Oesman mengatakan, sejak awal PNSB telah berkomitmen untuk membantu pemerintah dan membangun daerah ini.

"Termasuk untuk mempertahankan zero konflik ini. Kita yang ada di PNSB sangat berkomitmen untuk terus membantu pemerintah memajukan daerah ini," katanya.

Hadir dalam kesempatan itu, Anggota DPRD Sumsel Ahmad Firdaus dan Antoni Yuzar, Sekjen PNSB Raimar Yousnaidi, Bendahara Umum PNSB Darwis Hidayat, serta Ketua PNSB Kota Palembang Hadi Prayogo.*

Read More

Wawako Palembang Kawal Langsung 72 Ton Beras BP CBP Di 18 Kecamatan

Palembang,  Liputansumsel.com -  Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda Sabtu (8/4/2023) pagi, secara simbolis membagikan cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan Kota Palembang tahun 2023 di halaman Kantor Pos Palembang Kapten A Rivai Palembang.

Fitri mengatakan, pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi.

“Pemerintah Pusat maupun Daerah perlu memberikan jaminan atas pangan terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah, dengan tujuan agar rumah tangga/keluarga selalu memiliki akses terhadap pangan pada harga dan volume yang ideal bagi kebutuhannya,” kata Fitri.

Fitri yang terlihat turun langsung ditengah ratusan masyarakat yang telah memenuhi halaman kantor pos tersebut, guna memastikan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah (BP CBP) tahun 2023 tepat sasaran. 

Fitri mengatakan, pembagian beras sebanyak 72 ton BP CBP tersebut merupakan bantuan Kementerian Ketahanan Pangan untuk masyarakat di 18 kecamatan dan 107 kelurahan yang ada di Kota Palembang.

“Ini salah satu Langkah nyata pemerintah guna mencukupi ketersedian pangan.” Jelasnya.

Cadangan pangan yang dikeluarkan beras ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, melalui pemberian Bantuan Pangan Beras.

Bahkan Fitri memastikan beras bantuan tersebut akan tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan, terlebih di bulan suci Ramadhan ini.

“Kita pastikan beras cadangan ini akan sampai ke sasaran, yang tersebar di 18 kecamatan  di kota ini,” jelasnya. (Rl/Al)

Read More

Wawako Palembang Pimpin Rapat Percepatan Perbaikan Lampu Jalan

Palembang,  Liputan Sumsel. Com -  Masalah lampu jalan yang banyak dikeluhkan warga mendapat perhatian serius dari Wakil Wakil Kota Palembang Fitrianti Agustinda. 

Senin (10/4/2023) pagi, sebelum aktivitas ngantor, Fitrianti terlihat memimpin langsung rapat dan memberikan arahan langsung kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Palembang untuk segera menuntaskan apa yang menjadi keluhan warga tersebut.

“Kita ingin ini cepat diselesaikan sesegera mungkin,” tegas Fitrianti.

Keseriusan Wawako Fitrianti juga dibuktikan di mana, usai berbuka puasa, ia turun langsung ke jalan, memantau perbaikan lampu jalan, juga meninjau lampu setelah perbaikan. 

Dikatakan Fitrianti, dari hasil rapat yang ia pimpin, diketahui 70 persen lampu jalan yang ada tidak berfungsi dengan baik. Kemudian kurangnya koordinasi pengawasan dan kekurangan armada. 

"Kita berharap melalui rapat ini bisa menemukan solusi,” ujar Fitrianti.

Ia menambahkan, dari 70 persen lampu jalan yang tidak berfungsi dengan baik ini, saat perbaikan juga diperlukan koordinator lapangan untuk lakukan pemetaan titik yang krusial dan pendataan secara real lampu lampu jalan tersebut yang tersebar di beberapa kecamatan.

“Seperti kurangnya korlap di lapangan, kurang, hanya ada 6 orang. keinginan saya di setiap lapangan ada 18 kecamatan sehingga mewakili perwakilan wilayah,” kata Fitrianti. 

Persoalan lain, perlu ada petugas khusus yang kompeten di bidangnya karena perbaikan lampu jalan ini hal teknis. 

"Kita juga masih kekurangan armada, terutama mobil dan peralatan untuk perbaikan lampu jalan," kata Fitrianti. (Rl/Al)

Read More