Sekda Mie Go Hadiri Sosialisasi Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkup Pemkot Pangkalpinang

PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, – Sekda Kota Pangkalpinang, Mie Go menghadiri acara sosialisasi perubahan nomenklatur jabatan pelaksana di Pemerintah Kota Pangkalpinang, Selasa (9/5/2023) di Ruang OR Kantor Wali Kota Pangkalpinang.

Mie Go menuturkan, banyaknya nomenklatur jabatan menginisiasi Kementerian Pan-RB untuk menerbitkan aturan penyederhanaan jabatan pelaksana terbaru. Dalam aturan tersebut nomenklatur jabatan pelaksana disederhanakan menjadi tiga klasifikasi jabatan meliputi klerek, operator dan teknisi.

Klerek adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas pelayanan administratif. Operator adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat umum. Sementara teknisi adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana melaksanakan tugas teknis yang bersifat spesifik.

“Untuk itu kami instruksikan kepada seluruh peserta kegiatan bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan. Instansi pemerintah wajib menyesuaikan peta jabatan dan hasil evaluasi jabatan berdasarkan nomenklatur jabatan pelaksana PNS di lingkungan pemerintah paling lambat 9 Juni 2023,” kata Mie Go.

Namun sebelum Pemerintah Kota Pangkalpinang menyampaikan dokumen ke Kemenpan-RB dilakukan validasi oleh bagian organisasi. Mie Go menekankan agar dokumen dapat dikumpulkan sebelum tanggal 25 Mei 2023.

“Ini harus menjadi perhatian ya. Kalau perlu bikin tim dan buatkan surat tugasnya di masing-masing OPD untuk melaksanakan ini,” pungkasnya. (*)

Read More

Pemkot Palembang Hapuskan Denda Pajak Tertunggak Bagi Warga

Palembang, Liputansumsel.com  -  Kabar baik bagi wajib pajak atau WP di Kota Palembang. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota ini sekarang memberlakukan penghapusan denda untuk seluruh pajak yang tertunggak. 

Hal ini berdasarkan Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 157/KPTS/Bapenda/2023 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Daerah Tahun 2023.

Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan, kebijakan penghapusan denda pajak daerah ini untuk seluruh pajak daerah tanpa terkecuali.

"Baik itu denda pajak tertunggak PBB, BPTHB dan pajak-pajak lainnya," katanya.

Kebijakan ini juga dibuat kepala daerah untuk melihat sejauh mana tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. 

"Ini kita lakukan untuk mengajak masyarakat membayar pajak, manfaat lainnya untuk meningkatkan pendapatan daerah tahun ini," kata Harnojoyo. 

Kepala Bapenda Kota Palembang Herly Kurniawan, melalui Kepala Bidang PAD, Betha Yudha Noviandri, mengatakan, penghapusan denda pajak untuk seluruh tahun pajak yang tertunggak.

"Jadi WP yang memiliki piutang pajak daerah dibebaskan denda pajaknya cukup hanya membayar pokok pajak saja. Mau tahun berapa pun tahun pajak tertunggak yang mau dibayarkan," ujar Betha. 

Karena itu, untuk WP yang mau memanfaatkan program ini juga tidak ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi. 

"Tidak ada persyaratan khusus, ketika WP bayar pokok pajak tertunggak nya maka secara otomatis dari sistem tidak lagi bayar denda, tentunya selama periode program ini berjalan," ujarnya . 

Ia mengimbau wajib pajak menggunakan momen ini untuk melakukan pembayaran pajak, khususnya bagi yang punya tunggakan. 

"Karena program ini hanya 2 bulan, atau berlaku dari 1 Mei sampai dengan 30 Juni 2023," pungkasnya. (Rl/Al)

Read More

Ridho Yahya Larang Pengurus Masjid Ngemis di Jalan Jalan

Prabumulih,liputansumsel.com – Hasil Infaq dan tabungan masjid di kota Prabumulih hendaknya digunakan untuk mensejahterakan warga muslim yang tidak mampu disekitar masjid tersebut dan bukan untuk mensejahterakan pengurus.

Hal itu diungkapkan Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM ketika diwawancarai usai menghadiri Rakerda ke 3 dan pengukuhan Dewan Masjid Indonesia (DMI) kota Prabumulih, Selasa (9/5/2023).

Tidak hanya meminta infaq masjid membantu warga miskin, Ridho Yahya juga melarang pengurus minta-minta atau ngemis di jalan.

“Harapan kita masjid-masjid dan pengurus yang ada di Kota Prabumulih, di masjid itu kan ada kotak amal dan Infaq hendaknya turut membantu mensejahterakan masyarakat di lingkungan sekitarnya,” ungkap Ridho.

Ridho mengatakan, sejauh ini baru ada 3 masjid di kota Prabumulih yang turut membangun rumah warga miskin di lingkungan sekitar masjid melalui dana infaq dan sumbangan kotak amal.

“Itu yang kita sampaikan tadi, setelah masjid bagus program selanjutnya celengan masjid itu turut mensejahterakan ekonomi orang Islam di sekitar masjid. Contohnya uang infaq itu nanti dibuat gerobak dan rumah, sudah ada 3 masjid,” katanya.

Untuk pembangunan masjid kata Ridho, itu menjadi urusan pemerintah untuk membangun dan bagi pengurus masjid tentu jika mau jadi pengurus tidak berpikir masalah honor namun lillahi taala untuk Allah SWT.

“Membangun masjid urusan pemerintah, tabungan masjid untuk mensejahterakan warga muslim di sekitar masjid yang tidak mampu. Harapan kita tidak banyak lagi masjid yang belum dibangun, tuntas seluruhnya,” kata adik kandung Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya itu.

Lebih lanjut Ridho mengatakan salah jika saat ini pola pikir jika pengurus masjid harus sejahtera mengurus masjid namun justru harus mensejahterakan warga sekitar yang tidak mampu.

“Marbot masjid dapat gaji dari kita, guru ngaji anak-anak ada gaji dari kita, guru ngaji orang tua ada gaji dari kita. Ini artinya kemakmuran dari masjid di Prabumulih ini sudah didukung oleh program pemerintah, bahkan marbot masjid paling lama kita umroh kan,” bebernya.

Ridho mengaku pihaknya bahkan melarang pengurus minta-minta di jalan untuk membangun masjid bukan tanpa solusi tapi pemerintah yang membangun masjid.

“Tinggal lagi pengurus masjid mengisi dengan program-program yang baik, termasuk harapan kita uang yang terkumpul di kotak amal masjid mampu meningkatkan ekonomi masyarakat muslim tak mampu di sekitar masjid,” tambahnya.

Read More

GNPF Ulama OKU Adakan Tabligh Akbar 14 Mei Nanti Di GOR Baturaja, Diisi Tausiah Habib Muhammad Bin Husien Alattas

Baturaja ,liputansumsel.com- Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF U) Kabupaten OKU akan mengadakan acara Tabligh Akbar pada hari Minggu siang nanti tanggal 14 Mei 2023 di Gedung Olahraga (GOR) Baturaja.

Hal tersebut disampaikan Ketua GNPF Ulama OKU H. Alikhan Ibrahim saat ditemui usai memberikan laporan persiapan kegiatan tersebut kepada Pj Bupati OKU H. Teddy Meilwansyah di Rumah Dinas (Rumdis) Bupati OKU pada Minggu malam (7/5/23).

"Acara Tabligh Akbar ini sekaligus Halal Bihalal Idul Fitri 1444 H pada tanggal 13 dan 14 Mei 2023 ini dalam rangka dakwah dan syiar Islam serta membangun Ukhuwah Islamiyah dalam bingkai tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sekaligus Silaturahim Umat Islam. Kegiatan selama dua hari tersebut akan diisi dengan Bakti Sosial, Lomba Tausiah singkat antar pelajar SMA dan sederajat kiriman video via WhatsApp pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, dan acara puncaknya berupa Tabligh Akbar pada haru Minggu atau Ahad tanggal 14 Mei 2023 nanti," ujarnya.

Lebih lanjut H. Alikhan mengatakan dalam tabligh akbar itu nantinya akan diisi dengan penampilan Hadroh, Sholawat dan puncak acara diisi dengan tausiah yang Insyaa Allah akan disampaikan oleh Habib Muhammad Bin Husien Alattas, Lc, MA. 

"Acara juga akan diisi dengan Pelantikan Pengurus GNPF Ulama OKU. Sebagai upaya mengantisipasi cuaca yang sering berubah-ubah, maka tempat pelaksanaan acara selama dua hari tersebut dipusatkan di GOR Baturaja. Selain tim medis dari Dinkes OKU, pada Khitanan Massal nanti, Insyaa Allah kami juga akan mendapatkan bantuan tim medis dari Forum Umat Islam (FUI) Sumsel yang diketahui H. Umar Syahid," ungkap mantan Ketua DPRD OKU ini.

(Duan)

Read More

Melalui MCS Wahyu Peroleh Informasi Terbaru Mengenai Program JKN

Prabumulih,liputansumsel.com -  BPJS Kesehatan kembali membuka kanal layanan Mobile Customer Service (MCS) di Kota Prabumulih. Kali ini layanan dibuka di Kelurahan Gunung Ibul. MCS merupakan titik layanan berupa mobil yang dilengkapi dengan infrastruktur pendukung operasional pelayanan peserta untuk pendaftaran, perubahan data, penanganan pengaduan serta pemberian informasi terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih, Dwi Asmariyati, mengungkapkan, kehadiran MCS akan semakin mendekatkan dan meningkatkan pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat. Diharapkan, masyarakat semakin mudah dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan program JKN.

"Aktivitas Mobile Customer Service dilaksanakan setiap hari kerja dengan sasaran pasar, desa/ kelurahan/ kecamatan. MCS ini juga mendatangi puskesmas-puskesmas di Kota Prabumulih," ujar Dwi kepada Tim Jamkesnews pada Senin (8/5).

Dwi mengungkapkan, jenis layanan yang dapat diberikan dalam MCS diantaranya pendaftaran baru Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), penambahan anggota keluarga PBPU dan BP, pendaftaran Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN) baik secara kolektif maupun individu.

Kedua, pelayanan perubahan data dan pembayaran iuran seperti perubahan data Peserta Bantuan Iuran (PBI), perubahan data PPU PN, perubahan identitas peserta, perubahan FKTP, perubahan kelas rawat, perubahan status kepesertaan, perubahan nomor handphone dan email, mutasi kurang data anggota keluarga PBPU, perbaikan data ganda, pembayaran iuran, penonaktifan dan pengaktifan kembali WNI di luar negeri. Ketiga, layanan pemberian informasi dan penanganan pengaduan.

"Keberadaan MCS membuat masyarakat tidak perlu repot ke kantor BPJS Kesehatan. Karena semua urusan-urusan terkait JKN bisa dilakukan melalui Mobile Customer Service. Sehingga akan lebih hemat waktu, biaya, dan tenaga," papar Dwi.

Dwi juga menyampaikan bahwa masyarakat kini tidak perlu lagi untuk mencetak kartu JKN karena hanya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masyarakat juga tetap bisa mengakses layanan JKN. 

“Sesuai dengan regulasi yang berlaku bahwa KTP sebagai identitas tunggal pelayanan publik, oleh karena itu peserta dapat mengakses layanan Kesehatan tanpa menggunakan Kartu Indonesia Sehat. Cukup hanya menggunakan KTP atau KK saja sudah bisa dilayani di Fasilitas Kesehatan.” Kata Dwi.

Sejak pertama kali dilaksanakan, animo masyarakat sangatlah besar, mereka yang biasanya tidak sempat datang ke kantor BPJS Kesehatan karena kesibukan masing-masing kini dapat memanfaatkan MCS.

Hadirnya MCS ini mendapatkan respon positif dari peserta JKN. Salah satunya Wahyu Putra Pratama (30) peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Ia mengatakan, adanya layanan MCS ini dapat menghemat waktu tanpa datang ke Kantor BPJS Kesehatan.

“Jadi gampang bila mau mengurus karena dekat. Di MCS saya melakukan pengecekan apakah kartu saya masih aktif atau tidak. Diinformasikan juga oleh petugas MCS untuk mengunduh aplikasi Mobile JKN,” ungkap Wahyu.

Wahyu juga diinformasikan oleh petugas MCS bahwa untuk peserta yang menunggak iuran dapat melakukan cicilan melalui Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) pada aplikasi Mobile JKN.

Wahyu juga mengapresiasi kegiatan MCS yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Cabang Prabumuliih. 

“Kegiatan MCS ini sangat bagus ya, terutama dilakukan pada tempat-tempat yang strategis atau ramai. Dalam lingkungan Kelurahan Gunung Ibul ini juga sangat strategis karena masyarakat juga dapat mengakses dengan mudah layanan ini tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Selain itu juga kami juga memperoleh informasi terbaru mengenai Program JKN juga mengenai hak dan kewajiban sebagai Peserta JKN. Sangat Membantu sekali,”tutup Wahyu.

Read More