Kantor Dinas Kesehatan Palembang Direnovasi

Palembang, Liputan Sumsel. Com - Pemerintah Kota Palembang merenovasi kantor Dinas Kesehatan (dinkes) di Jalan Merdeka. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan, renovasi dilakukan karena kantor dinilai sudah tidak representatif lagi.

“Rencana renovasi ini sudah lama, dan jadi salah satu prioritas Pemkot Palembang. Apalagi Dinas Kesehatan ini salah satu ujung tombak pelayanan atau chandra dimuka-mnya pelayanan,” ujar Dewa, Jumat (12/5/2023).

Kondisi kantor Dinas Kesehatan memang cukup memprihatinkan. Kendati berlokasi di kawasan strategis, dekat kantor wali kota. Selain termasuk bangunan lama, kondisi tiap ruangan juga sempit.

"Sejak Januari lalu kita anggarkan untuk direhab. Sementara waktu pegawai Dinas Kesehatan menempati gedung yang sudah disewa," kata Dewa.

Dewa mengatakan, nilai anggaran untuk renovasi kantor Dinas Kesehatan ini sebesar Rp14 miliar.

"Tentunya ini (renovasi kantor) dengan pendampingan sehingga tidak menimbulkan kasus di kemudian hari," ujarnya.

Rehab/renovasi yang sudah mulai dilakukan sejak awal tahun ini diharapkan dapat selesai dalam tahun anggaran ini.

"InsyaAllah dalam tahun ini kelar, dan Dinkes bisa menempati kantor yang benar-benar representatif," demikian Ratu Dewa.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang, dr. Fenty Aprina, M. Kes, mengatakan, sejak awal tahun ini para pegawai sudah menempati gedung sewa yang tepat berada di belakang kantor yang lama di Jl. Merdeka.

"Sejak awal tahun ini, karena memang kantor Dinkes sedang dilakukan renovasi, dan semua pegawai direlokasi untuk menempati gedung sewa ini.” (Rl/Al)

Read More

Pemkot Palembang Usulkan 1.844 Formasi PPPK

Palembang, Liputan Sumsel. Com -  Pemerintah Kota Palembang kembali mengusulkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi guru tahun anggaran 2023.

Ini karena sesuai dengan aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), per November 2023 tenaga honorer dihapuskan.

Selain guru, Pemkot Palembang juga mengusulkan kuota PPPK untuk honorer tenaga teknis dan kesehatan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan, tenaga honorer guru memang lebih sedikit, karena itu pemerintah kota juga mengusulkan tenaga teknis dan tenaga kesehatan.

"Usulan formasi PPPK tahun 2023 ke Kemenpan RB yaitu guru 1.300, tenaga kesehatan 400, tenaga teknis 144, jadi total usul 1.844 formasi," kata Ratu Dewa, Jumat (12/5/2023).

Ia menyampaikan, Pemkot Palembang ada pertimbangan tersendiri mengenai jumlah PPPK guru yang diusulkan tahun ini. Pada tahun anggaran 2022, Pemerintah Kota Palembang mengusulkan dan mendapatkan kuota 3.500 formasi PPPK guru.

"Kami memastikan tidak ada pemecatan ataupun PHK massal, karena sudah diupayakan untuk ikut PPPK," ujar Dewa. (Rl/Al)

Read More

Olaraga Bersama Forkopimda, Herman Deru Launching Sarana Olahraga Jasdam II/Sriwijaya

* Semarakan Peringatan HUT Provinsi Sumsel ke 77 Tahun 2023

PALEMBANG, Liputansumsel.com, – Sebagai sarana mempererat kekompakan sekaligus  menyemarakan  Hari Ulang Tahun Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) ke-77 Tahun 2023,  Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel menggelar olahraga bersama yang dipusatkan di Jasdam II/Sriwijaya, Jum’at (12/5) pagi. 

 

Dalam Olahraga bersama yang diinisiasi  Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Hilman Hadi tersebut  diawali dengan senam SKJ kemudian dilanjutkan dengan peresmian Penggunaan Sarana Olahraga Jasdam II/SWJ yang pembangunanya merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Sumsel. 

 

Gubernur Sumsel H Herman Deru menyamopaikan ucapan terimaksihnya pada Pangdam II Sriwijaya dan jajaran  yang  telah menginisasi olahraga bersama  melibatkan semua kompoten   termasuk  melibatkan Forkopimda Provinsi Sumsel. 

 

“Dalam rangka memperingati hari ke- 77 Provinsi Sumsel 15 juni mendatang. Kita kilas balik Sumsel ini adalah induk dari berbagai provinsi di sekitarnya, ketika kita masih wilayah Sumbagsel. Inilah sebuah prasasti yang tidak bisa kita lupakan dimana Kodam II Sriwijaya berdiri di 5 provinsi, kalau kita baca sejarah Kodam II Sriwijaya ini  membawahi  5 provinsi di Sumbagsel,” tuturnya.

 

Diakui Herman Derun begitu banyak kontribusi  Kodam II/Sriwijaya  terhadap keamanan, kenyamanan dan ketertibah masyarakat. Sehingga soliditas antar aparat juga akan bersambung dengan sinergitas masyarakat, dibuktikan  Sumsel saat ini menjadi provinsi dengan label zero konflik. 

 

“Terimakasih untuk semuanya 77 tahun bukan usia muda, dengan bertambah usia, soliditas kita kemanunggalan kita dengan masyarakat akan semakin kita perlihatkan,” katanya.

 

Menurut Herman Deru, dalam  soliditas menjadi modal utama dalam membangun kondusifitas wikayah. Oleh sebab itu melalui olahraga bersama akan menjadi modal awal, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

 

“Saya harap ini berkesinambungan tidak hanya pada momen ini saja, tapi diteruskan dalam setiap hari besar atau momen penting. Besok (*Sabtu 13/5) kita  juga mengadakan olahraga bersama di halaman pemprov Sumsel. Melibatkan seluruh jajaran pemerintah provinsi, jalan sehat dalam menyambut ulang tahun Provinsi Sumsel di 15 juni yang akan datang,” tambahnya.

Terkait dengan Sarana Olahraga Jasdam II/Sriwijaya yang telah rampung dibangun, Herman Deru mengajak seluruh masyarakat sekitar dapat memanfaatkannya sebab dengan tempat yang sangat strategis.

"Pemprov Sumsel memberikan beberapa fasilitas olahraga yang nantinya setelah kita  Launching dapat digunakan masyarakat sekolah-sekolah untuk kegiatan ekstrakulikuler,” tandasnya.

 

Sementara Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Hilman Hadi menyampaikan apresiasi dan ungkapan terimakasihnya  kepada Pemerintah Provinsi Sumsel, yang telah memberikan  pembangunan sarana olaharaga di lingkungan Kodam II Sriwijaya.

 

“Sarana olahraganya terbuka untuk umum, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya. Penghargaan kepada Pemprov Sumsel yang telah membangunnya," pungkasnya.

Read More

Pemkab OKI Jaga 'Tradisi' Pertahankan WTP 12 Kali Berturut-Turut

OKI-liputansumsel.com--Diakhir masa jabatannya, Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar, SE dan Dja'far Shodiq sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Selatan tradisi yang terjaga selama 12 kali berturut-turut sejak tahun 2011.

Penyerahan penghargaan dilakukan langsung Kepala BPK RI perwakilan Sumsel, Andri Yogama kepada Wakil Bupati Dja'far Shodiq didampingi Wakil Ketua DPRD OKI, Abdiyanto, SH, MH pada Jum'at, (12/5)

Kepala BPK RI perwakilan Sumsel Andri Yogama mengatakan Opini WTP yang diraih Kabupaten OKI 12 kali berturut-turut sejak 2011 merupakan Buah kerja keras jajaran Pemkab OKI bukan hadiah ataupun pemberian.

"Sebuah bentuk konsistensi dalam dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta penyajian laporan sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh secara material sehingga BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian," Ungkap Yogama.

Sementara itu Wakil Bupati OKI, Dja'far Shodiq mengapresiasi kepada seluruh jajaran, pimpinan dan para anggota dewan atas jalinan kerja sama dan kemitraan yang baik dalam pelaksanaan fungsi legislasi, budgeting, kontrol, transparansi, akuntablitas pengelolaan, serta pelaporan keuangan daerah.

“Opini WTP merupakan penghargaan tertinggi atas akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten OKI. Opini WTP ini yang ke dua belas kalinya secara berturut-turut dari tahun 2011 – 2022,” ujarnya.

Shodiq juga mengapresiasi kepada seluruh jajaran di Pemkab OKI, yang telah menunjukkan kerja keras, konsistensi, persistensi, keseriusan dan kebersamaan dalam upaya pencapaian Opini WTP tersebut. 

“Opini WTP ini kami persembahkan kepada segenap masyarakat dan stakeholders di Kabupaten OKI sebagai wujud kesungguhan segenap jajaran Pemerintah Kabupaten OKI dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel,” imbuhnya. 

Kepada BPK RI Shodiq juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih telah melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu secara profesional, serta memberikan rekomendasi-rekomendasi atas hasil pemeriksaan. 

“Dengan pendampingan yang diberikan BPK amat memacu Pemkab OKI untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya. 

Sementara Ketua DPRD OKI, Abdiyanto menyampaikan pihaknya merasa bersyukur dan bangga sebagai warga OKI sekaligus wakil rakyat, Pemkab OKI menorehkan prestasi 12 kali berturut-turut WTP.

"Mudah-mudahan ini adalah cerminan dari Bupati bersama dengan seluruh ASN memberikan pelayanan terbaik bagi warganya," kata Abdiyanto.

Namun dia mengingatkan agar WTP ini menjadi pemacu agar lebih semangat lagi mempertahankan capaian.

"Jadi penyemangat jajaran Pemkab OKI dalam bekerja bersama DPRD sehingga mampu meminimalkan risiko inefisiensi maupun inefektivitas," tutup dia.(PD)

Berita 12 mei 2023

Read More

Syaparudin Jabat Inspektur Kabupaten OKI

OKI, LiputanSumSel.Con-----, Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir,  Jumat (12/5) melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat pimpinan tinggi Pratama, Inspektur Inspektorat Kabupaten OKI terpilih, Syaparudin, SP., M.Si oleh Sekda Kab. OKI, H.Husin, S.Pd., MM., M.Pd. 

Sekda Husin menyampaikan pejabat pimpinan tinggi pratama, Inspektur Inspektorat di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dilantik hari ini merupakan hasil Dilantik hari ini merupakan hasil seleksi terbuka. 

"Prosesnya cukup panjang, dari pembentukan tim seleksi, tes kompetensi, wawancara, assessment oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jatinagor, rekomendasi KASN hingga rekomendasi Gubernur Sumsel. Seleksi terbuka ini mengedepankan asas transparan dan akuntabel", ungkap Husin. 

 

Ditambahkan Husin, dengan proses yang transparan ini, Inspektur terpilih mampu mengemban amanah untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal. 

 

Dijelaskan, Husin Inspektur tidak hanya mampu meningkatan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik tetapi dapat menjadi penjamin kinerja pemda secara efektif efesien,dan akuntabal serta mendorong penerapan nilai-nilai di seluruh organisasi perangkat daerah.

"4 aspek utama yang perlu diwujudkan dalam kinerja good and clean governance yaitu transparansi; partisipasitif: akuntabel; dan komunikatif. Semua aspek ini harus bisa dijalankan secara harmonis. Disamping fungsi pengawasan ada fungsi pembinaan dalam menjaga quality assurance untuk menjalankan roda pemerintahan good and clean government. Selamat dan semangat berkinerja yang optimal untuk OKI", tandasnya. (PD)

Berita tanggal 13 Mei 2023 🙏

Read More