Biduk Kajang hingga Setakatan Dipatenkan Jadi Kekayaan Intelektual Masyarakat OKI

OKI, LiputanSumSel.Com---Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, menerima delapan sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan pada Selasa (23/05) di Palembang.

.

Kekayaan intelektual yang dipatenkan itu antara lain, Biduk kajang, Tanjidor pedamaran, gerabah Kayuagung, Bolu cupu, Kepudang, adat setakatan, dan kerupuk kemplang. Kearifan Lokal ini sebelumnya telah didaftarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKI

.

"Sertifikat KIK diserahkan kepada masing-masing Kepala Daerah penerima sertifikat pada acara Mobile Intellectual Property Clinic (MIPC) di Palembang, untuk Kabupaten OKI ada 8 khasanah budaya dan kekayaan intelektual yang di patenkan," Ungkap Kepala Dinas Kebudayaa  dan Pariwisata OKI, Ahmadin Ilyas.

.

Madin menambahkan masyarakat OKI bangga karena memiliki banyak kekayaan intelektual khususnya kekayaan intelektual komunal.

.

"Kita bangga akan kekayaan intelektual masyarakat OKI, karena itu bagaimana peran pemerintah daerah mendorong agar sejumlah kekayaan intelektual komunal itu didaftarkan," terang dia

.

Sementara Direktur Merk dan Indikasi Geografis Kemenkumham Kurniaman Talaumbanua, SH, M. Hum menjelaskan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merupakan kekayaan intelektual yang berupa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), Sumber Daya Genetik (SDG) dan Potensi Indikasi Geografis (PIG).

“Kekayaan Intelektual Komunal merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan, hal ini mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat," ujarnya.

.

Menurut dia peran pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota sangat penting karena kekayaan akan Intelektual masyarakat merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi pemerintah.

.

"Perlindungan hukum terhadap keragaman budaya sangat dibutuhkan karena perlindungan tersebut dianggap sebagai tindakan yang diambil untuk menjamin kelangsungan hidup warisan budaya dan kreativitas komunal," Ujar dia.

.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Ogan Komering Ilir yg diwakili oleh Asisten III Hj. Nursula, S.Sos didampingi Kadisbudpar Ahmadin Ilyas, SE, MSi dan Kadinkop UKM Herliansyah SSTP, MSi (PD)

Read More

Pemprov Sumsel Masifkan GSMP Dari Desa Untuk Mempertajam Penurunan Angka Stunting

PALEMBANG, Liputansumsel.com, – Untuk mengsinkronisasikan  program  dalam mencapai visi dan misi Sumsel Maju Untuk Semua. Pempro Sumsel mengelar Rapat Koordinasi (Rakor) Dinas Pemberdayaan Masyarakat  Desa (PMD)  yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda)  Sumsel Ir. S.A Supriono yang dipusatkan di Hotel Swarna Dwipa, Senin (22/5).

 

Dalam kesempatan tersebut  Sekda  Supriono mengharapkan Dinas PMD  Kabupaten/kota  dapat meningkatkan sinergitas dalam menjalankan program kerja daerah sehingga tidak terjadi  tumpang tindih.

“Sinkronisasi antara pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota bersama para aparat desa kita harapkan dapat direaliasikan dilapangan,” kata Supriono.

 

Supriono mengatakan, belum mantapnya penyelenggaraan otonomi desa membuat rendahnya pemahan tentang jati diri desa yang bersumber dari keaslian asal-usul desa dan adat istiadat setempat untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan antara desa dengan kabupaten. Untuk mengatasi permasalahan tersebut PMD diharapkannya terus melakukan program pemberdayaan masyarakat di desa-desa.

 

“Permasalahan  yang dihadapi dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa cukup banyak dan sering menjadi penghambat untuk desa maju, untuk itu saya minta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di desa-desa,” imbuhnya.

 

Disamping itu juga, dia meminta Dinas PMD Prov Sumsel konsen dalam menurunkan  stunting melalui  Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).

 

“Upaya penurunan stunting di desa terus kita tingkatkan dan tetap menjadi fokus kita, ada GSMP program Pak Gubernur yang mengajak masyarakat produktif. Terjadinya stunting ini salah satunya adalah kekurangan gizi karena itu GSMP sebagai salah satu solusi,” tandasnya.

 

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Prov. Sumsel H Muhammad Senen menyebut rapat teknis tersebut  bertujuan   meningkatkan peran desa bersinergi mewujudkan Sumsel Maju untuk Semua.

 

 

“Hari ini kita akan merumuskan solusi pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,” katanya.

 

Kegiatan  tersebut lanjut dia,  untuk mencapai sasaran yakni memiliki  kesamaan pemahanan antara provinsi dan kab/kota dalam upaya mewujudkan Sumsel Maju Untuk Semua.

 

“Kegiatan hari ini kita mengambil beberapa sasaran, seperti terciptanya komunikasi dan koordinasi yang intensif dalam penentuan atau pemilihan lokasi antara provinsi atau kab/kota pada desa untuk  mewujudkan Sumsel Maju untuk Semua,” pungkasnya.

 

Read More

Percantik Kawasan Tepian Sungai Enim, Plt. Bupati Minta Dukungan Warga Terdampak Pembangunan Talud

Muara Enim, Liputansumsel.com--Dalam rangka penataan dan mempercantik Kota Muara Enim menjadi kota yang lebih bersih, rapi, cantik dan berkelas internasional, Pemerintah Kabupaten Muara Enim membangun tebing penahan tanah (talud) di sepanjang Sungai Enim, khususnya antara Jembatan Sungai Enim I dan Jembatan Sungai Enim II. Agar pengerjaan proyek yang telah dilakukan peletakan batu pertama pada peringatan hari jadi Kabupaten Muara Enim 21 November 2022 tersebut terlaksana lancar, Plt. Bupati Muara Enim, Ahmad Usmarwi Kaffah, S.H., LL.M., LL.M., Ph.D., menggelar sosialisasi kepada masyarakat yang berlangsung di Balai Agung Serasan Sekundang (BASS), Senin (22/05/2023). 

Dalam sambutannya, Plt. Bupati menyampaikan perlunya dukungan, kekompakan dan kerjasama dari masyarakat khususnya yang terdampak agar pembangunan talud pinggiran sungai enim penyelesaiannya dapat sesuai target. 

Diakuinya, dalam pelaksanaannya, sedikit banyak akan berdampak pada bangunan, baik rumah maupun pertokoan atau bangunan usaha disepanjang Jembatan Sungai Enim I hingga Jembatan Sungai Enim II. Untuk itu dirinya memohon dukungan khususnya warga yang terdampak langsung agar pengerjaan kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar.

Lebih lanjut, Plt. Bupati menginginkan agar infrastruktur senilai Rp106 miliar dari CSR PT. Bukit Asam diharapkan tidak hanya memberikan dampak estetika bagi keindahan kota namun juga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. 

Plt. Bupati optimis talud sungai enim akan menjadi salah satu destinasi baru dan unggulan, sebagai sarana rekreasi yang gratis dan terbuka bagi masyarakat Muara Enim serta wisatawan Sumsel hingga daerah lainnya yang berkunjung ke Bumi Serasan Sekundang.

Read More

Molen-Sanem Kompak Berpasangan di Pilgub 2024??

TANJUNG PANDAN, Liputansumsel.com, – Ketua Ikatan Alumni Universitas Sriwijaya (Ika Unsri) Provinsi Bangka Belitung Maulan Aklil (Molen) melantik pengurus Ika Unsri Kabupaten Belitung.

Pelantikan pengurus Ika Unsri Kabupaten Belitung dilaksanakan di Gedung Serbaguna Pemkab Belitung Jl A Yani Tanjungpandan, Selasa (23/05/2023).

Ada pemandangan menarik pada acara ini, Molen terlihat akrab dengan Bupati Belitung Sahani Saleh (Sanem) yang menghadiri undangan, keakraban dan kekompakan juga diperlihatkan kedua kepala daerah ini.

Wacana mereka berpasangan pada Pilgub 2024 tentunya saja mengemuka di publik.

Ketika ditanya kemungkinan mereka berdua berpasangan di Pilgub 2024, Molen tidak menampik hal itu. Sambil bercanda Molen mengatakan siap berpasangan jika memang sudah ditakdirkan.

"Siap berpasangan hehehe, kita lihat saja kedepannya," kata Molen.

Sebelum acara pelantikan ini, Molen bersilahturahmi dengan tokoh masyarakat Belitung pada Senin malam (22/05/23) di OS Kong Djie Caffee Shop Jl Lettu M. Daud Tanjungpandan. (*)

Read More

Herman Deru Harapkan Komnas Ham Pertajam Literasi Kadarkum Bagi Masyarakat Sumsel

PALEMBANG, Liputansumsel.com, - Gubernur Sumsel H Herman Deru terus memasifkan upaya untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat melalui program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).

 

Salah satunya dengan mengajak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) untuk memberikan literasi hukum kepada masyarakat.

 

"Sumsel ini memiliki program kadarkum yang dapat kita sinergikan dengan Komnas Ham. Kita ingin masyarakat Sumsel terbebas dari ketidaktahuan baik melanggar atau dilanggar hak asasinya", ungkap Herman Deru, ketika menerima kunjungan kerja jajaran Komnas Ham, di ruang tamu Gubernur, Senin (22/5).

 

Menurutnya, literasi hukum merupakan opsi untuk mengedukasi masyarakat tentang pelanggaran hak dan kewajiban masyarakat dalam menggunakan hukum tersebut.

 

"Literasi hukum merupakan hal yang perlu kita pertajam agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya," tuturnya.

 

Terkait dengan sedikitnya jumlah aduan tentang pelanggaran Ham yang ada di Sumsel, Herman Deru menuturkan, hal tersebut dimungkinkan karena tidak adanya pelanggaran yang terjadi atau juga kurangnya pemahaman masyarakat terkait hukum tersebut.

 

Sebab itulah, Herman Deru mengusulkan agar Komnas Ham dapat membuat perwakilan di Sumsel sehingga kedepan bisa bergerak cepat dalam merespon aduan masyarakat.

 

"Persoalan sumsel tidak begitu terkemuka aduannya, bukan berarti tidak ada. Mungkin masyarakat tidak sadar bahwa hak mereka direnggut oleh orang lain. Maka dari itu, nanti kami minta ada personil dari Komnas HAM untuk ikut dalam program Kadarkum guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pelanggaran HAM itu sendiri," sebutnya.

 

Sementara itu, Wakil Ketua KOMNAS HAM RI, Abdul Haris Semendawai menyampaikan, jika komunikasi bersama pemerintah daerah hal yang penting dilakukan Komnas Ham.

 

Hal itu agar terciptanya kondisi yang kondusif bagi Hak Asasi Manusia.

 

"Maka dari itu hubungan dengan Pemda harus digalakkan agar kerja ini berjalan baik baik", tuturnya.

 

Selain untuk bersilaturahmi, ia juga menyampaikan bahwa kunjungannya di Sumsel dalam rangka mendorong kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

 

"Upaya ini untuk menjangkau korban pelanggaran HAM untuk dapat melaporkan kasus mereka yang mungkin masyarakat belum ketahui," pungkasnya.

 

Read More