Fraksi-Fraksi DPRD Prov. Sumsel Dapat Menerima Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. Sumsel TA 2022

 Palembang,liputansumsel.com– 9 (Sembilan) Fraksi di DPRD Prov.Sumsel dapat menerima jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Prov. Sumsel TA 2022 setelah sebelumnya mendengarkan penyampaian tanggapan/jawaban atas Pandangan Umum Fraksi dimaksud oleh Gubernur Sumsel pada Rapat Paripurna LXIV (64) lanjutan,Kamis(15/06/2023).

Rapat Paripurna LXIV (64) lanjutan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel; H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, bersama Hj. Kartika Sandra Desi, SH, MM,  H. Muchendi M, SE dihadiri oleh Gubernur Sumsel; H. Herman Deru, Sekretaris Daerah Prov. Sumsel; Ir. SA. Supriono, dan  Sekretaris DPRD Prov. Sumsel; H. Aprizal, S.Ag, SE, M.Si, serta perwakilan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan tamu undangan lainnya.

Dalam tanggapan/jawaban Gubernur Sumsel disampaikan sbb:

*Menjawab Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar):*

“Terhadap pertanyaan atas pencapaian misi membangun sumsel berbasis ekonomi kerakyatan melalui gerkan sumsel mandiri pangan (GSMP) untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan hanya naik 0,5% dapat dijelaskan bahwa jika dihitung periode September 2021 ke September 2022 maka angka kemiskinan Sumatera Selatan turun cukup besar dari 12,79% menjadi 11,95% atau turun hamper 1% dan sejak GSMP dicanangkan pada akhir tahun 2019, tren angka kemiskinan dari tahun ke tahun selalu menurun”.

*Menjawab Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP):*

“Terkait dengan nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) SEBESAR Rp.322,91 Miliyar dapat dijelaskan bahwa nilai SiLPA tersebut semula hanya memperhitungkan belanja gaji pegawai untuk bulan januari tahun anggaran 2023 sebesar 90 Miliyar, namun ternyata  pada akhir tanggal tutup tahun pemerintah provinsi memperoleh dana transfer dari pemerintah pusat yang cukup besar yang tidak mungkin lagi untuk dikeluarkan menjadi belanja sehingga tercatat sebagai SiLPA”.

*Menjawab Pandangan Umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) :*

“Terkait nilai investasi jangka Panjang sebesar 7,46 triliun dapat dijelaskan bahwa nilai tersebut merupakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi pada BUMD/BUMN yang beroperasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Deviden akan terus diperoleh selama BUMD/BUMN tersebut menghasilkan laba dan jika dihitung pendapatan dividen dari BUMD/BUMN mengalami kenaikan tahun 2021 sebesar Rp.65,7 Milyar menjadi Rp.153 Miliyar pada tahun 2022”.

*Menjawab Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat :*

“Terimakasih atas saran yang diberikan serta dukungan untuk peningkatan PAD melalui optimalisasi BUMD, Pengelolaan participating interest atas

eksplorasi minyak dan gas, Kerjasama pengembangan LRT dengan pihak Kementerian Perhubungan, PT.KAI, dan Pemerintah Kota Palembang, serta Kerjasama pemberian hibah dengan pihak swasta lainnya guna meningkatkan anggaran pembangunan dan menumbuhkan gairah perekonomian masyarakat”.

*Menjawab Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB):*

“Terhadap penurunan nilai utang pemerintah dapat menjelaskan bahwa penurunan tersebut karena pemerintah tidak lagi melakukan pinjaman utang jangka Panjang pada tahun 2022”.

*Menjawab Pandangan umum Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem):*

“Terkait evaluasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan skala prioritas tahun anggaran 2023 dapat kami jelaskan bahwa evaluasi APBD Prov. Sumsel tahun anggaran 2022 berpedoman pada Permendagri nomor 9 tahun 2021 yang mengatur tata cara perancangan dan perubahan APBD tahun anggaran 2022 pada setiap tahun anggaran terhadap skala prioritas yang harus dipenuhi terkait pemenuhan belanja wajib seperti pemenuhan anggaran fungsi Pendidikan, Kesehatan dan belanja infratruktur pelayanan publik”.

*Menjawab Pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS):*

“Terhadap perhatian untuk dampak pengelolaan keuangan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan masyarakat kami

sependapat dengan hal itu dengan penganggaran belanja untuk program yang mendukung peningkatan kesejahteraan dibidang Kesehatan, Pendidikan, sosial masyarakat sebagai belanja wajib pemerintah dengan persentase sesuai ketentuan perundang-undangan”.

*Menjawab Pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN):*

“Terkait peningkatan PAD secara konsisten untuk pembiayaan pembangunan dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, kami sependapat,  berkomitmen dan konsisten dalam peningkatan PAD yang telah terlihat dari peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah yang semula sebesar 40,22% pada tahun 2021 menjadi 48,17 pada tahun 2022”.

*Menjawab Pandangan Umum Fraksi Partai Hanura Perindo:*

“Terhadap pemberdayaan asset, pemerintah provinsi sumatera selatan selalu berkomitmen agar tata Kelola asset berjalan lebih optimal, transparan dan akuntabel untuk menunjang pendapatan asli daerah”.

Setelah penyampaian jawaban Gubernur tersebut dan masing-masing juru bicara fraksi menganggap jawaban itu telah memenuhi harapan, rapat paripurna selanjutnya di skors untuk pembahasan secara teknis pada Komisi-komisi dengan instansi terkait dari tanggal 16 s.d 23 juni 2023, serta rapat konsultasi pimpinan komisi-komisi dengan badan anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Prov. Sumsel membahas raperda dimaksud dari tanggal 26 s.d 27 juni 2023 yang laporan hasil pembahasan tersebut akan disampaikan oleh Badan Anggaran di rapat paripurna LXVI (64) pembicaraan tingkat dua mendatang.

Menutup paripurna pimpinan rapat mengharapkan agar dapat dibahas dengan Kerjasama, pengertian dan hasilnya sesuai harapan bersama:

“Pimpinan mengharapkan Kerjasama dan saling pengertian yang sebaik-baiknya, dalam melaksanakan pembahasan dan penelitian terhadap raperda tersebut, serta mengharapkan hasil pembahasan dan penelitian serta rumusan yang dihasilkan sesuai dengan harapan kita Bersama”_ jelas Wakil Ketua DPRD Prov.Sumsel H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM.

Turut hadir Pangdam II Sriwijaya diwakili Pamen Ahli bid. Sosbud. Kol Inf Usik Samwa Parana, Kapolda diwakili Kompol Maryanta Kasubaggar bag renprogar rorena Polda Sumsel, K P T A : diwakili Hakim Tinggi. Drs. H. Rusdi,SH.,M.H, Danlanud diwakili Kasi Fasint Lanud  SMH,Mayor Sus Jauhari, DANLANAL diwakili Kaurminpers, Kapten Laut (T) Indang Prabudi, Danrem diwakili Pasipers Korem 044/Gapo, Mayor Inf Mulyadi, Kabinda Sumsel diwakili Korwil Kota Palembang, Mayor Inf Mulyawan, dan BNNP Sumsel diwakili Kasi Wastahti ,Hendra Amoer SE., MM. (mhn/ril)

Read More

Turunkan Stunting Signifikan, Bupati OKI Berpeluang Raih SWK dari Presiden .

OKI, LiputanasumSep.Com—Prevelensi stunting di Kabupaten Ogan Komering Ilir turun signifikan pada tahun 2022 lalu dari 32, 2 persen pada tahun 2021 menjadi 15,1 persen di tahun 2022 atau menurun sebanyak 17,1 persen. Atas upaya signifikan tersebut Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar, SE berpeluang mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalencana Wira Karya (SWK) dari Presiden Joko Widodo. 

.

Tanda Kehormatan SWK merupakan tanda jasa yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada para warga negara yang dinilai telah memberikan darma bakti besar, kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain, khususnya dalam meningkatkan pembangunan keluarga berencana serta inovasi-inovasi percepatan penurunan stunting.

.

“Hari ini kita melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan pemberian Tanda Kehormatan Satyalencana Wira Karya (SWK) bagi bupati OKI, setelah melalui berbagai tahapan panjang mulai dari kelengkapan administratif bahkan melalui proses klarifikasi olen Badan Intelejen Negara (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung,” Ujar Gian Martika Kuswandi, Tim Verifikator Sekretariat Militer presiden di Kayuagung, Kamis, (15/6).

. 

“Hari ini merupakan tahapan kelima dan artinya ketika kami datang ke sini Pak Bupatinya, Sudah Clean and Clear,” tambah Gian mengingatkan bahwa tanda kehormatan SWK akan diserahkan langsung oleh Presiden pada Bulan Juli mendatang di Banyuasin.

.

Pada paparannya Bupati OKI, H. Iskandar, SE mengatakan penurunan stunting signifikan di Ogan Komering Ilir berkat upaya konvergensi seluruh stake holder.

.

“Kita menggerakan seluruh stakeholder dari tingkat desa hingga Kabupaten karena perlu Kerja kolektif untuk mengintervensi angka stunting”, Ujar Iskandar.

.

Bupati dua periode ini mengatakan di awal kepemimpinan angka stunting di OKI merupakan tertinggi di Sumsel.

.

“Pernah di angka 36 Persen pada tahun 2016 artinya, dari 5 kelahiran anak, 3 orangnya stunting,” ujarnya. 

.

Beberapa penyebab tingginya tingginya angka stunting di Kabupaten OKI kala itu jelas Iskandar karena adanya salahpola asuh, ketersediaan air bersih dan sanitasi, serta masih adanya kepercayaan masyarakat kepada mitos.

.

“Kalau makan ikan katanya nanti anak jadi amis atau cacingan,” ini mitos-mitos yang dulu dipercayai masyarkat, padahal ikan memiliki nilai gizi tinggi,’ Jelas Iskandar.

.

Untuk itu berbagai langkah dilakukan untuk mengintervensi tingginya kasus stunting di Ogan Komering Ilir.

.

“Kita mulai dari hulu melalui pendampingan kepada calon pengantin, remaja, dan pasangan usia subur untuk diperiksa kesehatan atau menunda kehamilan jika berisiko,” terang Iskandar.

.

Upaya konkret lainnya tambah dia melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK).

“Ada 1.806 personil Pendamping Keluarga yang mendampingi keluarga beresiko stunting terdiri dari Kader PKK, Bidan Desa, Kader KB,”paparnya.

.

Selain itu tambah dia, Pemkab OKI juga menggagas inovasi Perahu Desa, yaitu Perawat Handal untuk Desa, berupa Program Satu Perawat satu Desa serta Revolusi KIA untuk memantau kesehatan ibu dan anak di masa 1000 hari pertama kelahiran. 

.

Selain sektor kesehatan, Dukungan lainnya juga melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), yaitu pengembangan rumah pangan yang dibangun dalam suatu dusun, desa, kecamatan dengan memanfaatkan pekarangan. Selain itu juga dukungan dari pemerintah dan desa terhadap ketersediaan sanitasi, air bersih serta insentif kepada para kader penggerak posyandu melalui dana desa.

.

Kerja kolektif itu tambah dia membuahkan hasil antara lain, angka stunting di Kabupaten OKI turun menjadi 15,1 persen dari 32, 2 persen pada tahun 2022. atau menurun sebanyak 17,1 persen. Demikian dengan angka kematian ibu dan bayi menjadi 1 kasus di tahun 2022 sementara angka harapan hidup masyarakat OKI bertambah menjadi 69 tahun dari 67 tahun pada 2014.(PD)

Read More

Politisi Dr Hj Rika Novalina Sungudi SH MKn.Perhatikan Maraknya Kasus Kejahatan Di Kota Prabumulih

PRABUMULIH,liputansumsel.com - Maraknya kasus kejahatan hingga mengakhiri nyawa seseorang hanya gara-gara masalah sepele di kota Prabumulih, ternyata menjadi perhatian serius politisi Dr Hj Rika Novalina Sungudi SH MKn.

Ibu yang peduli terhadap perempuan dan anak tersebut sangat menyesalkan serta prihatin dengan kejadian-kejadian viral kasus pembunuhan di kota Prabumulih.

"Saya sangat prihatin sekali karena di era kemajuan teknologi saat ini masih banyak kejadian pembunuhan, cekcok di kota Prabumulih padahal ada banyak langkah untuk dihindari," ungkap Rika ketika diwawancarai, pada Selasa (13/6/2023).

Selain harus bersabar, menurut Rika, masyarakat yang memiliki masalah dengan pasangan, teman maupun lainnya agar menyelesaikan secara baik-baik dengan musyawarah, konsling ke yang lebih tua atau berwenang sehingga masalah dapat selesai.

"Dari beberapa kejadian yang kita lihat sebetulnya faktor utama kejadian adalah Miss komunikasi contoh kejadian antara suami dan istri kemarin, semestinya dibicarakan baik-baik bukan malah tidak ada komunikasi," katanya.

Tidak hanya kepada orang yang bermasalah dengan kita namun juga dengan lingkungan seperti tetangga dan lainnya harus terbuka sehingga ketika ada masalah mereka dapat membantu memberi solusi.

"Era digital yang canggih ini mestinya juga harus kita manfaatkan untuk meningkatkan komunikasi, keluarga juga begitu ada keluarganya ada masalah agar membantu memberi solusi jangan malah menyulut sehingga makin meruncing," bebernya bakal calon legislatif Provinsi dapil Prabumulih, Muaraenim dan Pali itu.

Sementara untuk anak-anak, Rika juga mengharapkan peran orang tua harus aktif sehingga anak tidak menyimpang, tidak salah pergaulan dan tidak mempraktekkan teknologi ditonton yang salah misal film-film sadis jangan diterapkan.

"Ajarkan kepada anak agama, ajarkan jika menganiaya bahkan membunuh itu tidak diperbolehkan, apa yang ditonton di medsos yang jelek agar tidak diterapkan, batasi bermedsos jangan sampai film sadis diterapkan karena itu kejadian kemaren 45 tusukan itu sangat sadis, untuk itu kita harus peduli dengan anak," tuturnya.

Pada kesempatan itu juga Rika berharap pihak instansi pemerintah agar gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait perempuan dan anak dimana harus dilindungi serta harus dijaga.

"Instansi di pemerintahan itu kan ada yang membidangi perempuan dan anak, ini harus gencar melakukan sosialisasi sehingga kaum pria tidak asal dengan perempuan dan anak serta peduli," ungkap politisi Partai Amanat Nasional itu.

Untuk diketahui, sejak sepekan terakhir di kota Prabumulih gempar kasus pembunuhan terhadap pelajar SMA atau masih dibawah umur dan terhadap perempuan. Dua kasus tersebut disebabkan hanya karena masalah sepele. (eds)

Read More

Majukan Pertanian, Bupati OKI Terima Penghargaan dari Kementan .

OKI, LiputanSumSel.Com---Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar, SE menerima penghargaan dari Kementrian pertanian pada ajang Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVI di Padang, Sumatera Barat, Kamis (15/6/2023). 

.

Melalui Wakil Bupati, Dja'far Shodiq disampaikan bahwa penghargaan tersebut diterima karena dedikasi, kontribusi dan keberhasilan dalam mendukung program Pembangunan Pertanian di Indonesia.

.

“Hari ini saya mewakili Pak Bupati menerima penghargaan dari Menteri Pertanian RI, komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pertanian telah membawa dampak besar terhadap petani di Kabupaten OKI," Kata Shodiq usai menerima piagam penghargaan.

.

Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ir. Sahrul, M. Si mengatakan Kabupaten OKI menjadi salah satu areal program strategis nasional food estate (lumbung pangan) di Sumatera Selatan. 

.

"Potensi lahan irigasi, lebak, pasang surut, dan tadah hujan menjadi andalan Kabupaten OKI untuk menjaga ketahanan pangan." Ujar Sahrul.

.

Dia menjelaskan Potensi luas lahan pertanian di Kabupaten OKI mencapai 129.083 hektare (meliputi sawah irigasi, lebak, pasang surut dan tadah hujan), sangat mungkin untuk terus meningkatkan hasil produksi.

.

"Luasan 129 ribu hektare tersebut berarti lahan pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat memproduksi padi sebanyak lebih kurang 863 ribu ton GKG. Potensi untuk pengembangan lahan persawan ini masih sangat terbuka jika dapat dimaksimalkan untuk ditanami 3 kali," jelas Sahrul.

.

Produktivitas pertanian khususnya padi di OKI tambah Sahrul terus meningkat dari tahun ke tahun.

.

"Dari 4,18 ton/hektare pada 2011, kini peningkatan mencapai 5,45 ton/hektare," Jelas Sahrul.

.

Dia menyampaikan sektor pertanian tetap menjadi primadona dan aset yang harus dipertahankan sekaligus ditingkatkan untuk mencegah terjadi kemungkinan krisis pangan ke depan. 

.

"Tetap optimis melalui penghargaan ini dan semoga dengan  keseriusan para petani di OKI produksitas semakin meningkat, masyarakat jadi lebih sejatera," harapnya.(PD)

Read More

Pemegang Saham Menyetujui Dividen Rp 12,6 Triliun Pada RUPS PTBA, Ini Penjabarannya !

Muara Enim, Liputansumsel.com--PT Bukit Asam Tbk (PTBA), anggota dari Grup MIND ID, menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan untuk tahun buku 2022, yang digelar di Jakarta, pada Kamis (15/6/2023).

Dalam RUPS tersebut, pemegang saham menyetujui dividen sebesar Rp 12,6 triliun atau 100 persen dari laba bersih

perseroan tahun buku 2022.

Melalui RUPS ini juga disetujui Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, disetujuinya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, disahkannya laporan tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2022; ditetapkannya tantiem untuk Direksi dan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2023; disetujuinya penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023; dan disetujuinya perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Selain itu, RUPS menyetujui Pengukuhan (ratifikasi) atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN) Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; Permen BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Dalam RUPS ini, para pemegang saham juga menyetujui usulan perubahan susunan pegurus perseroan.

RUPS PTBA mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Agus Suhartono sebagai Komisaris Utama dan Devi Pradnya Paramita sebagai Komisaris. RUPS juga menyetujui pengangkatan Irwandy Arif sebagai Komisaris Utama, Kurnia Toha sebagai Komisaris Independen, dan Rahmat Hidayat Pulungan sebagai Komisaris Independen.

Seiring dengan disetujuinya perubahan tersebut, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut, Dewan Komisaris yakni, Komisaris Utama : Irwandy Arif Komisaris Independen : Kurnia Toha, Komisaris Independen : Rahmat Hidayat Pulungan Komisaris, Independen : Andi Pahril Pawi, Komisaris : E Piterdono HZ, Komisaris : Carlo Brix Tewu.

Sedangkan, untuk Dewan Direksi, Direktur Utama : Arsal Ismail, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Farida Thamrin, Direktur Pengembangan Usaha : Rafli Yandra, Direktur Operasi dan Produksi : Suhedi, Direktur Sumber Daya Manusia : Suherman, Keluarga besar PTBA mengucapkan selamat kepada jajaran direksi dan komisaris yang telah diangkat.

Perseroan juga menyampaikan terima kasih kepada Agus Suhartono dan Devi

Pradnya Paramita atas dedikasi yang telah diberikan untuk kemajuan PTBA. PTBA terus berkomitmen menjalankan transformasi guna mencapai visi dan misi perusahaan.

Kinerja Perseroan Pada 2022, PTBA sukses mencatatkan sejarah tertinggi untuk kinerja keuangan dan operasional

perusahaan. Perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 12,6 triliun atau 159 persen dari tahun sebelumnya yang senilai Rp 7,9 triliun.

Pencapaian laba bersih didukung dengan pendapatan sebesar Rp 42,6 triliun atau 146 persen dibandingkan 2021 yang sebesar Rp 29,3 triliun.

Total aset perusahaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 45,4 tiriliun, atau 126 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp 36,1 triliun. Total produksi batu bara PTBA pada tahun 2022 mencapai 37,1 juta ton, meningkat 24 persen dibanding tahun 2021 yakni sebesar 30,04 juta ton. Sedangkan penjualan batu bara PTBA

sampai dengan tahun 2022 sebanyak 31,6 juta ton, tumbuh 12 persen dibanding tahun 2021 yang sebesar 28,4 juta ton.

Sepanjang 2022, Perseroan mencatat penjualan ekspor PTBA sebesar 12,5 juta ton dan realisasi Domestic Market Obligation (DMO) tercatat sebesar 19,2 juta ton atau 119 persen dari realisasi

tahun 2021 yang sebesar 16,1 juta ton.

Read More