Dalam Tujuh Bulan,SKK Migas Tambah Cadangan Migas 495 MMBOE

Jakarta,liputansumsel.com--1 September 2023. Upaya Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di tahun 2023 dalam melaksanakan salah satu strategi peningkatan produksi hulu migas dengan mempercepat Plan of Development (POD) mendapatkan hasil yang menggembirakan. Hanya dalam 7 (tujuh) bulan upaya mempercepat transformasi cadangan ke produksi berhasil menambah cadangan migas sekitar 495 juta barel setara minyak  (MMBOE).

Penambahan cadangan tersebut berupa minyak sebesar 91 million barel oil (MMBO) dan gas 2.261 billion cubic feet (BSCF) yang setara dengan 495 juta MMBOE. Penambahan cadangan migas tersebut berasal dari persetujuan 18 POD dan sejenisnya yang diajukan oleh KKKS dan telah disetujui oleh SKK Migas hingga Juli 2023.

“Penambahan cadangan migas hingga 495 MMBOE sampai bulan Juli 2023 sudah mendekati prognosa produksi migas hingga akhir tahun 2023. Oleh karena itu, dapat dipastikan posisi cadangan migas nasional di tahun 2023 akan lebih besar dibandingkan posisi cadangan migas nasional di tahun 2022”, kata Deputi Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara di Jakarta pada Jumat,(01/09/2023).

Benny menambahkan, terdapat penambahan cadangan yang signifikan dalam 1 (bulan) bulan terakhir jika dibandingkan dengan capaian hingga semester 1 di Juni 2023 yang sebesar 340 MMBOE. Dalam waktu 1 bulan, SKK Migas berhasil menambah cadangan migas secara signifikan hingga 155 MBOE atau meningkat sekitar 46%. “Kami akan terus bekerja keras untuk menyelesaikan POD yang diajukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), sehingga seluruh pengajuan yang masuk ke SKK Migas bisa diselesaikan hingga Desember 2023, sehingga cadangan migas secara nasional dapat dipastikan akan bertambah lebih besar dibandingkan tahun lalu”, imbuh Benny.

Keberhasilan SKK Migas mempercepat penyelesaian POD memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan cadangan migas nasional sehingga usia produksi migas bisa terus berlanjut dan harapannya bisa meningkat. Sejak 2018, SKK Migas berhasil menjaga capaian target reserve replacement ratio (RRR)  selau diatas 100%, yang menunjukkan bahwa penambahan cadangan migas jumlahnya melebihi dari yang diproduksi

“Kami memproyeksikan  pencapaian RRR di tahun 2023 sekitar 144%, sehingga di tahun 2023 akan menjadi 6 (enam) tahun berturut-turut RRR mencapai diatas 100%. Secara rata-rata dari tahun 2018 hingga 2023 diperkirakan capaian RRR  secara rata-rata adalah sekitar 163%  yang menunjukkan SKK Migas berhasil meningkatkan RRR sekitar 63% lebih tinggi dari target”, terang Benny.

Berdasarkan data SKK Migas, pencapaian RRR dalam rentang tahun 2013 sampai 2017 sekitar 64% dengan rincian RRR 2013 sebesar 74%, tahun 2014 sebesar 67%, tahun 2015 sebesar 60%, tahun 2016 sebesar 64% dan 2017 sebesar 55%.

Lebih lanjut Benny menyampaikan cadangan migas melebihi yang diproduksikan menunjukkan bahwa industri hulu migas akan terus berkelanjutan menyediakan energi untuk mendukung keberlanjutan pembangunan serta mendukung program Pemerintah dalam hilirisasi hulu migas. “peningkatan cadangan migas nasional ditujukan tidak hanya untuk mendukung pencapaian target di 2030, tetapi memberikan dukungan kecukupan energi nasional di era transisi energi menuju pencapaian target net emission zero di tahun 2060”, imbuh Benny.

Penemuan migas saat ini didominasi penemuan berupa gas sehingga meningkatkan cadangan gas secara nasional. Di era transisi energi, peranan gas akan semakin dibutuhkan, selain cadangannya yang masih besar, juga karena emisi karbon gas paling rendah dibandingkan energi fosil lainnya.

Eksplorasi menjadi kunci dalam upaya meningkatkan cadangan migas nasional. Tahun 2023 menjadi tahun dengan investasi eksplorasi yang masif dan agresif dengan rencana investasi eksplorasi sebesar US$ 1,7 miliar atau meningkat 112% dibandingkan realisasi investasi ekpslorasi di tahun 2022.

TENTANG SKK MIGAS

SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (selanjutnya disebut “SKK MIGAS”), suatu satuan kerja khusus yang diberikan tugas oleh Pemerintah RI c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Peraturan Presiden No. 95/2012 jo. Peraturan Presiden No. 9/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 36/2018 jo. Peraturan MESDM No. 2/2022.

SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (ril/ls*).

Read More

Kolaborasi dengan Pemerintah, Bukit Asam (PTBA) Ikut Aksi Tanam Mangrove

Muara Enim, Liputansumsel.com--PT Bukit Asam Tbk (PTBA) turut serta dalam Aksi Tanam Mangrove #Kerja Bersama Hijaukan Indonesia yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Indonesia. Kegiatan ini dipusatkan di Ketapang Urban Aquaculture, Mauk, Tangerang pada Kamis (31/8/2023).

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Nani Hendiarti, dalam sambutannya pada acara ini mengajak semua kelompok Masyarakat dapat bersama-sama bekerja untuk dapat menghijaukan Indonesia.

“Tema tanam mangrove ini adalah “Kerja Bersama Hijaukan Indonesia”. Mari kita satukan dan bulatkan tekad untuk menjaga dunia yang kita pinjam dari anak cucu kita untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang,” kata Nani. 

PTBA dan PT PLN (Persero) bekerja sama dengan komunitas pegiat mangrove Sinar Surya Sejahtera menyumbangkan 15.000 bibit mangrove. 

General Manager PT Bukit Asam Tbk Unit Pertambangan Tanjung Enim, Venpri Sagara, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan ini.

“PTBA berkoordinasi dengan BPDAS (Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) untuk melakukan ground checking dengan rencana luasan rehabilitasi mangrove 500 ha. Meskipun demikian, PTBA telah menerima rekomendasi lokasi dari KLHK dengan potensi luas lahan 2.498 ha di Sumatera Barat dan Lampung, yang laik untuk dilakukan rehabilitasi,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan Aksi Tanam Mangrove #Kerja Bersama Hijaukan Indonesia meliputi penanaman 15.000 bibit mangrove, penanaman 400 bibit pohon produktif, aksi pemberdayaan masyarakat dan aksi konservasi pelepasliaran belangkas/mimi, dilanjutkan dengan peninjauan lokasi penanaman 15.000 batang mangrove. 

Mangrove jenis Rhizopora Sp ditanam di lahan bekas tambak seluas 3 hektar dalam lingkungan Ketapang Urban Aquaculture. Kemenko Marves juga mengajak siswa/i Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sekitar Ketapang Aquaculture untuk terlibat.

Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kementerian LHK melalui BPDAS Citali, Kemenko PMK, serta BUMN dan swasta berpartisipasi menyukseskan kegiatan ini.

Read More

Walikota Sampaikan Nota Keuangan dan Raperda Tentang Perubahan APBD Kota Pangkalpinang TA 2023

PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, – Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil menyampaikan Nota Keuangan dan Raperda tentang perubahan APBD Kota Pangkalpinang Tahun anggaran 2023, pada Rapat Paripurna KeSatu Masa Persidangan satu DPRD Kota Pangkalpinang, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (04/09/2023).

Walikota Pangkalpinang Molen menyampaikan Nota Keuangan dan Raperda tentang perubahan APBD Kota Pangkalpinang tahun 2023 pada hari ini merupakan hasil tindak lanjut atas Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas, Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2023.

“Perubahan APBD tahun anggaran 2023 ini dilakukan karena terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD TA 2023,” ucapnya.

Menurutnya momentum perubahan APBD tahun anggaran 2023 ini sangat penting dilakukan dalam mengoptimalkan arah pembangunan di Kota Pangkalpinang.

Sehingga memberikan hasil dan manfaat terbaik kepada masyarakat dengan progres yang nyata dan konkret.

Molen juga memaparkan secara singkat perubahan APBD Kota Pangkalpinang pada Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 antara lain;

PAD Kota Pangkalpinang terdiri dari PAD yang semula sebesar Rp. 170,42 Miliar, naik sebesar Rp. 7,71 Miliar sehingga PAD menjadi Rp. 178,13 Miliar.

Pendapatan transfer pada APBD 2023 yang semula diproyeksi sebesar Rp. 750,46 Miliar, naik sebesar Rp. 61,51 Miliar, sehingga pendapatan transfer pada perubahan APBD menjadi Rp 811,97 Miliar.

Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada perubahan APBD 2023 tetap dianggarkan sebesar Rp. 5 Miliar.

Kemudian rencana belanja daerah tahun 2023 sebelum perubahan semula diestimasikan sebesar Rp. 969,67 Miliar, naik sebesar Rp. 183,33 Miar, sehingga total belanja daerah menjadi Rp. 1, 153 Triliun.

Selanjutnya penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari SILPA tahun anggaran sebelumnya, semula dianggarkan sebesar Rp. 48,3 Miliar berubah menjadi sebesar Rp. 162,85 Miliar.

Pengeluaran pembiayaan daerah berupa penyertaan modal daerah tetap dianggarkan sebesar Rp. 4,5 Miliar.

Atas perhitungan diatas, maka pembiayaan netto sebesar Rp. 158,35 Miliar, sehingga sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA) menjadi Nihil.

“Berdasarkan gambaran APBD tersebut, maka total APBD pada Nota keuangan dan Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2023 menjadi sebesar Rp. 1, 158 Triliun,” jelasnya.

Molen juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan dan anggota dewan yang terhormat atas perhatian dan kemitraannya dalam mendukung pembangunan di Kota Pangkalpinang.

“Ia berharap nota keuangan dan Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 yang disampaikan dapat segera dibahas bersama untuk disetujui yang selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi,” ujarnya (*)

Read More

Sekda Mie Go Hadiri Monitoring dan Evaluasi TPPS Tingkat Kota dan Kabupaten

PANGKALPINANG, Liputansumsel.com,  – Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go menghadiri Monitoring dan Evaluasi TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) tingkat Kota, Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pangkalpinang oleh BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Ruang Rapat Sekda Kota Pangkalpinang. Senin (04/09/23).

Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go menyampaikan Pemerintah Kota Pangkalpinang berkomitmen untuk melakukan percepatan penurunan stunting di Kota Pangkalpinang.

“Hari ini kita kedatangan dari BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka Monitoring dan Evaluasi yang targetnya ditahun 2024, yaitu menurunkan angka stunting 10% frekuensi di Kota Pangkalpinang”, ucap Mie Go.

Ia menambahkan, kita harus bekerja secara tulus, ikhlas, dan optimal dalam rangka penurunan stunting ini. Dengan cara strategi yang harus tepat sasaran, tepat orangnya.

“Strateginya seperti apa sudah saya sampaikan ke Kepala Dinas PPPAKB apakah bantuan berupa uang atau material seperti susu, telor, madu, dan kebutuhan pokok lainnya yang menunjang pencegahan stunting. Sehingga target kita di tahun 2024 segera tercapai,” pungkasnya. (*)

Read More

Sekda Mie Go Hadiri Apel Bulanan Setdako Pangkalpinang

PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, – Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go menghadiri Apel Bulanan Sekretariat Kota Pangkalpinang, mengusung tema kebersamaan dapat meningkatkan kinerja kita, di halaman Kantor Walikota Pangkalpinang. Senin (04/09/23).

Sekda Pangkalpinang, Mie Go menyampaikan, hari ini kita melaksanakan apel bulanan yang sudah kedua kalinya yang diikuti oleh seluruh pegawai setdako Pangkalpinang.

“Alhamdulillah yang hadir secara keseluruhan mencapai 90 persen, kedepannya diharapkan bisa lebih maksimal lagi mencapai 100 persen,” ucapnya.

Dengan mengusung tema tentang kebersamaan, dimana kebersamaan ini penting karena dengan kebersamaan ini tentunya bisa meningkatkan kinerja pegawai.

“Ibaratnya tubuh kita, contohnya ketika salah satu bagian tubuh ada yang sakit maka akan mempengaruhi organ-organ lain yang ada ditubuh kita, sehingga akan berpengaruh terhadap kenyamanannya, sama halnya di suatu organisasi ketika ada bagian-bagian yang kinerjanya menurun maka akan berdampak pada organisasi tersebut,” pungkasnya. (*)

Read More