14 September 2023

Pengelola Tol Tidak Koperatif,Penangganan Karhutlah Terhambat

Liputansumsel.com


OKI, LiputanSumSel.Com—Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutlah) di Kabupaten OKI, Sumsel sempat terhambat akibat pihak pengelola tol yang tidak koperatif. Hal ini terungkap saat Rakor penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kantor Bupati OKI, Senin, (11/9).

.

“Kemarin Satgas menghadapi hambatan ketika memadamkan api di sekitaran tol Kayuagung-Palembang. Mobil satgas kesulitan ketika masuk tol karena urusan birokrasi ini sepatutnya tidak terjadi karena perusahan juga bagian dari negara’” Ujar Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0402/OKI Mayor CZI Saipul Anwar.

.

Pada situasi kebencanaan semua pihak menurut Saiful semua elemen negara harus saling dukung.

.

“Sebagai bagian negara tentu kira harus saling dukung di situasi kebencanaan seperti ini. Kita memahami birokrasi perusahaan namun harus ada pengecualian di situasi darurat,” Ungkap dia.

.

Kepala Satpol PP dan Damkar OKI, Rayendra Abadi mengakui beberapa kali Satgas Karhutlah terhambat ketika ingin memadamkan api disekitaran tol Kayuagung-Palembang yang dikelola oleh PT Waskita Sriwijaya Tol.

.

“Beberapa kali tim kebakaran kami terhambat petugas tol ruas contohnya saat kebakaran sekitar KM 355 Desa Pedu Kecamatan Jejawi, petugas terkendala saat masuk tol, padahal kebakaran berdekatan dengan kantor mereka,” Ujar Rayen.

.

Kapolres OKI, AKBP. Dili Yanto, S. IK, S.H.,M.H menyayangkan insiden penahanan Satgas Karhutlah di pintu tol Kayuagung-Palembang tersebut.

.

“Penanganan Karhutlah butuh dukungan semua pihak, termasuk penyelenggara tol. Butuh kolaborasi semua elemen yang ada di Kabupaten OKI ini,” Ujar dia.

.

Sementara Bupati OKI, H. Iskandar, SE mengintruksikan seluruh stakeholder di Kabupaten OKI untuk meningkatkan upaya penanggulangan Karhulah. 


“Karena kita ini tanggap darurat artinya semua elemen harus dukung, saling bantu, saling peduli karena bukan lagi soal untung rugi tapi soal kemanusian terhadap dampak dari Karhutlah ini yang kita tanggulangi” Ujar dia.(PD)

OKI Tanggap Darurat Karhutlah, Bupati Intruksikan Tingkatkan Penanganan

Liputansumsel.com


OKI,LiputanSumSel.Com---Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar, SE mengintruksikan seluruh stakeholder untuk meningkatkan upaya penanggulangan Karhulah di Kabupaten OKI 


“Mengingat kondisi kemarau tahun ini lebih kering lalu titik api dan kebakaran lahan terus bertambah kita meningkatkan status dari siaga menjadi tanggap darurat.” Ujar Iskandar yang memimpin langsung rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kantor Bupati OKI, Senin, (11/9).

.

Seiring peningkatan status penanganan bencana Karhutlah, ujar Iskandar semua stake holder harus bergerak bahu membahu secara keroyokan.

.

“Kalau sudah tanggap darurat artinya kita mengeluarkan seluruh sumber daya baik dari segi penanganan dilapangan, penanggulangan hingga pendanaan dan ini harus saling bantu, saling peduli,” Ujar dia.

.

Iskandar mengapresiasi petugas dari unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, RPK Perusahaan dan masyarakat peduli api yang berjibaku memadamkan lahan yang terbakar. 

.

“Kepada perusahaan sekitar konsesi, para camat/kepala desa ajak masyarakat agar tanggap dan peduli. Kalau ada kebakaran segera padamkan sebelum membesar dan penting untuk disampaikan kepada masyarakat jangan membuka lahan dengan cara membakar,” pesan dia.

.

Kapolres OKI, AKBP. Dili Yanto, S. IK, S.H.,M.H mengatakan upaya penanggulangan Karhutlah tidak hanya dibebankan kepada Satgas saja namun butuh dukungan dari semua pihak.

.

“Saya yakin kalau semua bergerak Karhutlah mampu kita tanggulangi seperti tahun tahun sebelumnya. Upaya-upaya penanggulangan harus kita tingkatkan,” tuturnya.

.

Sementara Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0402/OKI Mayor CZI Saipul Anwar meminta semua pihak mendukung upaya penanganan Karhutlah terutama Satgas pemadaman lapangan.

.

“Sebagai bagian negara tentu kira harus saling dukung di situasi kebencanaan seperti ini. Kemarin Satgas menghadapi hambatan ketika memadamkan api di sekitaran tol Kayuagung-Palembang. Mobil satgas kesulitan ketika masuk tol karena urusan birokrasi ini sepatutnya tidak terjadi karena perusahan juga bagian dari negara’” Pungkas dia.(PD)

18 September Nanti, Penjabat Bupati Muara Enim Dilantik Bersama 6 Kabupaten/Kota Lainnya

Liputansumsel.com


Muara Enim, Liputansumsel.com-'Pelantikan Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim akan dijadwalkan Senin (18/09/2023) mendatang oleh Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru di Griya Agung Kota Palembang. Hal ini terungkap pada rapat persiapan pelantikan Pj. Bupati dan Walikota yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (13/09/2023). 


Adapun dalam rapat yang dipimpin oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sumsel Drs. H. Edward Candra, M.H mengatakan pelantikan Penjabat kepala daerah dilaksanakan serentak untuk 7 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yakni Kabupaten Muara Enim, Empat Lawang, Banyuasin dan Kota Palembang, Prabumulih, Pagaralam serta Lubuk Linggau oleh Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru. 


Meski demikian, Edward belum bisa menginformasikan lebih lanjut kepastian nama-nama pejabat yang akan mengisi kursi Pj Bupati dan Walikota di 7 Kabupaten/Kota tersebut. 


"Untuk nama-nama Pejabat yang akan mengisi kursi Penjabat Bupati dan Walikota masih ditangan Gubernur, belum diumumkan resmi," ujar Edward.


Asisten I Pemerintahan dan Kesra Pemkab Muara Enim Drs. H. Emran Tabrani yang hadir bersama OPD terkait menegaskan Pemkab Muara Enim siap menindaklanjuti hasil rapat persiapan pelantikan. Dirinya mengatakan Pemkab Muara Enim dalam waktu dekat akan segera menyebar undangan khususnya kepada Forkopimda Kabupaten Muara Enim. 


"Sesuai petunjuk dari Pemprov, setiap Pemerintah Daerah masing-masing mendapat 40 undangan yang ditujukan kepada Forkopimda serta pejabat daerah terkait," ungkapnya.


Sementara ditambahkan, Plt Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Muara Enim Zeno Zasman S.Sos., M.Ikom bahwa secepatnya akan dilakukan persiapan untuk mendukung kegiatan pelantikan Pj Bupati Muara Enim di Griya Agung Kota Palembang. 


Dijelaskan pula, selain dilakukan pelantikan Pj Bupati juga dijadwalkan pelantikan Pj Ketua TP PKK Kabupaten Muara Enim bersama Kabupaten/Kota lainnnya.

 

"Mengingat tempat dan undangan yang terbatas, maka Kepala OPD, Camat dan masyarakat luas nantinya dapat menyaksikan kegiatan pelantikan secara langsung melalui kanal Youtube Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Sumsel," pungkasnya.

13 September 2023

Wako Prabumulih Menyerahkan KUA PPAS APBD Perubahan 2023 Kepada Pimpinan DPRD

Liputansumsel.com

 

PRABUMULIH,liputansumsel.com– Wako Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM bersama TAPD diketuai Sekda, H Elman ST MM menyerahkan KUA PPAS APBD Perubahan 2023 ke Pimpinan DPRD guna dibahas segera di Banggar, Rabu, 13 September 2023.

Ridho, sapaan akrab Wako Prabumulih mengatakan, dirinya sudah mempersiapkan KUA dan PPAS itu sejak satu bulan lalu.

“Kami kiro bakal PJ Wako Prabumulih tapi ternyato masih kito tulah nyerahke KUA PPAS Perubahan 2023, allhamdullilah satu bulan kemaren sudah kito siapkan rancangan KUA dan PPAS ini,” ungkapnya kepada awak media.

Harapannya, karena telah diserahkan ke DPRD Prabumulih bisa segera dibahas Banggar. “Kalau sudah dibahas, akan tahu persegeran anggaran terjadi. Sehingga, bisa disahkan,” akunya.

Terpisah, Ketua DPRD Prabumulih, Sutarno SE MIKom mengatakan, benar Banggar telah menerima KUA PPAS APBD Perubahan 2023 dan segera dibahas.

“KUA PPAS APBD Perubahan 2023, telah kita terima. Dalam waktu dekat akan dibahas di Banggar. OPD akan segera dipanggil, guna pembahasannya,” sebutnya.

Lanjut, Tarno, sapaan akrabnya, tidak menampik akan ada pergeseran anggaran berdasarkan skala prioritas. “Nanti, pas OPD di lingkungan Pemkot Prabumulih. Baru ketahuan, pergeseran anggaran terjadi,” pungkasnya

Laporan Hasil Reses Tahap II Tahun 2023 Disampaikan DPRD Prov. Sumsel

Liputansumsel.com


Palembang,liputansumsel.com – Anggota DPRD Prov. Sumsel menyampaikan laporan hasil Reses pada Rapat Paripurna LXXIII (73) dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Reses Tahap II Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sumsel, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov. Sumsel,Rabu (13/09/2023)

Laporan ini disampakan Setelah sebelumnya Anggota DPRD Prov. Sumsel melakukan kunjungan ke Desa dan Kelurahan di masing-masing daerah pemilihannya dari tanggal 2 hingga 9 September 2023.

Rapat Paripurna ke LXXIII (73) dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel; H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, dihadiri Sekretaris Daerah Prov. Sumsel; Ir. S.A. Supriono, Perwakilan OPD serta tamu undangan lainnya.

Secara bergiliran masing-masing juru bicara dari Daerah Pemilihan (Dapil) menyampaikan Laporannya, diawali Dapil Sumsel 1 dengan pelapor H. Yudha Rinaldi, Dapil Sumsel 2 dengan pelapor Antoni Yuzar, SH, MH, Dapil Sumsel 3 dengan pelapor Ahmad Firdaus Isak, SE, M.Si, Dapil Sumsel 4 dengan pelapor Lindawati Syarofi, SH, MM, Dapil Sumsel 5 dengan pelapor Yenny Elita, S.Pd, MM, Dapil Sumsel 6 dengan pelapor Dr. Ir. H. Syamsul Bahri, MM , Dapil Sumsel 7 dengan pelapor M. Oktafiansyah, ST, MM, Dapil Sumsel 8 dengan pelapor H. Suhada, Dapil Sumsel 9 dengan pelapor Susi Imelda Frederika, dan terakhir Dapil Sumsel 10 dengan pelapor Nadia Basjir, SE.

Adapun usulan atau aspirasi masyarakat masih senada dengan Reses sebelumnya yaitu, meliputi: Bidang Pemerintahan seperti Peningkatan tunjangan BPD, RT, insentif lembaga adat, dan lain-lain, Bidang Perekonomian seperti Alat Pertanian, Perikanan, Peternakan, UMKM, dan lain-lain, kemudian Bidang Kesejahteraan Masyarakat seperti Fasilitas Pendidikan, Kesehatan, Fasilitas Rumah Ibadah, bedah rumah dan lain-lain, kemudian yang paling mendominasi usulan masyarakat yaitu Bidang Infrastruktur seperti Pembangunan Jalan, Jembatan, Siring, Irigasi, Penerangan jalan, dan lain sebagainya.

Pada kesempatan tersebut disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bahwa kiranya hasil kegiatan Reses Pimpinan/Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari setiap daerah pemilihan untuk dijadikan perhatian dan sebagai bahan pertimbangan secara prioritas bagi penyusunan kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan kedepan.

Agenda Paripurna diakhiri dengan penandatanganan keputusan DPRD Prov. Sumsel tentang penyampaian laporan hasil Reses oleh Pimpinan Rapat Paripurna, yang rancangan keputusan tsb sudah terlebih dahulu dibacakan oleh Sekretaris DPRD Prov. Sumsel; H. Aprizal, S.Ag, SE, M.Si. (mhn/ril)