Palembang, liputansumsel.com– Reses Tahap 1 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil l, Kecamatan Ilir Barat 1, Ilir Barat ll, Bukit Kecil, Gandus, Seberang Ulu l, Seberang Ulu ll, Kertapati, Plaju dan Jakabaring. Di Puskesmas Pakjo Jalan Inspektur Marzuki, Senin (29/1/2024).
Tampak hadir, Dr. Hj. R. A. Anita Noeringhati, SH., MH dari Partai Golkar, H. Yudha Rinaldi dari Partai PDI Perjuangan, Prima Salam, SH. MM dari Partai Gerindra, H. Chairul S. Matdiah, SH., M.H. Kes Partai Demokrat, H. Kartak, S.A.S., SE Partai Kebangkitan Bangsa, Mgs. H. Syaiful Fadli, ST., MM Partai Keadilan Sejahtera.
Dr Hj.RA Anita Noeringhati SH MH dalam Reses ini kita menyoroti masalah stunting dan juga demam berdarah ( DBD) banyak permasalahan yang terjadi khususnya di Ilir barat 1 ini yaitu yang bagaimana kartu KIS yang belum dimiliki warga masyarakat banyak ,banjir , stunting dan makanan tambahan bagi stunting yang dirasa masih sangat kurang. juga perhatian dari pemerintah karena Pemerintah Kota Palembang sudah menganggarkan 100 ribu untuk transport.
“Sehingga saya sebagai ketua DPRD Sumsel akan mengusulkan dari provinsi akan ada tambahan untuk itu” ucap Ketua DPRD Provinsi Sumsel.
H. Syaiful Fadli, ST., MM dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan, yang dibahas Stunting dan kesehatan di puskesmas ini, jadi, persoalan yang muncul itu selalu dari KIS, PKH yang masih menjadi PR, Alhamdulillah disini tadi terkait Stunting kita mendapatkan data masih banyak terdapat anak-anak yang Stunting.
“Kami tadi diskusi dengan kepala dinas kesehatan di kota Palembang ini sudah dialokasikan. Untuk Posyandu itu sebesar 100rb untuk 1000 posyandu yang ada di kota Palembang untuk anggaran 1,2 miliar,”ungkap Syaiful Fadli.
Kawan kawan media harus kawal anggaran ini untuk pos posyandu turun di posyandu atau anggaran ini macet, ini yang harus dikawal karena posyandu ini bersentuhan langsung dengan balita dan ibu hamil.
Lanjut Syaiful Fadli menuturkan, kalau mereka sehat hamilnya maka insya Allah maka tidak akan ada bayi bayi Stunting lagi. Berkaitan dengan KIS Sumatera Selatan ini sudah 13 Desember sudah launching.
“Faktanya di lapangan banyak warga kita yang belum mendapatkan KIS, kenapa, pertama persoalan data, data dari dinas kesehatan ada sekitar 3,5 juta yang sudah di cover di APBN,” terangnya.
Faktanya 1,1 juta penduduk miskin di Sumatera Selatan belum tercover semuanya oleh KIS, artinya persoalan data ini masih menjadi PR kedepan.
“Kami berupaya komisi V untuk Kemensos Mustakim untuk menjemput supaya data ini diperbal oleh kabupaten/kota, siang ini Dapil 1 ini akan bertemu Pj Walikota Palembang akan ditanyakan sejauh mana perpal di Kota Palembang ini, kenapa masih banyak warganya yang belum dicover oleh KIS secara logika oleh Bu kadis 80 persen warga Palembang ini sudah di biayai semua, ini yang akan ditanyakan terkait hal itu,” tutup Syaiful Fadli.
Sementara Reses dilanjutkan di Ruang Pameswara untuk berdiskusi langsung dengan PJ Walikota Palembang Drs.Ratu Dewa,Kepala Dinas PUPR Ir.H.Akhmad Bastari ,Badan Pengelola Pajak Daerah dan Dinas Pendapatan Pajak Kota Palembang.
Dibahas tentang pajak dan retribusi bagi pelaku yang dikenakan pajak 10 persen dan tidak membebankan pada usaha kaki lima yang dirasa memberatkan pelaku usaha ke bawah dan ini pula di singgung kalau belum di ketuk palu oleh PJ Walikota namun sudah di terapkan dilapangan. (mhn/ril)
.jpg)
