Audiensi AJI Palembang Diterima Ketua DPRD Prov. Sumsel

 

Palembang, liputansumsel. Com– ketua DPRD Sumsel Dr. Hj. RA Anita Noeringhati, SH., MH Terima Audiensi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Rumah Jabatan ketua DPRD Sumsel. Kamis (24/4/2024).

Pada audiensi tersebut AJI Palembang yang diketuai oleh Fajar Wiko meminta restu akan melaksanakan Kongres Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ke XII di Kota Palembang pada tanggal 2-5 Mei 2024.

Ketua AJI Palembang Fajar Wiko mengatakan Kongres AJI ke XII akan dilaksakan selama 5 hari dengan rangkaian Pra Kongres pertemuan cek fakta se Indonesia yang diikuti jurnalis se Asia Tenggara.

“Kongres AJI nantinya akan diikuti lebih dari 200 jurnalis AJI dari seluruh Indoensia. AJI selalu mengkampanyekan tiga poin terkait kebebasan pers, profesionalisme jurnalis, dan kesejahteraan jurnalis,” ungkapnya.

Fajar Wiko menambahkan bahwa indeks kemerdekaan pers di Provinsi Sumatera Selatan semakin menurun. Ia berharap pemerintah daerah harus hadir dalam menekan kebebasan pers di Sumatera Selatan.

“Maka dari itu AJI Palembang mendukung akan adanya Pioneer Perda kebebasan pers di Sumatera Selatan,” ujarnya.

Jalan AJI lebih mengarah ke advokasi, dikarenakan ada nafas pergerakan. Dalam pembuatan Perda, AJI siap bersinergi dengan DPRD Sumsel.

Sementara itu, ketua DPRD Sumsel Dr. Hj. RA Anita Noeringhati, SH., MH mengatakan bahwa dirinya sepakat akan tiga poin yang disampaikan AJI Palembang terkait kebebasan pers, profesionalisme jurnalis, dan kesejahteraan jurnalis.

“Saya berharap AJI Palembang bisa menjaga pemberitaan yang akurat, faktual, dan terpercaya yg terhindar dari pemberitaan hoax,” harap politisi Golkar ini. Perda kebebasan pers bisa diusulkan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumsel dan Komisi I DPRD Sumsel.

“Inilah peran DPRD yang menjadi representasi masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat Sumsel,” pungkasnya. (mhn/ril)

Read More

Rapat Evaluasi RKPD di Penukal Abab Lematang Ilir : Tantangan dan Langkah Masa Depan

PALI,liputansumsel.com-Hari ini, Kamis tanggal 24 April 2024, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menggelar Rapat Monitoring & Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan fokus pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN. Acara ini dibuka dengan sambutan dari DRS.H. Soemarjono, yang menyoroti pentingnya RKPD sebagai instrumen perencanaan pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Soemarjono menjelaskan bahwa RKPD adalah dokumen strategis yang merinci rencana kerja untuk satu tahun, sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, evaluasi terhadap RKPD tahun 2024 menunjukkan beberapa ketidakselarasan antara indikator kinerja program di dalam RKPD dengan RPJMD. Dari 177 program yang terdapat dalam RKPD, sebanyak 6 program tidak selaras, menandakan perlunya peningkatan konsistensi dalam proses perencanaan.

Selain itu, evaluasi juga menyoroti munculnya masalah program yang tidak terdapat dalam RPJMD namun diikutsertakan dalam RKPD, menunjukkan ketidakonsistenan antara dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek daerah.

Menilik progres serapan anggaran dan pelaksanaan fisik program pembangunan hingga triwulan pertama tahun 2024, hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Dana APBD mencapai 11,03% secara keuangan dan 13,56% secara fisik.

2. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai 19,58% secara keuangan dan 20,38% secara fisik.

3. Realisasi Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki tingkat capaian fisik sebesar 6,77% dan keuangan sebesar 0,86%.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Soemarjono mengajukan beberapa langkah untuk memperbaiki keselarasan dan konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan, termasuk penyusunan dokumen perencanaan tahunan yang lebih baik, perbaikan dalam proses penganggaran, serta percepatan pelaksanaan program pembangunan.

Acara ini diakhiri dengan harapan agar semua pihak dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan konsistensi dan keselarasan dalam pelaksanaan program pembangunan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, rapat Monitoring & Evaluasi RKPD secara resmi dinyatakan ditutup, dengan harapan akan membawa kemajuan bagi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ke depannya.

Read More

Keberangkatan Calon Jemaah Haji Asal PALI Dalam Kloter 19

PALI,liputansumsel.com-25 orang Calon Jemaah Haji asal kabupaten PALI direncanakan akan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 4 Juni 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Kemenag kabupaten PALI, Dr. H. Deni Priansyah, SAg MPdI saat dihubungi media ini.pada 24 April 2024

Deni mengatakan bahwa 25 orang Calon Jemaah Haji sebelum bertolak ke Tanah Suci Mekkah Al Mukaromah, terlebih dahulu akan bermalam di Asrama Haji Palembang, yaitu pada tanggal 3 Juni 2024.

"Calon Jemaah Haji asal PALI termasuk dalam kloter 19, gelombang dua Embarkasi Palembang. Jadwal keberangkatannya bersamaan dengan Calon Jemaah Haji asal Muara Enim," jelas Deni.

Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah kota Pagaralam itu juga berpesan agar para calon jemaah haji asal kabupaten PALI, bisa menjaga kesehatan dan kekuatan.

"Pastikan semua vaksin yang dianjurkan pemerintah sudah dijalani semua. Kemudian jaga kesehatan, sehingga ketika berangkat nanti kondisi badan sehat dan prima saat menunaikan ibadah haji di sana," pungkasnya.

Read More

Pj Sekda Palembang Tinjau Perbaikan Jalan Segaran

Palembang, Liputan Sumsel.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengajak pihak Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) untuk turun langsung mengecek kondisi jalan yang mengalami kerusakan akibat proyek pembangunan IPAL beberapa waktu yang lalu.

Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 17 titik ruas jalan rusak akibat pengerjaan proyek tersebut, 15 diantaranya termasuk jalan kota sedangkan 2 sisanya merupakan jalan provinsi.

Pj Sekda Kota Palembang Gunawan mengatakan, ia secara khusus datang karena ditelpon Pj Walikota Ratu Dewa untuk melihat langsung perbaikan sementara Jalan Segaran yang rusak akibat proyek IPAL.

"Jalan ini sudah cukup lama rusak dan akan bermasalah bagi masyarakat yang melintas disini," ujar Pj Sekda Gunawan, Selasa (23/4/2024).

Sebelum ini, pihak Pemkot Palembang berpikir bahwa perbaikan ini akan dilakukan langsung oleh pihak penyelenggara Waskita maupun monitoring dari Balai Prasarana Pemukiman. Namun fakta di lapangan sepertinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

"Kami disini bersama dengan PU Kota mengajak langsung biar tau orang Balai situasi di lapangan dan orang Waskita juga ikut hadir, yang sebetulnya ini tanggung jawab mereka. Memang kita posisi di jalan-jalan kota oleh karena itu kita lakukan sekarang dengan peralatan yang ada di PU Kota dengan fasilitas agregat yang tersedia kita langsung melakukan perbaikan awal," ujar Gunawan.

Pj Sekda juga meminta kesiapan agregat dari penyelenggara membantu menyuplai dan Pemkot Palembang akan tetap bertahan bekerja disini dengan peralatan yang ada.

"Sebelumnya pembangunan (IPAL) sudah selesai dan kita tunggu-tunggu untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak tapi belum dilaksanakan dan inilah jadinya, Kita akan dorong terus penyelenggara membantu bersama-sama bertanggung jawab," bebernya.

Sementara itu, Kepala Balai Prasarana Pemukiman wilayah Sumsel, Miarka mengakui bahwa jalan yang rusak ini akibat penggalian pembangunan proyek IPAL.

"Ini memang pekerjaan kami sebelumnya dan kami harus bertanggung jawab untuk rapi kembali, sebenarnya tahap pertama sudah dilakukan perbaikan tetapi tidak kuat menahan gerusan air jadi memang harus dibentuk jalanya," ujarnya saat diwawancarai ketika meninjau lokasi perbaikan jalan.

Miarka menuturkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memperbaiki perbaikan ruas jalan terdampak penggalian, juga menyesuaikan dengan pendanaan yang ada.

"Kalo masa pemeliharaan itu sampai Desember, tapi kami tidak menunggu Desember, hari ini sudah suport material agar lobangnya jangan sampai dalam nanti baru diatasnya dibeton dan diaspal. 

Waskita suport material dan teman-teman PU Kota mensuport alat angkut dan alat berat," tutupnya (Rl/Al)

Read More

Ratu Dewa Dukung Gerakan Sinergi Reforma Agraria.

Palembang, Liputan Sumsel.com - Dengan menjunjung tinggi semangat kolaborasi, Pj Walikota Ratu Dewa mendukung penuh program Kementrian ATR/BPN dalam mendorong terjadinya percepatan Reforma Agraria khususnya di Kota Palembang.

Hal itu diungkapkan Ratu Dewa dalam acara Puncak Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional yang juga di hadiri Kepala Kantor Pertanahan Nasional Sumatera Selatan, Asnawati dan Kepala Pertanahan Kota Palembang, Zamili di Halaman Kantor Lurah Sungai Selincah, Kecamatan Kalidoni, Senin (22/4/2024). 

Acara puncak bersama Ditjen Penataan Agraria tersebut sebenarnya berlangsung di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Namun Walikota/Bupati lainya di Indonesia terhubung secara virtual melalui zoom meeting.

Pj Walikota Ratu Dewa mengungkapkan, luas wilayah Kota Palembang yakni 352,51 km2 dengan jumlah penduduk terbanyak di Sumsel mencapai 1.729.546 jiwa.

"Alhamdulillah syukur, geliat ekonomi kita kian tumbuh dengan pesat dan juga inflasi kita terkendali dengan baik, mudah-mudahan mohon sinerginya ibu Kakanwil dengan jajaran BPN, mohon kerjasamanya hari ini kedepan sehingga kami terus berupaya membantu masyarakat khususnya warga Kota palembang," ujar Ratu Dewa.

Dalam kesempatan ini, Ratu Dewa menyampaikan bahwa Jumlah Aset Tanah Pemkot Palembang berjumlah 6.132 persil.

Dengan rincian 5.328 persil Tanah Bawah Jalan, 804 persil tanah kantor Pemkot Palembang.

"Kami masih butuh bantuan Kakanwil dan kepala BPN untuk bisa bersunergi karena sampai sekarang yang belum tersertifikasi cukup besar, kedepan kami harus bekerja keras dan kami sangat butuh dorongan ibu Kakanwil," ujar Ratu Dewa.

Kegiatan hari ini menjadi sangat penting, lanjut Ratu Dewa, karena akan dimulainya gerakan sinergi reforma agraria yang tentunya akan berdampak pada perekonomian.

Sementara itu Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementrian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan yang terhubung secara virtual mengatakan, ketika melakukan reforma agraria selalu didahului dengan penyelesaian konflik.

"Berkaitan dengan penataan aset bisa melalui retribusi tanah dan legalisasi tanah, penataan aset ini betul-betul bagi kemakmuran rakyat. Itulah tujuan cita-cita reforma agraria bukan saja ketimpangan dan keadilan tetapi harus menyentuh hal paling utama yakni kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Ia menuturkan bahwa BPN mempunyai fungsi untuk memfasilitasi agar tanah berkontribusi bagi masyarakat sehingga kolaborasi menjadi penting dilakukan dengan hari ini.

"Kolaborasi berbagai stake holder, pemerintah daerah kabupaten/kota, kementrian dan juga provinsi," tutupnya (Rl/Al)

Read More