Pemkot Palembang Adakan Kerja Sama Hukum dengan Kejari

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Pemerintah Kota Palembang mengadakan kerja sama hukum dengan Kejaksaan Negeri Palembang. Kerja sama itu terkait penanganan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) kerja sama, itu ditandatangani oleh Wali Kota Palembang Ucok Abdulrauf Damenta, dan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Hutamrin, SH, MH, di Hotel Arista, Rabu (23/10/2024).

Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Palembang, Damenta mengatakan, kerja sama ini merupakan landasan kerja dalam bentuk kolaborasi, koordinasi.

Selain itu, juga sebagai langkah preventif agar tidak ada persoalan hukum, terkhusus di bidang perdata dan tata usaha negara.

Baik dalam pengadilan atau litigasi maupun luar pengadilan atau non litigasi.

“Kita minta kepada pak Kejari agar program-program kita ini dimitigasi sejak awal, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, anggaran, program dan lain sebagainya,” ujar Damenta, diwawancarai usai acara.

Ia menyebut kerja sama ini dapat memberikan hal positif untuk kepentingan masyarakat Palembang, karena Kejari bisa membantu dan mengarahkan terkait dengan perencanaan dan pekerjaan.

“Kerja sama ini merupakan kelanjutan kerja sama tahun-tahun sebelumnya antara Pemkot dengan Kejari Palembang,” ujar Damenta pula.

Adapun kerja sama bisa diperbarui setiap tahun atau sesuai kebutuhan.

Sementara itu, Kejari Palembang, Hutamrin, S.H, M.H, menyampaikan, sebagai jaksa pengacara negara, secara keperdataan, pihaknya memberikan saran hukum (Legal Opinion) dan pendampingan hukum (Legal Asistant) kepada Pemkot Palembang, baik di dalam (litigasi) maupun luar pengadilan (non litigasi).

“Jadi, kita bisa kasih input ke Pemkot. Pak, secara hukum aturannya begini, begini. Kami mengawasi. Kalau mereka (Pemkot , red) melanggar, silahkan saja, ada sanksi hukumnya,” ujar Hutamrin.

Legal Opinion, misalnya, sebelum pengadaan barang dan jasa, Pemkot meminta pendapat Kejari. Dengan syarat dokumen yang disampaikan valid dan lengkap.

Sehingga, pengadaan barang dan jasa tepat sasaran dan dalam penggunaan tidak terjadi kesalahan.

Legal Assistant, jika pekerjaan sudah setengah jalan, tapi tiba-tiba ada masalah, Kejari bisa diminta bantuan di persidangan, pengadilan, gugatan dan lainnya.

Adapun pendampingan bisa dilakukan di dalam dan di luar pengadilan, seperti mediasi.

Hutamrin juga meminta Pemkot Palembang memberikan data yang akurat sehingga dalam pelaksanaan tugas berjalan lancar.

“Untuk pelaksanaan kita serahkan kepada Pemkot. Kami hanya memberikan rambu-rambu. Yang pasti pembangunan harus tetap berjalan. Itulah tugas kami. Jaksa pengacara negara,” kata Hutamrin pula.

Hadir dalam acara ini, antara lain, Sekda Palembang Aprizal Hasyim, Inspektur Kota Palembang, para kepala OPD dan camat, juga jajaran pejabat di Kejari Palembang. (Ril)

Read More

Debat Perdana Calon Walikota dan wakil Walikota Palembang, Fitri - Nandriana Paparkan Visi-Misi Untuk Kemajuan Kota Palembang

Palembang,  Liputan Sumsel. Com -- KPU Kota Palembang Gelar Debat Publik untuk yang Pertama bagi 

Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Palembang  di Ballroom Hotel Santika Premiere Bandara. Selasa (22/10/2024) pukul 19.00 Malam.

Ketua KPU Kota Palembang Syawaludin, S.H.I., M.H dalam sambutannya mengucapkan ribuan terimakasih dengan dukungan support yang ada dikota Palembang baik dari pemerintah, maupun dari pihak keamanan baik dari kepolisian maupun pihak TNI. 

" Mudah-mudahan dengan debat publik yang bisa kita laksanakan pada malam hari ini terselenggara dengan langsung, live streaming, sehingga masyarakat bisa menilai dan melihat calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Palembang dengan visi misi dan program- programnya,"ucap Syawaludin.

Sehingga di 27 November nanti masyarakat bisa memilih pemimpin kota Palembang yang baru. Mudah-mudahan debat publik pada malam hari ini bersama-sama berdoa sehingga tidak ada halangan sedikit apapun dengan mengucap Bismillah Debat Publik pada malam hari ini bersama-sama kita saksikan." tutup Ketua KPU kota Palembang Syawaludin, S.H.I., M.H

Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Palembang dengan No Urut 1 Fitrianti Agustinda, SH., MH dan Nandriani Oktarina, S.Psi., CHA  dalam sambutannya menyampaikan visi dan misinya.

Fitrianti Agustinda menyampaikan, kedepan Palembang akan menjadi kota yang bebas macet, bebas banjir, bebas sampah Palembang akan menjadi kota yang terang-benderang, Palembang yang sejuk dan indah, bersih dan sehat serta ramah lingkungan.

" Dengan satu KTP saja pelayanan sosial yang didapatkan seperti, pendidikan dan juga kesehatan. Kesehatan yang berkualitas tanpa batas gratis dan juga merata," jelas Fitrianti Agustinda.

Lanjutnya menuturkan, zona bermain gratis di 107 kelurahan, 13 tahun sekolah pendidikan berkualitas tanpa biaya., bus gratis untuk siswa Sekolah Dasar (SD) dan juga Sekolah Menengah Pertama (SMP) Program pangan bergizi dan juga berdaya.

Bantuan Usaha  Kecil  Menengah (UMKM) dan juga rumah tangga. " Kami juga akan menaikan insentif RT RW sebesar Satu Juta Lima Ratus dan juga memberikan perlindungan kepada ketua RT ketua RW, BPJS Tenaga Kerja dan juga BPJS Kesehatan, juga akan memberikan bantuan kepada guru tenaga sosial, kader KB kader Posyandu, Marbot, Bilal, Penjaga Makam semua pekerja sosial akan kita berikan."pungkasnya.

Read More

Perkuat GSMP, Pj Gubernur dan Sekda Yulius Panen Raya Cabai di Proyek Percontohan SMK Negeri 1 Gelumbang

Muara Enim, Liputansumsel.com--Kabupaten Muara Enim melalui SMK Negeri 1 Gelumbang menjadi proyek percontohan (pilot project) Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) Sekolah (Goes to School). Hal tersebut disampaikan Pj. Gubernur Sumatera Selatan, Ellen Setiadi, S.H., M.S.E., dalam kegiatan Penganugerahan Penghargaan GSMP Goes to School sekaligus Panen Raya Cabai di SMK Negeri 1 Gelumbang, Desa Talang Taling, Kecamatan Gelumbang, Rabu (23/10/2024). Dalam sambutannya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muara Enim, Ir. Yulius, M.Si., mewakili Bupati Muara Enim berterima kasih atas dukungan Pemprov Sumsel dalam mendorong kemandirian pangan di Kabupaten Muara Enim.

Sekda menjelaskan bahwa meskipun SMK Negeri 1 Gelumbang berada di bawah pengelolaan Pemprov Sumsel, namun karena berada di wilayah Kabupaten Muara Enim, maka membawa kebanggaan tersendiri bagi daerah dan juga sedikit banyak program GSMP sekolah tersebut berdampak positif bagi siswa dan masyarakat lokal.

Dijelaskan pula setidaknya sejak penanaman cabai perdana di bulan Juni lalu, lahan perkebunan cabai merah SMK Negeri 1 Gelumbang binaan Bank Indonesia Perwakilan Sumsel seluas 1 hektar telah berhasil 5 kali panen dengan produksi hampir 1 ton.

Sementara itu Pj. Gubernur didampingi Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc., dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumsel menekankan pentingnya program GSMP dalam mendorong masyarakat, termasuk generasi usia sekolah untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi keluarga melalui pemanfaatan sumber daya setempat, seperti pekarangan rumah, kantor maupun sekolah. Dalam kegiatan yang juga dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel, Ricky Perdana Gozali dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, M. Wahyu Yulianto, S.Si., S.ST., M.Si ini diserahkan pula penghargaan kepada sekolah, guru maupun siswa se-Sumsel yang dinilai berhasil mendukung percepatan program GSMP.

Read More

Audensi Pj Walikota Palembang Bersama Pj Gubernur Bahas Dukungan Penataan Kota Palembang

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Mengawali agenda kerjanya Jumat (18/10/2024) pagi, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi, S.H., M.S.E, menerima audiensi Pj Walikota Palembang Ucok Abdul Rauf Damenta di Griya Agung. Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan singkat tersebut salah satunya mengenai penataan aset bangunan milik Pemprov Sumsel yang berada di atas lahan Kota Palembang.

Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengatakan pada prinsipnya Pemprov Sumsel selalu mendukung dan memfasilitasi program dan rencana-rencana pembangunan yang dilakukan Pemkot Palembang.

Kota Palembang adalah wajahnya Provinsi Sumsel. Karena itu sudah jadi tugas kita juga untuk mendukung pembangunannya,” ujar Elen.

Terkait rencana Pemkot Palembang yang ingin menata bangunan Pos Terpadu di dekat Museum SMB 2, yang bangunanya merupakan aset Sumsel menurutnya silakan saja.

Persoalan tersebut menurutnya dapat diselesaikan dengan dua opsi, pertama Pemprov bisa menghibahkan bangunan tersebut atau melalui kerjasama.

“Sambil menunggu proses hibah ini bisa dikerjasamakan. Silakan saja ajukan kembali suratnya,” ujar Elen.

Tak hanya pada pos terpadu itu, dalam pertemuan itu Elen juga mengungkapkan dukungannya atas rencana Pemkot Palembang yang ingin melakukan penataan di beberapa spot yang dapat dijadikan destinasi wisata baru. Seperti di kawasan Benteng Kuto Besak (BKB), Lawang Borotan, Kambang Iwak dan Sungai Kedukan.

“Kalau mau dirapikan ya rapikan betul. Kota akan dukung dengan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) mana saja yang menjadi prioritas Pemkot Palembang,” tambahnya.

Menurut Elen Ia sangat mendukung penataan yang menjadi program Pemkot Palembang. Karena keindahan Kota Palembang tentu ikut mencerminkan citra positif bagi Pemerintah Provinsi.

Sementara itu Pj Walikota Palembang Ucok Abdul Rauf Damenta mengatakan selain bersilaturahmi, dalam audiensi ini pihaknya juga melaporkan terkait beberapa rencana kegiatan yang akan dilakukan Pemkot Palembang. Termasuk rencana penataan beberapa kawasan destinasi seperti BKB, Lawang Borotan hingga Kambang Iwak dan Sungai Kedukan.

Mengenai Pos Terpadu yang berada tak jauh dari Museum SMB 2 pihaknya berencana memaksimalkan fungsi poa terpadu tersebut. Tujuannya tak untuk meningkatkan keamanan di kawasan BKB yang selama ini termasuk rawan kejadian.

“Kami ingin menghidupkan kembali Pos Terpadu itu bekerjasama dengan Pol PP Kota, Provinsi serta Polrestabes Palembang dan Dandim. Karena di sana ada aset Pemkot dan Pemprov maka hari ini kami laporkan dan koordinasikan,” jelasnya.

Menurut Pj Walikota Palembang, Ucok A. Damenta, Pos Terpadu ini sekaligus mendukung rencana Kota Palembang yang tengah bersiap menyelenggarakan festival musik jazz berskala internasional dalam waktu dekat.

Karena itu pula penataan pinggiran Sungai Musi meliputi Pasar 16 Ilir, Jembatan Ampera, dan Benteng Kuto Besak (BKB) menjadi agenda utama Palembang tahun ini. Tujuannya, untuk menghidupkan kembali geliat wisata di Palembang.

Read More

Pemkot Palembang Apresiasi Kepada Instansi yang Telah Menyelesaikan Proses Sertifikasi Aset

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Ribuan aset Pemerintah Kota Palembang hingga kini belum memiliki sertifikat resmi. Dari total 6.130 aset yang tersebar di 18 kecamatan dan 107 kelurahan, baru 8,25 persen yang tersertifikasi. Hal ini menjadi perhatian serius untuk menghindari potensi klaim atau pengakuan pihak lain atas aset-aset tersebut. 

Pj Wali Kota Palembang, Ucok Abdulrauf Damenta, menyampaikan apresiasi kepada instansi yang telah menyelesaikan proses sertifikasi aset. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan aset secara tertib dan terorganisir. 

“Kami akan terus mendorong agar seluruh aset Pemkot, khususnya tanah dan bangunan, segera disertifikasi. Meskipun tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, kami optimis dengan kerja sama semua pihak,” katanya, dalam penyerahan sertifikat aset di Kantor Camat Gandus, Senin (21/10/2024).   

Pada acara ini, 14 sertifikat untuk berbagai instansi diserahkan, termasuk untuk Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas Kesehatan, dan BPKAD Palembang. Sejumlah instansi bahkan mengurus lebih dari satu sertifikat. 

Damenta meminta seluruh jajaran pemerintah, dinas, dan badan terkait perlu lebih proaktif dalam mengurus dokumen aset. Ia berharap dengan sertifikasi ini, pengelolaan aset menjadi lebih rapi dan dapat menghindari permasalahan di kemudian hari. 

Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, HM Zamili, menegaskan bahwa upaya konsolidasi terus dilakukan guna mempercepat proses inventarisasi dan sertifikasi. 

“Kami mendorong agar semua aset Pemkot Palembang segera terdaftar di Kantor Pertanahan. Koordinasi akan terus kami tingkatkan untuk mempercepat sertifikasi,” ujarnya

Camat Gandus, Jufriansyah, turut mendukung langkah ini dan berharap sertifikasi yang berkelanjutan bisa memperkuat legalitas seluruh aset milik Pemkot Palembang. (Rl/Al)

Read More