Kabid Dikdas MURA Salahkan Menteri Keuangan

Ilustrasi: Kantor Bupati MURA

MURA, Liputan Sumsel,-Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Disdas) Kabupaten Musi Rawas (MURA),  Hartoyo menyalahkan Menteri Keuangan terkait persoalan dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) Mura, yang diduga menguap atau tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp. 22,9 miliar dari total dana sebesar Rp.97.444.673.000.
          "Soal adanya selisih dana, itu kesalahan pihak dari Menteri Keuangan, dan persoalan itu bukan kesalahan dari Disdik", kata Hartoyo, ketika di jumpai wartawan Liputan Sumsel baru baru ini.
           Dijelaskan Hartoyo, Dana TPG itu langsung berasal dari pusat dan pencairannya berdasarkan SK masing-masing yang lulus berdasarkan kuota dari Unsri. Jadi  jika mereka telah mengantongi SK maka Dikdis berhak mencairkan tunjanga mereka. Adanya kekurangan ataupun kelebihan dana pada tiap tahunnya pihak Disdik merasa bingung dengan permasalahan ini, kesalahan ini bukan kesalahan data dari Disdik tetapi itu merupakan kesalahan dari "Kementerian Keuangan" karena mereka punya data aplikasi Dapodik. Jadi jika dana itu kurang atau lebih itu kesalahan pihak kementerian.
           Disdik tugasnya hanya mencairkan dana TPG berdasarkan SK masing-masing guru. Ditahun 2014 Disdik pernah terhutang dimana seharusnya tunjangan TPG tersebut 12 bulan hanya mampu dibayar 11 bulan berarti disini pihak Disdik masih terhutang dan akan dibayar pada tahun berikutnya ditahun 2015.
           Ditahun 2016 ini kita mengalami kelebihan dana TPG tetapi sisa dana tersebut telah dikembalikan ke KAS daerah dan telah diaudit oleh BPK dan BPKP. Untuk tahun 2017 ini kita mengalami kekuramgan dana TPG. Untuk menutupi kekurangan tersebut, solusinya diambil dari kekebihan dana TPG  diatahun 2016 ini katanya.
           Mengenai sisa dana yang terpakai oleh Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) pihak Disdik tidak tahu menahu itu urusan mereka,  yang jelas Disdik telah membayar semua TPG.
           Saat ditanya apakah dana TPG dan sisa dana TPG 2016 ini harus diketahui DPR atau disahkan oleh DPR? Dengan nada tegas Hartoyo menyatakan " itu bukan urusan DPR dan bukan haknya DPR karena TPG itu bukan Kegiatan Proyek DPR", ucapnya.
           Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, dana sertifikasi guru Tk, SD, SMP, SMA dn SMK di Dinas pendidikan (Disdik) Kabupaten Musi Rawas ( Mura ) menguap alias tidak jelas pertanggungjawaban penggunaaannya.

Dana terebut dianggarkan dalam APBD Mura tahun 2015 dan tercatat dalam laporan pertanggungjawaban Bupati Mura terealisasi anggaran sd 31 Des 2015 pada DPPKAD tercatat dlm pendapatan daerah yg sah diteranglan dana TPG PNSD senillai97.444.673.000 dgn no urut 43.4.01.02 terealisasi 100%
Namun dalam laporan LKPJ Bupati Mura,  dana untuk sertifikasi guru itu terealisasi 100 persen dengan nilai Rp. 74.459.734.675 dana yang terpakai.
Artinya ada sekitar 22,9 miliar yang tidak jelas digunakan kemana dan oleh siapa dana tersebut. (Liputan: Kamil. Editor: Muslimin Baijuri)

Read More

100 Kelompok Persatuan Amal Kematian Dapat Tenda Dan Korsi

Prabumulih, liputansumsel.com Pemerintah kota Prabumulih melalui dinas sosial  membagikan secara simbolis sebanyak .100 unit tenda dan  korsi  kepada  kelompok Persatuan  Amal Kematian ( PAK) kota Prabumulih bertempat di ruang rapat lantai I gedung perkantoran Pemerintah kota Prabumulih pada kamis (29/12)

Tampak hadir di acara tersebut Walikota Prabumulih Ir. H.Ridho Yahya MM, Asisten I M.Kowi, Kepala dinas Dinas sosial H.Yakub SE ketua kelompok dan anggota lainnya

Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM  dalam sambutannya menjelaskan diharapkan kepada kelompok  yang mendapatkan bantuan korsi dan tenda dapat menjaga dan merawat nya kepada yang belum mendapat di harapkan di anggarkan lagi pada tahun 2017 nantinya"ungkapnya"

Kepala dinas sosial kota prabumulih H.Yakub SE dalam laporan pertanggung jawabannya menjelaskan yang mendapat bantuan  Tenda dan korsi yang mengajukan proposal bantuan sebanyak 100 kelompok persatuan amal kematian , masing masing mendapat 1 unit tenda dan 50 buah korsi" jelasnya"

Read More

PT.Rekayasa Industri Bantu Pengeras Suara Warga Rt 05 Rw 09 Gunung Ibul

Prabumulih,Liputansumsel.com.Manager PT (Rekayasa industri) Rekind area Prabumulih melalui Comdep PT rekind Kusuma Wijaya SE menyerahkan bantuan seperangkat sound system kepada Ketua Kelompok Senam Vijar Elma Husaini SE yang didampingi Ketua rt 05 rw 09 kelurahan Gn ibul,kecamatan Prabumulih Timur. kamis(29/12).

Comdep PT Rekind Kusuma Wijaya SE menjelaskan Bantuan ini merupakan program CSR PT Rekind yang diberikan  untuk memfasilitasi  kegiatan senam ibu-ibu di perumahan Vinasejahtera II.

"Semoga bantuan ini bermanfaat,dan dirawat serta digunakan sebaik-baik nya,"ujarnya

Sementara itu Ketua kelompok senam Vijar Elma Husaini SE mengucapkan terima kasih  kepada PT Rekind yang telah memberikan bantuan sound system.

"Alhamdulillah,kami mendapatkan fasilitas dari PT Rekind.sound system ini kedepan akan dipergunakan sebaik mungkin bukan hanya untuk kegiatan senam.tapi kegiatan- kegiatan
di rt05." pungkasnya (Mindy)

Read More

.

Vera anika liputansumsel.com

Read More

Kuryana Mutasi Pejabat OKU Besar- Besaran

Baturaja, Liputansumsel.com ,-Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Drs. H. Kuryana Azis melantik secara besar-besaran pejabat di lingkungan Pemkab. OKU, kemrin (27/12), sekitar pukul 14.00 wib di Gedung Kesenian Baturaja.
Sebanayak 799 pejabat mulai eselon II, III, dan IV, di ambil sumpah jabatan. Selain ada yg mendapat jabatan baru, ada yg kembali ke jabatan lama dan ada pula pejabat yang masuk kotak fungsional atau istilah di pemerintahan di bangku panjangkan.
Sebelum pelantikan itu, beberapa jabatan strategis sudah di lelang dan mestipun 11 SKPD yang di lelang sepi peminat. Lelang jabatan yang dibuka sejak 14 Novembet dan ditutup 2 Desembet 2016. Namun setelah dilakukan test, maka pejabat yang lolos ikut pelantikan oleh Bupati OKU dalam pelantikan tanggal 27 Desember.
Dalam sambutannya, Bupati OKU, Drs. H. Kuryana Azis mengatakan, sebanyak 799 pejabat yang dilantik, harus mampu mengemban amanah. Jabatan adalah amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
"Pelantikan ini juga sudah sesuai dengan nomenklatur baru, ada satuan yang dihilangkan dan ada juga satuan yang di mekarkan", jelasnya.
Kuryana menegaskan, setiap pejabat wajib melayani masyarakat dengan baik agar kedepan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih baik. " Mutasi ini selalu ada dalam pemerintahan dan bagi yang terkena mutasi harus wajib bekerja lebih keras lagi di tempat tugasnya yang baru", harapnya".
Berita: dewantara, editor Muslimin Baijuri

Read More