16 Januari 2018

Sudah Dua Bulan PT. BM Belum Bayar Gaji Karyawan

Liputansumsel.com
Pali,--liputansumsel.com--Para pekerja ini membangun sebanyak 50 unit rumah untuk warga yang berada di bantaran Sungai Talang Pipa Bawah, Kelurahan Talang Ubi Barat, yang anggarannya menggunakan dana APBN melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Sudah dua bulan terakhir ini, gaji mereka belum kunjung dibayar oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Mereka juga menuntut kepada PT. BM yang merupakan kontraktor pembangunan perumahan tersebut, agar secepatnya memberikan hak-hak mereka berupa gaji pekerja.

Siti Aisyah, salah satu pemilik kantin yang merupakan warga Bandar Lampung, menceritakan keluhannya lantaran ia selalu dijanji-janjikan oleh perusahaan. Dimana menurutnya hutang makan selama dua bulan terhitung mulai November-Desember 2017 belum juga dibayar oleh pihak perusahaan.

"Ini sudah masuk bulan Januari 2018, Pak. Artinya hampir 3 bulan kami belum dibayar oleh pihak yang punya kerja. Awalnya saya percaya dengan Bapak BM selaku pengawas lapangan yang akan mempertanggungjawabkan semuanya. Saya buka kantin ini modal saya sendiri, lalu menghutangkannya kepada 80 PHL," ujar Siti saat disambangi oleh awak media, Senin (15/01/2018).

"Sebelum saya tiba di PALI, awalnya saya diajak oleh Pak BM selaku pengawas lapangan, dari situlah Pak, saya ikut. Sampai saat ini ternyata saya terlantar di sini, mau makan saja saya sudah tidak punya uang lagi. Karena hutang belum dibayar sampai sekarang. Saya berharap agar pihak PT. BM dapat segera melunasi hutang-hutangnya," harapnya.

Di tempat yang sama, Kardi, warga Bandar Lampung yang merupakan Pekerja Harian Lepas (PHL) Perumahaan Rakyat mengaku merasa sangat kecewa, dan hanya bisa pasrah menunggu keadaan. Lantaran ia dan 8 teman-temannya tidak bisa pulang ke kampung halaman karena tidak mempunyai uang lagi.

"Saya bersama teman-teman lainnya terpaksa harus menetap di sini. Karena tidak ada tempat tinggal lagi, Pak. Di sini kami makan apa adanya. Mau pulang ke kampung kami tidak punya uang, lantaran belum mendapatkan gaji selama 2 bulan dari November-Desember 2017 lalu," keluhnya.

Kardi mengaku tak sanggup jika terus menerus menghadapi persoalan seperti ini.

"Saya tak sanggup bila gaji terus tak dibayar seperti ini, di sisi lain kami selalu terdesak oleh kebutuhan ekonomi," ujarnya dengan nada kecewa.

Sementara itu pihak kontraktor perusahaan dan dinas terkait, hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi perihal permasalahan tersebut.

Ribuan Lembar Duo AA Untuk PPDP Di Distribusikan

Liputansumsel.com
Ogan Ilir-Liputansumsel. Ribuan lembar formulir AA 1 KWK dan AA 2 KWK dari KPU Provinsi sumsel ke KPU Ogan Ilir siap di distribusikan. daftar tanda bukti pendaftaran pemilih dan stiker tanda bukti pencocokan dan penelitian (coklit) tersebut nantinya akan di sebar kepada Panitia Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) melalui PPK dan PPS


untuk pendistribusian formulir duo AA ini ke kecamatan terjauh dari ibukota kabupaten OI seperti Muara Kuang, Rambang Kuang dan Lubuk Keliat. KPU dibantu ketua PPK dikecamatan tersebut guna efisiensi waktu. mengingat 18 Januari 2018 semua form sudah harus terdistribusi.


" secara quantiti, form duo AA masih bisa diangkut pakai sepeda motor. Akan jauh lebih efisien untuk kecamatan terjauh." Kata Ketua KPU OI,  An Nahrir, S, Ag


Dihimpun, hingga 17 Januari 2018 mendatang, KPU OI beserta PPK di 16 kecamatan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) PPDP. Komisioner KPU berharap bimtek dapat menciptakan PPDP yang professional dalam pencocokan dan penelitian data pemilih di Pilkada Gubernur 2018. (Arza) 

Jumlah Matapilih OKU Timur Meningkat

Liputansumsel.com
OKU Timur,--liputansumsel- Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Juni 2018 mendatang jumlah mata pilih di OKU Timur dipastikan akan mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2015 lalu.

Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU OKU Timur H. Leo Budi Rahmadi,SE menurutnya pada Pilkada serentak Bupati dan Wakil Bupati 2015, jumlah mata pilih OKU Timur sebanyak 486.487 mata pilih, sedangkan untuk 2018 Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur jumlah mata pilih mengalami peningkatan menjadi 633.810 mata pilih, "kata Leo saat dikonfirmasi senin (15/01/2018).

"Dalam tempo tiga tahun mata pilih mengalami peningkatan sebanyak 147.323 mata pilih.
Sebagian besar penambahan tersebut berasal dari pemilih pemula, tetapi ada juga penambahan yang berasal dari perpindahan penduduk, "ungkapnya.

Leo juga menyampaikan, jumlah mata pilih terbanyak masih sama dengan Pilkada sebelumnya yakni di wilayah Kecamatan Buay Madang Timur sebanyak 54.580 mata pilih kemudian disusul dengan Kecamatan Martapura sebanyak 52.152 mata pilih, sedangkan Kecamatan Belitang berada pada urutan ketiga sebanyak 49.590 mata pilih.

"Petugas di lapangan terus melakukan pendataan agar masyarakat yang benar-benar berhak untuk memilih tidak terlewatkan, tujuan kita supaya partisipasi pemilih pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur meningkat, "pungkasnya. (YRb)

15 Januari 2018

HDMY Siapkan Program Menuju Sumsel Maju, Mandiri Dan Berahklaq

Liputansumsel.com
Sumsel,--liputansumsel.com--
Salah satu Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel, Herman Deru- Mawardi Yahya (HDMY) telah menyiapkan Program Desa Luhur Mandiri (Desa Kelurahan Maju Disiplin dan Religius).

Menurut Herman Deru yang akrab disapa HD, program DESA LUHUR MANDIRI adalah program  untuk menyiapkan dan menerjunkan 3 orang sarjana, dengan disiplin ilmu Pertanian/Perkebunan, Sarjana Ekonomi dan Sarjana Agama ke seluruh desa dan kelurahan se Sumsel. 

“Dengan program Desa Luhur Mandiri ini, diperkirakan sekitar 10.000 sarjana baru akan diterjunkan ke desa dan kelurahan. Tugas mereka adalah memberikan pendampingan, pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat,’’ jelas HD dihadapan relawan HDMY bertempat di posko Pemenangan, Palembang, Senin (15/1).

HD menjelaskan, 3 sarjana dengan disiplin ilmu berbeda tersebut akan mendampingi, melatih dan mendidik masyarakat sesuai dengan  bidang masing-masing. Misalnya sarjana pertanian/perkebunan akan mendampingi bidang pertanian. Sarjana ekonomi akan memberikan pelatihan tentang kewirausahaan dan sarjana Agama akan memberikan pendidikan soal-soal agama dan akhlak.

“Kita berharap dengan program Desa Luhur Mandiri ini, masyarakat desa dan kelurahan tidak hanya perekonomiannya bangkit, tetapi juga tetap kehidupan keagamaaan tetap terjaga, Sehingga terciptalah masyarakat Sumsel yang maju, mandiri dan agamis,’’ harapnya.

Herman Deru menegaskan, dirinya sangat optimis bahwa Program Desa Luhur Mandiri tersebut dapat  membantu mengatasi persoalan penggangguran dan kemiskinan yang sampai saat ini masih cukup tinggi di Sumsel, terutama di pedesaaan.

Program ini juga sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi para sarjana yang baru tamat dari berbagai perguruan tinggi di Sumsel.

“Insyaa Allah jika terpilih dan diantik menjadi gubernur nanti, program Desa Luhur Mandiri ini langsung bisa dilaunching dan dilaksanakan. Ini artinya sekitar 10.000 sarjana baru dapat disalurkan pekerjaanya,’’ ujar ayah dari Percha Lean Puri ini.

Sementara Mawardi Yahya (MY) yang merupakan Calon Wakil Gubernur ini menambahkan, program Desa Luhur Mandiri ini adalah jawaban atas persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat Sumsel. Sehingga program tersebut akan disambut antusias masyarakat.

“Program Desa Luhur Mandiri ini adalah program nyata dan menjadi solusi dari permasalahan yang ada di Sumsel saat ini,’’ jelas MY.

MY menambahkan dari sisi anggaran, Program Desa Luhur Mandiri sangat mudah untuk diterapkan. Mengingat anggaran yang disiapkan tidak terlalu besar dan tidak memberatkan APBD Sumsel yang saat ini sudah mencapai Rp  sekitar 6,8 Triliun.

“Semoga program yang dinanti-nanti masyarakat ini dpat berjalan dengan baik,’’ harapnya dihadapan para pendukung dan relawan HDMY. (rul)

Bupati Muaraenim dan BPOM Sumsel Tandatangan MoU Peningkatan Efisiensi Pengawasan Obat dan Makan

Liputansumsel.com
Muara Enim--liputansumsel.com
Bupati Muaraenim Ir. H. Muzakir Sai Sohar menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang dengan Balai Obat dan Makanan (BPOM) Sumsel tentang Peningkatan Efisiensi Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, di Griya Agung Palembang, Senin(15/1/2018).

Penandatanganan MoU tersebut merupakan wujud perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk efektivitas pengawasan obat dan makanan.

Presiden RI telah menginstruksikan kepada kepala daerah dan kementerian,  diantaranya Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Menteri Kesehatan RI Menteri Perdagangan RI, Menteri Perindustrian RI, Menteri Pertanian RI Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, sesuai dengan Inpres Nomor 3 tahun 2017 tentang efektivitas pengawasan obat dan makanan.

Bupati Muaraenim mengatakan, melihat kondisi penyalahgunaan obat yang sangat mengkhawatirkan dan secara nyata telah mengancam masa depan generasi penerus bangsa, dibutuhkan peran serta kita semua. Saya mengapresiasi penandatanganan MoU yang diselenggarakan BPOM Sumsel," ucap Bupati.

Sementara itu, Kepala BPOM Sumsel,  Setia Murni mengatakan, sosialisasi Inpres Inpres Nomor 3 tahun 2017 tentang efektivitas pengawasan obat dan makanan telah dilakukan pada bulan November lalu di Palembang.

Bahkan, Gubernur Sumsel juga telah menginstrusikan seluruh Kabupaten/Kota dengan sektor terkait untuk lebih mengefektifkan pangawasan obat dan makanan.

"Maka itulah, tujuan dari kegiatan ini adalah dapat tersosialisasinya Inpres nomor 3 tahun 2017, baik penyamaan persepsi dan langkah-langkah sehingga diharapkan akan disusunnya MoU atau nota kesepahaman antara
Kepala BPOM dengan Gubernur Sumsel, kemudian MoU antara Bupati/Walikota se-Sumsel dengan Kepala BPOM di Palembang," ujarnya.(ntn)