“Jangan sampai hanya satu atau dua kabupaten dan kota saja yang maju dan mendapat perhatian, sementara daerah lain tertinggal. Bersama HDMY, 17 kabupaten dan kota harus semuanya maju. Sumsel harus maju bersama,’’ tegas HD ketika berdialog dengan pengurus Forum Ikatan Masyarakat Banyuasin (Foikamaba), di Posko Pemenangan HDMY, Jalan Tanjung Api Api, Rabu (14/2)
Menurut HD, saat ini Kota Palembang sebagai ibukota Sumsel dan pusat jasa dan perdagangan di Sumsel memang sudah jauh lebih lengkap fasilitas publiknya. Hal tersebut memicu datangnya investasi baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga pembangunan Kota Palembang terasa lebih cepat.
“Nah 5 tahun ke depan, 16 kabupaten dan kota lainnya harus juga didorong dan didukung agar juga terjadi percepatan. Inilah tugas gubernur untuk mengkoordinasikan pembangunan di seluruh kabupaten dan kota. Sehingga secara bersamaan pembangunan di seluruh kawasan Sumsel,’’ papar mantan Bupati OKU Timur dua periode ini.
Masih di jelaskan HD, meskipun di era otonomi daerah kewenangan bupati dan walikota jauh lebih besar untuk menentukan arah pembangunan di daerah masing-masing, namun seorang gubernur dan wakil gubernur harus mengambil peran untuk melakukan kordinasi, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pembangunan.
“Kordinasi dan komunikasi dengan bupati dan walikota harus menjadi sebuah keniscayaan. Syaratnya, gubernur dan wakil gubernur harus sering-sering turun langsung ke kabupaten dan kota se Sumsel. Bukan hanya sekali setahun untuk menghadiri perayaan ulang tahun sebuah kabupaten dan kota saja,’’ tegas HD.
Bersama PAN, Nasdem Hanura dan PKPI, kata HD, mereka akan sangat memperhatikan pembangunan infratruktur, terutama jalan dan jembatan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumsel. Terutama jalan yang menghubungkan ke sentra-sentra produksi pertanian dan perkebunan.
“Jangan sampai gara-gara jalan rusak, masyarakat susah dan barang-barang menjadi mahal lantaran distribusi barang dan jasa tidak lancar. Begitujuga irigasi-irigasi harus dibangun dan diperbaiki, sehingga produksi beras di Sumsel dapat meningkat,’’ jelas Ketua Forum Daerah Penghasil Pangan ini.
HD menegaskan, sejumlah program pro rakyat , antara lain program sekolah dan berobat gratis yang beberapa tahun ini seolah mati suri akan dihidupkan kembali. Sehingga rakyat Sumsel memang dapat menikmati sekolah dan berobat gratis yang sudah menjadi haknya dan diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut.
“Program prioritas lainnya adalah menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran yang masih cukup tinggi di Sumsel, terutama di beberapa kabupaten dan kota. Kita harus benar-benar serius menyusun faket kebijakan yang terukur untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Lapangan pekerjaan harus dibuka sebesar-besanya,’’ tegas peraih penghargaan Bintang Jasa Pratama ini.(rilis)
.jpg)
