RUSLI;BERIKAN PELAYANAN PLUS PLUS UNTUK KONSUMEN UMROH DAN HAJI

MUBA,--Liputansumsel.com,--PT Muba Link (BUMD Muba) dibawah komando Iwan Kusuma Jaya sudah semakin terlihat jelas, kali ini melalui anak perusahaannya Ranggonang Tour & Trevel melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan biro perjalanan umroh dan haji khusus yakni PT Gema Shafa Marwa bertempat dihalaman parkir Gedung Petro Muba buillding, Rabu (25/04/2018).

Direktur utama PT Muba Link Iwan Kusuma Jaya mengatakan kerjasama ini buah dari hasil reaksi cepat dari menejer Petro Muba yang baru yang belum genap satu bulan. "Mudah-mudahan reaksi cepat ini dilanjutkan dengan usaha memasarkan lebih cepat",ungkapnya.

Lanjutnya, Kerjasama ini akan profesional melayani calon tamu Allah SWT dengan nyaman dan penuh kepastian serta menguntungkan semua pihak khususnya calon jamaah. "Umroh di bulan ramadhan pahalanya sama dengan berhaji, oleh karena itulah bulan Ramadhan ini juga kami memberangkatkan calon jamaah umroh", lapornya


Sementara, komisaris PT Gema Shafa Marwa Ustadz Aununur Rafik Saleh Tamhid menjelaskan tingginya Animo masyarakat yang ingin berhaji setiap tahun namun terkendala dengan daftar antrian mencapai puluhan tahun, oleh karena itulah pihaknya sejak tahun 1997 mendirikan biro perjalanan umroh dan haji khusus dan tidak pernah berurusan dengan hukum.

Lanjutnya,Tiap tahun kami memberangkatkan 150-200 calon jamaah haji, kami merasa bangga karena bisa bekerja sama dengan BUMD Muba, insyaallah akan kami jaga terus komitmen ini.ujarnya.

Plt Bupati Muba melalui Asisten I Setda H Rusli SP MM mengungkapkan, bersyukur karena bertambah satu lagi kantor yang melayani dalam jasa perjalanan umroh dan haji plus.

"Dengan adanya kantor ini tentunya menambah satu langkah kemudahan masyarakat kita yang ingin berangkat umroh dan haji ke tanah suci, selain itu masyarakat juga akan mendapatkan informasi yang mungkin belum diketahui oleh mereka", ungkapnya

masyarakat harus lebih berhati-hati sekarang banyak paket umroh dan haji bodong, Rusli meyakini dengan pengalamannya PT Gema Shafa Marwa akan mampu memberikan pelayanan sebagus mungkin,pelayanan plus plus kepada konsumen ibadah haji agar konsumen merasa puas dan senang ,tuturnya.(agung)

Read More

Guru Honorer Adukan Nasib Mereka Ke DPRD Oi

Indralaya.liputansumsel.com Sejumlah tenaga pendidik honorer Kategori 2 (K2) yang bertugas di-16 Kecamatan dalam lingkungan Kabupaten Ogan Ilir (OI) mendatangi kantor DPRD Kabupaten OI di Komplek Perkantoran Terpadu (KPT) Tanjung Senai Indralaya, Rabu siang (25/4) pukul 11.00.


Kedatangan mereka meminta kepada lembaga DPRD Kabupaten OI selaku penyambung lidah rakyat untuk memperjuangkan nasib mereka yang sudah belasan mengabdi sebagai tenaga pendidik. Namun sampai sekarang statusnya tidak jelas apakah pegawai honorer atau pegawai kontrak.


Mereka yang datang mempertanyakan kejelasan status umumnya merupakan tenaga pendidik dan staff yang bertugas di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.


Tragisnya berdasarkan pengakuan salah seorang pegawai honorer K2 yakni Elius (47), warga Desa Nagasari Kecamatan Muara Kuang mengaku terpaksa harus nyambi bertani untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan satu isteri dan lima orang anak. Karena, untuk mengandalkan penghasilan sebagai tenaga honorer guru sangatlah tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, mengingat gaji yang diperoleh tak lebih dari Rp 500 ribu perbulan.


"Disamping sebagai tenaga honorer yang mengasuh mata pelajaran olahraga, selama ini memang saya terpaksa nyambi bertani sawah pak. Karena, gaji yang didapat dari mengajar tidaklah mencukupi," keluh Elius yang mengaku sudah 14 tahun lebih menjadi guru honor di SMP Negeri 1 Muara Kuang.


Ia menjelaskan, dasar ia mengajar di SMP Negeri 1 Muara Kuang atas SK dari Kepala Sekolah, tentu gajinya bersumber dari dana BOS.


"Satu jam mengajar cuma digaji Rp 30 ribu. Satu minggu empat kali mengajar. Jadi total selama satu bulan gaji yang dibayarkan senilai Rp 480 ribu," katanya seraya mengaku usai mengajar, dirinya langsung pergi ke sawah untuk bertani.


Senada dikeluhakn Suhardi (47) tenaga honorer staff yang bertugas di SMP Negeri 1 Rantau Panjang. Ia mengaku sambil bertani. Alasannya tetap menjadi pegawai honorer di SMP Negeri karena kecintaannya terhadap dunia pendidikan.


"Sambil bertani sawah pak. Kalau hanya mengandalkan gaji dari tenaga honorer sangat jauh dari mencukupi," katanya. Elius dan Suhardi berharap agar lembaga DPRD Kabupaten OI dapat memperjuangkan nasib mereka minimal memperoleh kesejahteraan termasuk gaji serta mendapatkan SK dari Bupati dan bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).


Menanggapi hal ini, sebagai wakil rakyat, Ketua DPRD Kabupaten OI Ir H Endang PU Ishak Msi merasa prihatin terhadap nasib 415 tenaga honorer K2 yang betugas di Kabupaten OI.


Menurut Endang, Bupati tidak lagi mengeluarkan SK honorer karena terbentur peraturan pemerintah. Sementara berdasarkan undang-undang yang boleh itu SK Kepala Dinas.


"Kami akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk mencarikan jalan keluar sehingga para guru honorer ada uang insentif," tandasnya seraya menyebut DPRD OI akan menugaskan Komisi IV untuk melakukan koordinasi dengan BKN.


Nurma Yunita salah satu tenaga guru honorer K2 mengungkapkan dirinya merasa lelah dengan status dari K2 yang tercatat sebagai tenaga honorer dan berubah sebagai honorer dengan SK bukan SK Bupati melainkan SK Kepala Sekolah.


"Pada saat pengumpulan berkas tiba-tiba SK Bupati kami terputus dan kami dianggap SK kami belum kuat sehingga kami tidak bisa mendaftarkan diri sebagai calon PNS dan kami meminta diperjuangkan SK kami dan insentif kami yang hingga saat ini belum kami dapatkan," harapnya.(rul)

Read More

DESA TEGAL MULYO MUBA IKUTI LOMBA PHBS TINGKAT NASIONAL

Muba,Liputansumsel.com.desa Tegal Mulyo Kecamatan Keluang, mewakili Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi salah satu dari enam peserta lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tingkat nasional. Tim verifikasi pusat mengunjungi desa kecil tersebut yang berada sekitar 53,3 km dari pusat kota Kabupaten Musi Banyuasin.

Hal tersebut disampaikan tim verifikasi lapangan lomba PHBS tingkat Nasional yang juga Ketua Pokja IV TP PKK Pusat Rahmawati Amanulah, di Kecamatan Keluang, Selasa (24/4/2018). Rahmawati mengatakan ada enam kandidat yang akan diverifikasi. Dea Tegal Mulyo mewakili provinsi Sumsel bersaing dengan provinsi Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali dan Riau.

Terpilihnya Desa Tegal Mulyo tidak terlepas dari kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Muba, terutama dalam pemberdayaan masyarakat untuk PHBS. Pihaknya mengapresiasi inovasi seluruh kader PKK dalam menyampaikan pesan PHBS dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat.

Dikatakannya, verifikasi lapangan hari ini merupakan lanjutan dari verifikasi administrasi tentang pemberdayaan keluarga dalam menerapkan PHBS. Salah satu yang menjadi unggulan Muba masuk kandidat adalah kesiapan secara berjenjang tampak dalam laporan, kelengkapan media penyuluhan.

“Desa Tegal Mulyo kec.keluang telah memenuhi persyaratan. Kehadiran tim verifikasi untuk melihat secara langsung kebenaran dari laporan secara tertulis dengan di lapangan, agar kami dapat secara obyektif menentukan pemenang,”tuturnya.

Plt Bupati Muba, Beni Hernedi mengatakan, kunjungan tim verifikasi merupakan kehormatan bagi masyarakat Kabupaten Muba. Terutama warga Desa Tegal Mulyo kec.keluang yang mewakili Provinsi Sumatra Selatan sebagai kandidat desa terbaik pelaksana PHBS tingkat nasional tahun 2018.

“Semoga kegiatan ini menjadi pendorong semangat bagi Desa Tegal Mulyo dan 240 desa/kelurahan di Kab.Muba untuk mendukung kegiatan PHBS dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat,”ungkapnya.

Lomba tersebut sebagai tolak ukur kebersamaan warga dalam membangun keluarga dan lingkungan. Juga untuk menumbuh kembangkan sikap peduli dan peran aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan warga masyarakat. (Agung)

Read More

Pjs WaliKota Palembang Akhmad Najib : Pendidikan di Palembang Harus di Prioritaskan

Palembang, Liputan Sumsel.com - Pejabat sementara (Pjs) Walikota Palembang Akhmad Najib, Senin ( 23/4/2018) pagi meninjau langsung pelaksanaan hari pertama Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Palembang.

Orang nomor satu di Kota Palembang ini, memperhatikan dengan cermat sarana dan prasarana pelaksanaan ujian tersebut.Dari hasil peninjauan di lapangan, Akhmad Najib masih menemukan Ujian Nasional masih mengunakan metode lama dengan cara mengisi soal ujian dengan pensil dan kertas.

“Masih cukup banyak sekolah yang melaksanakan UN dengan Kertas dan Pensil. Karena memang keterbatasan anggaran membuat kita harus memprioritaskan hal lain, seperti pembangunan fisik sekolah,” jelasnya.

Dari 239 Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik negeri maupun swasta di Palembang dikatakannga baru 99 SMP yang melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).Artinya masih ada 140 sekolah yang masih melaksanakan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) pada tahun ini.Dikatakannya, bidang pendidikan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menjadi prioritas utama, hanya saja perbaikan gedung sekolah lebih mendesak, meski begitu salah satu peralatan komputer yang memang harus dipenuhi untuk menunjang UNBK yang mampu mendorong integritas siswa dalam melaksanakan Ujian Nasional.

“Setelah semua ini beres, maka kami akan melengkapi fasilitas Informasi dan Teknologi (IT) yang dapat menunjang proses belajar anak. Termasuk komputer untuk UNBK,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang, Ahmad Zulinto menyampaikan, saat ini memang baru 41% atau 99 SMP yang melaksanakan UNBK.“Memang baru 99 SMP Negeri maupun swasta yang melaksanakan UNBK. Sedangkan 140 sekolah masih UNKP,” sampainya.

Zulinto mengatakan, sebetulnya Disdik bisa melaksanakan UNBK, apabila sekolah-sekolah tersebut bersama masyarakat bisa sama-sama legowo untuk memberikan sumbangsih, terkait pengadaan komputer, agar anak-anak bisa melaksanakan UNBK.

Dengan Angggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pihaknya belum mampu. Karena, saat ini Pemkot sedang fokus di fisik, mobeler, dan sarana prasarana lainnya.“Kita tidak dapat fokus terhadap pengadaan komputer untuk seluruh sekolah. Karena masih banyak sekolah di Palembang membutuhkan perhatian khusus, karena banyak bangunan sekolah yang memprihatinkan,” sampainya.

Sejauh ini, pendidikan benar-benar jadi perhatian, agar kedepan dapat tetap terlaksana, Disdik sedang menyusun aturan berupa Peraturan Daerah (Perda) untuk mengunci anggaran agar alokasi pendidikan dapat terus ditingkatkan dan tidak diganggu sektor lain.“Alhamdulillah di masa Pemerintahan sekarang sejak dibawah kepemimpinan Harnojoyo dan Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda diteruskan Pjs Walikota Akhmad Najib, pendidikan Palembang jadi prioritas dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar 26%,” jelasnya.

Read More

Pemerintah Kota Palembang Bentuk Tim Gabungan Atasi Parkir Liar

Palembang, Liputan Sumsel.com - Tim gabungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang yakni Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), Kepolisian, TNI, Selasa (24/4/2018) menyisir puluhan titik parkir di Kota Palembang.

Sebelum menyisir lapangan di duga titik parkir yang dimaanfaatkan oknum tertentu menarik retribusi parkir kendaraan diluar ketentuan ini, petugas gabungan terlebih dahulu melakukan apel gabungan di Kambang Iwak Palembang yang langsung di pimpin Pejabat sementara (Pjs) Walikota Palembang Akhmad Najib.

Pjs Walikota Palembang Akhmad Najib mengatakan, selama ini Pemkot Palembang banyak mendapat pengaduan masyarakat terkait juru parkir yang menarik uang retribusi melebihi ketentuan.“Pengaduan masyarakat banyak sekali titik parkir, jukir memungut uang retribusi melebihi kentuan, parahnya lagi jukir ini yang memaksa meminta uang retribusi melebihi ketentuan tersebut,” tegasnya.

Tidak hanya melakukan penertiban jukir yang memunggut retribusi melebihi dari ketentuan petugas yang dibagi menjadi 20 titik bagian yang disebar disejumlah titik parkir ini juga akan melakukan penertiban penataan parkir.“Mereka juga akan menertiban kendaraan roda dua yang parkir di trotoar jalan,” jelasnya.

Sambungnya, tim gabungan juga akan menyisir titik kemacetan yang ada di sejumlah ruas jalan yang disebabkan oleh maraknya pedagang kaki lima ( PKL).“Kita juga akan menertibkan PKL yang mengelar lapak dagangannya di bahu jalan, seperti di jalan Beringin Janggut II, tepatnya di depan Megaria dan sejumlah titik lainnya,” ungkapnya.

Nah,penertiban ini, kata orang nomor satu di Kota Palembang, dalam rangka memberikan rasa kenyaman kepada masyarakat pengunjung terlebih yang tidak lama lagi Kota Palembang akan meyelengarakan perhelatan olahraga akbar Asian Games Agustus mendatang.“Kota Palembang ini tidak lama lagi akan menjadi tuan rumah Asia Games juga pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan sebentar lagi akan menyambut bulan suci ramadhan, nah kita inginkan semuanya tertib,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Dishub Kota Palembang Kurniawan menjelaskan, berdasarkan Perda kota Palembang nomor 16 tahun 2011, tarif parkir roda empat sebesar Rp 2.000 dan roda dua sebesar Rp 1.000.“Langkah yang kita ambil, pertama, semua juru parkir tidak boleh meminta tarif parkir melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, kedua memastikan juru parkir untuk menata kendaraan yang parkir dengan baik, ketiga, memastikan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi parkir, keempat, akan melakukan penindakan yang tegas terhadap juru parkir yabg melanggar ketentuan, dan melakukan tindakan terhadap kendaraan yang parkir sembarangan ” terang Kurniawan.

Untuk melakukan upaya tersebut, lanjut Kurniawan, pihaknya telah membentuk tim khusus.“Jumlah timnya ada 160 orang, terdiri dari 90 orang Dinas Perhubungan, 48 orang dari Pol PP, 16 orang dari kepolisian, 6 orang dari Denpom, dan 6 orang dari Kodim, tim ini akan efektif bekerja mulai hati ini menyisir semua titik parkir di kota Palembang,” tegasnya.

Kurniawan menghimbau untuk menegakan Perda tersebut, perlu adanya kerjasama dengan masyarakat agar tidak memberi uang lebih melebihi dari ketentuan.“Masyarakat juga jangan memberikan uang dari yang telah ditetapkan,” jelasnya(A2)

Read More