27 April 2018

Krisis Air Bersih Warga Kampung Beracung Keluhkan PDAM

Liputansumsel.com
PALI, liputan Sumsel -  Perusahaan Daerah Air Minum (  PDAM )  Cabang  Lematang Enim . Cabang kabupaten  PALI   menjadi persoaalan  bagi warga kampung beracung kecamatan Talang ubi Kabupaten Pali, pasalnya perkantoran yang berpelat biru yang berjarak 700 meter tersebut  tidak dapat membantu   kebutuhan bagi  rumah tangga mereka ,  seperti mandi dan mencuci  ,warga beracung  terpaksa   menggunakan air  sumur dan air sungai beracung yang keruh .

Menurut Keterangan  warga Kampung beracung  rumahnya yang berada  Jalan Merdeka Km 3,5 kelurahan Talang ubi Selatan Kecamatan Talang ubi, termasuk dalam wilayah Rt, 002 dan Rt, 006, tepatnya di samping lapangan golf dan sekitar simpang guci.

Sungguh pilih kasihnya,, apabila  seluruh warga kecamatan Talang ubi,  bisa merasakan dan menikmati suplai  air bersih  dari PDAM tersebut, masih ada tempat yang belum bisa menikmati  pasokan air bersih tersebut.

Menurut laporan warga setempat,  Elly Ermanto (47) warga beracung mengatakan pada awak media   ” bahwa ia sudah beberapa kali mengajukan permohonan untuk pemasangan baru dan berlangganan air bersih ke PDAM, tetapi tidak berhasil juga dengan alasan belum ada jalur khusus kerumah untuk kampung beracung , padahal instalasi  penting seperti Line pipa induk milik PDAM melintas di depan rumah warga beracung.

Ia juga mengatakan” meski tinggal di dekat kantor cabang PDAM, tetapi untuk mendapatkan air bersih warga harus membeli dari luar, kalu uji pepatah kite ” Luk Tinggal di kebun Durian, tapi nak tempoyak harus beli kepasar”, tegas elly Ermanto.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh warga setempat,  Bambang (43) “kami sudah mengajukan ke PDAM  untuk  pemasangan baru kerumah tetapi tidak ada hasil, jangankan untuk pemasangan PAM yang bersubsidi dari pemerintah, yang bayar saja sangat sulit.

Warga hanya bisa berharap kepada Pemerintah Kabupaten Pali dan instansi terkait  mau membantu warga beracung mengatasi masalah krisis air bersih  ini.

Setelah awak media melakukan penelusuran fakta nya ternyata benar pipa induk milik PDAM berada di depan rumah warga beracung dan terlihat pipa induk yang menyeberang sungai (river crossing line) dengan jalur len pipa air disepanjang jalan merdeka kelurahan Talang ubi selatan .

Menurut Rusdi Kepala PDAM Lematang Enim cabang pali,   saat di konfirmasi via telfon, Rabu (25/4), Ia membenarkan bahwa untuk areal seputaran  beracung dan perumahan plamboyan belum ada pipa  penyambungan PAM kerumah-rumah, dan biaya pembuatan jalur sambungan kerumah-rumah ini, tidak mungkin untuk dibebankan kan kepada warga beracung dan plamboyan , hal ini ada mekanismenya “.

” Ia menyarankan agar warga beracung segera mengajukan surat permohonan pengajuan pembuatan  pipa jalur pelayanan sambungan rumah, melalui kelurahan setempat dan surat tersebut ditujukan ke PDAM Lematang Enim maka pihak nya akan segera memerintah kan bagian perencanaan untuk mensurvei kelokasi dan segera membuatkan jalur pelayanan pipa air sambungan kerumah warga beracung. Pungkasnya (lendri)

SD NEGERI 13 PALEMBANG TINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

Liputansumsel.com
Palembang, Liputan Sumsel.com- Keberhasilan para siswa-siswi dalam  mengikuti prosesi kegiatan belajar mengajar (KBM) tentunya tidak bisa terlepas dari peran tenaga pengajar yang berkualitas. Ada banyak cara dan upayah yang tentunya harus dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas anak didik di sekolah.

Selaku Kepala SD Negeri 13 Palembang Asmiati.S.Pd.SD.MM, nengatakan untuk dapat menggapai apa yang menjadi cita-cita dalam kemajuan siswa-siswi disekolah tentunya harus ada program kerja yang maksimal agar dapat terwujudnya penedidikan yang lebih baik.

Kepada wartawan media Liputan Sumsel Asmiati mengatakan langkah kerja saat ini yang digalakan seperti melakukan pembenahan untuk sekolah serta menanamkan sikap disiplin di lingkungan sekolah.

"peningkatan fasilitas baik sarana dan prasarana di sekolah ini terus dilakukan dan dimaksimalkan sebagai langkah membenahi pendidikan, semua keberhasilan siswa tersebut karena adanya bimbingan dari tenaga pendidik dalam memberikan materi pendidikan dan selalu diterapkanya disiplin yang tinggi,"ujarnya.

Asmiati berharap kedepan SD Negeri 13 Palembang bisa lebih maju dan berkembang , kepada siswa-siswi di SD Negeri 13 Palembang ini dimasa mendatang dapat menggapai keberhasilan yang lebih baik.pungkasnya.(A2)

LJJC Palembang Siapkan 8 Aplikasi Guna Percepat Perizinan dan Administrasi

Liputansumsel.com
Palembang - liputansumsel.com--
Pemerintah Kota Palembang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang dalam penerapan program kota pintar atau smart city.

Kerja sama itu tertuang dalam nota kesepahaman yang diteken Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Yanurpan Yany, dan Kepala Dinas Kominfo Kota Tangerang Tabrani, di Lawang Jabo Command Center (LJCC) Palembang, Selasa (24/4/2018).

Penandatanganan disaksikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Palembang, Sulaiman Amin, dan Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Dadi Budaeri.

Kepada wartawan, Sulaiman mengatakan, dalam kerja sama ini, Pemkot Tangerang menyediakan aplikasi untuk mempercepat akses layanan administrasi dan perizinan.

“Ada delapan aplikasi Pemkot Tangerang yang diadopsi Pemkot Palembang. Sebelumnya kita sudah membangun wadahnya yakni Lawang Jabo Command Center. Nah, delapan aplikasi inilah yang akan diisi di Lawang Jabo, selain dua aplikasi sebelumnya, yakni e-Kelurahan dan e-Lapor,” ujar Sulaiman.

Dengan penerapan aplikasi ini, kata Sulaiman, diharapkan dapat memecahkan permasalahan perkotaan, seperti kebersihan,kemacetan, keamanan dan pelayanan publik yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Seperti layanan Simpati Rumah Sakit, dimana masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini untuk mengetahui ketersediaan fasilitas rawat inap di rumah sakit yang dituju.

“Untuk mengcover semuanya, Palembang butuh 20 sampai 30 aplikasi lagi,” tambahnya.

Sulaiman menambahkan, aplikasi ini juga dimanfaatkan untuk menyukseskan Asian Games 2018 di mana Palembang jadi tuan rumah.

“Karena sisa waktu empat bulan lagi. Keinginan kita ke depan, selain delapan aplikasi ini, dapat ditambah aplikasi lainnya.”

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, Yanurpan Yany, mengatakan, penandatanganan kerja sama ini adalah lanjutan dari program yang dicanangkan Harnojoyo semasa menjabat wali kota.

Rencana kerja sama itu kemudian diteruskan Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Palembang Akhmad Najib, dengan penandatanganan nota kesepahaman dengan Pjs Wali Kota Tangerang, M Yusuf, di Tangerang, Kamis, 22 Maret lalu.

Adapun delapan aplikasi itu, yakni, e-Office, Simpati Rumah Sakit, Perijinan online, Siap Kerja, Laksa, Sigap, e-Government, dan e-Plesiran.

Aplikasi e-Office untuk layanan administrasi internet, seperti disposisi, tracking surat. Aplikasi Simpati Rumah Sakit yang merupakan layanan informasi ketersediaan kamar kosong di rumah sakit.

Aplikasi Perijinan Online (layanan pembuatan izin online). Aplikasi Siap Kerja yakni layanan informasi lowongan pekerjaan dan pembuatan kartu kuning online.

Aplikasi Laksa merupakan layanan untuk memberikan saran, kritik, aspirasi kepada Pemkot Palembang.

Aplikasi Sigap seperti layanan yang berhubungan dengan kebersihan dan ketertiban kota. Aplikasi portal e-Government yani layanan yang dapat diakses oleh masyarakat dan pegawai pemerintah, dan aplikasi e-Plesiran melayani informasi tempat wisata dan fasilitas publik di Kota Palembang.

“Melalui layanan ini, diharapkan semua urusan yang sifatnya perizinan dan administrasi lainnya dapat diakses dengan cepat, tepat, praktis serta efesien,” ujar Yanurpan.

Ia menyebutkan, saat ini baru ada empat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Palembang yang memanfaatkan aplikasi ini. Antara lain Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwista, Rumah Sakit.

“Ke depan kita harapkan seluruh dinas OPD pemkot Palembang bisa melengkapi fasilitas untuk mendukung smart city,” kata Yanurpan.

Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Dadi Budaeri, mengatakan, ada 168 aplikasi yang dimiliki pihaknya dan bisa diadopsi secara gratis oleh kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

“Saat ini sudah ada 32 kabupaten/kota yang mengadopsi aplikasi. Seperti Aceh, Bengkulu, Jambi, Depok, Karawang,” ujar Dadi.

Menurut Dadi, dengan sistem ATM (amati, tiru, modifikasi), penerapan sistem aplikasi ini terdiri dari tiga generasi yang terkait dengan integrasi sistem, office dan masyarakat.

“Kami siap lakukan pendampingan karena ketiganya harus digunakan. Jadi bisa rekrut tenaga ahli sendiri karena biayanya lebih murah.(r.humas pemkot/a2)

25 April 2018

RUSLI;BERIKAN PELAYANAN PLUS PLUS UNTUK KONSUMEN UMROH DAN HAJI

Liputansumsel.com
MUBA,--Liputansumsel.com,--PT Muba Link (BUMD Muba) dibawah komando Iwan Kusuma Jaya sudah semakin terlihat jelas, kali ini melalui anak perusahaannya Ranggonang Tour & Trevel melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan biro perjalanan umroh dan haji khusus yakni PT Gema Shafa Marwa bertempat dihalaman parkir Gedung Petro Muba buillding, Rabu (25/04/2018).

Direktur utama PT Muba Link Iwan Kusuma Jaya mengatakan kerjasama ini buah dari hasil reaksi cepat dari menejer Petro Muba yang baru yang belum genap satu bulan. "Mudah-mudahan reaksi cepat ini dilanjutkan dengan usaha memasarkan lebih cepat",ungkapnya.

Lanjutnya, Kerjasama ini akan profesional melayani calon tamu Allah SWT dengan nyaman dan penuh kepastian serta menguntungkan semua pihak khususnya calon jamaah. "Umroh di bulan ramadhan pahalanya sama dengan berhaji, oleh karena itulah bulan Ramadhan ini juga kami memberangkatkan calon jamaah umroh", lapornya


Sementara, komisaris PT Gema Shafa Marwa Ustadz Aununur Rafik Saleh Tamhid menjelaskan tingginya Animo masyarakat yang ingin berhaji setiap tahun namun terkendala dengan daftar antrian mencapai puluhan tahun, oleh karena itulah pihaknya sejak tahun 1997 mendirikan biro perjalanan umroh dan haji khusus dan tidak pernah berurusan dengan hukum.

Lanjutnya,Tiap tahun kami memberangkatkan 150-200 calon jamaah haji, kami merasa bangga karena bisa bekerja sama dengan BUMD Muba, insyaallah akan kami jaga terus komitmen ini.ujarnya.

Plt Bupati Muba melalui Asisten I Setda H Rusli SP MM mengungkapkan, bersyukur karena bertambah satu lagi kantor yang melayani dalam jasa perjalanan umroh dan haji plus.

"Dengan adanya kantor ini tentunya menambah satu langkah kemudahan masyarakat kita yang ingin berangkat umroh dan haji ke tanah suci, selain itu masyarakat juga akan mendapatkan informasi yang mungkin belum diketahui oleh mereka", ungkapnya

masyarakat harus lebih berhati-hati sekarang banyak paket umroh dan haji bodong, Rusli meyakini dengan pengalamannya PT Gema Shafa Marwa akan mampu memberikan pelayanan sebagus mungkin,pelayanan plus plus kepada konsumen ibadah haji agar konsumen merasa puas dan senang ,tuturnya.(agung)

Guru Honorer Adukan Nasib Mereka Ke DPRD Oi

Liputansumsel.com
Indralaya.liputansumsel.com Sejumlah tenaga pendidik honorer Kategori 2 (K2) yang bertugas di-16 Kecamatan dalam lingkungan Kabupaten Ogan Ilir (OI) mendatangi kantor DPRD Kabupaten OI di Komplek Perkantoran Terpadu (KPT) Tanjung Senai Indralaya, Rabu siang (25/4) pukul 11.00.


Kedatangan mereka meminta kepada lembaga DPRD Kabupaten OI selaku penyambung lidah rakyat untuk memperjuangkan nasib mereka yang sudah belasan mengabdi sebagai tenaga pendidik. Namun sampai sekarang statusnya tidak jelas apakah pegawai honorer atau pegawai kontrak.


Mereka yang datang mempertanyakan kejelasan status umumnya merupakan tenaga pendidik dan staff yang bertugas di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.


Tragisnya berdasarkan pengakuan salah seorang pegawai honorer K2 yakni Elius (47), warga Desa Nagasari Kecamatan Muara Kuang mengaku terpaksa harus nyambi bertani untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan satu isteri dan lima orang anak. Karena, untuk mengandalkan penghasilan sebagai tenaga honorer guru sangatlah tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, mengingat gaji yang diperoleh tak lebih dari Rp 500 ribu perbulan.


"Disamping sebagai tenaga honorer yang mengasuh mata pelajaran olahraga, selama ini memang saya terpaksa nyambi bertani sawah pak. Karena, gaji yang didapat dari mengajar tidaklah mencukupi," keluh Elius yang mengaku sudah 14 tahun lebih menjadi guru honor di SMP Negeri 1 Muara Kuang.


Ia menjelaskan, dasar ia mengajar di SMP Negeri 1 Muara Kuang atas SK dari Kepala Sekolah, tentu gajinya bersumber dari dana BOS.


"Satu jam mengajar cuma digaji Rp 30 ribu. Satu minggu empat kali mengajar. Jadi total selama satu bulan gaji yang dibayarkan senilai Rp 480 ribu," katanya seraya mengaku usai mengajar, dirinya langsung pergi ke sawah untuk bertani.


Senada dikeluhakn Suhardi (47) tenaga honorer staff yang bertugas di SMP Negeri 1 Rantau Panjang. Ia mengaku sambil bertani. Alasannya tetap menjadi pegawai honorer di SMP Negeri karena kecintaannya terhadap dunia pendidikan.


"Sambil bertani sawah pak. Kalau hanya mengandalkan gaji dari tenaga honorer sangat jauh dari mencukupi," katanya. Elius dan Suhardi berharap agar lembaga DPRD Kabupaten OI dapat memperjuangkan nasib mereka minimal memperoleh kesejahteraan termasuk gaji serta mendapatkan SK dari Bupati dan bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).


Menanggapi hal ini, sebagai wakil rakyat, Ketua DPRD Kabupaten OI Ir H Endang PU Ishak Msi merasa prihatin terhadap nasib 415 tenaga honorer K2 yang betugas di Kabupaten OI.


Menurut Endang, Bupati tidak lagi mengeluarkan SK honorer karena terbentur peraturan pemerintah. Sementara berdasarkan undang-undang yang boleh itu SK Kepala Dinas.


"Kami akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk mencarikan jalan keluar sehingga para guru honorer ada uang insentif," tandasnya seraya menyebut DPRD OI akan menugaskan Komisi IV untuk melakukan koordinasi dengan BKN.


Nurma Yunita salah satu tenaga guru honorer K2 mengungkapkan dirinya merasa lelah dengan status dari K2 yang tercatat sebagai tenaga honorer dan berubah sebagai honorer dengan SK bukan SK Bupati melainkan SK Kepala Sekolah.


"Pada saat pengumpulan berkas tiba-tiba SK Bupati kami terputus dan kami dianggap SK kami belum kuat sehingga kami tidak bisa mendaftarkan diri sebagai calon PNS dan kami meminta diperjuangkan SK kami dan insentif kami yang hingga saat ini belum kami dapatkan," harapnya.(rul)