07 Juni 2018

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorer Pemkot Palembang terima THR

Liputansumsel.com
Palembang, Liputan Sumsel.com-Simpang siur pemberitaan mengenai tidak adanya tunjangan hari raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Palembang, kini telah diklarifikasi oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Harobin Mustofa.

ASN tertingi di lingkungan Pemkot Palembang ini menegaskan, bahwa pembayaran THR kepada ASN di lingkungan Pemkot Palembang sudah dibayarkan sesuai aturan pemerintah pusat.

“THR ini bukan tidak diterima, saya sudah koordinasi dengan BPKAD memang sudah diterima. Namanya ini gaji ke 14 yang diberikan saat lebaran, jadi mayoritas menyebutnya THR,” ujar Harobin, Kamis (7/6/2018).

Selain itu, ia menambahkan, mengenai masalah THR tenaga honorer pun sudah segera dibayarkan pada hari Kamis (7/6/2018) atau Jumat (8/6/2018).

Bahkan Pemkot Palembang juga sudah menaikkan gaji tenaga honorer tersebut yang semula hanya Rp1,5 juta menjadi dua juta rupiah.

“THR-nya juga segera mereka terima sebesar 75 persen dari gaji jika mereka telah bekerja minimal selama 6 bulan ke atas. Sementara yang dibawah enam bulan hanya menerima 50 persen dari THR yang bekerja lebih dari enam bula tersebut atau senilai Rp750 ribu,” paparnya.

Senada, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, M Hoyin menjelaskan, mengenai gaji ke 13 ini sudah dari lima tahun lalu diterima oleh ASN sementara gaji ke 14 baru dua tahun belakangan ini. “Sehinga filosofi gaji 13 itu untuk membantu anak sekolah dan gaji 14 itu THR,” jelasnya.

Diakuinya, berdasarkan PP nomor 19 dan 18 tahun 2018 di mana gaji 14 dibayarkan pada bulan Juni sementara gaji ke 13 dibayarkan pada bulan Juli.

Yang perlu digaris bawahi baik ASN maupun honorer itu sudah dianggarkan dan itu sudah sesuai aturan pemerintah.

“Kalau tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) ini yang tidak ada hanya TPP 13 yang ada hanya TPP bulan Juni. Artinya ASN pada bulan Juni menerima gaji bulan Juni ditambah TPP bulan Juni dan gaji ke 14,” tutupnya(A2)

Polres Pagaralam Antisipasi Tindak Kejahatan Jelang Idul Fitri

Liputansumsel.com
Pagaralam,--liputansumsel.com--
Disaat musim mudik Lebaran Polres Pagaralam Menempatkan beberapa titik Keberadaan Pos PAM yang didirikan di lokasi strategis jelang Hari Raya Idul Fitri 1439 H, tidak hanya memberikan pelayanan kepada pemudik. Namun juga, mengawasi kawanan pelaku kejahatan, Curas, Curat dan Curanmor (3C). Terlebih di kawasan perbatasan Pagaralam – Lahat disinyalir rawan masuknya pelaku kejahatan yang beraksi di wilayah hukum Polres Pagaralam.

Informasi yang dihimpun, salahsatu pos PAM Lebaran didirikan di kawasan rawan masuknya pelaku 3C yakni di Simpang Empat Tanjung Aro, Kecamatan Pagaralam Utara, tepatnya berada di dealer Yamaha. “Hari ini kita dirikan Pos PAM di Simpang Empat Tanjung Aro. Anggota selain memberikan pelayanan dan kenyaman bagi pemudik juga bisa dijadikan res area bagi pemudik untuk istirahat,” ungkap Kapolres Pagaralam, AKBP Dwi Hartono SIk melalui Kapolsek Pagaralam, AKP Herry Widodo, Kamis (7/6).

Dia juga menyebutkan, personel PAM lebaran yang berjaga di Pos PAM tidak hanya memberikan kenyaman bagi pemudik, namun juga melakukan pengawasan terhadap kawasan pelaku 3C. “Lokasi Pos PAM ini tak jauh dari lokasi perbatasan, karenanya anggota kita perintahkan untuk juga memantau geka-gerik yang mencurigakan setiap kendaraan melintas masuk ke Kota Pagaralam,” ujar kapolsek PAU menegaskan.

Di Pos PAM ini, tidak hanya anggota Polri yang siaga, namun juga melibatkan personel lainnya. “Seperti, personel TNI, Basarnas, Dishub, petugas kesehatan, pramuka dan lainnya,” ujar dia seraya mengatakan selama musim mudik anggota Pos PAM akan berupaya memberikan pelayanan dan informasi agar pemudik benar benar nyaman dalam perjalanan mudik melintasi wilayah Pagaralam

Ishak – Yudha Luncurkan Kartu BLT dan UMKM Untuk Masyarakat Sumsel

Liputansumsel.com
PALEMBANG –liputansumsel.com--
Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Nomor Urut 3, Ishak Mekki dan Yudha Mahyuddin (Ishak – Yudha)  memiliki komitmen yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.


Komitmen ini dilatari dengan masih tingginya angka kemiskinan di Sumsel yang berdasarkan data BPS hingga akhir 2017 lalu masih mencapai 13,10 persen dari jumlah penduduk.



Untuk itu pula Paslon ini menawarkan konsep ‘Social Care and Smart Enterpreneur Province’ yang dalam aksinya berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan pinjaman modal untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang peluncurannya berlangsung, Rabu (6/6) di Ishak – Yudha Command Centre (IYCC), Jalan Basuki Rakhmat, Palembang.



Menurut Calon Gubernur (Cagub) Ishak Mekki dalam sambutannya saat meluncurkan program tersebut, bahwa BLT ini merupakan program Social Care yakni sebagai jaring pengamanan sosial yang diperuntukkan bagi mereka yang tidak berdaya secara ekonomi dan sosial seperti orang tua jompo, warga miskin disabilitas, yatim piatu dan sebagainya. Ada pun besarnya BLT adalah Rp 600 ribu/tahun.



Sedangkan program Smart Enterpreneur Province adalah program yang dijalankan dengan kaidah dan cara berpikir kewirausahaan yang targetnya bukan hanya meningkatkan PAD Sumsel saja, melainkan mendorong masyarakat untuk hidup mandiri dan memiliki hasil tambahan.



“Untuk program ini, Ishak – Yudha memformulasikannya sebagai bantuan pinjaman modal UMKM yang besarnya adalah Rp 10 juta/UMKM untuk 10.000 UMKM setiap tahunnya,” kata Cagub Ishak Mekki yang dalam sambutannya didampingi Cawagub Yudha Mahyuddin.



Peluncuran program BLT dan UMKM itu dihadiri ribuan warga yang terdiri dari masyarakat umum, para relawan dari berbagai daerah se Sumsel dan perwakilan pengurus partai pengusung, Partai Demokrat, PBB dan PPP. Acara peluncuran dilanjutkan dengan berbuka dan sholat magrib bersama.



Masih menurut Ishak Mekki, bahwa prinsip yang dia dan pasangannya emban adalah tak lain untuk menjadikan Sumsel menjadi lebih baik ke depan.


“Ada tiga prinsip arah pembangunan Sumsel ke depan yakni, pertama, agar masyarakat merasakan dan langsung menikmati pembangunan Sumsel. Kedua, ingin mengabdi, bukan untuk korupsi apalagi manipulasi, dan ketiga, bahwa setiap rupiah dari APBD Sumsel merupakan uang rakyat yang harus dikembalikan kepada rakyat melalui program pembangunan yang adil, merata dan dirasakan langsung oleh rakyat,” kata mantan Bupati OKI dua periode ini serius.



Cagub yang masih menjabat sebagai Wagub Sumsel ini menambahkan, target dari program BLT dan bantuan UMKM yang diluncurkan ini memiliki banyak sasaran.


Namun setidaknya ada tiga target utama yang harus disasar yaitu, pertama, untuk meningkatkan kualitas gizi anak, kesehatan ibu dan bayi. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan terutama terhadap masyarakat miskin, dan ketiga, mewujudkan program Pemda yang langsung terasa dan dinikmati masyarakat.



Sementara itu, Cawagub Yuhda Mahyuddin selaku pengusaha di bidang IT, di kesempatan tersebut menambahkan, ke depan, pengelolaan BLT dan bantuan UMKM tentunya akan menerapkan tiga prinsip pengelolaan yaitu, akuntable, transparan dan adil.



Juru Bicara Tim Pemenangan Ishak – Yuhda, Firdaus Hasbullah menyimpulkan, sejauh ini dari empat Paslon di Pligub Sumsel, program yang paling konkret dan berpihak kepada masyarakat hanyalah dimiliki Paslon Ishak – Yudha.


Selain program, Ishak – Yudha juga dinilai memiliki kepribadian yang amanah, berpengalaman dan bersih dari KKN serta kasus amoral.


“Insya Allah, pada 27 Juni nanti masyarakat Sumsel memilih Ishak – Yudha untuk Sumsel yang lebih baik,” pungkas Firdaus.(rul)

Maspuroh Dukung Calon Pemimpin yang Berrkomitmen Terhadap Umat

Liputansumsel.com
Palembang, Liputan Sumsel.com Berdasarkan musyawarah mufakat dengan tetap mempertimbangkan aspek kemaslahatan bagi umat, Kiyai, Alim Ulama, Habaib dan Asatidz Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tidak akan merubah terkait ijtihad politik serta dukungan terhadap pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Palembang nomor urut 1, Harnojoyo - Fitrianti Agustinda.

Bahkan sejak awal Kiyai, Alim Ulama, Habaib dan Asatidz yang tergabung dalam Majelis Ulama Pecinta Rosulallah (Maspuroh) Sumsel, tetap solid dan bermakmum kepada Imam Besar Habib Riziq Syihab dalam mengambil sikap terhadap Pilkada hingga saatnya nanti ke Pemilihan Presiden (Pilpres).

Pernyataan itu ditegaskan para Kiyai, Alim Ulama, Habaib dan Asatidz dalam siaran pers yang dilaksanakan di Hotel Arista, Sabtu (2/6/18).

"Meski ada yang melakukan hal yang sama tapi tidak serupa seperti yang kami lakukan kepada bapak H. Harnojoyo din kediamannya. Maspuroh tetap berpijak pada amanat Imam Besar Habib Rizieq Syihab, yakni mendukung calon pemimpin yang berkomitmen terhadap umat," jelas Habib Mahdi Muhammad Syahab.

Sikap yang diambil Maspuroh dengan mendukung paslon di Pilkada Palembang dan Sumsel ini, terkait Koalisi 212 dan Sumatera Selatan masuk dalam Kondisi point 3 dimana koalisi 212 tidak utuh atau terpecah sehingga keputusan diserahkan pada para Ulamadan Habaib setempat yang selama ini Istiqomah mendukung Aksi Bela Islam.

Dimana, komitmen untuk bermakmum sesuai arahan tersebut, tidak hanya termasuk dalam hal Pilkada Kota Palembang, tetapi Pilkada Sumsel 2018 dan pada akhirnya nanti pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pilpres 2019

"Sesuai arahan, ulama dan asatidz diminta untuk masuk dalam kebijakan politik demi menjaga kemaslahatan umat," ungkapnya.

Habib Mahdi menerangkan, banyak alasan kuat keberpihakan Maspuroh kepada paslon No urut 1, khususnya kepada Harnojoyo ini. Selain melihat kinerja berkualitas yang ditunjukkan selama menjabat, program yang disuguhkan ke masyarakat juga sesuai dengan kriteria mereka.

Salah satu yang menarik perhatian para ulama, yaitu program salat subuh berjamaah dan gotong royong, yang digaungkan Harnojoyo-Fitrianti Agustinda, selama keduanya menjabat.

"Ada 27 poin yang menjadi dasar dukungan, salah satunya ekonomi kerakyatan, penertiban tempat maksiat, memberantas narkoba di Sumsel, memposisikan pondok pesantren sejajar dengan lembaga pendidikan yang ada," ujarnya.

Selain itu, sebagai pemimpin umat, selama menjabat, setiap keputusan yang diambil dari hasil konsultasi dengan beberapa pihak termasuk para ulama. Hal ini yang dinilai mereka sebagai tindakan tepat bagi pemimpin masa depan.

“Mungkin paslon lain punya program serupa tapi tidak sama. Kita sudah berkomunikasi dengan sebagian besar paslon. Hasil keputusan bersama, kita tetap memilih untuk Pilkada Kota Palembang H. Harnojoyo - Fitri," katanya.

Sementara itu, Ustad H. Kemas Muhammad Ali menyampaikan hal yang sama. Dimana, dukungan ini menjadi bukti kepedulian ulama terhadap setiap aspek kehidupan bernegara seperti yang diajarkan nabi besar Muhammad SAW. Dan melalui hal ini, Mspuroh ingin mengubah cara pandang masyarakat, jika beribadah bisa di semua bidang, termasuk di dunia politik.

Terlebih banyaknya isu yang mengungkit sosok Harnojoyo terikat dengan kasus suap Pilkada Palembang 2013, yang menyeret mantan Wako Palembang, (alm) Romi Herton.

Masyarakat harus diluruskan, jika ada satu berita, dianjurkan Tabayyun. Ada proses hukum, tidak boleh memberikan vonis apapun tanpa bukti. Apalagi sudah jelas, Harnojoyo tidak terlibat.

"Mari kita cermati proses sengketa Pilkada 2013 lalu. Dimana, ada sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan kebenaran hasil sengketa, kenapa hanya Akil Mukhtar yang terseret, sedangkan delapan lainnya tidak. Artinya, berdasatkan bukti persidangan MK, pasangan Romi Herton - Harnojoyo memang menang pada Pilkada 2013 lalu, hanya saja hasil persidangan sengketa dimanfaatkan Akil Mukhtar untuk mencari keuntungan," tandasnya.(A2)

06 Juni 2018

Dalam Rangka Idul Fitri, Polres Prabumulih Gelar Pasukan Untuk Razia operasi Ketupat Musi 2018

Liputansumsel.com
Menjelang hari raya Idul Fitri 1439 Hijriyah, Jajaran Polres Prabumulih bersiap menggelar operasi Ketupat Musi 2018 yang akan dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia mulai tanggal 7 Juni sampai 22 Juni 2018 mendatang.

Sejumlah persiapan segera dilakukan seperti apel gelar pasukan Operasi Ketupat Musi 2018, Rabu (6/6/2018), bertindak selaku Inspektur apel gelar pasukan tersebut Pjs Walikota Prabumulih H Richard Cahyadi AP MSi, serta dihadiri Kapolres Prabumulih AKBP Tito Hutauruk S.I.K., M.H, Danyon Zipur 2/SG, Dansub Denpom Prabumulih, Ketua DPRD Kota Prabumulih, Kepala Kejaksaan Prabumulih, serta unsur Muspida lainnya.

Kapolres Prabumulih AKBP Tito Hutauruk S.I.K., M.H melalui Kabag Ops Polres Prabumulih Kompol Zai’an mengatakan operasi Ketupat Musi 2018 ini nantinya melayani masyarakat untuk kelancaran perayaan hari raya Idul Fitri 1439 Hijriyah. Selain itu, operasi tersebut digunakan untuk pengamanan masyarakat yang melaksanakan mudik lebaran tahun ini.

Lebih lanjut dikatakan Kabag Ops menjelaskan, dalam gelar operasi Ketupat Musi 2018 ini bakal melibatkan seluruh jajarannya hingga Polsek-Polsek yang ada. Bahkan, akan dibantu juga oleh stakeholder lain seperti TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan.

Selain itu, Polres juga akan menyiapkan 2 pos pengamanan (Pospam) yaitu Kawasan Tugu Air Mancur Kelurahan Gunung Ibul dan Simpang 4 Tanjung Raman serta 1 pos pelayanan (Posyan) di depan Pasar Tradisional Modern Kota Prabumulih.

“Kita akan menyediakan Pos Pam / Posyan di 3 titik lokasi. Pos-pos tersebut dimaksudkan untuk untuk mengatasi kemacetan sekaligus untuk memberikan pengamanan kepada masyarakat yang akan merayakan lebaran,” imbuhnya.

Selain itu, dilihat dari usaha menekan angka kecelakaan lalu lintas, pihaknya juga bakal berusaha mengurangi kemacetan yang kerap terjadi saat momen lebaran.

Terakhir, dijelaskan Kabag Ops, yang harus diwaspadai oleh masyarakat menjelang lebaran tahun ini adalah kemungkinan beredarnya uang palsu (upal). Kemudian juga tindak kejahatan 3C yang diprediksi masih akan terjadi. “Masyarakat juga harus waspada terhadap rumah-rumah kosong dan pusat perbelanjaan. Biasanya kriminalitas menjelang lebaran itu rentan terjadi disana,” tungkasnya