GUMARI DAN SUMIATI PAW ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMSEL RESMI DILANTIK

Palembang,Liputansumsel.com
Wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan M,YANSURI S,IP Memimpin Rapat Paripurna XXIII,,Rapat tersebut dalam rangka pengucapan sumpah dan janji Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Pengganti Antar Waktu(PAW) Jum'at 8/6/2018 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumel.

Berdasarkan Surat keputusan Mentri Dalam Negri(KEMENDAGRI)Republik Indonesia No:161.16 1804 TH 2018 tanggal 30 mei 2018 dan No:161.16-1833 TH 2018,Tanggal 6juni 2018 tentang Pengangkatan Pergantian Antar Waktu(PAW)Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan H,GUMARI SE dari partai DEMOKRAT menggantikan H,MIRZAN IQBAL ,Dan H,SUMIATI SH,MM menggantikan YULIUS MAULANA

Dari Pantauan Liputansumsel.com Terlihat Gubernur Sumatera Selatan H,ALEX NOERDIN didampingi SEKDA Prov SUM-SEL NASRUN UMAR Menghadiri acara tersebut.

Gubernur Sumatera Selatan H,ALEX NOERDIN Mengucapakan "Selamat Kepada H,GUMARI,SE dan SUMIATI,SH,MM,,atas dilantiknya sebagai anggota DPRD Provinsi sumsel",Dan saya ucapkan juga "selamat bekerja untuk melaksanakan tugas tugas baru sebagai Pengganti Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD Provinsi Sumsel sisa jabatan 2014-2019".

ALEX MENGUNGKAPKAN" Tugas tugas yang akan dihadapi oleh Anggota DPRD Pergantian Antar Waktu(PAW)Provinsi Sumatera Selatan kedepan cukup berat dan tentunya kita semua berharap hal ini dicermati dilakukan dengan sungguh sungguh sesui dengan tugas DPRD antara lain memperjuangkan bkesejahteraan rakyat daerah serta menampung aspirasi masyarakat",,

Selain itu"Mengembangkan ekonomi daerah,,sertaMeningkatkan kwalitas pembangunan didaerah hendaknya selalu lebih bersinergi dan bersama sama bertanggung jawab atas pembangunan daerah"Pungkas nya.

Sementara Itu wakil ketua DPRD Provinsi Sumsel M,YANSURI S,IP menambahkan "Setelah pengucapan sumpah janji sebagai anggota DPRD provinsi sumsel maka H,GUMAIRI SE dan HJ,SUMIATI SH,MM Resmi menjadi Anggota DPRD Provinsi sumsel".
" Selamat Datang dan selamat bertugas dengan harapan agar amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan sebaik baik nya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat,,

H,GUMARI mengungkapkan "Dirinya dilantik pada hari ini sangat bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa dan berterima kasih kepada seluruh masyarakat tentunya kami akan bekerja dengan baik karna kami wakil rakyat tentunya atasan kami adalah Rakyat sumsel" Pungkas nya(ADV/Armin)

Read More

Tanggapan Ishak – Yudha untuk Survei Yang Menangkan Dodi – Giri

PALEMBANG –Liputansumsel.com--
Sembilan belas hari lagi menuju Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel, Lingkaran Survey Indonesia (LSI) merilis temuan surveinya pada 1 – 5 Juni 2018. Hasilnya menempatkan pasangan calon (Paslon) Dodi Reza – Giri Ramandha dengan elektabilitas tertinggi, sementara Paslon Ishak Mekki – Yudha Mahyuddin berada di posisi ketiga dari empat Paslon ang ada.



Mendengar informasi tersebut, Ketua Tim Pemenangan Ishak – Yudha, Muchendi Mahzareki menanggapinya dengan santai. Menurutnya hasil survei bisa berbeda-beda, itu dapat dilihat di antaranya dari metodelogi dan waktunya.



“Sekarang pertanyaannya metodeloginya seperti apa, objektif tidak?,” ujar Muchendi, Jumat (8/6).



Ketua Komisi Pemenangan Pemilu (KPP) DPD Partai Demokrat Sumsel itu juga menjelaskan, ada kemungkinan error dalam suatu hasil survei. Misalnya, responden memberikan respon yang salah, respon yang terpilih bukanlah individu yang sesuai dengan tujuan survei, pewawancaranya tidak jujur dalam mengisi kuisioner, human error dan kesalahan input kuisioner.



“Ini belum lagi ditambah jika memang hasil survei tersebut sengaja dibuat untuk menggiring opini pemilih. Jadi tidak bisa dipercaya sepenuhnya,” tegas Muchendi.



Lebih lanjut, Muchendi mengaku bahwa Ishak – Yudha juga memegang hasil survei yang menjadi konsumsi internal. Dan bukan hanya dari satu lembaga survei, tapi dari beberapa lembaga survei yang hasilnya dapat dibandingkan secara terperinci antara yang satu dengan yang lainnya.



“Hasilnya kami happy, karena seluruh lembaga survei menyatakan Ishak – Yudha mengalami kenaikan elektabilitas yang sangat signifikan. Bahkan ada hasil survei yang menempatkan Ishak – Yudha unggul di posisi pertama,” papar Muchendi.



Sedangkan untuk Paslon lain, Muchendi memberikan sedikit bocoran. “Untuk HDMY trennya turun terus, sedangkan untuk Dodi – Giri, ya memang naik tapi sangat perlahan. Itu data yang kami pegang,” imbuhnya.



Selain itu, Muchendi juga mengaku sudah terbiasa dengan hasil-hasil survei yang mendikreditkan Cagub Ishak. Menurutnya, Ishak memang sering dipandang dan diposisikan sebagai calon underdog di antara calon lainnya.

Meski begitu, kata Muchendi, berdasarkan rekam jejak, Ishak justru telah memenagkan beberapa pemilihan dan mengalahkan beberapa nama calon yang ada di Pilgub Sumsel sekarang.



Mulai dari pemilihan Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Ishak mengalahkan Ketua DPRD, Mawardi Yahya yang juga maju pada tahun 2004.



Lalu pada 2008, Ishak kembali mengalahkan tiga pasangan calon lainnya di OKI. Kemudian di 2010 juga pernah menumbangkan Herman Deru pada Musda Demokrat Sumsel, ditambah lagi tahun 2013 bersama Alex Noerdin mengalahkan tiga Paslon lain di Pilgub Sumsel.



“Jadi di 2018 ini, insya Allah menang lagi mengalahkan tiga Paslon lain dan menjadi Gubernur Sumsel 2018 – 2023,” tambah Muchendi.



Terakhir, Muchendi pun mengingatkan kepada semua pihak jika pemilih di Sumsel melihat Ishak Mekki adalah sebagai pemimpin yang amanah dan bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme serta kasus hukum maupun amoral. Perhitungan pemilih terhadap faktor ini tidak bisa diabaikan oleh siapa pun termasuk lembaga survei.



“Pemimpin yang amanah, insya Allah didukung masyarakat dan dibela oleh sejarah rekam jejaknya. Ishak – Yudha menang, Sumsel lebih baik,” pungkas Muchendi.(rul)

Read More

Dimasa Jabatan Ida Usulan Hutan Kemasyarakatan 350 Hektar sudah memiliki Izin

PAGARALAM,Liputansumsel.com -
Sejak puluhan tahun lalu petani di Kota Pagaralam terlanjur berkebun atau menanam kopi dikawasan hutan lindung. ‎Maklumlah, 60 persen wilayah Kota Pagaralam adalah hutan lindung sehingga pada saat itu membuat masyarakat tidak tahu.


Dari pendataan yang dilakukan Kementerian Kehutanan, ada 4.075 hektar lahan hutan lindung yang dijadikan kebun kopi.‎ Jelas, lantaran lahan larangan kebun tersebut harus dihutankan kembali. Namun, dibawah kepemimpinan Walikota Pagaralam periode 2013-2018 dr Hj Ida Fitriati Basjuni, memperjuangkan nasib ribuan petani dengan mengusulkan lahan hutan lindung yang jadi perkebunan kopi menjadi Hutan Kemasyarakatan (HKM).


Usulan calon lokasi HKM mengacu pada Surat Walikota Pagaralam Nomor 522/701/HUTBUN/2013 tertanggal 23 November 2013. Dari 4.075 hektar lahan perkebunan, 2.750 hektar diproses untuk dijadikan HKM. Alhasil, saat ini sudah 350 hektar sudah memiliki izin HKM berkat perjuangan Walikota Pagaralam dr Hj Ida Fitriati Basjuni.


Dikatakan Ida, memang sangat disayangkan jika hutan yang sudah menjadi kebun kopi untuk dikembalikan kehutan kembali. Untuk itulah, pihaknya berjuang keras agar yang sudah menjadi kebun kopi milik petani tetap menjadi lahan perkebunan dengan status HKM.


"Dengan status HKM lahan hutan lindung bisa dikelolah dan diambil manfaatnya oleh masyarakat atas pohon yang ditanam. Namun, pengelolahan fungsinya untuk mengembalikan fungsi hutan dengan kata lain menanam tanaman keras," kata Ida.


Ditambahkan Ida, berdasarkan pendataan, ada 4.075 hektar lahan hutan lindung yang menjadi areal perkebunan yang tersebar di Kota Pagaralam. Dengan usulan HKM, maka kedepan tidak ada lagi masyarakat yang terus melakukan perambahan hutan lindung. Dikeluarkannya izin HKM agar tidak ada lagi perambahan hutan lindung untuk dalih kebun.


"Sekarang izin HKM ada yang keluar untuk beberapa wilayah, ada juga yang masih proses. Setelah adanya data ini, kedepan tidak ada lagi yang memperluas areal kebun kedalam hutan lindung. Sebab, kita memperjuangkan HKM ini tidak lain untuk kepentingan petani itu sendiri sehingga tidak kehilangan pekerjaan karena kebun dihutankan kembali," tegas dia.


Dijelaskan calon Walikota Pagaralam periode 2018-2023 dengan nomor urut 3 ini, untuk HKM hasil verifikasi ada 2.750 hektar lahan yang usulannya diproses Kementerian Kehutanan. Lantaran proses panjang, maka hal ini harus terus dikawal sehingga semua lahan yang terlanjut dikelolah petani bisa berstatus HKM.


"Saya minta dukungan seluruh petani di Kota Pagaralam agar 4.075 hektar semua berstatus HKM. Memang baru 2.750 yang diverifikasi sehingga harus dilanjutkan kelahan berikutnya. Hal ini agar petani bisa terus menggarap lahan yang sudah terlanjut dikelolah," bebernya.


Sementara itu, Sutrisno,59, warga Dusun Rimba Candi mengungkapkan, pihaknya tidak tahu jika lahan yang digarap merupakan kawasan hutan lindung. Pasalnya, lahan tersebut sudah menjadi areal perkebunan sejak puluhan tahun lalu. Dimana, kebun ini melanjutkan peninggalan orang tua.


"Kami tidak tahu jika kebun masuk hutan lindung. Jika akan dihutankan kembali jelas kami akan kehilangan pekerjaan. Dengan perjuangan Buk Ida mengusulkan HKM kami sangat mendukung sehingga lahan yang ada bisa diambil manfaatnya meskipun masuk kawasan hutan lindung," tukasnya.(Riko)

Read More

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorer Pemkot Palembang terima THR

Palembang, Liputan Sumsel.com-Simpang siur pemberitaan mengenai tidak adanya tunjangan hari raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Palembang, kini telah diklarifikasi oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Harobin Mustofa.

ASN tertingi di lingkungan Pemkot Palembang ini menegaskan, bahwa pembayaran THR kepada ASN di lingkungan Pemkot Palembang sudah dibayarkan sesuai aturan pemerintah pusat.

“THR ini bukan tidak diterima, saya sudah koordinasi dengan BPKAD memang sudah diterima. Namanya ini gaji ke 14 yang diberikan saat lebaran, jadi mayoritas menyebutnya THR,” ujar Harobin, Kamis (7/6/2018).

Selain itu, ia menambahkan, mengenai masalah THR tenaga honorer pun sudah segera dibayarkan pada hari Kamis (7/6/2018) atau Jumat (8/6/2018).

Bahkan Pemkot Palembang juga sudah menaikkan gaji tenaga honorer tersebut yang semula hanya Rp1,5 juta menjadi dua juta rupiah.

“THR-nya juga segera mereka terima sebesar 75 persen dari gaji jika mereka telah bekerja minimal selama 6 bulan ke atas. Sementara yang dibawah enam bulan hanya menerima 50 persen dari THR yang bekerja lebih dari enam bula tersebut atau senilai Rp750 ribu,” paparnya.

Senada, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, M Hoyin menjelaskan, mengenai gaji ke 13 ini sudah dari lima tahun lalu diterima oleh ASN sementara gaji ke 14 baru dua tahun belakangan ini. “Sehinga filosofi gaji 13 itu untuk membantu anak sekolah dan gaji 14 itu THR,” jelasnya.

Diakuinya, berdasarkan PP nomor 19 dan 18 tahun 2018 di mana gaji 14 dibayarkan pada bulan Juni sementara gaji ke 13 dibayarkan pada bulan Juli.

Yang perlu digaris bawahi baik ASN maupun honorer itu sudah dianggarkan dan itu sudah sesuai aturan pemerintah.

“Kalau tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) ini yang tidak ada hanya TPP 13 yang ada hanya TPP bulan Juni. Artinya ASN pada bulan Juni menerima gaji bulan Juni ditambah TPP bulan Juni dan gaji ke 14,” tutupnya(A2)

Read More

Polres Pagaralam Antisipasi Tindak Kejahatan Jelang Idul Fitri

Pagaralam,--liputansumsel.com--
Disaat musim mudik Lebaran Polres Pagaralam Menempatkan beberapa titik Keberadaan Pos PAM yang didirikan di lokasi strategis jelang Hari Raya Idul Fitri 1439 H, tidak hanya memberikan pelayanan kepada pemudik. Namun juga, mengawasi kawanan pelaku kejahatan, Curas, Curat dan Curanmor (3C). Terlebih di kawasan perbatasan Pagaralam – Lahat disinyalir rawan masuknya pelaku kejahatan yang beraksi di wilayah hukum Polres Pagaralam.

Informasi yang dihimpun, salahsatu pos PAM Lebaran didirikan di kawasan rawan masuknya pelaku 3C yakni di Simpang Empat Tanjung Aro, Kecamatan Pagaralam Utara, tepatnya berada di dealer Yamaha. “Hari ini kita dirikan Pos PAM di Simpang Empat Tanjung Aro. Anggota selain memberikan pelayanan dan kenyaman bagi pemudik juga bisa dijadikan res area bagi pemudik untuk istirahat,” ungkap Kapolres Pagaralam, AKBP Dwi Hartono SIk melalui Kapolsek Pagaralam, AKP Herry Widodo, Kamis (7/6).

Dia juga menyebutkan, personel PAM lebaran yang berjaga di Pos PAM tidak hanya memberikan kenyaman bagi pemudik, namun juga melakukan pengawasan terhadap kawasan pelaku 3C. “Lokasi Pos PAM ini tak jauh dari lokasi perbatasan, karenanya anggota kita perintahkan untuk juga memantau geka-gerik yang mencurigakan setiap kendaraan melintas masuk ke Kota Pagaralam,” ujar kapolsek PAU menegaskan.

Di Pos PAM ini, tidak hanya anggota Polri yang siaga, namun juga melibatkan personel lainnya. “Seperti, personel TNI, Basarnas, Dishub, petugas kesehatan, pramuka dan lainnya,” ujar dia seraya mengatakan selama musim mudik anggota Pos PAM akan berupaya memberikan pelayanan dan informasi agar pemudik benar benar nyaman dalam perjalanan mudik melintasi wilayah Pagaralam

Read More