22 Maret 2019

Bupati Banyuasin Askolani Jasi lantik 307 pejabat Eselon

Liputansumsel.com

BANYUASIN, liputansumsel.com — Bupati Askolani Jasi didampingi Wakil Bupati Banyuasin Slamet Somosentono, melantik 307 pejabat struktural eselon III dan IV dilingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin, Kamis (21/03).

Berbeda dari pelantikan dan rolling jabatan pada umumnya, pelantikan pejabat lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas, terbilang memiliki historistik yang dimana pelantikan sebanyak orang dilakukan dihalaman taman makam pahlawan Kabupaten Banyuasin.sekitar pukul 23:07 WIB di depan tugu pahlawan.

Bupati Banyuasin Askolani Jasi mengatakan, tentu pasti dalam pelantikan banyak yang merasa senang dan gembira atas jabatan baru yang diemban.
Dilantiknya pejabat struktural dilingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin dilangsungkan di Taman Makam Pahlawan bukan tidak memiliki makna, namun agar pejabat mengingat tiga tugas dan kewajiban sebagai pelayan publik.

Sebagai pejabat publik yang bertugas memberikan pelayanan kepasa masyarakat harus siap bekerja 24 jam, meskipun normalnya bekerja  08.00 wib hingga pukul  06.00 wib, tapi untuk bangsa dan negara harus siap memberikan pelayanan.  Kita harus berani, kita tidak mengenal waktu biar saudara sadar bahwa malam hari pun kita bisa melakukan pekerjaan,  kemudian kenapa kami ajak di makam pahlawan ini karena pertama kita harus ingat mati dan pada akhirnya kita pasti akan berakhir disini dan kenapa di makam pahlawan saya ingin pejabat yang dilantik dapat pahlawan bagi keluarga, lingkungan bangsa dan negara. Itu esensi kenapa saya mengadakan pelantikan ditempat ini,” kata Bupati Banyuasin.


“Pada malam hari ini disini kita bersama-sama untuk merenung dan mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan dan kita mulai berpikir untuk berinovasi, apa yang akan kita lakukan untuk ikut mewujudkan program kerja Banyuasin Bangkit Adil dan sejahtera,” tutup Askolani.
Berdasar Surat Keputusan Bupati Banyuasin, Nomor : 821/ 18002249/ KPTS/ BKPSDM/2019, 307 pejabat dilantik terdiri dari 2 orang pejabat eselon II, 88 orang pejabat sselon III dan 217 eselon IV.(ADV/NC)

Bupati Oi Lantik 7 Pejabat

Liputansumsel.com


Indralaya.lipitansumsel.com--Bupati OI HM. Ilyas Panji Alam SE, SH, MM melantik  7 Pejabat Administrator dan Pengawas. Pelantikan ini di langsungkan di Ruang Rapat Bupati Komplek Perkantoran Terpadu (KPT) Tanjung Senai, Juma'at (22/03).


Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Bupati OI HM. Ilyas Panji Alam yang didahului dengan pembacaan naskah pelantikan dan pemberian SK Jabatan serta dilanjutkan dengan penyematan pangkat.

Dalam sambutannya, Bupati OI HM. Ilyas Panji Alam mengatakan pelantikan ini adalah hal yang biasa, mutasi dan promosi dilakukan untuk kepentingan organisasi agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.


"Jabatan adalah amanah yang mesti di pertanggungjawabkan baik terhadap yang memberikan jabatan ataupun Allah SWT oleh karena itu pejabat harus memiliki integritas dan jangan sampai menyalahgunakan jabatan yang diemban"  katanya.


Lebih lanjut, Bupati OI mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada pejabat yang telah mengabdi, dan bagi yang baru menjabat segera menyesuaikan diri di tempat tugas yang baru." harap Ilyas.

Adapun pejabat yang dilantik berjumlah 7 orang, Pejabat pengawas berjumlah 3 orang, dan pejabat administrator  4 orang.(rul)

Forkompimda Muba Gelar Apel Pasukan Pengamanan Pemilu Serentak 2019

Liputansumsel.com


MUBA-liputansumsel, Dalam Rangka mengamankan Pemilu 2019 di Musi Banyuasin agar dapat berlangsung aman, damai dan sukses menuju Muba Zero Konflik, Polres Muba bersama  Kodim 0401 Muba menggelar Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden bertempat di Halaman Pendopoan Bupati Musi Banyuasin, Jum'at (22/03/2019).

Apel yang diikuti personel dari Polri, TNI, Satpol PP, Dishub, Dinsos, TRC, Dinkes, Pramuka, Pemuda Muhammadiyah dan Pemuda Pancasila ini dipimpin langsung  Kapolres Muba AKBP Andes Purwanti SE MM bersama Dandim 0401 Muba Letkol Arm M Saufudin Khoiruzzamani serta dihadiri Bupati Muba Dodi Reza Alex diwakili Wakil Bupati Muba Beni Hernedi, FKPD, KPU, Bawaslu dan Pimpinan Partai Politik.

Pada arahannya, Kapolres Muba AKBP Andes Purwanti SE MM mengatakan TNI-Polri selaku institusi yang bertanggung jawab langsung dalam rangka pengamanan jalannya Pemilu serentak 2019, apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan yang tersebut harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak ada toleransi sedikitpun bagi pihak yang mengganggu keamanan pesta demokrasi Indonesia khususnya di Di Musi Banyuasin ini.

"Dalam melaksanakan pengamanan Pemilu serentak 2019 ini diminta agar seluruh Prajurit TNI-Polri untuk mempedomani seluruh prosedur yang berlaku sehingga tindakan yang dilakukan senantiasa terukur sesuai aturan hukum", instruksinya.

Lanjutnya, sukses tidaknya perhelatan demokrasi ini tergantung kepada kita semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung. KPU, Bawaslu, Polri-TNI,  Anggota Partai Politik maupun masyarakat  dituntut untuk patuh dan taat pada ketentuan yang berlaku.

"Pemilu serentak 2019 kali ini menjadi warisan kebanggaan sekaligus soroton dunia Internasional, apakah bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik, domokratis dan berintegritas dalam rangka memilih Pemimpin Nasional",ujarnya.

Dandim 0401 Muba Letkol Arm M Saufudin Khoiruzzamani menambahkan Apel gelar pasukan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan pihak-pihak yang terlibat baik perorangan maupun satuan serta alat perlengkapan yang digunakan, sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan dapat diberikan dengan cepat sesuai kebutuhan.

"Pemilu Serentak 2019 merupakan momentum penting untuk menentukan nasib bangsa ini pada 5 tahun kedepan, melalui apel pasukan ini saya berharap akan terwujud keberhasilan pelaksanaan tugas membatu Polri dalam pengamanan di wilayah Musi Banyuasin",katanya.

Jelasnya, TNI memiliki komitmen yang kuat untuk membatu tugas Polri dalam pengamanan menghadapi kampanye terbuka dan tetap memegang teguh Netralitas TNI.

"TNI telah menyiapkan satuan untuk dilibatkan membatu Polri dalam pengamanan Pemilu, baik dalam hal monitoring, maupun Pengaman terpadu yang dilaksanakan bersinergi dengan Pemerintah Daerah Musi Banyuasin dan Instansi terkait", ujarnya.


Sementara, Bupati Musi Banyusin Dodi Reza Alex Noerdin Melalui Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi menyampaikan arahan yang intinya bahwa Apel Gelar Pasukan Bersama ini merupakan wujud kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Musi Banyausin Masa pemilu serentak tahun 2019 ini menjadi momen yang rawan gesekan jika tidak diantisipasi untuk itu kita antisipasi bersama mari kita wujudkan. Zero konflik di Daerah yang Kita Banggakan ini bersama sama TNI POLRI, Penyelenggara Pemilu, Pengawas Pemilu diharapkan dapat bekerja secara profesional sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Peraturan dan mekanisme Penyelengaran Pemilu dan Kami mengharapkan peran Serta tokoh agama tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tentunya Masyarakat Muba Mari kita sukseskan penyelenggaran Pemilu Serentak Di Musi Banyusian dan mari kita gunakan hak pilih kita pada tanggal 17 april 2019 ditempat Pemungutan Suara tempat kita terdaftar ajaknya

Lebih lanjutnya, Kami bersama Pak Bupati Dodi Reza Alex  juga telah mengimbau kepada jajaran PNS atau ASN Pemkab Musi Banyuasin  agar menjadi contoh yang baik dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 yang diselenggarakan pada 17 april 2019 dan ikut berperan aktif mensosialisasikan bersama sama kepada masyarakat di tempat tinggal masing masing  untuk membantu pemerintah dalam rangka sosialisasi untuk dapat mengajak masyarakat tidak golput dan menggunakan hak pilih nya pada pemilu serentak tahun ini, serta ASN Muba wajib netral dan tidak berpihak dan Asn juga wajib menggunakan hak pilih sesuai pilihan masing masing dan ASN wajib menjadi tauladan untuk menjaga zero konflik di Muba mengingat Suksesnya Penyelenggaran Pemilu Di Bumi Serasan Sekate menjadi tanggung jawab kita bersama.(agung/rill).

Ada 78 Ribu Penganguran Di OI

Liputansumsel.com


Indralaya.liputansumsel.com--
Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ogan Ilir (OI) bahwa angka Penganguran di Kabupaten OI mencapai angka 78 ribu orang.


"Untuk saat ini, angka penganguran di Kabupaten ogan ilir berdasarkan data dari disdukcapil ogan ilir mencapai 78 ribu orang orang" Kata Kadisnakertrans OI Ahmad Saily, Jumat (21/3), sembari menambahkan angka tersebut untuk tingkat SMA, ini data dari disdukcapil, namun beda lagi data dari BPJS.


"Oleh karena itulah tak lama lagi kita akan menggelar job fair mudah-mudahan dengan adanya job fair tersebut bisa mengurangi angka penganguran," ujar saili.


Dikatakan Saily tujuan  mengadakan job fair ke depan diantaranya menekan angka penganguran dan mengurangi angka kemiskinan.


"Ke depan harapan kita semoga dengan adanya job fair ini angka penganguran dan kemiskinan bisa berkurang, dan putra dan putri di kabupaten ogan ilir bisa bekerja, minimal sekali lagi bisa mengurangi penganguran di ogan ilir, karena prioritas job fair ini untuk warga ogan ilir" harapnya. (rul)

21 Maret 2019

Kepala BPJS Palembang: Biaya Berobat Ditanggung Pemkab Muba bukan Gratis

Liputansumsel.com


MUBA -liputansumsel,Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri dari Sekretaris Daerah Muba, Kepala BPJS Kesehatan cabang Palembang, Asisten I Sekda, OPD terkait melaksanakan Rapat Pembahasan Cakupan kepesertaan JKN-KIS Dalam Pasaca Universal Health Coverage wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Semester I Tahun 2019, Kamis (21/03/2019).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang Andi Ashar AAK menuturkan sejak dilaksanakannya Launching Universal Health Coverage bersama Bupati Musi Banyuasin lalu, per 1 Maret 2019 sudah 97% (548.588 jiwa) penduduk Muba telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

"Muba ini unik karena penduduk Muba yang belum terdaftar BPJS Kesehatan masih bisa didaftar BPJS langsung aktif pada hari yang sama sehingga biaya pengobatannya dapat di tanggung oleh BPJS Kesehatan",ujarnya.

Masih ujarnya, pembiayaan jaminan pelayanan kesehatan kelas III melalui BPJS Kesehatan tersebut bukan gratis melainkan di biayai oleh Pemerintah Daerah.

"Masyarakat Muba sudah memiliki jaminan kesehatan, selanjutnya tugas kita mensosialisasikan ke masyarakat walaupun belum memiliki JKN-KIS masih tetap bisa berobat dengan menunjukkan KK/KTP Muba", dijelaskannya.

Ia juga menyoroti masih adanya badan usaha/perusahaan yang tidak mendaftarkan jaminan kesehatan karyawannya dengan alasan karyawannya hanya buruh tetap/kontrak sehingga ini menjadi beban Pemkab Muba kepada BPJS Kesehatan.

Sementara Sekretaris Daerah Muba Drs H Apriyadi MSi mengatakan sejak tahun 2002 Kabupaten Muba sudah melaksanakan program berobat gratis dan menjadi pelopor di Indonesia dan tahun 2019 Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin telah mengucurkan dana APBD sebesar Rp35 Miliar untuk membuatkan asuransi BPJS kepada 232 ribu warga Muba dari Basis Data Terpadu (BDT).

" Walaupun pembiayaannya sudah diasuransikan oleh Pemkab Muba, SDM dan pelayanan kesehatan disetiap Puskesmas kita tetap dimaksimalkan"katanya.

Apriyadi juga menghimbau perusahaan yang karyawannya menunggak bahkan belum didaftarkan pada BPJS Kesehatan untuk segera diselesaikan jika tidak Pemkab Muba akan menerapkan Sanksi pelayanan publik.

"Dari 58.939 karyawan perusahaan yang terdaftar di disnaker namun hanya 13.678 karyawan yang terdaftar BPJS Kesehatan, untuk itu kami himbau segeralah daftarkan BPJS karyawannya",tutur Sekda.(agung/rill).