01 April 2019

IMM Sumsel Gelar Diskusi Publik dan Deklarasi Pemilu Damai

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel.Com – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Selatan menggelar diskusi publik dan deklarasi pemilu damai strategi dalam mengahadapi dan mensukseskan pemilu 2019 yang aman, damai dan sejuk.

Menjelang Pilpres dan Pileg, dengan problematika dan banyaknya hoaks menjelang pemilihan, maka dari itu IMM Sumsel menggelar diskusi tersebut. kegiatan ini diikuti lebih kurang 120 peserta dari Ormas,OKP dan Pengurus IMM Sumsel.

“Saya berharap dengan kegiatan ini dapat mendinginkan pemilu yang saat ini sedang memanas,” kata Ketua IMM Sumsel Muhammad Iqbal di Fave Hotel Palembang, Sabtu (30/3/2019).

Lanjut Iqbal mahasiswa sebagai poros dari dinamika politik baik daerah maupun pusat. Tugas terpenting mahasiswa untuk mencengah hoaks berkembang. Dapat menemukan persoalan serta menyelesaikan baik bagi mahasiswa maupun OKP, ormas dan perangkat pemerintahan lainnya.

“Jadi tugas mahasiswa sudah jelas memberikan edukasi kepada masyarakat agar jangan mudah terprovokasi,” jelasnya.

Sementara itu Gubernur Sumsel Herman Deru, mengatakan, perlu dipelajari strategi dari berbagai elemen dari penyelenggara dan partisipasi pemilih. Jadi sukses dalam pemilu memakai kacamata mata yang berbeda.

“Jadi mari kita samakan persepsi agar pemilu aman menjadi tolak ukur bersama,” katanya.

Ia juga menjelaskan, nantinya akan rawan disaat pencoblosan sebab itu akan mulai bergeliat perilaku asli.

“Sambil nyadap karet berita sudah bisa di ketahui. Jadi saya berharap generasi muda bisa menjadi filter bagi semua informasi yang ada,” tegasnya.

Sementara itu Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengatakan, wajib dipahami mahasiswa merupakan generasi muda. Jadi harus bertanggung jawab agar menwujudkan pemilu damai dan sejuk.

“Sebagai generasi muda harus menjadi pengawasan yang aktif,” ucapnya.

Dikatakannya sejauh ini dari pantauan Polda sendiri tidak begitu banyak kendala. Hanya beberapa persoalan seperti tidak ada tempat, surat suara yang salah cetak.

“Tidak ada kendala yang begitu krusialnya,” kata Zulkarnain.

Distribusi daerah terpencil baik jalannya rusak maupun memakai jalur laut. Semua mendapatkan pengamanan ekstra dari kepolisian.” tutupnya.(Ali)

Himbau Masyarakat Hindari Money Politic,Bawaslu Pasang Spanduk

Liputansumsel.com

Pagaralam,Liputansumsel.com -  Komisioner Bawaslu Kota Pagaralam divisi SDM dan Organisasi,Ikhwan Novri SE, himbau masyarakat untuk hindari money politic,pemberi akan di kenai sanksi yang sesuai perundang-undangan nomor 7 Tahun 2017 yang mana ancamanya Penjara sekurang-kurangnya 3 sampai 4 tahun dan denda minimal Rp.36 sampai 48 Juta-, bahkan sampai di diskualifikasi (Coret)dari daftar Caleg (Calon Legislatif),

Himbauan spanduk di sebar di seluruh kota Pagaralam,hal tersebut untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

Tak hanya itu, masyarakat juga diingatkan untuk menjadi pemilih pintar,Jangan melihat para peserta Pemilu dengan materi, melainkan kapasitas, integritas dan kapabilitas.

Apalagi proses politik ini nantinya akan menjadi penentu Pemerintahan Lima Tahun kedepan.

"Jangan menganggap enteng sebuah proses politik, karena jika mereka terpilih pada akhirnya tanda tangan merekalah yang akan menentukan arah kebijakan," ujarnya Ikhwan, Senin (1/4/2019).

"Hindari money politic untuk menghasilkan kualitas demokrasi yang berintegritas untuk Indonesia utamanya Kota Pagaralam lebih baik," tuturnya Ikhwan. (Rc)

30 Maret 2019

Kota Prabumulih Jargas Terbanyak Se Indonesia

Liputansumsel.com


Prabumulih,liputansumsel.com--Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan mengukuhkan diri sebagai kota gas terbesar di Indonesia setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meresmikan tambahan jaringan gas (Jargas) sebanyak 6.018 Sambungan Rumah (SR).

"Sekitar 86% warga di Prabumulih telah  menikmati jaringan gas bumi untuk rumah  tangga. Maka, Prabumulih dapat dikatakan sebagai City Gas terbesar Indonesia," kata Jonan saat meresmikan Jargas yang bertempat di  SDN  61 Talang Batu, Prabumulih, Sabtu (30/3).

Ini adalah kali ketiga Kota Prabumulih mendapatkan manfaat program jaringan gas kota. Pengembangan jargas di Kota Prabumulih dimulai tahun 2012 (4.650 SR), tahun 2016 (32.000 SR) dan terakhir di tahun 2018 (6.018 SR). Sehingga kini total jaringan gas rumah tangga di Kota Prabumulih sebesar 42.668 SR.

Pembangunan 6.018 SR jaringan gas di Kota Prabumulih meliputi Desa Karangan (300 SR), Desa Talang Batu (328 SR), Desa Karang Bindu (887 SR), Karang Mulya (459 SR), Tanjung Telang (463 SR), Payu Putat (877 SR), Patih Galung U9 (200 SR), Patih Galung SP (240 SR).

Selain dari APBN, PT Pertamina (Persero) pada tahun 2016 juga telah membangun 2.000 SR di Kota Prabumulih dengan dana investasinya.

"Sumber gas untuk aliran gas diperoleh dari Sumur PT Pertamina EP Asset II sebesar 1,1 MMSCFD. Investasi dari pembangunan jargas di Prabumulih mencapai Rp190,3 miliar, " jelas Jonan.

Pembangunan infrastruktur jargas, imbuh Jonan, merupakan upaya Pemerintah demi meningkatkan pelayanan umum dalam penyediaan energi yang murah dan terjangkau bagi masyarakat.

"Setiap  tahun, Pemerintah mengeluarkan dana APBN untuk menambah  jaringan gas rumah  tangga di berbagai daerah. Sehingga  semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat besar gas  bumi," kata Jonan.

Pemerintah mengupayakan percepatan pembangunan sambungan gas untuk kota-kota yang memiliki sumber gas dan akses jaringan gas. "Selama ada pipa transmisinya, maka pembangunan jargas akan cepat direalisakan karena Pemerintah mengoptimalkan potensi sumber daya alam setempat,” ujar Jonan.

Kementerian ESDM menugaskan PT Pertamina (Persero) melalui afiliasinya PT Pertamina Gas dan PT Pertagas Niaga untuk mengoperasikan dan mengembangan jargas di Prabumulih.

"Sinergi antar anak usaha dan afiliasi Pertamina Grup ini didorong untuk mensukseskan program pemerintah, dalam momen ini khususnya untuk pengembangan jargas. Pertamina berkomitmen penuh membantu program Kementerian ESDM untuk menyediakan energi yang merata di seluruh Indonesia," ungkap Direktur Pemasaran Korporat PT Pertamina (Persero) Basuki Trikora Putra.

Provinsi Sumatera Selatan sendiri sampai akhir tahun 2018 telah dibangun jargas sebanyak 75.952 SR. Selain di Prabumulih, pembangunan tersebut tersebar di Kabupaten Musi Rawas, Kota Palembang, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Muara Enim dan Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Sebagai informasi, hingga tahun 2018 telah dibangun 463.440 SR jargas dimana pada tahun 2018 termasuk 89.727 SR yang dibangun melalui penugasan  kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara.

"Tahun 2019, Pemerintah kembali melanjutkan membangun jargas sebanyak 78.216 SR di 18 lokasi. Program pro rakyat harus diteruskan dan dipercepat" tambah Jonan.

Sebagai informasi, syarat pembangunan jargas antara lain dekat dengan sumber gas/infrastruktur pipa gas, spesifikasi gas bumi terpenuhi, terdapatnya potensi pasar pengguna, adanya komitmen Pemerintah Daerah dan telah memenuhi kaidah keselamatan dan keteknikan.

STIE Lembah Dempo, Lakukan Pengabdian Kepada Masyarakat

Liputansumsel.com

Pagaralam,Liputansusmel.com - Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Lembah Dempo kota Pagaralam Elvera SE M.Sc memberikan Sosialisasi mengenai KKN (Kuliah Kerja Nyata) dalam Pembukaan KKN angkatan ke xvii 2019 oleh Perguruan Tinggi Lembah Dempo

Elvera menyampaikan kepada para peserta KKN angkatan Ke-xvii bahwa kegiatan KKN akan melatih pengabdian secara riil di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut menurut Elvera sesuai dengan salah satu amanat dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat.

"Kenapa pengabdian masyarakat menjadi Tri Dharma Perguruan Tinggi selain Pendidikan dan Penelitian? Apa maknanya? Karena Universitas tak boleh jadi menara gading yang tinggi dan tak terjangkau. Sebaliknya Kampus harus dekat dengan rakyat, mendengar denyut nadi suara rakyat sehari hari," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/3/2019).


Menurutnya, kreativitas dan inovasi serta temuan dari kampus juga harus berdaya-guna untuk membantu dan meningkatkan taraf hidup. Bahkan, dapat memberi manfaat pada masalah rakyat sehari-hari dari hasil studi dan riset kampus.

"Kita semua harus ingat, bahwa sejarah pergerakan Indonesia tak pernah lepas dari Pemuda, Kampus dan Mahasiswa. Kita ingat Pemuda menggerakkan Kebangkitan Nasional 1908, yang 20 tahun kemudian mewujud dalam Sumpah Pemuda 1928. Anak-anak muda juga menjadi pendorong Proklamasi kemerdekaan 1945, Pergantian kekuasaan 1965 sampai yang Reformasi 1998," ujarnya.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pagaralam Elvera juga menekankan, bahwa kualitas sumber daya manusia dengan daya saing tinggi akan menentukan kemajuan bangsa, bahkan seiring berjalannya waktu kemajuan bangsa sehubungan dengan kualitas sumber daya terlebih generasi muda.

"Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, mesti melalui pendidikan yang baik. Pendidikan yang berkualitas berasal dari institusi atau perguruan tinggi dan pengajar yang baik serta berkualitas juga. Untuk itulah, para mahasiswa yang bisa menempuh pendidikan tinggi apalagi di perguruan tinggi yang baik dan berkualitas, jangan disia-siakan. Belajarah yang rajin dan giat, jadilah generasi muda yang berilmu dan berkarakter kebangsaan yang baik sehingga ke depan bangsa kita akan mampu bersaing dengan negara-negara maju," katanya.

Harapan Elvera lainnya adalah KKN Kebangsaan ini bisa mendekatkan mahasiswa sebagai bagian dari rakyat bahkan menjadi langkah awal pengabdian kepada masyarakat.

Sehingga tidak akan berhenti menjadi formalitas tetapi benar-benar mendekatkan mahasiswa pada realitas.

"Temukanlah cara-cara terbaik untuk memberdayakan masyarakat sebagai bagian dari perubahan. Mahasiswa adalah mata, hati dan suara rakyatnya . Semoga perjumpaan dengan masyarakat di KKN Kebangsaan ini mengingatkanmu ketika sukses nanti, bahwa ada rakyat, bangsa dan negara yang menantikan pengabdianmu," tandasnya.

KKN Kebangsaan 2019 dihadiri Ratusan lebih peserta dosen dan mahasiswa BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa)dari berbagai prodi (Program Studi)

Acara yang digelar di Aula Lembah Dempo Kota Pagaralam, Sabtu (30/3/2019) juga dihadiri perwakilan AJOI Dpc Kota Pagaralam, dan Dosen STIE/AMIK Lembah Dempo Kota Pagaralam.(Rc)

29 Maret 2019

BAWASLU Hadiri FGD,Di Mapolres Pagaralam

Liputansumsel.com

Pagaralam,Liputansumsel.com -Dalam rangka mengetahui situasi Pemilu terkini, Polres Pagaralam melaksanakan Focus Grup Discussion (FGD) tentang Menciptakan KAMTIBMAS yang aman dan kondusif menjelang Pemilu 2019.


FGD yang dilaksanakan di Ruang Aula Wirasarya "96" Mapolres Pagaralam, Jumat (29/03) ini dihadiri Bawaslu dalam hal ini diwakili oleh Vido Aprizon, se
Pelaksana PNS Divisi Pencegahan Hubungan Antar Lembaga , Rahmad Qory (Ketua KPU ), Tokoh Agama,Tokoh masyarakat dan Dandim 0405 Letkol.Kav.Sungudi.

Vido Aprizon, se
Pelaksana PNS Divisi Pencegahan Hubungan Antar Lembaga mengatakan, maksud dan tujuan pelaksanaan FGD ini untuk melihat jika terdapat potensi kerawanan dapat lebih cepat bergerak untuk melakukan pencegahan. Data yang ingin diketahui, lanjut dia, adalah potensi kerawanan konflik yang akan terjadi. Bawaslu juga akan memastikan hak pilih masyarakat rentan dan disabilitas, pemenuhan hak masyarakat untuk berperan aktif dalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk memperoleh kesetaraan akses.



Pada kesempatan ini Ketua Bawaslu dalam hal ini di wakilkan oleh Vido Aprizon, se
Pelaksana PNS Divisi Pencegahan Hubungan Antar Lembaga  menyampaikan materi terkait konteks pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu  dan jajarannya sampai tingkat bawah. Bawaslu, kata Muhammad, sudah merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai early warning system (sistem peringatan dini) dalam Pilkada 2017 nanti.



Bawaslu, lanjut dia, memprioritaskan dan mengedepankan pada tingkat pencegahan. Jadi, IKP diperlukan sebagai deteksi dini agar kerawanan yang akan terjadi pada Pemilu 2019 nanti dapat diantisipasi.



“IKP ini disusun sebagai alat pemetaan, pengukuran, dan deteksi dini dalam menentukan wilayah-wilayah prioritas yang diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan dalam proses pemilihan Umum 2019 nanti,” terang Vido.



Pada kesempatan yang sama, Pimpinan KPU Pagaralam Rahmad Qory mengatakan bahwa KPU sebagai penyelenggara teknis pada Pemilu 2019 menerima manfaat dalam pemantauan Pemilu yang dilakukan oleh semua unsur terutama jaminan kepastian warga negara untuk memilih dan dipilih pada pelaksanaan Pemilu 2019.



Menurut dia, daerah yang akan melaksanakan Pemilu pada 2019, namun potensi kerawanan yang terjadi tidak lebih ringan. Pelayanan KPU terhadap kelompok rentan, kata dia, masih dilakukan proses pemuktahiran data pemilih di Rutan Kepolisian, Kejaksaan, atau Lembaga Pemasyarakatan. KPU juga merekam kelompok disabilitas, sehingga memudahkan akses mereka di TPS. Selain itu, KPU juga menyiapkan sapras kelompok rentan dan disabilitas tersebut.

Seperti diketahui Pemilihan umum (Pemilu) serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 merupakan tahap kedua dari rangkaian Pilkada Serentak yang akan dilakukan hingga tahun 2023, sebelum dapat diselenggarakan Pemilu serentak secara nasional (dilakukan pada satu waktu untuk seluruh daerah) pada tahun 2027. Pilkada serentak gelombang II yang jatuh pada tanggal 15 Februari 2017 yang lalu.(Rc)