Wabup Resmikan Pondok Pesantren Maaun Hayaat di bukit selabu

MUBA-liputansumsel,Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mempunyai visi Membangun umat berbasis agama,  diharapkan kepada masyarakat Kabupaten Muba agar menyambut baik dan mengapresiasi salah satu program dalam mewujudkan visi tersebut yaitu, “Muba Mengaji”, yang kedepan diharapkan dengan program ini dapat memberantas buta huruf Al-qur’an mulai anak-anak sampai orang tua, tak terkecuali seluruh aparatur Pemerintah dari tingkat kabupaten sampe ketingkat pemerintahan desa mari kita gencarkan program ini dengan harapan kedepan seluruhnya umat yang beagama islam yang berdomili di Bumi Searasan Sekate bebas dari buta aksara Al- qur’an.

"Untuk itu Saya mengajak masyarakat terkhusus di Kecamatan Batanghari Leko ini agar turut mendukung dan mengapresiasi program Muba Mengaji, sebagai penggerak dan  kemajuan pemahaman dan pengamalan keagamaan di Kabupaten Muba, ujar Wakil Bupati Muba, Beni Hernedi saat meresmikan Pondok Pesantren Maaun Hayaat Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko, Senin (8/4/2019).

Wabup juga mengajak agar masyarakat sekitar untuk memanfaatkan Pesantren Maaun Hayaat ini untuk memberikan pendidikan islami bagi anak-anak kita, karena merekalah sebagai generasi penerus bangsa yang lebih baik kedepan, maka dari itu anak -anak kita jangan hanya di beri pendidikan yang bersifat duniawi tetapi juga di beri pendidikan pendidikan keagamaan, sehingga program Muba Membagun umat berbasis ahlak sejak dini dapat terwujud dan hal tersebut dapat kita capai tentunya dengan program Muba mengaji.

"Saya bersama Bupati Muba H. Dodi Reza Alex Noerdin mengajak seluruh masyarakat Muba pada umumnya dan  khususnya masyarakat Desa Bukit Selabu untuk selalu bersama sama kita bergotong royong untuk terus bersinergi bersama memakmurkan masjid ,"ujar Beni.

Sementara tokoh agama Desa Bukit Selabu, sekaligus Pengasuh Ponpes, Kyai H Ahmad Sujono mengatakan siap mendukung program Pemkab Muba, salah satu satunya program Muba Mengaji dengan membimbing para santri yang amanah, karena untuk saat ini program yang diusung oleh Bupati Muba, H Dodi reza Alex bersama Wabup Muba Beni Hernedi sangat berperan dalam membangun umat berbasis agama.

"Kami berterimakasih kepada Pemkab Muba, disini hadir langsung Pak Beni atas diresmikannya Pondok pesantren, program-program yang dicanangkan pak Bupati Dodi Reza juga sangat pro rakyat dan mengedepankan kepentingan seluruh lapisan masyarakat," tutupnya;(agung/rill).

Read More

Pemkab Muba Bersenergi Dengan Baznas Mengentaskan Kemiskinan

MUBA-liputansumsel,Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin komitmen mensejahterakan rakyat dan mengentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan potensi yang ada, salah satunya sinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam program bedah rumah.

Hal tersebut di jelaskan Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Muba H Rusli SP MM dalam kesempatan Peletakan Batu Pertama Program Bedah Rumah Baznas Muba kepada korban kebakaran tahun 2018 lalu warga Desa Sukalali Kecamatan Sungai Keruh, yakni Kani, Sutarman, dan Bobriadi, Senin (8/4/2019).

"Kita bersyukur program ini (bedah rumah) tepat sasaran, diberikan kepada yang memang benar-benar membutuhkan,"katanya.

Ia juga menjelaskan Pemkab Muba bersama DPRD Muba telah mengesahkan Perda tentang pengelolaan zakat infaq dan sedekah yang bertujuan meningkatkan pendayaagunaan infaq dan zakat yg digunakan untuk mengentaskan kemiskinan.

"Angka kemiskinan di Muba 16,52%, maka dari itu Pemkab Muba berkomitmen dengan memanfaatkan potensi yang ada salah satunya bersinergi dengan Baznas,"imbuhnya.

Ketua Baznas Muba Drs H Lukman Hakim menjelaskan bahwasannya program bedah rumah sudah memasuki tahun ke-2 dan kegiatan tersebut sekaligus sosialisasi keberadaan Baznas di Muba, yang bersinergi dengan Pemkab Muba dalam mengentaskan kemiskinan.

"Dana semuanya berasal dari dana zakat dan infaq yang dititipkan dan disalurkan 90% dari ASN yang ada di Pemkab Muba, dan akan didayagunakan sepenuhnya untuk masyarakat,"jelas Lukman.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir, Anggota DPRD Muba Ismawati, Plt Kepala Dinas Sosial Muba, Drs H M Jaya, Sekcam Sungai Keruh Andi Suharto SSTP MSi, Kades Sukalali Masdion, serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Sukalali.(agung/rill).

Read More

Perketat Pengawasan Orang Asing di OKI

Kayuagung—liputansumsel. Com--Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, (OKI) bersama pihak terkait memperketat pengawasan keberadaan warga negara asing (WNA) yang bekerja maupun berkunjung di OKI. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi pelanggaran hukum keimigrasian.

Kepala Badan Kesbangpolinmas OKI, H. Ambiah, AB mengatakan, pengawasan dilakukan secara periodik dan bekerjasama dengan sejumlah pihak, seperti kepolisian, Kejaksanaan, Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Dukcapil.

Pihaknya juga meminta kepada Ketua RT dan RW ikut membantu dalam pengawasan WNA dan melaporkan secara berkala keberadaan orang asing di lingkungannya.

"Kami minta kepada masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan orang asing. Kami minta Ketua RT dan RW untuk melaporkan keberadaan orang asing di lingkungannya secara berkala," tukasnya, Senin, (8/4/19)

Berdasarkan data Kantor Imigrasi Kelas I Palembang , jumlah WNA yang tinggal di OKI sebanyak  151 orang data ini berdasarkan Penerbitan Kartu Tinggal Sementara (KITAS) yang dikeluarkan imigrasi.

“Mereka ini rata-rata bekerja sebagai tenaga kerja asing dan lainnya. Tersebar dibeberapa perusahaan pengelola kehutanan, perkebunan dan infrastruktur” Ungkap Syaiful perwakilan kantor Imigrasi Kelas I Palembang.

Ditambahkan Syaiful, kesulitan dalam pendataan orang asing karena perusahaan maupun sponsor tenaga kerja asing tersebut enggan melaporkan secara berkala keberadaan orang asing diwilayahnya.

“Kalau sudah ditindak baru mereka laporkan, ini tentu perlu kerjasama berbagai pihak terutama perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing” tungkasnya.

Sementara itu, kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten OKI, Tohiriyanto mengungkapkan tenaga kerja asing yang terdaftar di Disnakertrans OKI sebanyak  130 orang, 90 orang diantaranya ada di PT OKI Pulp Sungai Baung Air Sugihan.

“Mungkin ada perbedaan data, karena yang dilaporkan ke kami WNA yang berstatus bekerja. Kita sudah data jumlahnya ada 130 orang” ungkap Tohir.

Untuk itu menurut Tohir pihaknya melaksanakan Pengawasan dan pendataan TKA dilakukan periodik 6 kali dalam satu tahun. Pengawasan meliputi pemeriksaan dokumen yang diperlukan seperti paspor, visa dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas).

Satintelkam Polres OKI melalui IPDA Indra Gunawan mengungkapkan dalam pengawasan orang asing, Polres OKI menggandeng pengusaha perhotelan untuk melaporkan jika ada tamu orang asing atau WNA.

“Kami mengimbau kepada para pemilik atau pengelola hotel untuk melaporkan orang asing yang menginap agar bida dipantau” ujarnya.(Povi)

Read More

Kegiatan KPUD Muara Enim bertajuk KPU RUN minim peserta.

MUARA ENIM, Liputansumsel.com---Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Muara Enim bertajuk "KPU RUN " yang dilaksanakan di Kolam Retensi Taman Tugu Adipura, Minggu (07/04/2019) nampak begitu mewah dan dibuat meriah, namun sangat disayangkan kegiatan yang berguna untuk memotivasi pemilih ini hanya dihadiri segelintir masyarakat, itupun yang hadir kebanyakan para pelajar anak sekolah tingkat SMA.

Di duga kalau Kegiatan KPUD Kabupaten Muara Enim ini telah menghabiskan anggaran uang negara yang berjumlah sangat besar, sementara tujuan dari kegiatan ini belum begitu jelas dan kurang tepat sasaran.

Kepada media ini, Santo, salah seorang peserta KPU RUN mengatakan pihak KPUD Muara Enim kurang sosialisasi terhadap kegiatan ini, karena jika mereka terlebih dahulu sosialisasi dengan masyarakat, pasti acara pemilu run ini bakal ramai diikuti oleh masyarakat.

"Acara yang meriah dan megah seperti ini, hanya sedikit peserta yang hadir, itu namanya hanya menghamburkan biaya saja",ungkapnya.

Salah seorang pengunjung yang berinitial BJ mengungkapkan kalau kegiatan KPU RUN ini walaupun pesertanya tidak banyak tapi masih banyak peserta tidak mendapatkan kupon sedangkan panitia sendiri ada yang memasukan kupon ke dalam box untuk pengundian dengan jumlah yang tidak sedikit.

"Kami juga menganggap kalau Kegiatan jalan sehat ini sepertinya kurang sosialisasi dari panitia, padahal panggungnya sudah megah seperti panggung konser tapi minim peserta", ungkap BJ.

Sementara itu salah satu seorang pihak staf KPUD Muara Enim yang sempat ditemui media ini mengatakan kalau pihaknya sudah melaksanakan kegiatan ini sebisa mungkin dan sebaik mungkin.

"Kalaupun kita kurang sosialisasi kepada masyarakat, mungkin itu kesalahan dari panitia dan pegawai kita sendiri," tukasnya.

Sementara itu Ketua KPU Ahyaudin SE yang berhasil dijumpai di lapangan mengatakan, acara ini diselenggarakan secara serentak Se Indonesia.

Sebenarnya acara ini telah kita serahkan ke Event Organizer (EO) dan beberapa hari terakhir ini kita ambil alih dan sosialisasi sendiri, seperti memasang spanduk dan banner,"ungkapnya menanggapi kurang ramainya peserta KPU Run.

"Mohon maaf ada kesalahan dari pihak EO, sehingga mengakibatkan minimnya peserta pada kegiatan kali ini",tuturnya.

Juga terkait masalah kenapa ada kupon undian untuk doorprize ada yang doubel ini merupakan kesalahan dari panitia karena dilihat pagi tadi sepertinya kurang jadi ditambah oleh panitia.

"Dilihat pagi tadi sepertinya kurang, jadi panitia langsung print lagi, atas kejadian ini saya harap dimaklumi," ucapnya.

Sementara itu terpisah, Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Muara Enim, Nursamsu Aben yang dimintai tanggapannya terkait kegiatan KPU RUN Kabupaten Muara Enim ini dikatakannya kalau dia sendiri tidak tahu ada kegiatan ini.

"Bagaimana mau memberi tanggapan, kalau kegiatan tersebut kami sendiri sebagai wartawan IWO tidak diundang ataupun diberitahu " Ungkapnya.

"Kami juga jadi bingung, sosialisasi kok tidak mengajak wartawan untuk lebih meluaskan tujuannya," pungkasnya.

Read More

BPH Migas Gelar Goes To Campus

Palembang, Liputan Sumsel .Com --Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, menggelar Goes To Campus,  dihadiri 500 mahasiswa dan dilaksanakan di Gedung Pasacasarjana Unsri, Palembang, Sabtu (6/05/2019)

Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, M. Fanshurullah Asa, mengatakan, pihaknya sengaja menunjuk Kota Palembang, menjadi rumah dengan melibatkan 10 kampus dan organisasi kepemudaan.

“Kita mensosialisasikan kepada kalangan mahasiswa, juga mensosialisasikan sampai ke sektor Kementrian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Walaupun BPH Migas langsung dibawah Presiden tapi harus tetap berkoordinasi dengan Kementrian ESDM,”katanya.

Fanshurullah menuturkan, Provinsi Sumsel memiliki jumlah gas terbanyak. Seperti Kota Parabumulih ada 86.000 masyarakat, 80 persennya sudah memakai Jargas, begitu juga Kota Palembang ada 15 ribu masyarakat yang telah menggunakan Jargas.

“Menteri ESDM berjanji jika tahun 2019 bisa dapat 1 juta sambungan Jargas kerumah warga. Maka 200 ribunya akan diberikan ke Sumsel,”ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, walaupun harga lebih murah dari gas elpiji 3 Kg. Tapi untuk penetapan satu harganya tetap BPH Migas. Pasalnya, ketika ada badan usaha yang menetapkan harga sepihak yang tidak menguntungkan masyarakat, maka bisa diindikasikan korupsi. Jadi yang mengawasi dan menetapkan harga Gas dan BBM itu BPH Migas, bukan perusahaan BUMD. Sedangkan untuk titik-titik lokasi BBM satu harga di Indonesia, sambung Fanshurullah, ada 133 titik lokasi yang akan dibangun.Tahun ini tinggal 37 lagi akan dibangun, dan di Sumsel ada di Kabupaten Sekayu dan Muratara yang akan dibangun.

“Untuk penetapan harga Jargas di Kota Palembang sendiri, kami telah berkoordinasi dan berbicara dengan Walikota Palembang. Akhir bulan April 2019 ini harga Jargas akan kita umumkan,”ujarnya. (A2)

Read More