29 April 2019

Tentukan Pemenang Pemilu di Kota Pagaralam, Rapat Pleno terbuka Di Gelar KPU

Liputansumsel.com


Pagaralam,Liputansumsel.com ---Proses Pemilihan Umum (Pemilu), baik Pilpres maupun Pileg 2019 di Kota Pagaralam, Sumatera Selatan telah memasuki tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota.  Bertempat di aula Gedung serba guna SD Model Gunung Gare, Senin (29/4), Komisi Pemilihan Umum (KPU)  menggelar rapat pleno terbuka yang dihadiri  wakil walikota, Perwira pengamat wilayah  Polda Sumsel Kombes Dedi Sofiandi,SH, Kapolres, Dandim 04-05, Kejaksaan, Bawaslu, Panwascam, PPK, PPS, perwakilan partai politik dan saksi baik oleh parpol maupun dari calon legislatif.

Ketua KPU Kota Pagaralam Rahmat Qori Setiawan, menyampaikan, rekapitulasi penghitungan suara di KPU ini (tingkat kota) dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari TPS di 35 kelurahan hingga PPK di lima kecamatan, yang setiap prosesnya dapat dilakukan koreksi atas hasil pemungutan suara pada 17 April 2019 sesuai ketentuan yang berlaku, serta mendapat pengawalan ketat dari para saksi, pengawas pemilu, pihak Kepolisian dan TNI.


" Sebagai penyelenggara, kami (KPU red) telah berupaya semaksimal mungkin agar setiap tahapan pemilu berjalan sesuai azas kejujuran dan keadilan.  Namun sebagai manusia kami memiliki keterbatasan sehingga mungkin ada ditemukan kekeliruan, baik ditingkat PPS maupun PPK yang dapat dikoreksi sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku," ujar Qori.



Dirinya juga tidak menampik, atas beberapa kejadian selama proses pemilu yang menimbulkan sedikit kegaduhan, namun masih dalam batas kewajaran sebagai dinamika dalam berdemokrasi yang masih dapat diredam oleh pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian dan TNI.  Untuk itu pihaknya mengapresiasi atas dedikasi aparat dalam memberi rasa aman, nyaman dan tentram baik kepada masyarakat, juga kepada penyelenggara pemilu, “Terima kasih kepada polisi, TNI, Bawaslu, mappilu dan semua pihak, sehingga pelaksanaan pemilu di Kota Pagaralam lancar dan aman,” kata



Sementara itu, untuk menjamin keamanan jalannya rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara hasil pemungutan suara 17 April 2019  tingkat kota yang sekaligus akan menjadi dasar penentuan kursi DPRD Kota Pagaralam, pihak Polres, TNI dan Satpol PP menyiagakan lebih dari 250 personil gabungan selama 24 jam penuh," Polres, TNI dan satpol PP bersiaga penuh selama 24 jam mengamankan, bukan saja saat ini (Rapat pleno KPU), namun sejak di TPS, Kelurahan dan PPK, kami sudah stand by dan mengantisifasi segala kemungkinan yang terjadi  serta menghimbau secara tegas terhadap pihak-pihak yang berusaha mengacaukan Pemilu," tegas Kapolres Pagaralam, AKBP Trisaksono Puspo Aji, S.I.K,.M.Si.

Ditambahkan kapolres, sebagai aparat negara yang menjamin terselenggaranya proses pemilu yang aman, nyaman dan damai, pihaknya terus bekerja secara maksimal dengan mengoptimalkan semua jajaran dan personil polres Pagaralam serta BKO Polda Sumatera Selatan yang dibantu oleh TNI dan satpol PP, " Alhamdullilah, hingga proses Pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota oleh KPU hari ini (Senin 29/4), semua berjalan lancar, meski terdapat sedikit kendala, namun semua dapat ditanggulangi, saya  juga akan kawal langsung kotak suara hingga ke KPU Provinsi," tambah Trisaksono.



Wakil walikota Pagaralam, M. Fadli dalam sambutannya mengapresiasi atas jerih payah semua pihak yang terlibat dalam Pemilu 2019, sehingga  jalannya proses demokrasi berjalan tertib dan lancar.  Bagi pihak yang belum menerima hasil Pemilu, wawako menyarankan untuk menyampaikan kepada penyelenggara melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu," Dibutuhkan energi ekstra oleh semua penyelenggara, banyak yang sakit. Semoga mereka lekas sembuh dan semoga semua tetap kondusif, jika ada sanggahan terhadap penyelenggara silahkan sampaikan sesuai mekanisme yang telah diatur Undang-undang," harap Fadli.(Ric)

Warga Kertayu Antusias Ikuti Sedekah Rami

Liputansumsel.com


Muba-liputansumsel,Hari ini Senin (29/4/2019) merupakan hari spesial bagi masyarakat Desa Kertayu Kecamatan Sungai Keruh untuk melaksanakan Sedekah Rami, budaya yang setiap tahunnya digelar warga setempat.

Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Muba H Rusli SP MM pada acara yang dihadiri ratusan masyarakat tersebut menjelaskan selain silaturahmi, dan do'a bersama kegiatan itu juga sebagai bentuk dari segala ucapa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada masyarakat Desa Kertayu.

"Yang paling utama agar masyarakat Muba khususnya di Desa Kertayu semakin sejahtera dengan berbagai rezeki yang Allah SWT berikan,"jelasnya.

Rusli juga mengucapkan terima kasih dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama melanjutkan pembangunan di Kabupaten Muba agar lebih maju lagi.

Camat Sungai Keruh Muhammmad Imron melalui Sekcam Andi Suharto SSTP MSi menuturkan bahwasannya Sedekah Rami ialah salah satu budaya lokal Desa Kertayu yang sampai saat ini masih ada dan akan terus dilestarikan nilai-nilai yang sudah tertanam pada masyakat sejak lama.

"Dengan pelestarian budaya menjadikannya tetap eksis ditengah era milenial sekarang ini dan tidak luntur nilai-nilainya oleh perkembangan zaman,"jelas Andi.(agung/rill).

Audiensi SMSI dengan Diskominfo Pemkab Muara Enim Gagal

Liputansumsel.com


Muara Enim,Liputansumsel.com--Dinas komunikasi dan informasi (DISKOMINFO) Pemkab Muara Enim mengagendakan pertemuan dengan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera Selatan di ruang Rapat Sekda Serasan 3,Senin (29/4/2019).

Agenda yang rencananya akan membahas mengenai kerja sama antara SMSI dan DISKOMINFO Pemerintah Kabupaten Muara Enim berujung gagal dan di tunda sampai waktu yang belum di tentukan.

Saat tim portal liputansumsel.com mengkonfirmasi dengan pihak DISKOMINFO Abdul Roni Darus S.E dan Khairul B S.Sos gagal dan di tundanya pertemuan tersebut disebabkan Pimpinan SMSI Provinsi Sumsel sedang berada di luar kota saat di telpon melalui stafnya.

"Tidak ada konfirmasi pembatalan dari pihak Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumsel sehari sebelum acara, padahal kami sudah mempersiapkan untuk agenda pertemuan ini dengan matang,"pungkas Abdul Roni.

Dinkes Menggelar Workshop Sikda Generik

Liputansumsel.com


Muara Enim,Liputansumsel.com--Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Muara Enim mengadakan workshop penerapan aplikasi SIKDA Generik bagi puskesmas dalam mendukung program berobat mudah dan gratis bagi masyarakat di Kabupaten Muara Enim di hotel Grand Zuri, Minggu (28/4/2019).

Pendanaan workshop ini di biayai oleh APBD berlangsung selama 3 hari dan diikuti sebanyak  66 orang yang berasal dari 22 puskesmas.

Penerapan aplikasi sikda generik di Puskesmas itu di Tahun 2019 bekerjasama dengan pusat data dan informasi Kementerian Kesehatan dan mutu Tahapan pertama diperlukan workhsop.

Kepala Dinas Kesehatan, Muara Enim, Vivi Mariani, S.Si, M.Bmd, Apt menyampaikan, tidak ada halangan bagi masyarakat untuk datang ke Puskesmas karena pembiayaannya ditanggung oleh BPJS melalui Pemda.

Vivi mengatakan pihaknya mewakili pemerintah daerah mengapresiasi penuh kegiatan ini, karena program kesehatan adalah termasuk program pemerintahan kabupaten Muara Enim, oleh sebab itu diharapkan kegiatan ini bisa dikuti dengan baik demi terwujudnya masyarakat Muara Enim yang sehat.

“Saat ini jumlah penduduk  Muara Enim 506.105 jiwa sudah tercover dalam BPJS Kesehatan di mana 188.153 jiwa atau sekitar 32,6% di atas target kita, waktu penganggaran kita cuma mengalokasikan Rp 173.000 dan ternyata sudah melebihi target”tambahnya.

Vivi berkata dengan terdapatnya sebagaian peserta BPJS kesehatan atau yang telah memiliki jaminan kesehatan, tentu saja tidak cukup membuat menjadi sehat, pihaknya melihat bahwa permasalahan yang mesti dituntaskan bersama antara lain luas wilayah Kabupaten Muara Enim dengan Puskesmas yang hanya satu di setiap Kecamatan. Ini akan sulit bagi masyarakat untuk akses pelayanan kesehatan di Puskesmas jika petugas kesehatan hanya masih menunggu di Puskesmas.

“Sehingga diperlukan terobosan pelayanan dengan melakukan kunjungan rumah secara berkala oleh petugas kesehatan. Makanya kemarin pada awal tahun sebenarnya kita sudah mencanangkan 100% di tahun ini untuk pendataan SPK.

Menurutnya Dinkes Muara Enim akan terus mendatangi masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.  Kemudian ketersediaan sarana dan prasarana serta alat kesehatan dan tenaga kesehatan yang mutlak diperlukan.

“Agar dapat dipastikan masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam hal ini Pemerintah Daerah yang berusaha terus melengkapinya”pungkasnya.

Puluhan Karyawan PT.Fortuna Laju Makmur yang Terkena PHK Tuntut Dikeluarkan Pesangon

Liputansumsel.com

Palembang, Liputan Sumsel.Com -- Puluhan pekerja yang terkena dampak dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menuntut pihak perusahaan PT. Fortuna laju Makmur  memberikan pesangon dan hak lainya.

Dengan didampingi oleh Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum, puluhan pekerja yang terkena PHK mendatangi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palembang untuk melakukan mediasi, Senin (29/04/2019).

Ketua  DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum Rusdi Rahman Rusdi Rahman mengatakan, sehubungan PHK di PT Fortuna laju Makmur yang bergerak di bidang batubara.

"Sebanyak 12 karyawan yang di PHK memberikan kuasa ke kami,  perusahaan tidak mampu membayar pesangon dengan alasan pailit. Kami mintak tolong dibayarkan hak karyawan mulai dari pesangon, penghargaan dan uang ganti rugi," ujarnya usai mediasi di kantor Disnaker Palembang.

Lebih lanjut dia menuturkan, dalam mediasi ini pihak perusahan yang hadir yaitu HRD PT
PT Fortuna Laju Makmur, bukan pemilik perusahan atau direktur.

"Kami berharap bertemu direktur, tp ini HRD yang datang. Tanggal 6 Mei mediasi kedua. Mencari solusi, yang terkatung katung, sehubungan PHK karena  hak karyawan belum diberikan sesuai UU 13 tahun 2003," ulasnya.

"HRD Perusahaan akan berkoordinasi dengan pemilik perusahaan. Kita bermain dengan aturan, ada pasal yang mengatur," tambahnya.

Lebih lanjut dia menuturkan, jika perusahaan menyatakan pailit, pihaknya perlu bukti autentik dengan auditor akuntan publik yang menyatakan perusahhaan pailit. "Kalau aset masih ada, itu bisa disita," ucapkan.

Sementara itu, PT Fortuna Laju Makmur yakni Fauzan mengungkapakan, hasil mediasi masih membahas tuntutan karyawan yang di PHK. Tuntutan tersebut akan diserahkan ke pimpinan. "Hari Senen dinegosiasikan lagi," katanya.

Fauzan menjelaskan, PHK ini dikarenakan kegiatan dari holing ke dermaga tidak efektif. Sehingga keuangan tidak cukup menggaji karyawan.

"Ada 12 pekerja yg di PKH, mereka adalah sopir dan operator. Mereka di PKH sejak Februari. Ini mediasi pertama. Total pekerja kita ada 80 orang, kemungkinan akan ada PHK lagi," urainya.

Kasi Syarat Kerja Disnaker Palembang Afick Afrizal menerangkan, ini mediasi pertama baru mengemukakan harapan merek. " Ini prinsipnya masih berjalan. Kami berupaya proses mediasi, musyawarah. Disini kita ingin menyelesaikan dan mendamaikan. Karena karyawan yang di PHK belum dapat pesangon.

"Ini baru komunikasi.HRD tadi mendengarkan keluhan karyawan yang di PHK. Peyelesaian masalah diharapkan win win solution.Kalau mediasinya tidak ada penyelesaian, kita beri anjuran agar membayarkan pesangon karyawan. Kalau anjuran itu tidak ada kesepakatan maka silahkan dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)," pungkasnya. (A2)