PT.Medco E&P Indonesia undang PWI acara halal bi halal

BANYUASIN,liputansumsel,–untuk mempererat  tali silaturahmi dan meningkatkan sinergitas PT Medco E&P Indonesia, gelar  Halal Bihalal dengan Insan Pers yang tergabung dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan PWI Kabupaten Banyuasin sumatera selatan(sumsel), di Rumah makan sederhana betung kab.banyuasin, Senin (24/06/29).

Ketua persatuan wartawan indonesia (PWI)Kabupaten Musi Banyuasin Herlin Koisasi,SH mengucapkan terima kasih atas undangannya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Semoga sinergitas ini tetap terjalin dan setiap kegiatan Medco dapat di publikasikan.

turut hadir dalam acara halal bihalal tersebut Slamet Ginting dari media harian Republik. Ia memperkenalkan diri sekaligus menceritakan pengalamannya sebagai reporter di daerah konflik hingga mula dari LPM kampus.

Sementara itu, Senior Manager of Relations Drajat Iman Panjawi di acara halal bi halal dengan wartawan di Sumatera Selatan (Sumsel) menjelaskan bahwa ketersediaan energi nasional, khususnya dari minyak dan gas bumi (migas) akan tergantung dari kemampuan dalam menemukan cadangan serta memproduksi migas. PT Medco E&P Indonesia (Medco E&P) sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terus mendukung pemerintah dalam upaya menjaga ketersediaan energi.

“Untuk itu, Perusahaan terus melakukan berbagai aktivitas eksplorasi dan produksi migas di beberapa kabupaten di Sumatera Selatan (Sumsel)”jelasnya.

Beberapa aktivitas seperti kegiatan seismik, pengeboran sumur migas, pemeliharaan dan pembangunan fasilitas produksi serta pipa distribusi migas terus dilakukan di Sumsel. Lanjutanya, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Medco E&P bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) selalu berkoordinasi dengan instansi terkait baik di pusat maupun daerah. Selain itu, Perusahaan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang wilayahnya termasuk dalam aktivitas-aktivitas tersebut.

Dalam melakukan operasinya, Perusahaan juga melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Beberapa diantaranya, pemberdayaan petani lewat pertanian dan peternakan SRI Organik, pelatihan ketrampilan bagi warga setempat, dan mendukung pengadaan fasilitas umum dan sosial.

“Kami berharap keberadaan Perusahaan juga memberikan kemajuan bagi masyarakat setempat.dan Untuk itu, Perusahaan membutuhkan dukungan dari semua pihak dalam menjalankan operasinya, termasuk dari rekan-rekan wartawan” tegasnya.(agung/rill).

Read More

MEDCO E&P INDONESIA GIAT MELAKUKAN EKSPLORASI DI SUMSEL

Jakarta,lopitansumsel.com 24 Juni 2019 – Ketersediaan energi nasional, khususnya dari minyak dan gas bumi (migas) akan tergantung dari kemampuan dalam menemukan cadangan serta memproduksi migas. PT Medco E&P Indonesia (Medco E&P) sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terus mendukung pemerintah dalam upaya menjaga ketersediaan energi. Untuk itu, Perusahaan terus melakukan berbagai aktivitas eksplorasi dan produksi migas di beberapa kabupaten di Sumatera Selatan (Sumsel).

Beberapa aktivitas seperti kegiatan seismik, pengeboran sumur migas, pemeliharaan dan pembangunan fasilitas produksi serta pipa distribusi migas terus dilakukan di Sumsel. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Medco E&P bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) selalu berkoordinasi dengan instansi terkait baik di pusat maupun daerah. Selain itu, Perusahaan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang wilayahnya termasuk dalam aktivitas-aktivitas tersebut.

Dalam melakukan operasinya, Perusahaan juga melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Beberapa diantaranya, pemberdayaan petani lewat pertanian dan peternakan SRI Organik, pelatihan ketrampilan bagi warga setempat, dan mendukung pengadaan fasilitas umum dan sosial. “Kami berharap keberadaan Perusahaan juga memberikan kemajuan bagi masyarakat setempat. Untuk itu, Perusahaan membutuhkan dukungan dari semua pihak dalam menjalankan operasinya, termasuk dari rekan-rekan media” ujar Senior Manager of Relations Drajat Iman Panjawi di acara halal bi halal dengan wartawan di Sumatera Selatan. (***)

Read More

Pembangunan insfrastruktur Jalan di PALI Diduga di kerjakan Asal Jadi

PALI.Liputan Sumsel.com Pasca memisahkan diri kabupaten Induk Muara Enim  di tahun 2013,sebagai kabupaten termuda   disumatera selatan, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Saat ini Dibawah kepemimpinan Ir H Heri amalindo MM  melalui Dinas Terkait   terus mengenjot pembangunan Insfraktruktur guna mencapai kesejahteraan yang menjadi  harapan masyarakat  Bumi serepat serasan Kabupaten Pali.

Namun sayangnya, jika pembangunan itu dikerjakan asal jadi oleh oknun Kontraktor yang mau hanya mencari keuntungan semata.hal ini tampak pada  peningkatan  Insfratruktur jalan HANDAYANI-TALANG ANDING-SUMBER REJO” Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali, yang dikerjakan rekanan PT LINCE ROMAULI RAYA.

Pantauan media ini dilapangan Pembangunan jalan yg diuga dibangun asal jadi ini sudah hancur lebur. Padahal pemkab PALI sudah mengucurkan dana yang  sangat Fantastis untuk proyek pembangunan jalan tersebut senilai 59 Milyar lebih.
 senin(24/6-2019)

 M Iqbal Surkati SH MB Kordinator LSM TEPPAD,saat dibincangi media ini senin (24/6) mengatakan kurangnya pengawasan dari  dari dinas terkait, akhirnya kontraktor berkerja semaunya.

"kami berharap kepada dinas terkait harus pro aktif dalam menjaga tangung jawab dan dan kondusif jangan cuma menerima  lapor saja di kantor,kami akan terus mengawasi pembangunan di Kabupaten PALI ini Jelas ,,Surkati

Ketika dikonfirmasikan team Ketua PWI Kabupaten PALI bersama perwakilan media lainnya, Kepala Dinas PU BM PALI Ir. H. Etty Murniati menjelaskan bahwa pihaknya telah memutus kontrak perusahaan tersebut

Menurutnya Kita didampingi oleh pihak BPK telah memutus kontrak perusahaan tersebut sesuai prosedur. Dan dana pembangunan kita pinjam kepada PT. SMI sebuah perusahaan BUMN yang bergerak pada pinjaman investasi pembangunan kabupaten/kota se Indonesia tentu saja melalui prosedur yang benar dan atas persetujuan DPRD PALI” demikian jelas Etty.

Sayang nya Etty tidak menjelaskan berapa nilai kontraknya, dan berapa persen yang dibayar sesuai hasil penghitungan prestasi dan volume pekerjaan yang dibayarkan kepada kontraktor berikut sanksi atas keterlambatan dan mutunya.

Sementara Adv. Nurul Fallah, SH Ketua PWI PALI publik harus tahu tentang hal tersebut
"Publik harus tahu soal pemutusan kontrak ini secara transparan, BPK tidak menjadi jaminan atau menjadi stempel bahwa semua sudah prosedural.Pertanyaan besar bagi publik jangan-jangan mereka dibayar lebih besar dari hasil kerja. Dan apa sanksi buat mereka,"tegasnya.

Masih dikatakan Nurul, Apakah dana jaminan tidak dikembalikan atau perusahaan tidak diperkenankan lagi mengambil pekerjaan di PALI alias di blacklist? Sebagai shockteraphy dan kita harus tahu itu.Len ***

Read More

Tekan Karhutlah, Dodi Reza Gratiskan Alat Buka Lahan untuk Petani Muba

MUBA-liputansumsel,Diawali dengan parade defile peserta Pekan Daerah (Peda) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) ke-13 dari 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, opening ceremony Peda KTNA di Lapangan Gelanggang Remaja Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) berjalan semarak dan meriah, Senin (24/6/2019).

Ribuan peserta Peda KTNA ke-13 tampak khidmat dan antusias mengikuti jalannya rangkaian Peda KTNA yang kali ini dipusatkan di bumi Serasan Sekate dibawah kepemimpinan Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin.

Tampak hadir pejabat pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Pertanian RI yang diwakili Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian RI, Dr Ir Fadjry Djufry MSi. Di tingkat Provinsi, turut hadir Gubernur Sumsel Herman Deru. Selain itu, turut hadir pula Kepala Daerah dan Ketua DPRD serta perwakilan pejabat Kabupaten/Kota di Sumsel diantaranya Bupati Mura Hendra Gunawan, Bupati Muratara H M Syarif Hidayat, Bupati Lahat Cik Ujang, Wakil Walikota Lubuk Linggau Sulaiman Kohar, Wakil Bupati Banyuasin Slamet Somosentoso, dan Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan.

Dalam kesempatan opening Peda KTNA ke-13 di Muba tersebut, Bupati Muba Dodi Reza secara resmi melaunching program menggratiskan alat untuk membuka lahan tanpa bakar kepada petani di Kabupaten Muba.

"Sebentar lagi kita akan dihadapkan pada musim kemarau, jadi ke depan tidak ada lagi yang membuka lahan dengan cara membakar dengan program bantuan alat buka lahan tanpa bakar ini di Muba akan meminimalisir terjadinya karhutlah (kebakaran hutan dan lahan)," ucap Bupati Muba Dodi Reza di sela pembukaan Peda KTNA ke-13.

Dikatakan, bantuan alat buka lahan tanpa bakar ini bersumber dari anggaran dana desa. "Jadi, semua Kepala Desa diwajibkan untuk menggangarkan dana desa yang dialokasikan untuk pembelian alat buka lahan tanpa bakar," ungkapnya.

Lanjutnya, adapun alat buka lahan tanpa bakar yang diberikan yakni diantaranya Mis Blower/spayer, KCP Solo/Spayer, Scincawi, mesin rumput, racun tunggul garlon. "Bertahap, petani-petani di pedesaan Muba akan mendapatkannya dan hari ini secara simbolis kami serahkan ke petani di desa Mangun Jaya," ujar Dodi.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian RI, Dr Ir Fadjry Djufry MSi mengapresiasi pelaksanaan Peda KTNA ke-13 tingkat Provinsi Sumsel yang diselenggarakan di Kabupaten Musi Banyuasin.

"Kami apresiasi juga upaya pak Bupati Dodi Reza dalam meminimalisir karhutlah serta mengedukasi petani di daerah pelosok dengan memberikan alat buka lahan tanpa bakar secara gratis kepada petani," terangnya.

Ia menambahkan, Sumatera Selatan khususnya di Muba sudah memiliki branding komoditi pertanian yang sangat baik serta perhatian dan konsisten Bupati Muba Dodi Reza dalam mensejahterakan petani sudah tidak diragukan lagi.

Terlebih, inovasi dan terobosan program-program Bupati Muba yang sangat pro kepada petani, misalnya saja program peremajaan lahan sawit untuk petani mandiri, inovasi campuran aspal karet yang menyerap puluhan ton karet milik petani, pemberdayaan petani gambir dengan inovasi kain Gambo Muba yang sudah go Internasional, dan yang terbaru inovasi bio diesel pengelolaan inti kelapa sawit menjadi bahan bakar.

"Atas inovasi dan program pro petani ini kami Kementerian Pertanian RI merasa sudah sangat pantas memberikan pak Bupati Dodi Reza Anugerah Lencana Adi Bakti Tani Nelayan Madya," tegasnya.

Senada dikatakan Gubernur Sumsel, Herman Deru. Ia mengatakan, pelaksanaan Peda KTNA Tingkat Provinsi ke-13 sudah sangat pantas dilaksanakan di Muba, selanjutnya Sebagai Tuan Rumah Kabupaten Muara enim dan jadikan Muba Sebagai Contoh yang  sukses sebagai tuan rumah ke 13 ini tutur Deru.

"Ini akan menjadi kebanggaan Sumsel, pelaksanaan KTNA di Muba ini sangat meriah dan menjadi ajang silaturahmi serta diskusi bagi petani se-Sumsel," jelasnya.

Ketua KTNA Pusat Ir Winarno Tohir mengatakan, sebagai lembaga sosial tempat berkumpulnya kontak tani nelayan andalan, KTNA dapat melakukan komunikasi, bertukar arus informasi tentang kemajuan bidang pertanian arti luas khususnya dalam transfer tehnologi.

"Sementara di ajang Peda maupun Penas,  KTNA justru memperoleh kesempatan melakukan kontak bisnis dan menimba pengalaman antar daerah dalam mengembangkan komoditas sesuai potensi yang ada di daerah masing-masing," ulasnya.

Ditambahkan, pembangunan pertanian memerlukan masukan  dan peran serta nelayan sekaligus dapat mendrong kelangsungan fungsi dan peranan kelembagaan musyawarah petani nelayan.

"Kelompok KTNA mempunyai fungsi sebagai wadah musyawarah petani nelayan bermitra dengan pemeritah dalam pembangunan pertanian. Media  KTNA dapat menjadi wahana antara petani nelayan dengan pemerintah untuk menyepakati berbagai hal berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan  pertanian," tuturnya.

Ketua KTNA Sumsel, H M Basyir menyebutkan, media KTNA juga  membawakan aspirasi petani nelayan dalam memecahkan masalah yang dihadapi dan memberikan saran dalam peningkatan pembangunan pertanian.

"Disamping itu juga untuk menyelaraskan pelaksanaan program pemerintah dengan kegiatan petani nelayan melalui hubungan kerja kemitraan antara pemerintah dan petani nelayan. Tujuan lainnya mewujudkan kerjasama yang serasi dan seimbang dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pertanian  dan menumbuhkembangkan demokrasi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian," pungkasnya.(agung/rill).

Read More

Eksekutif - Tim Banggar DPRD Muba Bahas Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018

MUBA-liputansumsel, Bertempat di Ruang Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Senin (24/6/2019). Pemerintah Kabupaten Muba bersama Tim Badan Anggaran DPRD Muba menggelar Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muba tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Muba tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Muba Sugondo ini dihadiri Bupati Muba H Dodi Reza Alex Noerdin diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba Yusman Srianto, Kepala BPKAD Muba Mirwan, Inspektur Muba Aidil Fitri, Kabag Hukum Setda Muba Yudi Herzandi, dan Para Anggota Tim Banggar DPRD Muba.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba mengatakan hasil evaluasi Gubernur Sumatera Selatan terhadap Raperda tersebut tidak ada verifikasi yang signifikan, hanya mengingatkan dan merekomendasikan untuk terus mematuhi rambu-rambu Peraturan yang berlaku.

"Semuanya sudah kita penuhi, dan secara tertulis sudah kita lakukan (evaluasi Gubernur Sumsel terhadap Raperda Pertanggungjawaban Palaksanaan APBD 2018)," ujar Yusman.

Kepala BPKAD Muba Mirwan mengungkapkan Pemkab Muba terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam penerapan Akuntansi Berbasis Akrual sesuai standar akuntansi pemerintah guna mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

"Menurut informasi yang kami peroleh hanya Kabupaten Muba yang baru di evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Palaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 oleh Gubernur Sumsel. Semoga prestasi ini terus kita pertahankan dan ditingkatkan," ungkapnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Muba Sugondo menyimpulkan hasil dari rapat terkait penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Muba tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 akan disampaikan kepada Gubernur Sumsel pada hari Selasa, (25/6/2019).(agung/rill).

Read More