19 November 2019

Kesenjangan sosial di Indonesia

Liputansumsel.com
Oleh :  Faisal Wijaya, Mayang Oktaviani Malik Putri, Andini Alma Dita, Mey Sundari,     Fatkur Muhlis
Mahasiswa/i Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Jambi

Indonesia adalah negarakepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar maupun kecil. Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah penduduk terpadat ke-4 di dunia setelah China, India, Amerika.

Kelahiran merupakan faktor penambahan jumlah penduduk di samping migrasi  jumlah kelahiran setiap tahun di Indonesia masih cukup besar, jumlah bayi yang lahir di tahun 2000 masih tetep tinggi jumlahnya tiap-tiap tahun jumlah kelahiran di Indonesia menginjak angka sekitar 4,5 juta bayi, angka kelahiran bayi yang cukup relatif tinggi yang membuat meledaknya jumlah penduduk di Indonesia.


Jumlah penduduk yang banyak ini jelas menimbulkan banyak masalah, antara lain kemiskinan, pendidikan dan lain-lain. Hal inilah yang memicu timbulnya permasalahan kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kesenjangan ini terpicu oleh adanya kemiskinan yang merajalela dan kekurangan lapangan kerja.

Dalam 5 tahun terakhir ini. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pencapaian ini telah mengurangi kemiskinan dan memperbesar jumlah kelas menengah keatas namun manfaat dari pertumbuhan ekonomi ini lebih di nikmati oleh 20% rakyat kaya dan 80% penduduk rawan merasa tertinggal, ini lah  yang menjadi bukti ketimpangan di Indonesia relatif masih tinggi hal ini. Mengakibatkan timbulnya kecemburuan yang muncul di masyarakat.

Menurut Amir Machmud (2017) kemiskinan merupakan masalah sosial yang berdampak sistematis bagi kehidupan masyarakat. Kemiskinan mempunyai efek yang multidimensi, menyangkut keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Menurut Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) kemiskinan adalah situasi yang kekurangan karena keadaan yang tidak dapat untuk dihindari oleh individu atau seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya.

Dalam pengertian yang lebih definitif, An-Nabhani mengategorikan yang punya harta (uang), tetapi tak mencukupi kebutuhan pembelanjaannya sebagai orang fakir. Sementara itu, orang miskin adalah orang yang tak punya harta (uang), sekaligus tak punya penghasilan. (Nidzamul Iqtishadi fil Islam, hlm. 236, Darul Ummah-Beirut). Disampaikan dalam sebuat Hadist (H.R Abu Na’im) bahwa” kemiskinan itu dekat dengan kekufuran”, yang mana artinya kemiskinan bisa terjadi karena adanya kekufuran yakni membenci perintah dari Allah SWT. Seperti halnya benci atau tidak suka bekerja,berusaha, dan lain sebagainya. 

Adapun permasalahan ketimpangan di Indonesia :
Ketimpangan kesempatan. Ini yang memperkecil peluang sukses untuk anak-anak dari keluarga miskin. Dengan terbatasnya sumber daya, mereka berpotensi mengalami  stunting yang bayak kita jumpai di Indonesia bagian timur. Stunting  atau kekurangan gizi di Indonesia sebanyak 37% bayi bayi lahir dan tumbuh sampai umur dua tahun dalam keadaan kurang gizi. Hal ini berdampak pada pertumbuhan organ vital seperti otak sehingga perkembangan kemampuan kognitif lambat.

Ketimpangan upah. Dalam dunia kerja, pasar kerja kini di penuhi oleh tenaga kerja, baik trampil atau tidak mereka yang punya kecakapan tinggi akan di gaji besar sekali. sebaliknya, yang belum cakap dan belum punya kesempatan untuk mengembangkan diri akan terjebak dalam pekerjaan informal bergaji kecil dan kurang produktif.

Pemusatan kekayaan. Sebanyak 10% orang kaya memiliki 77% seluruh kekayaannya negara. Pundi-pundi uang yang didapat dari aset finansial dan fisik hanya mengalir ke kantong para orang kaya sehingga penghasilan yang di dapat lebih besar. Korupsi menjadi salah satu alasan di balik munculnya fenomena pemusatan harta kekayaan ini.

Persoalan guncangan. Misalnya PHK dan bencana alam. Apa bila hal itu terjadi, orang kaya tidak akan kesulitan mengatasi masalah. Sebaliknya, rumah tangga yang tergolong miskin dan rentan miskin akan rentan ambruk jika terjadi guncang ekonomi, kesehatan, sosial, politik dan bencana alam. 

Masyarakat miskin cendrung tidak memiliki asuransi, sehingga jaringan pengaman sosialnya adalah temen dan keluarga besar. Indonesia sendiri ada 11,3% atau sebesar 28 juta orang miskin selain itu ada pula 26,9% atau 68 juta orang rentan miskinmiskin yang bisa jatuh miskin akibat shok tersebut.

Upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi ketimpangan
Langkah yang pertama .kepemilikan aset  “ harus ada property owning system. Jadi tiap warga mempunyai aset.

Langkah yang kedua. Dengan menyiapkan subsidi perumahan secara besar-besaran. Meski begitu aset  jangka panjang tetap di berikan berupa biaya siswa untuk vokasi, magang ,dan bisnis
Langkah yang tiga ialah dengan menerapkan besic income. Setiap anak di Indonesia di beri uang untuk di tabung yang ketika di butuhkan bisa  di ambil.

Langkah yang keempat yaitu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan memberi beasiswa  training development fund atau skill development fund (SDF) SDF berfungsi untuk menyokong kerja kementrian ketenagakerjaan dalam rangka mengurusi tenaga kerja dan meningkat kan kemampuan para pekerja.

Kesenjangan sosial di akibatkan bayaknya rakyat miskin dan pengangguran di Indonesia. Sebenarnya Indonesia bisa menjadi negara yang maju dan negara yang mampu mensejahterakan masyarakatnya , karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya dan melimpah tetapi mengapa negeri yang kaya akan sumber daya alamnya ini , kesenjangan sosial nya masih tinggi.
Hal ini masih menjadi menjadi pertanyaan besar yang perlu adanya jawaban dan titik terang.

 Ini merupakan tugas pemerintah untuk bisa lebih mensejahterakan rakyat nya serta mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat. Dan masyarakat pun harus ikut andil dalam mengentas kemiskinan yang terjadi dalam Indonesia dengan cara menuntut ilmu, berusaha, belajar, bekerja dan masih banyak hal yang bisa kita lakukan.

Satu hal yang harus diterapkan dalam mindset masyarakat Indonesia, bahwa “Bekerja dan berusaha kunci dari kesuksesan” dengan mindset yag seperti itu pengangguran diIndonesia akan sangat berkurang. “Jangan tanyakan apa yang Negara berikan kepadamu, Tapi tanyakan apa yang kamu beri kepada Negaramu” (Jonh F Kennedy).

RS Fatimah Jadi Rujukan Pengobatan Jantung

Liputansumsel.com
PALEMBANG – liputansumsel.com--Para pengidap penyakit jantung di Sumatera Selatan (Sumsel) sekarang ini tidak mesti harus berobat keluar negeri pasalnya di RSUD Siti Fatimah saat ini telah tersedia peralatan canggih berupa Alat Kateterisasi Jantung tercanggih di Indonesia.

Gubernur Sumsel H.Herman Deru pada saat  melauncing Alat Kateterisasi Jantung dalam rangkaian Peringatakan  Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-55 Tahun 2019 tingkat Provinsi Sumsel yang dipusatkan dihalaman RSUD Siti Fatimah Palembang,  Selasa (18/11) menyebut  peralatan penyakit jantung yang ada di RSUD Fatimah diharapkan akan menjadi  tujuan pasien jantung untuk berobat di Sumsel. Tidak seperti selama ini juga berobat jantung harus keluar  Sumsel atau malah keluar negeri.

“Satu lagi paralatan canggih  untuk pelayanan di Rumah Sakit Siti Fatimah, alat ini tidak semua rumah sakit di Indonesia memilikinya.  Alat ini paling tidak   dapat  meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit kepada para pengidap penyakit jantung. Saya  berharap pasien jantung cukup berobat disini saja, hemat transportasi alat ini tidak kalah canggih dengan rumah sakit besar di luar negeri. Pesan Saya kepada seluruh jajaran, rawat alat ini jaga kepercayaan dari masyarakat,”  harapnya.

Sementara itu terkait dengan Peringatakan  HKN ke-55 Tahun 2019 dengan  tema “Generasi Sehat Sumsel Maju, Indonesia Unggul”,.  Gubernur H.Herrman Deru mengajak seluruh stakeholder dan seluruh pelayan kesehatan bersinergi mulai dari sanitasi hingga penguatan layanan kesehatan dengan mengintegrasikan semua program layanan.

“Tidak cukup hanya Dinkes saja, Saya berharap Palembang kedepan menjadi tujuan wisata kesehatan atau medical tourism. Sinergi dengan semua unsur dalam mencegah sakit,” tuturnya.

Herman Deru menegaskan saat ini maraknya  isu stunting dikalangan anak-anak. Namun lanjut dia ada yang paling bahaya jika dibanding dengan stunting fisik, yakni stunting otak, yang disebabkan oleh kurangnya pemenuhan gizi.  Untuk itu dia mengingatkan kalangan ibu rumah tangga untuk memberikan asupan makan dan gizi terbaik bagi anak-anaknha

“Siapa yang paling punya peran terhadap stunting ini, ialah kalangan para ibu.  Dominan waktu itu ada di ibu-ibu dalam pengasuhan anak-anak,” tambahnya.





Sementara Kepala Dinas Provinsi Sumsel Dra. Lesty Nurainy Apt.,M.Kes. dalam lamporannya menyebut  Revitalisasi Posyandu untuk mencegah Stunting Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) biasa dikenal dalam bentuk Posyandu, yang menyelenggarakan minimal lima program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi, dan penanggulangan diare.

“Di Provinsi Sumsel ada sebanyak 6.559 Posyandu Aktif, dengan jumlah Kader sebanyak 32.700 kader. Pelayanan kesehatan perlu dilakukan penguatan dengan cara meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas,” terangnya.

Lesty menyebut Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), hingga Oktober 2019 dari 342 Puskemas Prov Sumatera Selatan , sebanyak 334 Puskemas telah terakreditasi dan sisanya dalam proses akreditasi.

“Akreditasi Rumah Sakit, di tahun 2019 dari 78 Rumah Sakit yang ada di Provinsi Sumsel, 63 Rumah Sakit telah terakreditasi oleh KARS,” tandasnya. (ril humas)

Kejagung Amankan Proyek Infrastruktur Strategis di Sumsel

Liputansumsel.com
PALEMBANG – liputansumsel.com--Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru

menyambut baik adanya  penandatanganan kerjasama

Memorandum of Understanding (MoU) antara Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI Jan S. Maringka dengan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR RI Widiarto  dalam hal pengamanan pembangunan strategis di bidang infrastruktur PUPR Wilayah Pulau Sumatera.

Disela-sela penandatanganan MoU yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Bandara Palembang, Selasa (19/11), Herman Deru menegasakan MoU dimaksud  bertujuan mewujudkan sinergi dan optimalisasi koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan strategis dalam penyelenggaraan infrastruktur Kementerian PUPR.

“MoU ini sangat baik mengingat  sejumlah pelaksanaan  proyek strategis nasional bukan hannya butuh  pengawasan  tetapi juga  butuh bimbingan.  Utamannya  aspek hukum, kedisiplinan waktu dan kualitas  agar dapat berjalan dengan baik,” tegas Herman Deru.

Terkait dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (P4) antara Kementerian PUPR dan Kejaksaan Agung, Gubernur Sumsel Herman Deru mengahrapkan Rakor tersebut dapat berjalan baik dan sesuai apa yang di harapkan.

"P4 ini akan membuat manfaat efisien dan efektif karena jika keterlambatan proyek akan  memperdampak terhadap pemborosan," tutupnya.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung, Jan S. Maringka menyebutkan Rakor antara Kejaksaan dengan PUPR sebagai tindak lanjut dari jenjang kerja sama Menteri PUPR RI dan Jaksa Agung RI kemudian di implementasi untuk perjajian kerja sama di wilayah yang melibatkan 10 Kepala Kejaksaan Tinggi dan 50 Balai Kemeterian PU di wilayah Sumatera.

"Jadi inti dari perjanjian kerja sama ini adalah bagaimana meningkatkan kerja sama dalam konteks mengamankan pembangunan proyek strategis Nasional dan kita akan lebih fokus sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo," tuturnya.

Ditempat yang sama, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR RI Widiarto menambahkan dalam visi misi presiden 5 tahun yang lalu Infrastruktur menjadi contoh pembangunan.

"Lima tahun kedepan disamping pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur tetap menjadi prioritas . Nah disitu kita butuh kecepatan kita butuh infrasturkut yang cepat waktu, mutu dan tepat sasaran," terangnya.

Dia menilai, dalam hal ini Kejaksaan sangat penting dalam pengamanan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

"Kita semua harus bersinergi untuk mewujukan visi misi Presiden. Oleh karena itu kita butuh kejaksaan untuk pengamanan dalam melaksnakan pembangunan infrastruktur dengan cepat dan baik,"pungkasnya. (ril humas)

HD : Kembalikan Citra Sumsel Penghasil Ikan

Liputansumsel.com
PALEMBANG – liputansemsel.com--Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menghartapkan daerah ini bukan saja menjadi lumbung pangan nasional namun juga dapat menjadi sentra penghasil  ikan.

Hal tersebut diungkapkannya saat  menerima audensi Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Arif Wibowo bertempat di ruang tamu gubernur, Selasa (19/11) siang.

“Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, saya harapkan dapat mengembalikan citra Sumsel  sebagai daerah penghasil aneka ragam ikan lokal,” tegasnya.

Untuk itu dia  mengharapkan  Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan KKP untuk mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan dinas perikanan provinsi, kabupaten/kota  dalam hal sosialisasi budidaya ikan serta cara penangkapan ikan yang ramah lingkungan pada masyarakat tanpa merusak ekosistem.

“Untuk menjaga ekosistem perikanan kita, masyarakat  butuh informasi yang benar agar antara populasi dengan penangkapan seimbang. Bahkan lebih baik lagi jika citra Sumsel sebagai penghasil ikan air tawar lokal bisa surplus,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan KKP,  Arif Wibowo menegaskan, sejauh ini Provinsi Sumsel telah menjadi rujukan nasional bahkan internasional untuk  budidaya perikanan umum  terkait komitmen 10 negara plus 1 untuk pembangunan perikanan umum.

Dia juga menjelaskan  tugas Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan KKP yakni menjalakankan mandat mengelola perairan umum.

"Tugas kami diantaranya bagaimana mengetahui estimasi potensi perikanan umum, contohnya suaka perikanan untuk pengelolaan perikanan umumm,” paparanya.

Arif Wibowo melanjutkan tahun depan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan KKP akan membangun suaka ikan yang dipusatkan di Science Technology Centre (STC) seluas 50 hektar dengan nilai pembangunan 2,5 milyar.



"Sumsel akan dijadikan rujukan jalur pembangunan ikan (fish way) yang dipusatkan di wilayah Komering,”  imbuhnya.

Dalam audensinya kali ini Arif Wibowo  juga mengundang Gubernur untuk hadir pada peringatan Hari Peduli Perikanan Perairan Umum Daratan pada 12 Desember mendatang.

 "Kami berharap pak Gubernur dapat hadir untuk meresmikan kantor dan tebar benih ikan tembakang, juga launching output balai berupa aplikasi batas dan one data collection yang langsung diterapkan melibatkan para penyuluh perikanan,” pungkasnya. (ril humas)

Herman Deru: TPID Harus Dapat Ciptakan Iklim Inflasi Rendah

Liputansumsel.com
PALEMBANG -- liputansumsel.com --  Gubernur Provinsi Sumatera Selatan  H Herman Deru mengharapkan  Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dapat menciptakan iklim inflasi yang rendah dan stabil.

Hal tersebut diungkapkannya saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Yunita Resmi Sari, bertempat di ruang tamu Gubernur Sumsel, Senin (18/11/2019).

“TPID di level kabupaten/kota tentu lebih mengetahui kondisi terkini yang dihadapi daerahnya terkait kondisi pengendalian harga,” ujarnya.

Dikatakan, TPID memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pencapaian sasaran inflasi.

Sebab upaya menekan inflasi juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga terkait termasuk TPID.

Untuk wilayah Sumsel upaya tersebut telah dilakukan yang dibuktikan dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang baik.

Dalam kesempatan ini pula Gubernur Sumsel H Herman Deru mengungkapkan, Provinsi Sumsel mendapat kepercayaan dari pusat untuk membuka Bursa Efek Daerah.

Dimana di Indonesia baru dua provinsi yang dipercayakan yakni Provinsi Sumsel dan Provinsi Jawa Barat.

“Karena potensi yang ada di Provinsi Sumsel sehingga dipercayakan membuka Bursa Efek Daerah. Namun masih dikaji lebih lanjut, sejauh ini baru Provinsi Sumsel dan Jawa Barat. Tujuannya untuk pendalaman pasar di daerah-daerah,” ujarnya.

Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Yunita Resmi Sari mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Sumsel yang bersedia masih meluangkan waktu menerima audensinya.

“Kami juga mengundang pak gubernur untuk hadir dalam High Level Meeting bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah(TPID) di Hotel Arista 26 November mendatang,” harapnya. (Rilis Humas Pemprov Sumsel)